Connect with us

Property

Antusiasme Bagi Pengembang Eksisting di Kaltim

Published

on


Finroll.com – Pengembang eksisting di Kalimantan Timur akhirnya bisa bernapas lega dengan adanya pengumuman kepindahan ibu kota ke Kaltim. Diharapkan dengan ini pertumbuhan penjualan properti di wilayah tersebut bisa mengalami peningkatan.

Pengembang properti eksisting antusias terhadap rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Mereka yang telah mengembangkan properti di sana mengharapkan bisa kembali menggerakkan penjualan setelah situasi pasar yang tak menentu di segmen menengah dan atas.

Setelah secara berurutan dihantam oleh isu politik yang mewarnai tahun politik disusul dengan periode hari libur yang panjang membuat investasi poperti pada tahun ini tersendat. Setidaknya isu pemindahan ibu kota membuat pengembang mulai menyusun rencana penetrasi ke segmen ini.

Misalnya saja Sinar Mas Land yang juga kembali merencanakan pengembangan proyek eksisting di Grand City Balikpapan. Setelah sementara waktu juga sempat memasarkan tipe rumah dua lantai dengan luasan mulai 47 meter persegi untuk segmen keluarga muda dan kaum milenial. Hal itu sebagai dampak lesunya penjualan di kalangan investor.

Selain itu Sinar Mas Land juga sedang membangun infrastruktur jalan yang lebar dan sekaligus bisa mendukung isu pemindahan ibu kota baru.

Limjan Tambunan, Head Division Kalimantan & Sulawesi Sinarmas Land mengatakan, konsep ini sudah dilakukan sebelum adanya isu pemindahan ibu kota baru, sehingga infrastruktur yang ada bisa terkoneksikan dengan baik. Pihaknya pun sudah membangun jalan tembus.

“Dengan adanya ibu kota baru ini kami sangat antusias sekali. Jadi memang berkesinambungan. Jika dari jalan tol km 13 Balikpapan-Samarinda sudah pasti akan tembus, karena kami membangun jalan dari Km 7 dan Km 8 Balikpapan Utara. Tidak tanggung-tanggung bangun infrastruktur jalan lebih besar dari Jalan MT. Haryono Balikpapan,” jelasnya.

Limjan menyebutkan, dengan adanya isu pemidahan ibu kota baru dan lebih dari satu juta PNS yang pindah ke Kaltim akan menguntungkan pihaknya.

“Yang pindah pasti butuh rumah. Kami sudah mempersiapkan itu jauh hari. Sudah membangun kawasan Grand City dengan total 224 Hektare dengan membuat kota mandiri. Kami pun menyikapinya dengan welcome, karena memang keputusan dari Pemerintah Pusat kami Sinarmas Land mendukung dan mensupport dengan adanya pemindahan Ibu Kota Baru pastinya mengairahkan isu properti,”tekannya.

Selain Sinar Mas Land, Apartemen Borneo Bay City milik pengembang Agung Podomoro Land juga menjadi viral di sosial media pasca isu pemindahan ibu kota baru.

Bahkan sebelum diumumkannya IKN, Agung Podomoro Land telah meluncurkan iklan yang menawarkan hunian mewah ini yang dijual mulai Rp700 Juta per unit.

“Bahkan, setelah kita kembali meluncurkan promosi iklan, penjualan Borneo Bay City pasca pengumuman perpindahan IKN tembus 20 Miliar lebih. Dan para investor yang tertarik berasal dari berbagai daerah mulai dari Kaltim, Jakarta serta Surabaya,”jelas manajemen melalui keterangan resminya.

Pasca ditetapkannya dua lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah Kota Balikpapan juga akan membangun lahan hibah akan kita gunakan sebagai pusat pelatihan atau assessment center bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Advertisement

Property

Cara Membuat Sertifikat Tanah Gratis, Ini Syarat dan Prosedurnya

Published

on

By

Sertifikat Tanah wajib dimiliki setiap orang yang memiliki hak atas tanahnya. Lantas, bagaimana cara membuat sertifikat tanah secara lengkap? Yuk simak.

Ada dua cara membuat sertifikat tanah, yakni melalui notaris dan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) milik Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kementerian ATR.

Adapun, cara membuat sertifikat tanah lewat notaris membutuhkan biaya. Sementara, cara membuat sertifikat di BPN tak dipungut biaya alias gratis.

Berikut cara membuat sertifikat tanah gratis yang dirangkum detikcom:

1. Persyaratan

Langkah pertama cara membuat sertifikat tanah, yakni dengan menyiapkan dokumen. Hanya saja, dokumen untuk tanah negara dan tanah adat atau perorangan berbeda. Berikut rinciannya:

Dokumen untuk tanah negara:

1. KTP asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,
2. Kartu Keluarga,
3. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) tahun berjalan,
4. Kartu kavling,
5. Advis planing,
6. Izin mendirikan bangunan (IMB),
7. Akta jual beli,
8. Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. Pajak Penghasilan (PPH).

Sementara, kelengkapan dokumen untuk tanan girik milik adat yang mesti dipersiapkan adalah:

1. KTP asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,
2. Kartu keluarga,
3. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) tahun berjalan,
4. Surat riwayat tanah,
5. Leter C atau girik,
6. Surat pernyataan tidak sengketa,
7. Akta jual beli,
8. Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. Pajak Penghasilan (PPH).

2. Prosedur Pembuatan Sertifikat Tanah

Cara membuat sertifikat tanah selanjutnya, pemohon bisa mengikuti agenda penyuluhan dari petugas BPN di wilayah desa atau kelurahan. Selanjutnya, pemohon menjadi peserta dan petugas BPN akan mendata riwayat kepemilikan tanah.

Kemudian, petugas akan melakukan pengukuran dan meneliti batas kepemilikan lahan. Prosedur dilakukan bersama pemohon dengan menunjukkan letak, bentuk bidang, luas tanah, serta batas bidang tanah.

Setelah itu, dari cara membuat sertifikat tanah petugas akan meneliti data yuridis. Sedangkan anggota BPN yang lain akan mencatat sanggahan, kesimpulan, serta keterangan dari petugas desa.

Terakhir, pemohon harus menunggu selama 14 hari untuk mendapatkan pengumuman persetujuan pengajuan sertifikat tanah. Bila diterima, maka pemohon bisa menerima sertifikat yang akan dibagikan langsung oleh petugas BPN.

Continue Reading

Property

Waskita Karya Tbk Bukukan Nilai Kontrak Baru Rp 15 Triliun Pada September 2019

Published

on

Finroll.com — PT Waskita Karya Tbk (WSKT) membukukan nilai kontrak baru per September 2019 sebesar Rp 15 triliun. Dari perolehan tersebut, nilai kontrak terbesar berasal dari Tol Trans Sumatra sebesar Rp 5 triliun.

Shastia Hadiarti selaku Sekretaris Perusahaan PT Waskita Karya Tbk menjelaskan hingga akhir tahun perusahaan berharap bisa mencapai target nilai kontrak baru sekitar Rp 40 triliun hingga Rp 44 triliun.

Oleh karenanya, apabila target kontrak baru tercapai, maka Waskita mencatatkan pertumbuhan kontrak baru 62,96% dari tahun 2018 yang tercatat Rp 27 triliun.

Sebagai informasi saja, target kontrak baru Waskita sudah melalui penyesuaian dari target awal Rp 55 triliun menjadi Rp 44 triliun.

“Saat ini Waskita sedang mengikuti beberapa tender proyek di Kalimantan dan di luar negeri,” jelas Shastia yang dilansir dari Kontan.co.id, Selasa (15/10/2019).

Sementara Waskita menyebutkan beberapa proyek bisa mendorong perusahaan untuk mencapai target kontrak baru.

Antara lain pembangunan jalan tol 20%, pekerjaan sipil lain 21%, precast 17%, gedung 15%, LRT dan jalur kereta api 13%, energi dan transmisi 4%, bendungan 4% dan irigasi 1%.

Selain itu di lain sisi, per September 2019 Waskita telah menerima pembayaran proyek sebesar Rp 15 triliun.

Dana tersebut berasal dari pembayaran turnkey sekitar Rp 3 triliun dan proyek konvensional sekitar Rp 10 triliun.

“Salah satunya dari pembayaran proyek LRT Palembang sebesar Rp 2,3 triliun,” jelas dia.

Sepanjang 2019, Waskita menargetkan penerimaan pembayaran proyek sebesar Rp 40 triliun. Di mana sebesar Rp 26 triliun berasal dari proyek turnkey dan sebesar Rp 14 triliun berasal dari proyek konvensional. Dus, Waskita masih menunggu pencairan proyek Rp 35 triliun lagi.

“Perolehan dana tersebut akan digunakan untuk mendanai belanja modal tahun ini yang sebagian besar dialokasikan untuk pengembangan jalan tol,” jelas Shastia.

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan posisi rasio keuangan Waskita.

Sampai Juni 2019 serapan belanja modal Waskita tercatat sebesar Rp 8 triliun dari anggaran tahun ini sebesar Rp 22 triliun.(red)

Continue Reading

Property

Begini Awal Mula Terbongkarnya Mafia Tanah Triliunan Rupiah

Published

on

By

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Polri mengungkap keberadaan mafia tanah triliunan rupiah.

Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Raden Bagus Agus Widjayanto mengatakan, awal mula kasus mafia tanah terungkap pada tahun 2018. Pengungkapan ini berawal dari pengaduan seorang pemilik tanah.

Ia bercerita, bahwa ada seorang pemilik tanah tidak merasa menjadikan tanah tersebut sebagai jaminan utang.

“Berawal dari pengaduan pemilik tanah. Dia tidak pernah menjadikan tanahnya itu sebagai jaminan hutang, tiba-tiba kok itu menjadi jaminan utang. Itu ditagih ke pemilik tanah,” tutur Raden saat dihubungi detikcom, Sabtu (12/10/2019).

Raden bilang, bahwa oknum mafia tanah ini bekerja secara berkelompok dan sangat sistematis. Ada yang pura-pura menjadi calon pembeli tanah, hingga seorang notaris beserta kantornya yang diatur sedemikian rupa.

Awal kronologinya, ada pembeli palsu dari oknum mafia tersebut yang pura-pura membeli tanah dari pemiliknya. Kemudian, pembeli palsu tersebut memberikan uang muka agar si pemilik tanah tidak curiga.

Setelah itu, pemilik tanah diajak ke kantor notaris dengan membawa sertifikat tanah. Di sanalah sertifikat tanah tersebut dipalsukan oleh oknum mafia.

“Jadi ada orang yang menanyakan dia mau menjual tanah atau tidak, kemudian ada calon pembeli gitu kan, kemudian beri uang muka dibawa ke kantor notaris ya dia percaya kalau itu notaris. Ditinggal sertifikatnya, ternyata sertifikatnya dipalsu,” kata dia.

Diserahkan sertifikat aslinya ke pembeli tanah kemudian ini dijadikan jaminan dengan nilai yang lumayan besar,” kata Raden saat menjelaskan kronologinya.

Setelah di cek sertifikatnya di kantor pertanahan, barulah si pemilik tanah menyadari bahwa pembeli tanah miliknya adalah penipu. Hal itu dilihat dari kantor notaris yang tidak terdaftar.

“Notarisnya itu pura-pura, tidak terdaftar,” ungkap Raden.

Untuk diketahui, akibat kasus ini baik perusahaan maupun masyarakat umum yang menjadi korban mengalami kerugian hingga Rp 200 miliar

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending