Connect with us

Hukum & Kriminal

Apakah Benar Revisi UU KPK Dinilai Untungkan Mafia Tambang?

Published

on


Finroll.com –  Koalisi Anti Mafia Korupsi Sumber Daya Alam menyatakan bahwa revisi UU KPK dapat menguntungkan para mafia tambang.

“Saya melihat ada isu krusial yang penting untuk dilihat dari revisi (UU KPK) ini. Siapa yang diuntungkan dari matinya KPK? Itu adalah mafia tambang,” ujar anggota Koalisi Iqbal Damanik dalam diskusi “Gurita Mafia Sumber Daya Alam dalam Penghancuran Upaya Pemberantasan Korupsi” di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, Selasa, 10 September 2019.

Menjelang habis masa jabatan periode 2014-2019 para anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati pembahasan revisi UU KPK atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Rapat Paripurna Kamis, 5 September 2019, DPR menyepakati revisi UU KPK sebagai usul inisiatif DPR.

Revisi UU KPK tersebut dinilai akan menghilangkan independensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Iqbal, isu krusial mengenai siapa yang diuntungkan itu, muncul dari beberapa hal perlawanan yang dilakukan kepada KPK, yaitu pertama akumulasi kekayaan dan kekuasaan dari perizinan yang ada di para mafia tambang.

Kemudian, kedua rongrongan terhadap prinsip negara hukum melalui pelemahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Dan ketiga depolitisasi ketahanan dan kedaulatan energi melalui pelemahan partisipasi publik.

“KPK itu melawan tiga upaya tersebut. Beberapa kasus korupsi itu kebanyakan berawal dari perubahan peraturan perundangan-undangan, seperti kasus PLTU Riau yang masih dalam proses,” kata Iqbal, peneliti Auriga Nusantara.

KPK, menurut Iqbal telah melakukan perbaikan tata kelola yang cukup baik. Pembenahan dimulai sejak adanya Korsup Minerba (Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batu Bara).

“Dulu sebelum ada Korsup Minerba kita tidak tahu berapa jumlah izin pertambangan di Indonesia. Nah adanya Korsup Minerba di beberapa daerah khususnya wilayah tambang di Kalimantan Timur dan Sumatra Selatan, pertama kali ada itu di Balikpapan, dan itu membereskan seluruh data izin,” tutur Iqbal.

Kemudian, Iqbal melanjutkan, meskipun dulu ada Permen ESDM tentang evaluasi izin usaha pertambangan, tetap KPK yang punya andil besar dalam memperbaikinya. Sehingga KPK berhasil memangkas hampir 30 persen izin pertambangan yang tumpang tindih dan tidak patuh aturan.

Selain itu, KPK juga berhasil meningkatkan penerimaan negara pasca adanya Korsup Minerba. “Misalnya tunggakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) itu sebelum adanya Korsup sekitar Rp22 triliun setelah adanya Korsup hanya sekitar Rp4 triliun itu ada datanya. Artinya ada kontribusi signifikan dari KPK terhadap PNBP,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, peran KPK ikut mendorong perusahaan tambang lebih taat kewajiban reklamasi, walaupun masih banyak lubang tambang yang ada. “Ketaatan kewajiban reklamasi ini terlihat dimana para pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK itu sudah mulai memberikan rencana reklamasi,” katanya.

Tak hanya di sisi tata kelola, menurut Iqbal, KPK juga masuk di sisi penindakan. Iqbal memberikam contoh kasus Nur Alam misalnya, pertama kali negara mengalami kerugian lingkungan sekitar Rp 4,3 triliun. Gubernur Sultra Nur Alam, kata Iqbal, dituntut KPK karena diduga melakukan kerugian terhadap negara dalam pengeluaran izin tambang di kawasan hutan.

“Dan hasil putusannya, walaupun tidak dimasukkan keseluruhannya, Nur Alam akhirnya divonis 12 tahun penjara dan didenda Rp 1 triliun,” tutur Iqbal. “Kemudian kasus Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang melibatkan banyak konflik kepentingan dalam satu izin tambang. Dan yang paling baru adalah kasus PLTU Riau yang masih berjalan.”

Monica Tanuhandaru dari Partnership for Governance Reform (Kemitraan) menjelaskan bahwa KPK juga memiliki peran dalam penyelamatan sumber daya alam. Tidak hanya faktor kerusakan lingkungan, tapi melihat apa yang sudah dilakukan KPK, bukan hanya kerugian negara dari sisi penerimaan pajak, kepatuhan, pelanggaran perizinan dan juga kerusakan lingkungan.

“KPK justru membantu tata kelola sumber daya alam, yang memberikan kontribusi cukup besar dalam kerusakan. KPK juga sudah melakukan tata kelola sumber daya alam yang baik, dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sumber daya alam,” kata Monica.

Hukum & Kriminal

Kominfo: Menghina di Kolom Komentar Facebook Bukan Termasuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Published

on

Finroll.com — Kepala Sub Direktorat Penyidikan Kementerian Komunikasi dan Informatika Teguh Arifiyadi menjadi saksi ahli dalam sidang kasus aktivis SP JICT (RW) di Pengadilan Negeri Utara, Selasa, 1 Juli 2020.

Teguh sebagai salah satu tim perumus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta telah menjadi saksi ahli dalam 400 lebih kasus ITE menjelaskan beberapa hal:

Pertama, komentar facebook adalah ruang terbatas bukan ruang publik. Sehingga unsur “membuat dapat diaksesnya suatu informasi” belum terpenuhi. Terkecuali jika status tersebut hanya berisikan 1 sampai 2 komentar sehingga orang tidak memerlukan tindakan tambahan (klik) untuk “memanjat” komentar. Sepengetahuan Teguh, sampai saat ini belum ada contoh perkara pidana pencemaran nama baik yang terkait isi komentar di media sosial facebook.

Kedua, berdasarkan Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan dari genusnya, yaitu norma hukum yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP karena tidak mengatur norma hukum baru. Sehingga delik aduannya bersifat absolut. Hal tersebut juga ditegaskan dalam penjelasan pasal penemaran nama baik di revisi UU ITE yang menyatakan pasal tersebut merupakan delik aduan. Artinya hanya korban yang dapat melaporkan langsung peristiwa pidana tersebut, kecuali jika korban adalah anak-anak atau dalam pengampuan.

Dalam kasus RW, Teguh menyimpulkan konstruksi pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak terpenuhi unsur karena komentar adalah ruang terbatas (bukan ruang umum sebagaimana diwajibkan dalam penerapan pasal 310 atau 311 KUHP). Selain itu, sebagai delik aduan absolut, suatu perkara tidak dapat dituntut jika tidak dilaporkan langsung oleh korban (pasal 72 KUHP).

Ketiga, catatan penting tersebut harus menjadi pertimbangan jaksa dan hakim dalam memutuskan kasus RW. Jangan sampai buruknya penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, menambah panjangnya deretan penyimpangan dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Terbukti Membunuh, Istri Hakim Jamaluddin Divonis Mati

Published

on

finroll.com.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman mati terhadap Zuraida Hanum. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana hakim Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin yang merupakan suaminya.
“Menjatuhkan pidana terhadap Zuraida Hanum dengan pidana mati,” kata majelis hakim yang dipimpin Erintuah Damanik serta didampingi hakim anggota Dahlia SH dan Immanuel Tarigan, di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (1/7).
Jefri, yang juga selingkuhan Zuraida dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Sedangkan Reza Fahlevi dijatuhi pidana 20 tahun penjara.

Dalam sidang yang digelar secara daring itu, majelis hakim menyatakan perbuatan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Dalam pertimbangan yang memberatkan, majelis mengatakan tak menemukan alasan pembenar dan pemaaf dari perbuatan yang dilakukan Zuraida terhadap suaminya itu.

Majelis Emosional

Hakim anggota Immanuel Tarigan saat membacakan putusan tampak emosional. Immanuel menangis saat memaparkan pertimbangan hukum yang memberatkan hukuman para terdakwa.

Ia menyebut Zuraida selama ini cukup aktif mengikuti Organisasi Dharmayukti Karini yang merupakan kegiatan istri-istri para hakim. Namun, faktanya ia menjadi inisiator pembunuhan sang suami
“Bahwa Zuraida Hanum menjalin hubungan dekat dengan terdakwa Jefri Pratama bahkan telah melakukan hubungan suami istri. Kedekatan itu bagian upaya Zuraida agar Jefri mau melakukan pembunuhan. Kemudian Zuraida tidak bersungguh-sungguh menunjukkan penyesalannya,” kata Immanuel.
Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih berat dari tuntutan JPU. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut ketiga terdakwa masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup.

Usai membacakan putusan, ketua majelis hakim Erintuah Damanik memberikan kesempatan kepada ketiga terdakwa dan para penasehat hukum serta JPU untuk menyampaikan sikap atas vonis tersebut.

“Saudara boleh terima jika putusan itu sudah memenuhi rasa keadilan kalian, kalian bisa banding, atau pikir-pikir selama tujuh hari menerima atau banding atas putusan, demikian juga terhadap Jaksa Penuntut Umum,” kata Erintuah.

Dalam kasus ini, para terdakwa membunuh Jamaluddin sekitar pukul 01.00 wib di Perumahan Royal Monaco Blok B No.22 Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan, pada Jumat 29 November 2019.

Sedangkan terdakwa Zuraida menekan kaki korban dengan menggunakan kakinya.

Setelah memastikan korban meninggal, kedua eksekutor tersebut kembali sembunyi di lantai 3. Pada pukul 03.00 WIB, mereka kembali masuk kamar korban.

Zuraida lalu memerintahkan Jefri dan Reza agar membuang jenazah korban ke Berastagi dengan menggunakan mobil Prado milik korban. Sebelum dibuang ketiga terdakwa memakaikan pakaian training ke tubuh korban.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Alasan Djoko Tjandra Peninjauan Kembali: Jaksa Tak Berhak PK

Published

on

FINROLLCOM — Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma menjelaskan alasan pihaknya mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas putusan Mahkamah Agung beberapa tahun lalu kepada kliennya.

Alasannya karena putusan PK oleh MA yang diajukan kejaksaan pada 2008 silam itu bertabrakan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut dia, jaksa tidak memiliki hak untuk mengajukan PK setelah kalah di tingkat kasasi.

“Artinya kan sebenarnya berdasarkan Undang-Undang segala hak jaksa dalam melakukan upaya hukum sudah dipakai semua pada tingkat pertama maupun haknya untuk mengajukan kasasi, sudah terpakai semua,” kasa Andi kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7).

Andi menilai pengajuan PK itu bertabrakan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sehingga, seharusnya kejaksaan tidak dapat mengajukan PK atas putusan kasasi pada tahun 2000.

Diketahui, MA mengabulkan PK yang diajukan kejaksaan dan menjatuhkan vonis kepada Djoko Tjandra dua tahun penjara dan membayar denda Rp15 juta karena terbukti bersalah terkait kasus pengalihan hak tagih (cassie) Bank Bali.

Sebelumnya, dia telah divonis bebas karena tuntutan jaksa tidak terbukti dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, jaksa mengajukan banding hingga kasasi namun hasilnya sama.

“PK itu hanya terbatas pada terpidana atau ahli warisnya, tidak ada pihak lain yang disebutkan,” lanjut Andi menjelaskan.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending