Connect with us
[adrotate group="1"]

News

Anies Pertanyakan Kenapa Ahok Keluarkan Pergub Reklamasi Sebelum Cuti Kampanye 2017

Published

on


Finroll.com  – Gubernur DKI Anies Baswedan menggunakan Pergub 206/2016 yang diterbitkan di era Basuki T Purnama alias Ahok sebagai dasar untuk menerbitkan IMB di pulau reklamasi. Namun Anies juga punya pertanyaan mengenai alasan Ahok mengeluarkan Pergub itu.

Pertanyaan Anies itu muncul dalam keterangan tertulis Pemprov DKI dalam bentuk tanya-jawab, khusus untuk menjelaskan soal IMB di pulau reklamasi.

“Lalu, apa urgensinya hingga Gubernur saat itu tidak menunggu Perda dan malah menerbitkan Pergub rencana tata kota?” demikian petikan pertanyaan di keterangan tertulis dari Pemprov DKI tersebut.

Anies pun menjawab. Dia menyatakan memiliki pertanyaan yang sama untuk Ahok.

“Saya juga punya pertanyaan yang sama. Lazimnya tata kota ya diatur dalam Perda, bukan Pergub. Itulah kelaziman dan prosedur yang tertib ya begitu. Memang konsekuensinya, menunggu selesainya Perda itu perlu waktu lebih lama,” ujar Anies dari keterangan tertulis itu.

Anies mengatakan memang boleh-boleh saja panduan rancangan kota itu dibentuk dalam bentuk Pergub, tidak sampai di level Perda. Ada celah hukum untuk itu.

“Seperti saya bilang kemarin. Ada Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 Pasal 18 ayat 3, yang mengatakan, jika sebuah kawasan yang belum memiliki Perda RTRW dan Perda RDTR, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara,” kata Anies.

“Celah hukum inilah yang dijadikan pintu masuk dan jadi dasar hukum bagi Gubernur waktu itu untuk mengeluarkan Pergub 206/2016 yang isinya adalah tentang rencana tata kota atau resminya disebut Panduan Rancang Kota (PRK),” kata Anies.

Politik

Sandiaga dan Fadli Zon Ramaikan Bursa Menteri Pengganti Edhy

Published

on

FINROLL.COM – Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari, menyatakan bahwa politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno dan Fadli Zon berpeluang menjadi menteri pengganti Edhy Prabowo di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dia meyakini kursi Menteri Kelautan dan Perikanan akan tetap akan diberikan Presiden Joko Widodo untuk Partai Gerindra.

“Jadi tentunya yang paling berpeluang adalah dari tokoh Gerindra, dilihat dari latar belakang kelima nama elite Partai Gerindra yang berpeluang masuk menggantikan Edhy Prabowo sebetulnya ada dua nama, Sandiaga Uno dan Fadli Zon,” kata Qodari kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/11).

Qodari menerangkan peluang Sandi-sapaan akrab Sandiaga Uno-menduduki Menteri Kelautan dan Perikanan terbuka karena Sandi merupakan calon wakil presiden pendamping Prabowo di Pilpres 2019.

Menurutnya, rekonsiliasi politik akan semakin komplit serta Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memiliki kinerja lebih bagus bila Sandi yang terpilih menjadi pengganti Edhy.

“Kalau dia [Sandi] masuk, wah komplit ini rekonsiliasi politik dan di sisi yang lain dengan masuknya Sandi maka harusnya peluang kinerja yang lebih bagus juga akan terjadi,” ujarnya.

Qodari pun meyakini Sandi tidak akan mengulang perbuatan Edhy yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

“Saya haqul yakin tidak sampai korupsi apa lagi buat beli barang-barang mewah, karena Sandi sudah amat sangat kaya, dia tidak perlu korupsi untuk bisa beli barang-barang mewah yang dibeli Edhy dan istrinya di Hawai itu,” ujarnya.

Qodari melanjutkan, jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan akan menjadi menarik bila kelak diberikan kepada Fadli. Pasalnya, dia menuturkan, Fadli masih rajin mengkritik pemerintah, meskipun Gerindra masuk koalisi pendukung pemerintah.

Jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan bisa menjadi tempat Fadli membuktikan apakah memiliki kinerja lebih bagus dibandingkan menteri-menteri lainnya.

Selain Sandi dan Fadli, menurut Qodari tiga kader Partai Gerindra lain juga memiliki peluang mengisi jabatan yang telah ditinggalkan oleh Edhy tersebut.

Menurutnya, tiga kader Gerindra lainnya itu adalah Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, serta Ahmad Muzani.

Qodari menerangkan bahwa pengganti Edhy nantinya wajib memenuhi sejumlah kriteria seperti berasal dari pejabat tinggi di Partai Gerindra dan memiliki kedekatan sejarah serta pribadi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Kalau kita lihat latar belakang Edhy Prabowo itu punya beberapa ciri. Pertama, jabatannya tinggi yaitu Wakil Ketua Umum Gerindra, kedua punya sejarah kedekatan pribadi dengan Prabowo,” ungkapnya.

Qodari menambahkan, sosok Menteri Kelautan dan Perikanan selanjutnya harus lebih baik untuk menutup citra buruk yang ditimbulkan oleh Edhy. Menurutnya, potensi itu berada di sosok Sandi.

“Jadi menteri pengganti Edhy harus jauh lebih bagus, karena harus menutup citra yang jelek dari yang ditimbulkan Edhy dan saya melihat potensi itu ada di Sandi,” ujar Qodari.

Edhy telah mundur sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan setelah menjadi tersangka izin ekspor benur.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya menunggu keputusan Jokowi terkait sosok pengganti Edhy di jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menurutnya, partainya tak mau mencampuri urusan yang merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden RI.

Continue Reading

Nasional

Wajah Baru MUI, Manuver Ma’ruf Amin dan Pembersihan 212

Published

on

FINROLL.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode kepengurusan 2020-2025 resmi diumumkan, Rabu (26/11) malam. Sejumlah nama baru muncul, wajah lama hilang seiring Miftachul Akhyar resmi menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025 menggantikan Ma’ruf Amin lewat Musyawarah Nasional X MUI di Jakarta, 25-27 November.

Misalnya, nama Din Syamsuddin dan sejumlah ulama identik dikaitkan dengan Aksi 212 terdepak dari kepengurusan. Nama Din digeser Ma’ruf Amin. Wakil Presiden RI itu kini mengemban jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI.

Dari susunan kepengurusan yang dibuka ke publik, selain nama Din yang hilang, raib juga nama mantan bendahara Yusuf Muhammad Martak, mantan wasekjen Tengku Zulkarnain, dan mantan sekretaris Wantim Bachtiar Nasir. Keempatnya dikenal sebagai tokoh yang keras mengkritik pemerintah. Din aktif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dan tiga nama terakhir merupakan pentolan Aksi 212.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai dominasi dan kekuatan Ma’ruf Amin di MUI sangat kentara. Membuka dugaan kuat campur tangan pemerintah di payung besar para ulama tersebut.

“Bisa dikatakan ada semacam campur tangan karena Ma’ruf Amin kan wapres. Tentu pemerintah ingin majelis ulama dalam kendali. Sehingga kekritisannya akan hilang dan bisa dikendalikan,” ujar Ujang kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).

Seperti diketahui, kurang lebih dua tahun sejak Ma’ruf ikut dalam politik kekuasaan. Akhir 2018, ia mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersama petahana Joko Widodo. Saat itu, ia sedang memegang jabatan sebagai Rais Aam PBNU dan Ketua Umum MUI. Jabatan di PBNU ia tinggalkan, tapi tidak dengan jabatan di MUI.

Ma’ruf, dalam Munas MUI tahun ini, memimpin Tim Formatur yang terdiri dadi 17 ulama. Tim ini berwenang menentukan siapa saja yang akan berada di pucuk pimpinan MUI, termasuk ketua umum MUI. Ujang berpendapat skenario ini mirip seperti yang terjadi di DPR RI. Kubu pemerintah merangkul sebanyak-banyaknya rekan koalisi dan menyingkirkan yang bernada sumbang.

Ujang mengatakan MUI sangat strategis bagi pemerintah. Sebab ormas ini mengumpulkan berbagai ormas Islam dalam satu wadah. Sementara pemerintah punya masalah dengan kelompok Islam kanan yang diorkestrasi Rizieq Shihab. Dengan menggandeng MUI, kata dia, posisi pemerintah tentu akan jadi lebih aman.

“Kalau MUI tidak dipegang, akan membahayakan. Buktinya dulu zamannya Pak Ma’ruf Amin pas demo Ahok, itu kan MUI menaikkan terus,” ujarnya.

Terpisah, peneliti politik LIPI Siti Zuhro menilai ada upaya penyeragaman suara di MUI. Ia membandingkannya dengan cara pemerintah Orde Baru dalam merangkul kelompok-kelompok masyarakat.

Siti melihat ada upaya kubu pendukung pemerintah untuk menyamakan suara di kalangan masyarakat. Salah satunya di MUI. Siti menyebutnya sebagai state coorporatism.

“Ini harus keluar dari state coorporatism. Semua dikooptasi, semua kekuatan yang ada dikooptasi, itu Orde Baru. Ini Orde Reformasi yang tidak sepatutnya itu,” ujar Siti kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).

Ia berpendapat seharusnya kelompok-kelompok yang berbeda pandangan tidak didepak dari kepengurusan MUI. Ia menjelaskan MUI dibentuk untuk mewadahi berbagai ormas Islam.

Meski begitu, Siti menilai upaya menyingikirkan suara sumbang di MUI bukan kemenangan mutlak kubu pendukung pemerintah. Siti mengingatkan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh elite.

“Naif menurut saya memaksakan organisasi lembaga tertentu dengan penyeragaman seperti ini. Demokrasi kita partisipatoris, bukan lagi perwakilan. Masyarakat tidak lagi diwakili oleh sejumlah kalangan,” tutur Siti.

Sumber Berita : CNN INDONESIA

Continue Reading

Peristiwa

Terungkap Prostitusi Online Artis: Jasa Threesome Rp110 Juta

Published

on

Polsek Tanjung Priok, membongkar bisnis prostitusi online di sebuah hotel di Sunter, Jakarta Utara. Awalnya, polisi meringkus dua muncikari berinisial AR dan CA di lobi hotel tersebut.

“Setelah hasil pemeriksaan awal dua orang muncikari kita tetapkan sebagai tersangka,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Sudjarwoko di Polres Metro Jakut, Jumat (27/11).

Polisi kemudian meminta keterangan dari mereka berdua yang merupakan pasangan suami istri. Setelah itu, polisi menggeledah sebuah kamar di hotel tersebut.

Dalam penggeledahan itu, polisi mendapati dua perempuan dan seorang laki-laki yang merupakan pelanggan. Kedua perempuan itu merupakan publik figur, yakni, artis ST alias M dsn SH alias MY.

“Inisial ST alias M adalah artis selebgram atau bintang iklan, sedangkan SH alias MY pemeran utama film layar lebar,” ujarnya.

Sudjarwoko mengatakan muncikari itu mematok tarif Rp110 juta untuk melakukan hubungan badan secara threesome.

Dari tarif itu, sebesar Rp60 juta dibayarkan kepada kedua artis tersebut. Sedangkan Rp50 juta menjadi hak dari muncikari.

Kedua artis itu, kata Sudjarwoko, telah terlibat dalam bisnis prostitusi online itu selama satu tahun.
Lihat juga: Artis ST dan SH 1 Tahun Berkecimpung Prostitusi Online

Artis dan muncikari itu saling mengenal dari pergaulan. Mereka kemudian bekerja sama untuk meraup keuntungan lewat bisnis prostitusi online.

“Mereka dari pergaulan saling kenal, bisa bekerja sama,” ujarnya.

Sudjarwoko memastikan pihaknya masih terus mengembangkan kasus ini. Menurutnya, masih terdapat dua artis lain yang juga terlibat dalam bisnis prostitusi tersebut.

“Dibawa dua orang muncikari ini ada empat (artis) sebenarnya, jadi ada dua artis lagi,” ujarnya.

Atas perbuatannya, kedua muncikari dijerat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 subsidair Pasal 296 KUHP juncto Pasal 506 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun penjara.

Sedangkan untuk kedua artis dan seorang pria, sampai saat ini masih berstatus sebagai saksi. Mereka bisa dijerat sebagai tersangka jika alat bukti terpenuhi.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending