Connect with us

Business

Anomali Pelibatan Traveloka dan Tokopedia Kelola Umrah Digital, SAPUHI Tegas menolak

Published

on


Finroll.com – Jakarta, Rabu (17/7) Menyusul adanya rencana pemerintah (Kominfo) yang menunjuk Tokopedia dan Traveloka kelola digitalisasi industri ibadah umrah, SAPUHI (Sarikat Penyelenggara Umroh Haji indonesia) tegas menolak upaya tersebut.

“SAPUHI tegas menolak untuk menerima keterlibatan Traveloka dan Tokopedia daam bagian apapun pada Bisnis Penyelenggaraan Ibadah Umrah,” ungkap Syam, Selasa (16/7) di Jakarta.

Syam menuturkan, penyelenggaraan ibadah haji selama ini sudah berjalan baik dan diatur dalam UU.

Syam juga menyampaikan sejumlah poin alasan pihaknya (SAPUHI) menolak wacana pengelolaan bisnis umrah oleh Traveloka dan Tokopedia tersebut, diantaranya ;

1. Peluang Kapitalisasi Bisnis Umroh
Traveloka dan Tokopedia bisa diindikasikan akan melakukan Kapitalisasi Bisnis Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan akan merugikan Jama’ah Indonesia di kemudian hari dengan pola kapitalisasi yang ada.

2. Umroh adalah Bisnis Menggiurkan
Jama’ah Umroh adalah Captive Market yang besar dan pasti dilirik oleh banyak pihak, dari sekitar 1 juta Jama’ah yang berangkat Umroh setiap tahun nya, atau setara perputaran Dana sekitar 20 Triliun setiap tahun nya jika dihitung prorate per jama’ah 20 juta rupiah.

Maka tentu ini menjadi bisnis yang diincar oleh banyak pihak, dan tentunya bisnis perjalanan Umroh merupakan bisnis yang diatur secara ketat oleh Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

3. Menjadi Ancaman untuk Travel dan Agen Perjalanan Wisata Dari Perputaran Bisnis Umroh tersebut, tentu perputaran nya sudah membantu menghidupi sekitar 1016 Perusahaan yang sudah mempunyai izin Umroh yang ada di Indonesia, jika kita hitung setiap perusahaan memiliki 10 Karyawan, dan atau 100 agen maka bisa dipastikan ratusan ribu orang karyawan Perusahaan terancam terdisrupsi jika bisnis Umroh dibuka terhadap Traveloka dan Tokopedia.

Tentu Pemerintah harus bisa melindungi dan mendukung Travel-travel PPIU yang sudah berhasil mendapatkan izin dengan skema Persyaratan perizinan dan Prosedur Controling yang ketat yang diatur oleh Kemenag RI.

4. Pemerintah Seharusnya Melibatkan 1016 PPIU dan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Umroh dan Haji
Sebagai pelaksana yang sudah berpengalaman, dan juga sebagai pelaku yang selalu mengembangkan Ide dan Inovasi dalam pelayanan Pelaksanaan ibadah Umroh, maka Pemerintah seharusnya menggandeng Asosiasi-asosiasi Penyelenggara Ibadah Umroh yang membawahi 1016 PPIU se-Indonesia.

Selama ini, perjalanan bisnis Umroh senantiasa terus dikembangkan dan dimutakhirkan sesuai perkembangan teknologi dan Informasi. Misalnya, SAPUHI sudah mempunyai System yang sudah dipakai oleh anggota nya, untuk transaksi B To B, serta B To C, atau misalnya Amphuri yang sudah mempunyai AISYAH nya.

5. Pasal 89 UU No. 8 Tahun 2019 terkait persyaratan PPIU

Sebagaimana kita ketahui bersama, Unicorn-unicorn dimiliki oleh banyak orang yang notabene bukan WNI dan juga bukan beragama Islam.

Pasal ini dengan tegas mengatur bahwa penyelenggaraan Umroh wajib dimiliki dan dikelola oleh WNI beragama Islam. Ini adalah bentuk perlindungan negara terhadap hak beribadah umat Islam untuk dipastikan pelayanan nya dikelola dan dimiliki oleh WNI beragama islam.

Umroh dari Umat Islam, Oleh Umat Islam dan Untuk Umat Islam.
Merujuk pada poin-poin diatas, Syam berharap pemerintah perlu mengkaji ulang wacana pelibatan dua unicorn tersebut.

“Poin yang sudah saya sampaikan sudah cukup jelas, sekali lagi kami tegas menolak,” tutup Syam.

Advertisement

Business

Gojek Dapat Lampu Hijau Beroperasi di Malaysia

Published

on

By

Finroll.com – Pemerintah Malaysia memberi lampu hijau kepada perusahaan aplikasi asal Indonesia, Gojek, untuk beroperasi di negara tersebut. Menteri Pengembangan Wirausaha Datuk Seri Mohd Redzuan Yusof mengatakan izin prinsip ini telah disepakati seluruh kabinet dalam rapat yang digelar Rabu, 21 Agustus 2019.

“Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Perhubungan telah diminta bekerja bersama dan membahas payung hukum yang perlu diubah atau dibuat. Regulasi itu memungkinkan layanan (Gojek) diimplementasikan di negara ini,” katanya seperti dikutip dari Malaymail.

Yusof mengatakan payung hukum bakal segera dirembuk untuk melindungi keamanan usaha Gojek bila perusahaan bervaluasi Unicorn itu sudah beroperasi di Malaysia. Adapun alasan pemerintah mengizinkan Gojek beropersi ialah untuk mengembangkan ekonomi, khususnya bagi milenial.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Syed Saddiq Abdul Rahman telah mengumumkan kabar izin operasi Gojek di Malaysia melalui akun Instagram pribadinya.

“Kabinet sebulat suara meluluskan modal Ekonomi Gojek-DegoRide. Terima kasih kepada semua yang membantu dalam merealisasikan impian ini, khususnya YAB Dr Mahathir Mohamad & Menteri Pengangkutan, Anthony Loke,” tulisnya, yang langsung disambut ribuan respons dari warganet.

Syed Saddiq berharap beroperasinya Gojek di Malaysia akan membuka peluang kerja bagi puluhan ribu warga. Selain itu, Gojek melalui sejumlah layanannya juga digadang-gadang dapat mendorong pertumbuhan wirausaha masyarakat sekelas UMKM.

Vice President Gojek Indonesia Kristy Nelwan mengatakan entitasnya mengapresiasi peluang izin operasi dari Malaysia. Gojek, ujar dia, dapat menciptakan iklim usaha positif di negeri jiran tersebut.

“Gojek akan membawa pilihan bagi pelanggan, membuka kesempatan kerja baru bagi para pelaku ekonomi mandiri, dan membantu SME Malaysia untuk berkembang,” ujarnya dalam pesan pendek kepada Tempo, Kamis, 22 Agustus 2019.

Saat ditemui di kantornya pada Juli lalu, Presiden Gojek Grup Andre Soelistyo mengatakan proses menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Malaysia tak terlampau mudah. Ia mengaku perusahaannya telah beberapa kali berkomunikasi dengan pemerintah setempat.

Di Malaysia, Gojek bersaing dengan setidaknya tiga perusahaan serupa. Pesaing beratnya ialah Grab, yakni perusahaan penyedia aplikasi lokal yang juga telah berekspansi ke sejumlah negara di ASEAN.

Continue Reading

Keuangan

BPJS Kesehatan Alami Defisit Keuangan Hingga Rp28,1 Triliun

Published

on

Finroll.com — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat mengalami alami defisit keuangan. Pasalnya defisit yang harus ditanggung untuk tahun 2018 lalu saja belum tercover sepenuhnya. Ditambah lagi dengan angka defisit tahun ini yang jumlahnya cukup besar.

Kemal Imam Santoso selaku Direktur Keuangan BPJS Kesehatan, mengatakan hingga Agustus 2019 defisit keuangan mencapai Rp19 triliun. Sementara untuk defisit tahun lalu mencapai Rp9,1 triliun. Dengan begitu angka defisit tercatat sebesar Rp28,1 triliun.

Diperkirakan angkanya akan semakin bertambah mengingat bulan berjalan sampai akhir tahun masih empat bulan lagi.

“Estimasi kita (defisit) pada current running sekitar Rp28 triliunan. Ini bawaan dari tahun lalu Rp9,1 triliun, ditambah yang ada tahun ini kan Rp19 triliun,” ujar Kemal dalam keterangan persnya, Jumat (23/8/2019).

Terus membengkaknya defisit ini diakibatkan oleh banyak hal. Salah satunya ialah rendahnya tingkat kepatuhan peserta bukan penerima upah (PBPU) dalam membayar iuran.

Sampai dengan saat ini masih ada 15 juta peserta mandiri yang menunggak pembayaran iuran.

Selain itu, Kemal menilai perlu adanya peninjauan kembali terkait besaran iuran peserta BPJS . Pasalnya, besaran iuran saat ini sudah tidak relevan lagi. “Kebutuhan (peninjauan iuran) memang cukup mendesak,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal yang senada. Menurut dia, besaran iuran yang tidak pernah berubah sejak 2016 perlu ditinjau kembali.

Selain melakukan peninjauan kembali besaran iuran, Ani juga mendorong BPJS Kesehatan meningkatkan kepatuhan pembayaran. Hal ini sejalan dengan fungsi dibentuknya badan penjamin kesehatan negara tersebut.

“Kewajiban peserta adalah membayar iuran, yang tidak mampu ditanggung pemerintah. Yang mampu maka mereka harus disiplin membayar iuran dan itulah fungsinya BPJS diberi wewenang, hak, dan kekuasaan untuk enforcement,” ucap Sri Mulyani.(red)

Continue Reading

Keuangan

Solusi Tepat BNI Syariah Smart Lewat “Umroh Duluan Cicil Belakangan”

Published

on

Finroll.com — BNI Syariah dalam mengakomodir tingginya minat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, namun terbatas secara finansial.

Dirut Arrayyan Multi Kreasi (AMK) Bambang Hamid Sujatmiko pemiliki travel haji dan umroh manggandeng BNI Syariah dengan menggelar BNI Syariah Islamic Tourism Expo 2019 untuk merespon dan mempercapat serta memudahkan masyarakat mewujudkan mimpinya dalam meningkatkan religiusitas pribadi dan keluarganya.

Lewat slogan “Umroh Duluan Cicil Belakangan” agaknya memudahkan masyarakat yang selama ini menunggu kesempatan untuk pergi umroh agar lebih cepat.

“Kalau menabung terlebih dahulu, mungkin masih memerlukan waktu cukup lama, tetapi dengan slogan “Umroh Duluan Cicil Belakangan” – solusi tepat BNI Syariah smart, masyarakat akan lebih cepat mewujudkan mimpi-mimpinya,” kata Bambang.

Lamanya waktu tunggu umroh tak lepas dari tinggginya minat masyarakat untuk mempertebal keimanannya dengan cara umroh ke Tanah Suci.

Saat ini, sekitar sejuta penduduk muslim Indonesia melakukan umroh setiap tahunnya, dan realitas ini menempatkan Indonesia sebagai negara kedua paling banyak yang mengirim jamaah umroh setelah Pakistan.

BNI Syariah pun menyadari fenomena itu. Menurut Bambang, dengan semakin banyaknya jumlah jamaah umroh di Tanah Air, sudah selayaknya mereka memperoleh informasi dari bisnis layanan umroh secara transparan.

“Di ajang BNI Syariah Islamic Tourism Expo ini semua travel agent yang terlibat memiliki kualifikasi dan resmi, sehingga bisa memberikan layanan yang baik dan profesional kepada para jamaah,” tambahnya.

Sementara Corporate Secretary BNI Syariah Rima Dwi Permatasari, menjelaskan, pameran ini merupakan satu diantara sekian bentuk komitmen BNI Syariah dalam mengembangkan ekosistem halal, dimana industri halal termasuk wisata halal memiliki potensi yang sangat besar yaitu mencapai US$10 miliar.

Selain itu, kata Rima, pameran ini digelar untuk menjawab antusiasme masyarakat Indonesia beribadah haji dan umroh. Bahkan, lanjut Rima, kuota haji Indonesia saat ini terbesar di dunia dengan 231 ribu jamaah.

Lebih lanjut Rima menambahkan, melalui event yang berisi berbagai macam industri ini dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan sarana konsultasi, terutama dalam menjalankan ibadah haji dan umrah serta wisata halal.

“Kami berharap dapat mempertemukan para stakeholders dari negara-negara tujuan wisata halal di dalam satu kegiatan pameran bertaraf internasional serta mengedukasi masyarakat mengenal perjalanan haji dan umroh,” katanya.

Dalam event ini akan ada berbagai promo paket umroh, haji khusus, dan wisata halal dengan harga terbaik.

“Demi memudahkan masyarakat dalam beribadah haji dan umroh, kami juga menyediakan program umrah duluan-cicil belakangan,” papar Rima.

Dalam pameran ini ratusan tenant supply chain yang menyokong kegiatan haji umroh dan membentuk ekosistem halal turut berpartisipasi.

Diantaranya adalah perusahaan yang bergerak di bidang haji dan umroh yaitu penyedia jasa hotel, transportasi, visa, katering dan telekomunikasi; perusahaan penyelenggara resmi perjalanan umroh dan haji khusus; serta perwakilan negara-negara sahabat dari tujuan wisata halal yang datang dari negara-negara di Timur Tengah, Central Asia, Eropa dan Asia.

Untuk menambah kemeriahan selama pameran berlangsung, akan ada talkshow dan seminar bagi para profesional, pelaku bisnis, serta masyarakat umum diantaranya destinasi wisata muslim dari NTO (National Tourism Organization), government talk bidang pengembangan wisata dari Bekraf, dan product knowledge dari BNI Syariah. (Red)

Continue Reading
Advertisement

Trending