Connect with us

Nasional

Antara Penusukan Wiranto dan Longgarnya Pengamanan Pejabat Negara

Published

on


Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto ditusuk orang di Pandeglang, Banten. Ia terjatuh tiba-tiba sambil memegangi perutnya ketika hendak menyapa dan bersalaman dengan warga.

Insiden penusukan tersebut terjadi di wilayah Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mantan Panglima ABRI ini ditusuk saat menghadiri peresmian gedung baru Kuliah Bersama Universitas Mathla’ul Anwar, Kamis 10 Oktober 2019, sekitar pukul 11.55 WIB.

Melalui sebuah video yang sepertinya rekaman video amatir dari warga sekitar saat Wiranto ditusuk, terlihat Wiranto turun dari sebuah mobil. Ia tak sendirian, di sekitarnya ada pengawal dan asistennya. Turun dari mobil, ia segera menghampiri warga yang sudah menunggu dan menyiapkan ponselnya untuk merekam kedatangan Wiranto.

Namun ketika Wiranto mulai mengajak salaman, tiba-tiba seorang pria berjenggot yang sudah sejak awal berada dekat Wiranto merangsek maju dan langsung menghunuskan sebilah gunting ke Wiranto. Insiden yang sangat cepat itu membuat warga menjerit-jerit hingga berteriak takbir berulang kali.

Hanya hitungan jam identitas pelaku penusukan sudah diketahui. Pelaku penusuk Wiranto adalah seorang pria bernama Syahril Alamsyah alias Abu Rara. Penyerang lainnya yang diamankan adalah Fitri Andriana. Abu Rara menusuk memakai senjata tajam yang telah dipersiapkan. Akibat penusukan ini, Wiranto mengalami luka di bagian perut.

Pelaku sempat mencoba menyerang lagi namun mengenai ajudan Danrem 064/Maulana Yusuf (MY). Penusukan tersebut kemudian juga melukai Fuad Syauqi, salah satu pengurus Mathlaul Anwar (MA). Kemudian, pelaku perempuan menerobos penjagaan. Ia berhasil dihentikan oleh Kapolsek Menes Kompol Dariyanto, namun mengalami luka ditusuk pelaku.

Sempat simpang siur jenis pisau yang digunakan oleh Abu Rara. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edy Sumardi, membenarkan bahwa pisau belati yang digunakan untuk menusuk Wiranto dan mengakibatkan tiga orang lainnya terluka bentuknya mirip kunai, pisau lempar yang biasa digunakan oleh ninja.

“Bentuknya seperti pisau, ada bulatan di ujungnya. Kunai,” ujar Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edy Sumardi, ditemui di Mapolsek Menes, Kamis, 10 Oktober 2019.

Rumah kontrakan pelaku juga sudah digeledah oleh tim Densus 88. Namun pihaknya tidak bisa menjelaskan barang bukti (BB) apa saja dan berapa jumlah yang disita oleh tim antiteror tersebut. “Ada barang bukti yang dibawa, kita tidak tahu seberapa banyak dan barang bukti apa saja yang dibawa,” katanya.

Jaringan Teroris

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, kedua pelaku penyerangan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, diduga terpapar paham radikal.

“Dugaan laki laki terpapar paham radikal ISIS, yang perempuan masih didalami,” ujar Dedi di kantornya, Jakarta Selatan, pada Kamis, 10 Oktober 2019. Dua orang pelaku itu kini masih diperiksa di Markas Kepolisian Daerah Banten.

Menurut Dedi, orang yang terkena paham tersebut akan menyerang pejabat publik, terutama aparat kepolisian lantaran melakukan penegakan hukum terhadap mereka. “Karena aparat kepolisian dan pejabat publik yang setiap saat melakukan penegakan hukum terhadap kelompok tersebut,” ujarnya.

Abu Rara dan Fitri, pelaku penusuk Wiranto diduga masih memiliki kaitan kuat dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Indonesia jaringan Bekasi. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil identifikasi, yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

“Kita sudah mengidentifikasi bahwa pelaku adalah kelompok JAD Bekasi,” kata Kepala BIN, Budi Gunawan, di RSPAD Gatot Soebroto, Kamis sore, 10 Oktober 2019.

Budi menjelaskan, Syahril sebelumnya terdata dalam jaringan JAD Kediri, Jawa Timur. Kemudian, dia pindah ke Bogor, Jawa Barat. Usai bercerai dengan istri pertamanya, Syahril pindah ke Menes, Pandeglang, Banten.

Presiden Joko Widodo mengajak warga untuk memerangi radikalisme dan terorisme. Jokowi telah memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan untuk menindak tegas para pelaku.

“Dan pada seluruh masyarakat saya mengajak bersama-sama untuk memerangi radikalisme dan terorisme di tanah air kita. Hanya dengan upaya bersama-sama, terorisme dan radikalisme bisa kita selesaikan dan berantas dari negara yang kita cintai,” ujar Jokowi usai menjenguk Wiranto di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Longgarnya Standar Pengamanan Pejabat Negara?

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku terkejut dengan insiden yang dialami Wiranto. Sebab, penusukan pada pejabat negara apalagi menteri belum pernah terjadi di Indonesia.  “Ya tentu tidak disangka, kan ini pertama kali bisa mencederai pejabat dengan tikaman,” kata JK usai menjenguk Wiranto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta Pusat, Kamis sore, 10 Oktober 2019.

Menurut JK, sebenarnya sudah ada standar operasional prosedur bagi seorang menteri untuk mendapat pengawalan dari polisi, ada SOP-nya. Wapres mengindikasikan tidak tertutup kemungkinan standar pengamanan untuk menteri-menteri akan lebih ditingkatkan lagi usai kejadian ini. “Tentu semuanya pejabat-pejabat kita ya,” kata JK.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, meski ada SOP untuk pengamanan pejabat tapi Menkopolhukam adalah sosok yang sering menolak dikawal. “Bidang Polhukam selama ini yang mengkoordinir Menko juga bagian figur yang memang bersahaja dan tidak mau kawal,” ujarnya.

Meski ada kritikan halus, namun Mabes Polri mengklaim pihaknya tidak kecolongan.  Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Dedi Prasetyo mengatakan pengamanan bagi pejabat publik sudah sesuai prosedur. Pejabat publik yang akan berinteraksi dengan masyarakat sekitar adalah hal yang wajar.

“Interaksi pejabat publik dengan masyarakat itu seperti itu, bersalaman, disapa, itu hal yang biasa. Barikade untuk pengamanan kan tetap melekat, ada pamkatnya dekat sama beliau, panwal juga ada semua. Jadi, prosedur pengawalan dan pengamanan pejabat publik sudah ada pengamanan melekat yang istilahnya protektor pejabat tersebut,” kata Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan di Kantor Divisi Humas Polri, Kamis, 10 Oktober 2019.

Saat ditanyakan bagaimana pelaku tahu ada acara yang dihadiri Wiranto di sana, polisi menyebut bahwa acara peresmian Gedung Kuliah Bersama di Universitas Mathla’ul Anwar, Pandeglang, sudah diketahui warga sekitar. “Acara tersebut sudah diketahui secara luas oleh masyarakat tentang beliau akan mendatangi acara di Kampus Unma atau Universitas Mathla’ul Anwar,” katanya menambahkan.,

Kasus penusukan Wiranto menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan pengamanan Presiden Jokowi.  Semenjak menjadi Presiden, Jokowi hampir tidak menjaga jarak dengan masyarakat. Mereka bisa dengan mudah menghampiri dan menyalaminya.

Namun, apakah dengan kejadian penusukan terhadap Wiranto, pengamanan terhadap Jokowi oleh Pasukan Pengamanan Presiden akan ada peningkatan? Paspampres Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan tak perlu ada peningkatan pengamanan untuk Jokowi.

“Tak perlu. Kita kan standar sudah high risk. Kalau kita enggak tahu kondisinya gimana harusnya bisa diantisipasi,” kata Komandan Paspampres Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, saat dihubungi, Kamis, 10 Oktober 2019.

Standar pengamanan, lanjut Maruli, harusnya memang area itu sudah clear. Meski Jokowi kerap menyalami warga, Maruli mengatakan pengamanan sudah ada standarnya.  “Kita sudah hitung semua ada SOP-nya. Ya kalau kami saat dropping harusnya sudah clear,” tuturnya.

Jumlah pasukan pun tidak akan ditambah. Meski begitu, Maruli berharap tidak akan terjadi apa-apa.  “Tidak ada (penambahan pasukan). Kami sudah siaga dan mudah mudahan.

Nasional

Sumsel Akui Telusur Tak Ideal, Jateng Duga Data Rancu

Published

on

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan mengakui kurang dalam melakukan telusur alias tracing terkait peningkatan kasus Covid-19, termasuk kasus kematiannya. Sementara, Pemprov Jawa Tengah berdalih ada kerancuan data soal kenaikan kasus.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, zona merah di Sumsel bertambah menjadi tiga daerah per Selasa (4/5). Yakni, Kota Prabumulih, Palembang, dan Ogan Komering Ulu (OKU) Timur.

Seiring dengan itu, persentase angka kematian akibat Covid-19 di Sumsel pun tembus tiga besar se-Indonesia dengan 4,93 persen, atau 1.033 jiwa meninggal akibat Covid-19 dari total kasus kumulatif 20.494 orang.Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan angka kematian Sumsel berada di bawah Jawa Timur yang mencapai 7,24 persen dan Lampung dengan 5,04 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Lesty Nuraini mengakui ada peningkatan tingkat hunian di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR) di Sumsel, dari 30 persen menjadi 57 persen dalam waktu dua pekan.

Yakni, sebelum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 6 April, hingga pertengahan April. Ia meyakini itu akibat mobilitas masyarakat yang meningkat pada bulan Ramadan.

“Dalam waktu dekat pemprov pun akan kembali mengaktifkan kembali Wisma Atlet Jakabaring apabila BOR ini terus bertambah agar tidak menyebabkan penuhnya pelayanan kesehatan bagi kasus positif disertai gejala,” ungkap Lesty, Rabu (5/5).

Selain itu, pihaknya pun mengakui bahwa jumlah telusur di Sumsel ini masih jauh dari ideal. Idealnya, dalam satu kasus konfirmasi 100 orang kontak terdekat yang harus dilakukan testing.

Saat ini Sumsel sudah mampu melakukan tracing dan testing kepada 30 kontak terdekat dari satu kasus konfirmasi positif. Prakteknya, pengetesan rata-rata paling banyak dilakukan pada 2-3 orang per satu orang terkonfirmasi positif.

“Ini tidak ideal karena banyak hal yang dihadapi. Jumlah testing ini lebih rendah dibandingkan seharusnya,” ungkap Lesty.

Terpisah, Epidemiolog Universitas Sriwijaya Iche Andriyani meminta Pemprov memaksimalkan kemampuan dalam tes dan telusur.

Tracing di daerah dijelaskan Kepala Dinkes tadi paling banyak hanya 2-3 orang dari satu orang kasus positif. Itu penyebabnya lebih ke pedoman revisi lima, kontak erat itu yang tidak bergejala tidak dites,” ujar dia.

“Padahal di revisi lima itu jelas, dikembalikan ke kemampuan daerah masing-masing. Nah kalau Sumsel mampu 30 orang testing untuk satu konfirmasi positif kenapa tidak,” imbuhnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo mengklaim salah satu penyebab tingginya angka kematian warga di wilayahnya lantaran integrasi data pemerintah pusat dan daerah yang masih rancu.

Ia menduga pemerintah pusat terlambat dalam memasukkan data kematian Covid-19 Jawa Tengah dalam aplikasi New All Record (NAR) milik Kementerian Kesehatan.

“Kasus kematian Jateng kita trennya menurun, tapi masih tinggi kami akui masih sekitar 6 persen, dan kami sebagian karena komorbid. Dan juga karena rilis data yang tertunda. Kami di corona Jateng sudah merilis, tapi kelihatannya pusat yang belum merilisnya di NAR,” kata Prasetyo dalam acara daring yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Rabu (5/5).

Data Satgas Penanganan Covid-19 mencatat dalam periode 29 April-5 Mei 2021, Jawa Tengah menyumbang sebanyak 305 kasus kematian akibat covid-19. Jawa Tengah juga dalam beberapa pekan terakhir kerap berada di tiga provinsi teratas penyumbang kematian covid-19 di Indonesia.

Namun demikian, Prasetyo menyebut saat ini kondisi pandemi covid-19 di Jawa Tengah terpantau masih dalam keadaan aman. Sebab, kapasitas keterisian atau BOR masih di bawah 50 persen, baik perawatan isolasi inap covid-19 maupun Intensive Care Unit (ICU).

“BOR kita di ICU 38 persen, isolasi 35 persen. Saya kira sudah sangat baik kesiapan infrastruktur kesehatan di Jawa Tengah,” kata dia.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Nekat Terobos Penyekatan, Pemudik Bisa Dijerat Sanksi Pidana

Published

on

Masyarakat yang nekat menerobos penyekatan dan tak mematuhi petugas di masa larangan mudik lebaran 2021 disebut bisa dijerat pidana. Namun, polisi mengaku mengedepankan upaya persuasi ketimbang sanksi.

Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto berharap penerapan sanksi pidana itu tidak sampai terjadi dan menginginkan masyarakat patuh demi menekan penyebaran Covid-19.

“Sebetulnya ada pasal pidana yang bisa diterapkan, kalau yang bersangkutan (pemudik) melawan petugas, seperti pasal 212, 214, dan pasal 216 KUHP, ada ancaman pidananya,” kata dia, di Pelabuhan Merak, Kamis (6/5).

“Harapan kami tidak menerapkan pasal tersebut. Yang penting bagi kami kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan mudik demi sama-sama mencegah penyebaran Covid-19,” lanjutnya.

Sejauh ini, harapan tersebut masih sesuai. Dalam pengecekan pos penyekatan di Gerbang Tol (GT) Merak, Gerem Bawah, dan di depan Pelabuhan Merak, Rudy mendapati jalanan sepi.

“Sudah berjalan dengan baik, penyekatan sudah dilakukan mulai pukul 00.00 WIB, 6 Mei 2021. Tadi saya amati, monitor, warga sudah sadar ya. Tadi pengendara sudah sepi, kendaraan pribadi tidak begitu banyak,” terangnya.

Terpisah, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta mengaku akan menindak tegas masyarakat yang tetap bandel mudik meski tetap mengedepankan pendekatan lunak.

“Tentunya tetap memprioritaskan langkah-langkah preemtif dan preventif secara humanis, sehingga masyarakat betul-betul mematuhi protokol kesehatan,” ucapnya, Rabu (5/5).

Kebijakan ini diambil, kata Nico, sebab pemerintah mengantisipasi kembali meningkatnya kasua Covid-19, berkaca pengalaman kenaikan kasus usai libur panjang tahun sebelumnya.

Selain itu, berdasarkan survei kementerian perhubungan, jika larangan mudik ditiadakan, akan terjadi pergerakan 81 juta orang yang melakukan perjalanan. Ia juga menyebut masih terdapat 7 persen atau 17,5 juta orang yang diduga akan melaksanakan mudik.

Polda Jawa Timur sendiri menerjunkan 15.212 personel gabungan untuk menghalau pergerakan masyarakat, saat  larangan Mudik Lebaran 2021 resmi berlaku, 6-17 Mei 2021.

Rinciannya 1.065 dari Polda Jatim, 9. 381 dari Polres jajaran, 1.420 dari TNI, serta instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka hingga Jasa Raharja sebanyak 3.346 orang.

“Ribuan personel akan di-plotting di sembilan titik perbatasan provinsi, 20 titik kabupaten/kota, dan 45 pintu tol di Jatim pada 6-17 Mei 2021,” kata Nico.

sumber : cnnindonesia.com

Continue Reading

Nasional

PT Delta Disebut Belum Sanggup Buyback Saham Bir Pemprov DKI

Published

on

Komisi B DPRD DKI Jakarta menyebut jajaran direksi PT. Delta Djakarta Tbk belum mampu membeli 26,25 persen saham milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol tersebut.

Hal itu disampaikan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem Hasan Basri usai berkunjung ke kantor PT. Delta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (5/5).

“Tadi kita cecar mereka, mereka sanggup enggak kalau kita buyback sahamnya Pemprov? Mereka bilang belum,” kata dia, kepada wartawan usai kunjungan.

Kepada Komisi B, kata Hasan, direksi PT. Delta mengaku akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemilik saham mayoritas di Filipina.

Hasan menduga itu terkait aset perusahaan yang hanya Rp1,2 triliun yang dinilainya relatif kecil untuk perusahaan yang berdiri di atas lahan seluas 16 hektare.

“Menurut saya mereka belum sanggup untuk buyback itu karena saya lihat situasi tadi ketika kita tanya juga aset perusahaan ini berapa, Rp1,2 triliun,” katanya.

Komisi B mengaku belum menentukan sikap soal wacana Pemprov DKI melepas saham di PT Delta. Pihaknya masih akan menggelar rapat terbatas untuk membahas hal itu.

Kendati demikian, ia menilai keputusan Pemprov DKI menahan saham bir di PT Delta lebih menguntungkan.

“Tetapi menurut pribadi saya kalau diambil uang, misal kita terima Rp1 triliun dibandingkan uang, yang ditanam di sini kita tidur saja tiap tahun kita terima 100 miliar. Itu jauh lebih baik daripada kita terima Rp1 triliun tapi setelah itu enggak tahu uangnya ke mana,” jelas Hasan.

Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Delta Ronny Titiheruw menyebut rencana pelepasan saham merupakan hak prerogatif Pemprov DKI. Pihaknya hingga kini belum berkomunikasi resmi dengan Pemprov terkait rencana tersebut.

“Selaku pemegang saham belum bisa comment. Sampai sejauh ini kita belum menerima komunikasi resmi dari Pemprov DKI Jakarta mengenai wacana pelepasan saham ini,” katanya.

Pemprov DKI sebelumnya berencana untuk melepas saham bir di Delta. Namun, itu belum terealisasi lantaran belum disetujui oleh DPRD. Dari sembilan fraksi, hanya lima fraksi yang mendukung, yakni PKS, PAN, Gerindra, Golkar, dan PKB-PPP.

Diketahui, saham Pemprov DKI di perusahaan bir itu mencapai 26,25 persen. Saham mayoritas dipegang oleh San Miguel Malaysia dengan porsi 58,33 persen.

Gubernur DKI Anies Baswedan pun sempat didorong oleh partai pendukung untuk menggunakan diskresinya menjual saham di luar jalur DPRD. Namun, Wagub DKI Riza Patria mengaku pihaknya tidak akan memakai kewenangan tersebut.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Trending