Connect with us
[adrotate group="1"]

Ekonomi Global

Antara Optimisme Pemerintah Indonesia Vs Pesimisme Bank Dunia Mengenai Perekonomian Indonesia 2019

Published

on


Perekonomian Indonesia 2019

Kondisi global yang masih menghadapi ketidakpastian tidak membuat pemerintah pesimistis terhadap target pertumbuhan perekonomian Indonesia 2019.

Finroll.com – Pemerintah masih yakin pertumbuhan perekonomian Indonesia 2019 lebih tinggi dari tahun 2018. Sementara ekonom dan lembaga lokal dan internasional menilai pemerintah tak akan mampu mencapai target.

Dalam asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah dan DPR mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan bisa lebih tinggi dari yang dipatok APBN. Sedangkan tahun ini, dia memprediksi hanya akan tumbuh 5,2%, lebih rendah dari target APBN 2018 sebesar 5,4%.

“Tahun depan bisa tinggi sedikit dari tahun ini, mencapai 5,3%-5,4%,” kata Darmin di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (28/12). Sentimen tahun politik akan mengerek pertumbuhan ekonomi 2019. Konsumsi masih menjadi motor penggerak utama perekonomian. Tahun politik akan meningkatkan aktifitas ekonomi, terutama dari konsumsi pemerintah dan rumah tangga.

Keyakinan pemerintah mengenai perekonomian Indonesia 2019 ternyata tidak didukung oleh Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (IMF). Mereka menilai sulit mencapai target pertumbuhan 5,3%. Lembaga pemeringkat global, seperti Fitch dan S&P memprediksi perekonomian Indonesia tahun depan hanya akan mencapai 5,2%. Bahkan, proyeksi Moody’s hanya 4,8%, lebih rendah dari tahun ini. Indonesia dianggap masih rentan terhadap sentimen eksternal.

Baca Juga: Selamat Tahun Baru Bitcoin! Apakabarnya Tahun Ini?

Dari dalam negeri, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan hanya akan mencapai 5,2%. Ketidakpastian global akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, serta kondisi di negara-negara Uni Eropa, menjadi penghambat utama perekonomian Indonesia.

Mengutip proyeksi World Economic Outlook, pertumbuhan ekonomi dunia kemungkinan berkisar 3,73% tahun ini, dan turun menjadi 3,70% tahun depan. Secara khusus ekonomi AS juga diprediksi turun dari 3% tahun ini menjadi 2,5% tahun depan. Sedangkan perekonomian Tiongkok sebesar 6,6% tahun ini dan 6,5% tahun depan.

Perekonomian AS sudah menunjukkan perlambatan, terlihat dari data lapangan pekerjaan yang jauh dari harapan pada bulan lalu. Dampak stimulus fiskal berupa pemotongan pajak bagi industri yang dilakukan Presiden Trump, sudah mulai menunjukkan penurunan. Selain melambat, ekonomi AS diperkirakan juga akan jatuh pada resesi pada 2020.

Tak berbeda jauh, kondisi ekonomi Tiongkok juga mengalami perlambatan. Ekspor tak bisa diharapkan, lantaran perang dingin dengan AS. Tumpuan utama negara ini hanya pada investasi. Karena perekonomian domestiknya melambat, investor Tiongkok cenderung menyasar pasar luar negeri, salah satunya Indonesia.

“Yang harus diwaspadai adalah investasi yang bersaing dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia. Harus ada pembenahan di sektor UMKM Indonesia,” kata Anggota Dewan Komisioner LPS, Destry Damayanti.

Konsumsi masih akan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Konsumsi akan membuat pertumbuhan kredit perbankan mencapai 12%. Belanja pemerintah dan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI), berada di peringkat dua dan tiga penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan.

Menurutnya, FDI tahun depan akan stagnan. Penyebabnya, agenda politik nasional akan membuat investor asing ragu berinvestasi. Asing baru berani menanamkan modal di Indonesia pada semester II, setelah Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 terpilih.

Baca Juga: Tol Trans Jawa Diproyeksikan Mampu Meningkatkan Perekoniam Global

Masih stagnannya investasi asing langsung, membuat Indonesia menggantungkan diri pada investasi portfolio yang bersifat jangka pendek. Padahal, dana panas di pasar modal ini tidak bisa menjadi tumpuan dan lebih bersifat fluktuatif. Di sisi lain, sumber dana dalam negeri mengalami keterbatasan.

Kalangan pengusaha juga tidak yakin pertumbuhan ekonomi 2019, sesuai target pemerintah. Proyeksi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) hanya akan mencapai 5,2%. Pengusaha melihat sejumlah hal masih akan membayangi kondisi perekonomian dalam negeri. Salah satunya terkait dampak lanjutan gejolak perekonomian luar negeri seperti ancaman perang dagang AS-Tiongkok.

Kondisi itu dikhawatirkan bisa memberi dampak lanjutan, seperti fluktuasi nilai tukar yang bisa berdampak signifikan terhadap ekspansi dunia usaha. “Karena itu Apindo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,2%  dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian dunia usaha, khususnya dalam mengantisipasi potensi kelanjutan gejolak eksternal,” kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani  dalam keterangan tertulis, Rabu (5/12).

Meski demikian, kalangan pengusaha cukup mengapresiasi kinerja perekonomian tahun ini. Meski pertumbuhan ekonomi 2018 terlalu besar dan masih di bawah target, tapi tingkat inflasi masih dalam batas yang dapat ditoleransi.

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri juga menilai pemerintah akan sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada 2019. Dia memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini 5% dan tahun depan hanya akan mencapai 4,9%. Ada banyak tantangan yang akan menghambat laju perekonomian 2019 lebih tinggi dari tahun ini, salah satunya kenaikan suku bunga yang membuat pembayaran utang pemerintah menjadi lebih tinggi.

Besaran kredit yang disalurkan perbankan terhadap jumlah simpanan (Loan to Deposit Ratio/LDR) sudah mendekati 100%. Artinya likuiditas semakin ketat dan mau tidak mau, perbankan harus menaikkan suku bunganya. Sementara tingkat konsumsi dan prediksi harga minyak dunia yang naik, membuat laju inflasi semakin tinggi.

“Itu semua yang membuat pertumbuhan agak sulit untuk bisa mencapai target pemerintah yang 5,3%. Harga komoditas juga cenderung ‘flat‘, jadi tidak ada bonus dari peningkatan harga-harga komoditas ekspor kita,” kata Faisal seperti dikutip Antara, Kamis (27/12).

Baca Juga: Momentum ‘January Effect’ Akan Menjadi Penggerak IHSG Di Awal Tahun Ini

Sebenarnya pemerintah sadar ada sejumlah tantangan yang akan terjadi. Pemerintah akan menghadapinya dengan berbagai kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tetap positif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan tetap menjaga agar pertumbuhan ekonomi tahun depan di kisaran 5,4%.

Dia yakin tahun politik membuat konsumsi dan investasi tetap terjaga. Pemerintah akan berupaya menggenjot ekspor, meski banyak tantangan global yang harus dihadapi. “Kepercayaan pelaku usaha kami akan bangun melalui keseluruhan pengelolaan kebijakan-kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan sektor,” ujarnya di Jakarta, Oktober lalu.

Berkaca pada pengalamannya menjadi Menteri Keuangan sejak tahun 2005, Sri mengatakan Indonesia mampu melalui semua tantangan. Setiap guncangan akan lebih mudah dikelola apabila komunikasi pemerintah dan dunia usaha terus berjalan secara baik dan didasari rasa kepercayaan yang penuh.

Kementerian Keuangan mengungkapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp 5.600 triliun. Mayoritas atau 80% kebutuhan dana investasi itu mengandalkan sektor swasta. Menurut Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan Arif Baharudin, pemerintah hanya mampu berkontribusi 8% dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 11%.

Untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut, diperlukan sumber pembiayaan dari berbagai instrumen investasi seperti kredit perbankan, saham, obligasi, dan dana internal masyarakat. Penyumbang terbesar diharapkan berasal dari sumber dana internal masyarakat sebesar 66-72%. Sementara itu, saham dan obligasi diharapkan dapat menyumbang peran investasi hingga 12,9%-14,2%. (Katadata.co.id)

Ekonomi Global

KTT APEC 2020: Xi Jinping Kasih Kode China Potong Tarif

Published

on

Presiden Xi Jinping menyatakan China akan terus bekerja sama dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat. Xi mengatakan hal tersebut pada pertemuan virtual para pemimpin pemerintah dan bisnis, Asia-Pacific Economic Cooperation CEO Dialogues pada Kamis (19/11/2020).

“Kami pasti tidak akan menempuh jalan pembalikan sejarah, tidak akan berusaha untuk ‘memisahkan (ecouple)’ atau menciptakan ‘lingkaran kecil’ yang tertutup dan eksklusif,” kata Xi, menurut terjemahan CNBC dari pernyataan yang diterbitkan di media pemerintah China.

 

Xi juga mengatakan China akan memotong tarif dan menandatangani lebih banyak perjanjian perdagangan bebas. Namun dalam pernyataan ini, Xi tidak secara spesifik menyebut nama AS.

Menjaga hubungan bisnis yang baik dengan negara lain adalah penting bagi China, meskipun telah tumbuh menjadi kekuatan ekonomi. Selain itu, ekspor masih menyumbang porsi yang signifikan dari perekonomian China, meskipun pihak berwenang telah berupaya untuk meningkatkan konsumsi domestik.

Pemerintah China juga mendorong investasi asing langsung, yang membantu menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan lokal. Sementara itu, perusahaan multinasional juga tertarik dengan pasar China karena ukurannya yang besar dan pertumbuhan yang cepat.

Meski ada beberapa bisnis asing mengeluhkan kebijakan China yang dianggap dapat memberikan perlakuan istimewa kepada para pemain domestik, Negeri Tirai Bambu bersikeras bahwa hal ini akan memungkinkan akses yang lebih besar ke pasar China.

“Saya ingin tegaskan, China tidak akan goyah dalam tekadnya untuk membuka diri, dan pintu besar untuk keterbukaan hanya akan terbuka semakin lebar,” ujar Xi.

“Kami akan terus mendorong liberalisasi dan meningkatkan kenyamanan perdagangan dan investasi, bernegosiasi dan menandatangani perjanjian perdagangan bebas berstandar tinggi dengan lebih banyak negara.”

Xi menambahkan negaranya akan secara aktif berpartisipasi dalam perdagangan dan kerjasama multilateral dan bilateral, dan menciptakan ekonomi terbuka dengan kualitas tinggi.

Pidato Xi pada Kamis dilakukan setelah China menandatangani kesepakatan perdagangan besar-besaran, yakni Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) dengan 14 negara lain di Asia-Pasifik, yakni 10 negara ASEAN, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

RCEP sendiri adalah kesepakatan perdagangan terbesar di dunia hingga saat ini, yang mencakup hampir sepertiga dari populasi global sekitar 30%. Menurut analis Morgan Stanley, kawasan itu menggantikan AS dan Uni Eropa sebagai mitra dagang terbesar China.

Meski dijalankan dengan negosiasi yang lambat, Uni Eropa dan China telah mengerjakan perjanjian investasi mereka sendiri. Namun, dalam pidatonya di awal November, Xi mengatakan China akan mempercepat negosiasi perdagangan China-UE, serta perjanjian perdagangan bebas China-Jepang-ROK (Republik Korea).

Sementara ketegangan perdagangan antara China dan AS masih meningkat dalam dua tahun terakhir. Meski kedua negara mencapai perjanjian perdagangan fase satu pada Januari 2020, tetapi munculnya perbedaan dalam ruang teknologi dan keuangan malah menciptakan kekhawatiran akan terpecahnya kedua negara ekonomi terbesar di dunia ini.

China dan AS juga mengenakan tarif atas barang bernilai miliaran dolar dari negara lain karena ketegangan perdagangan tumbuh di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump.

Tidak jelas apakah Presiden terpilih Joe Biden akan menurunkan tarif, tetapi analis mengatakan AS kemungkinan akan terus mengambil sikap keras terhadap China di bawah pemerintahan baru.

Sumber Berita : CNBC INDONESIA
Continue Reading

Ekonomi Global

Sri Mulyani Gelontorkan Dana Ketahanan Pangan Rp99 T di 2021

Published

on

Menkeu Sri Mulyani menggelontokan dana Rp99 triliun untuk program ketahanan pangan 2021. (Foto | Thejakartapost)

FINROLL.COM – Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp99 triliun untuk ketahanan pangan pada 2021 mendatang. Angkanya melonjak 23 persen dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp80 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan anggaran ketahanan pangan itu tak semuanya diberikan kepada Kementerian Pertanian (Kementan) atau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ia bilang dananya disebar ke berbagai kementerian/lembaga (k/l).

“Dana tidak diberikan hanya kepada pertanian dan perikanan, tapi juga kementerian di bidang pekerjaan umum dan irigasi,” tutur Sri Mulyani dalam Jakarta Food Security Summit-5, Rabu (18/11).

Dana ketahanan pangan itu, sambung Sri Mulyani, juga diberikan kepada pemerintah daerah (pemda). Biasanya, pemerintah pusat menyalurkannya dalam bentuk daftar alokasi khusus (DAK) bidang pangan.

Sementara, pemerintah menetapkan tiga kebijakan untuk ketahanan pangan tahun depan. Pertama, mendorong produksi komoditas pangan.

Kedua, revitalisasi sistem pangan nasional. Ketiga, pembangunan food estate.

Sebagai informasi, pemerintah kini sedang membangun food estate di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Papua. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pangan di domestik.

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp2.750 triliun. Ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.954,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp795,5 triliun.

Sementara, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.743,65 triliun. Penerimaan negara itu berasal dari perpajakan sebesar Rp1.444,54 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp298,20 triliun, dan hibah Rp900 miliar. (CNN)

Continue Reading

Ekonomi Global

Bangkrut Tertekan Covid, AirAsia Jepang Ajukan Pailit

Published

on

FINROLL.COM – Satu per satu maskapai penerbangan berguguran akibat pandemi covid-19. Kali ini, masalah menimpa maskapai bertarif rendah (LCC) AirAsia Japan.

Mereka mengajukan pailit ke Pengadilan Distrik Tokyo pada 17 November 2020.

“AirAsia Japan, perusahaan asosiasi AirAsia telah mengajukan petisi pailit kepada Pengadilan Distrik Tokyo pada 17 November 2020 dan menerima perintah administrasi sementara dari pengadilan pada hari yang sama,” kata AirAsia Japan dikutip dari pengumuman resmi perusahaan pada Rabu (18/11).

Lewat pengumuman di situs web AirAsia, dinyatakan bahwa karena posisi keuangan perusahaan saat ini, AirAsia Japan tidak dapat membayar utang perusahaan.

“Dengan posisi keuangan AirAsia Japan saat ini, kami sangat menyesal memberitahukan bahwa AirAsia Japan saat ini tak dapat melunasi pengembalian dana yang tertunggak,” imbuhnya.

Dengan keputusan tersebut, perusahaan menyatakan seluruh penerbangan yang dioperasikan oleh AirAsia Japan dengan kode terbang ‘DJ’ dibatalkan.

Bagi calon penumpang yang sudah membeli tiket, uang secara otomatis akan dikembalikan dalam bentuk kredit terbang paling lambat sampai 30 November 2020.

Kredit dapat digunakan hingga dua tahun sejak dikeluarkan dan hanya dapat digunakan untuk membeli tiket di penerbangan AirAsia lainnya.

Lebih lanjut, perusahaan memastikan, petisi hanya berdampak pada operasi AirAsia Japan, dan tidak ada sangkut pautnya dengan layanan AirAsia lainnya baik di Thailand, Jepang maupun Filipina.

“Penerbangan internasional ke Jepang, dari Malaysia, Thailand, dan Filipina tetap berlangsung seiring dengan pembatasan perjalanan dilonggarkan dan perbatasan dibuka kembali,” kata perusahaan.

Sebelumnya, maskapai penerbangan bertarif rendah asal Malaysia, AirAsia X Bhd lebih dulu menyatakan rencana mengakhiri layanan penerbangannya di Indonesia. Langkah efisiensi tersebut diambil demi bertahan di tengah pandemi covid-19.

Dalam wawancara dengan media Malaysia The Star, Deputy Chairman AirAsia X Lim Kian Onn menyebut bahwa pihaknya telah kehabisan uang dan perlu mengumpulkan hingga 500 juta ringgit atau setara US$120 juta untuk kembali memulai penerbangan.

Afiliasi Grup AirAsia yang berbasis di Malaysia mengatakan bahwa pada bulan ini pihaknya akan merestrukturisasi utang senilai 63,5 miliar ringgit atawa US$15,3 miliar. Selain itu, perusahaan juga akan memangkas 90 persen dari modal saham demi bertahan.

“Kami kehabisan uang. Tentu bank tidak akan memberikan pembiayaan tanpa pemegang saham, baik lama maupun baru, menyuntik ekuitas baru. Jadi, prasyaratnya adalah ekuitas baru,” kata Lim seperti dikutip dari The Star, pada bulan lalu.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending