Connect with us

Hukum & Kriminal

Apakah Benar Revisi UU KPK Dinilai Untungkan Mafia Tambang?

Published

on


Finroll.com –  Koalisi Anti Mafia Korupsi Sumber Daya Alam menyatakan bahwa revisi UU KPK dapat menguntungkan para mafia tambang.

“Saya melihat ada isu krusial yang penting untuk dilihat dari revisi (UU KPK) ini. Siapa yang diuntungkan dari matinya KPK? Itu adalah mafia tambang,” ujar anggota Koalisi Iqbal Damanik dalam diskusi “Gurita Mafia Sumber Daya Alam dalam Penghancuran Upaya Pemberantasan Korupsi” di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, Selasa, 10 September 2019.

Menjelang habis masa jabatan periode 2014-2019 para anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati pembahasan revisi UU KPK atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Rapat Paripurna Kamis, 5 September 2019, DPR menyepakati revisi UU KPK sebagai usul inisiatif DPR.

Revisi UU KPK tersebut dinilai akan menghilangkan independensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Iqbal, isu krusial mengenai siapa yang diuntungkan itu, muncul dari beberapa hal perlawanan yang dilakukan kepada KPK, yaitu pertama akumulasi kekayaan dan kekuasaan dari perizinan yang ada di para mafia tambang.

Kemudian, kedua rongrongan terhadap prinsip negara hukum melalui pelemahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Dan ketiga depolitisasi ketahanan dan kedaulatan energi melalui pelemahan partisipasi publik.

“KPK itu melawan tiga upaya tersebut. Beberapa kasus korupsi itu kebanyakan berawal dari perubahan peraturan perundangan-undangan, seperti kasus PLTU Riau yang masih dalam proses,” kata Iqbal, peneliti Auriga Nusantara.

KPK, menurut Iqbal telah melakukan perbaikan tata kelola yang cukup baik. Pembenahan dimulai sejak adanya Korsup Minerba (Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batu Bara).

“Dulu sebelum ada Korsup Minerba kita tidak tahu berapa jumlah izin pertambangan di Indonesia. Nah adanya Korsup Minerba di beberapa daerah khususnya wilayah tambang di Kalimantan Timur dan Sumatra Selatan, pertama kali ada itu di Balikpapan, dan itu membereskan seluruh data izin,” tutur Iqbal.

Kemudian, Iqbal melanjutkan, meskipun dulu ada Permen ESDM tentang evaluasi izin usaha pertambangan, tetap KPK yang punya andil besar dalam memperbaikinya. Sehingga KPK berhasil memangkas hampir 30 persen izin pertambangan yang tumpang tindih dan tidak patuh aturan.

Selain itu, KPK juga berhasil meningkatkan penerimaan negara pasca adanya Korsup Minerba. “Misalnya tunggakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) itu sebelum adanya Korsup sekitar Rp22 triliun setelah adanya Korsup hanya sekitar Rp4 triliun itu ada datanya. Artinya ada kontribusi signifikan dari KPK terhadap PNBP,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, peran KPK ikut mendorong perusahaan tambang lebih taat kewajiban reklamasi, walaupun masih banyak lubang tambang yang ada. “Ketaatan kewajiban reklamasi ini terlihat dimana para pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK itu sudah mulai memberikan rencana reklamasi,” katanya.

Tak hanya di sisi tata kelola, menurut Iqbal, KPK juga masuk di sisi penindakan. Iqbal memberikam contoh kasus Nur Alam misalnya, pertama kali negara mengalami kerugian lingkungan sekitar Rp 4,3 triliun. Gubernur Sultra Nur Alam, kata Iqbal, dituntut KPK karena diduga melakukan kerugian terhadap negara dalam pengeluaran izin tambang di kawasan hutan.

“Dan hasil putusannya, walaupun tidak dimasukkan keseluruhannya, Nur Alam akhirnya divonis 12 tahun penjara dan didenda Rp 1 triliun,” tutur Iqbal. “Kemudian kasus Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang melibatkan banyak konflik kepentingan dalam satu izin tambang. Dan yang paling baru adalah kasus PLTU Riau yang masih berjalan.”

Monica Tanuhandaru dari Partnership for Governance Reform (Kemitraan) menjelaskan bahwa KPK juga memiliki peran dalam penyelamatan sumber daya alam. Tidak hanya faktor kerusakan lingkungan, tapi melihat apa yang sudah dilakukan KPK, bukan hanya kerugian negara dari sisi penerimaan pajak, kepatuhan, pelanggaran perizinan dan juga kerusakan lingkungan.

“KPK justru membantu tata kelola sumber daya alam, yang memberikan kontribusi cukup besar dalam kerusakan. KPK juga sudah melakukan tata kelola sumber daya alam yang baik, dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sumber daya alam,” kata Monica.

Hukum & Kriminal

KPK Tetapkan Mempora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka

Published

on

By

KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka. KPK meyakini politikus PKB itu terlibat kasus dugaan korupsi.

“Ditetapkan dua orang tersangka, IMR (Imam Nahrawi) Menteri Pemuda dan Olahraga dan MIU (Miftahul Ulum) asisten pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantor KPK, Jakarta, Rabu (18/9).

Imam Nahrawi dijerat bersama asisten pribadinya yang bernama Miftahul Ulum. Untuk Ulum sebelumnya pihak KPK telah melakukan penahanan pada tanggal 11 September 2019.

KPK menduga Imam dan Ulum terlibat kasus penyaluran dana hibah dari Kemenpora kepada KONI. Selain itu, terkait juga jabatan Imam sebagai Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain terkait jabatan Imam selaku Menpora.

Dalam kasus tersebut, KPK menjerat sejumlah orang. Yakni mantan Sekjen KONI, Ending Fuad Hamidy; Bendahara KONI, Johny E Awuy; mantan Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana; serta dua orang pegawai dari Kemenpora, Adhi Purnomo, dan Eko Triyanta.

Mulyana, Adhi, dan Eko diduga menerima suap dari Fuad dan Johny. Menurut jaksa, Mulyana menerima suap berupa uang sebesar Rp 300 juta, kartu ATM berisi saldo Rp 100 juta, mobil Fortuner hitam metalik nopol B-1749-ZJB, serta satu handphone Samsung Galaxy Note 9. Sementara Adhi dan Eko menerima suap berupa uang Rp 215 juta.

Suap diberikan Ending dan Johny, agar Mulyana, Adhi dan Eko membantu mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI Pusat kepada Kemenpora RI pada tahun 2018.

Berdasarkan pengembangan, muncul fakta lain dalam persidangan. Ulum beberapa kali disebut dapat mempercepat pencairan dana hibah Kemenpora kepada KONI. Bahkan dalam putusan hakim terhadap Ending dan Johny, Ulum disebut turut menerima fee Rp 11,5 miliar. Uang diduga diterima Ulum bersama protokoler Menpora, Arief Susanto.

Baik Ulum, Arif, maupun Imam Nahrawi sudah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Namun ketiganya membantah soal uang tersebut. Kendati demikian, hakim tetap meyakini soal aliran uang Rp 11,5 miliar ke pihak Kemenpora itu.

Atas perbuatannya Imam dan Ulum disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Penghinaan Presiden dalam RKUHP dan Langkah Mundur Reformasi

Published

on

By

DPR berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan mengejar tenggat ketok palu pada Selasa, 24 September 2019. Tapi koalisi masyarakat sipil yang mengatasnamakan diri Aliansi Nasional Reformasi RKUHP mencatat draf aturan itu masih memuat sejumlah permasalahan, salah satunya pasal penghinaan terhadap presiden.

Pasal tersebut dianggap berbahaya bagi kehidupan berdemokrasi dan sebuah langkah mundur terhadap reformasi yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun.

Dalam draf RKUHP, aturan tersebut tercantum dalam Pasal 218 dan 219 tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden.

Pasal 218 mengatur bahwa setiap orang yang dianggap ‘menyerang kehormatan’ presiden dan wakil presiden bisa dipidana maksimal 3,5 tahun atau denda Rp150 juta. Sementara Pasal 219 menyebut setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang dianggap menyerang kehormatan dan martabat presiden dan wakil presiden di depan publik terancam hukuman paling lama empat tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori IV, yakni maksimal Rp150 juta.

Pakar hukum pidana dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari memprediksi kedua pasal itu berpotensi menjadi pasal karet. Sebab tak ada kriteria jelas mengenai yang dimaksud dengan frasa ‘menyerang kehormatan’ tersebut.

“Sangat potensial menjadi pasal karet. Harusnya pasal-pasal yang menurut MK [Mahkamah Konstitusi] melanggar UUD 1945 tidak dapat lagi dihidupkan melalui undang-undang baru,” jelas Feri kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.

Feri merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi pada 2006 silam. Saat itu MK membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Hakim MK kala itu menilai pasal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian hukum lantaran tafsirnya yang amat rentan manipulasi.

Atas dasar itu Feri melihat, penghidupan kembali pasal ini hanya akan menimbulkan polemik. Sebab keberadaan aturan ini membuat presiden dan rakyatnya saling ‘bertarung’ satu sama lain dalam medium peradilan.

“Apalagi pasal penghinaan terhadap presiden itu delik aduan, pasal ini sangat mungkin membuat masyarakat dan presidennya sendiri berhadap-hadapan,” sambung dia lagi.

Karena sudah diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 maka pengusulan kembali pasal itu sama saja dengan melawan konstitusi.

“Saya usulkan agar DPR tidak mencoba-coba memasukkannya ke undang-undang kembali,” kata dia.

Potensi Ancaman untuk Jurnalis

Tak cuma membahayakan bagi masyarakat, pasal penghinaan presiden itu juga mengancam jurnalis. Menurut Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli Pasal 218 dan 219 RKUHP ini juga menambah panjang daftar ancaman kriminalisasi terhadap jurnalis.

Kendati selama ini proses pidana bisa dicegah melalui nota kesepahaman antara lembaganya dengan kepolisian–penanganan perkara terkait dunia jurnalisme akan diurus Dewan Pers–. Namun bagaimanapun, potensi kriminalisasi lewat pasal tersebut menurutnya tetap sangat terbuka.

“Tapi ada juga mereka yang mempersoalkan dengan pencemaran nama baik, UU ITE. Nah sekarang dengan RKUHP, itu ditambah porsinya. Jadi rongrongan kepada media begitu besar,” kata Azul–sapaan Arif Zulkifli kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon.

Azul mengingatkan, tingkatan nota kesepahaman Dewan Pers dan Kepolisian dalam tata hukum perundang-undangan berada jauh di bawah undang-undang. Itu sebab, DPR perlu memikirkan kembali pasal demi pasal dengan seksama.

Untuk itu, Azul meminta anggota dewan bisa lebih cermat menimbang draf RKUHP sebelum disahkan. Itu sebab ia mengusulkan pembatalan atau setidaknya penundaan pengesahan agar setiap pasal bisa dirembuk secara detail dan matang.

Secara khusus ia menggarisbawahi perihal pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers. Menurutnya kebebasan itu didapat tidak dengan mudah. Tepat pada 21 tahun lalu, lewat UU Nomor 40 tahun 1999, para jurnalis baru bisa menikmati kebebasannya usai puluhan tahun ‘dicengkeram’ Orde Baru.

“Itu sudah kita akui sejak 21 tahun lalu, sejak reformasi, kemudian diwujudkan dengan UU Pers. Maka menurut saya tidak perlu ada langkah mundur karena itu akan bertentangan dengan keinginan publik soal keterbukaan dan transparansi melalui media massa.”

Diketahui selain penghinaan terhadap presiden, dalam draf RKUHP terdapat juga pasal karet lainnya. Misalnya Pasal 240, 241, 353, dan 354 yang mengatur tentang jerat hukum bagi siapa saja yang dianggap menghina ideologi negara, pemerintah yang sah dan badan umum.

“Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat akan dipidana,” bunyi Pasal 240. Orang yang melanggar diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda Rp150 juta.

Melalui Pasal 353 dan 354, ancaman serupa juga ‘mengintai’ orang-orang yang dianggap menghina kekuasaan umum dan lembaga negara.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP merekomendasikan penghapusan pasal-pasal tersebut karena dianggap tak lagi relevan. Aturan itu menurut aliansi dibuat pada masa kolonial sehingga saat ini tak lagi diperlukan.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Kapolri: Tak Bisa Tangani Karhutla, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, Out!

Published

on

By

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Tito Karnavian berjanji akan memberikan penghargaan (reward) kepada Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek, dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Akan tetapi, ia juga tak segan memberikan sanksi (punishment) apabila mereka tak dapat menangani kasus tersebut.

Menurut Tito, ia sudah membentuk tim khusus untuk menilai Polda, Polres, dan Polsek. Tim ini terdiri dari Mabes Polri, Irwasum, dan Propam.

“Jadi kalau tidak bisa (tangani kasus karhutla), Kapolda, Kapolres, Kapolsek, out!” tegas jenderal bintang empat ini, usai Rapat Koordinasi (Rakor) Presiden Joko Widodo dengan kepala daerah di Riau, di Novotel, Pekanbaru, Senin (16/9).

Tito mengatakan, hal ini sebelumnya sudah disampaikan kepada anak buahnya via video conference bersama seluruh Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia, pada Senin pagi.

“Bagaimana agar mereka tertarik untuk melakukan aktivitas secara maksimal, dan bagaimana mereka terpacu. Saya sampaikan kepada jajaran, saya sudah bentuk tim,” kata Tito.

Tito menuturkan, target dari tim ini adalah Polda, Polres, dan Polsek. Setidaknya, ada enam Polda masuk target. Di antaranya Polda Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

“Untuk level tier II, seperti Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, termasuk Jawa, dan NTT,” ucap Tito.

Kapolri mengatakan, tim penilai khusus ini sudah dibentuk dan diturunkan. Untuk anggota polisi yang berhasil, tutur Tito, seperti banyak melakukan pengungkapan dan penangkapan, maka akan diberi reward (penghargaan). Penghargaan tersebut bisa berupa pendidikan, promosi, dan termasuk KPLB (Kenaikan Pangkat Luar Biasa).

Namun, jika gagal, maka punishment (hukuman) pun menunggu. Paling keras ancamannya adalah pencopotan. “Sehingga dengan adanya reward dan punishment ini, mereka akan terpacu. Kita akan buktikan, satu dua, kita beri contoh,” ujarnya.
Disinggung masalah Karhutla yang melibatkan korporasi, Tito menegaskan, ini juga masuk dalam fokus penegakan hukum Polri.

“Saya turunkan juga dari Mabes, dari Bareskrim, tim khusus untuk masalah korporasi, bukan perorangan. Kalau ada korporasi melakukan, kerjakan (selidiki). Tentunya koordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk KLHK,” lanjut Tito.

Selain itu, menurut Tito, berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo, perlu mengintensifkan infrastruktur yang ada dalam rangka pencegahan.

“Pertama ada yang sudah terbakar otomatis harus dimitigasi, itu persoalan satu. Persoalan kedua mencegah. Saya sudah menyampaikan waktu dengan Bapak Panglima dan Kepala BNPB,” jelasnya.

“Kemarin di lapangan, hasil pantauan kita lewat udara, itu perkebunan kita melihat tidak ada yang terbakar, sawit maupun HTI. Yang terbakar hutan atau semak, ada indikasi kuat terjadinya pembakaran, kesengajaan,” kata Tito.

Tito juga menambahkan, sebagian pelaku pembakar sudah ditangkap. Hal itu kata Tito membuktikan adanya peristiwa pembakaran.

“Kita mengintensifkan, melakukan upaya penegakan hukum,” katanya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending