Connect with us

Keuangan

APBN 2019 Hingga Agustus Alami Defisit Sebesar Rp199,1 Triliun

Published

on


Finroll.com — APBN 2019 hingga Agustus lalu tercatat defisit sebesar Rp199,1 triliun. Angka defisit ini lebih tinggi 32,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018 lalu yang mencapai angka defisit Rp150,5 triliun.” Jelas Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati,

Sri Mulyani mengatakan defisit APBN ini terjadi tidak lepas dari kondisi ekonomi global yang cenderung menurun terutama di negara – negara mitra dagang Indonesia.

Sebab dengan penurunan ekonomi global tersebut membuat penerimaan negara juga tertekan. Tercatat hingga periode tersebut penerimaan negara baik dari pajak atau pendapatan negara bukan pajak ( PNBP ) sebesar Rp1.189,3 triliun.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan bahwa pendapatan negera tersebut memang mengalami pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,2 persen dimana pada saat itu mencapai Rp1.152,9 triliun. Menurutnya penerimaan negara tersebut setara 54,9 persen dari target pemerintah sebesar Rp2.165,1 triliun.

“Posisi APBN 2019 terjadi defisit Rp199,1 triliun, ini ada kenaikan defisit yang cukup besar yaitu 32 persen. Angka defisit ini setara 1,24 dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam siaran pers di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Selasa (24/9/2019).

Dari sisi belanja pemerintah, kata Sri Mulyani, hingga Agustus 2019 sebesar Rp1.388,3 triliun atau tuumbuh 6,5 persen dari tahun lalu sebesar Rp1.303,4 triliun.

Belanja pemerintah ini terdiri dari belanja pemerintah pusat, transfer dana ke daerah dan dana desa.

Besarnya belanja pemerintah dibandingkan penerimaan negara inilah yang membuat APBN terjadi defisit.
Sementara itu untuk pembiayaan anggaran, hingga periode tersebut sebesar Rp280,3 triliun.

Jumlah ini lebih tinggi 4,8 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp267,5 triliun. Dari semua catatan tersebut ditegaskan bahwa secara total kekurangan pembiayaan anggaran hingga Agustus 2019 mencapai Rp81,3 triliun.

“Ke depan kita akan hati-hati dalam mengelola APBN karena dari sisi penerimaan banyak penerimaan negara yang didapatkan dari sektor-sektor seperti industri, perdagangan dan lainnya mengalami pelemahan,” lanjutnya.

Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah perlu mewaspadai sinyal negatif dari defisit anggaran tersebut.

Ditegaskannya dari sisi penerimaan pajak dan juga bukan pajak secara umum mulai menunjukkan penurunan sejak bulan Juli 2019 kemarin khususnya dari sektor industri. Sebab selama ini sektor industri menjadi satu-satunya sektor penyumbang pajak terbesar dibandingkan sektor lainnya.

“Artinya di semester kedua ini kita harus berhati-hati agar bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Memang ada beberapa sektor industri yang tidak bisa lepas dari pengaruh global,” pungkas Sri Mulyani.(red)

Advertisement

Keuangan

Bank Muamalat Perlu Diselamatkan Segera, Ada Apa?

Published

on

By

Upaya penyelamatan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tampaknya sedang menjadi fokus banyak pihak. Sejak 2015, bank syariah pertama di Indonesia ini dirundung masalah kekurangan modal.

Penyebabnya, pemegang saham lama enggan menyuntikkan dana segar. Puncaknya terjadi pada 2017.

Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) turun menjadi 11,58%. Angka itu masih dalam batas aman namun dalam konsesi Basel III untuk CAR minimal 12% guna menyerap risiko countercyclical.

Bank Indonesia menjelaskan bahwa Countercyclical Buffer adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Kinerja Bank Muamalat tergerus lonjakan pembiayaan bermasalah (non-performing finance/NPF). NPF bank syariah itu sempat di atas 5%, lebih tinggi dari batas maksimal ketentuan regulator.

Data terakhir, laba bersih Bank Muamalat hanya tersisa Rp 6,57 miliar pada periode Januari-Agustus 2019.

Laba bersih itu anjlok 94,07% dibandingkan dengan periode yang sama setahun lalu yang tercatat Rp 110,9 miliar.

Berdasarkan publikasi laporan bulanan, pendapatan setelah distribusi bagi hasil Bank Muamalat pada periode itu tercatat Rp 415,57 miliar, turun dibandingkan setahun lalu Rp 857,27 miliar.

Bank Muamalat mencatatkan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp 698,85 miliar yang didominasi oleh pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai.

Sementara itu, beban operasional lainnya mencapai Rp 1,08 triliun, yang didominasi oleh beban tenaga kerja dan beban lainnya.

Beberapa kali dilakukan upaya penyelamatan, dengan cara menambah modal melalui rights issue dengan mengundang investor baru maupun sekuritisasi kredit milik Bank Muamalat. Namun upaya-upaya tersebut tampaknya mentok dan belum bisa jadi solusi.

Bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) digadang-gadang akan menjadi penyelamat bank ini. Terakhir PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang disebut akan bekerjasama melakukan penyehatan Bank Muamalat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Heru Kristiyana membenarkan bahwa rencana tersebut masih berlangsung. Pada waktunya, OJK akan menyampaikan hal tersebut secara rinci bila sudah ada kepastian.

“Nah itu nanti kita ngomong, karena itu lagi berlangsung. Kalau saya ngomong nanti mereka pada lari,” ujar Heru di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Menurutnya, OJK akan terus mengawasi dan mengevaluasi seluruh proses penyelamatan Bank Muamalat yang sedang berlangsung.

“Nanti kita lihat, kita lagi evaluasi itu. Supaya nanti semuanya bisa bertanggung jawab. Kalau semuanya masih berjalan, saya gak mau ngomong duluan di muka. Nanti malah investor lari kalau namanya disebut,” ujar Heru.

Isu uji tuntas suntikan modal ke Bank Muamalat oleh Bank BUMN beredar setelah ada riset dari sebuah sekuritas swasta pada awal Oktober lalu. Riset tersebut menyatakan bahwa ada bank BUMN yang mengonfirmasi untuk melakukan due diligence dalam rangka suntikan modal ke Bank Muamalat.

Meski kemudian dibantah oleh seluruh bank BUMN termasuk Bank Mandiri, namun isu tersebut kembali menguat setelah manajemen Bank Muamalat bertemu dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada pekan lalu. Dikabarkan, ada pejabat bank BUMN yang ikut dalam pertemuan tersebut.

Kementerian BUMN mengakui telah mengadakan diskusi dengan OJK untuk membicarakan misi penyelamatan Muamalat. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan meski sudah diadakan diskusi dengan pihak BUMN, namun hingga saat ini kepastian masih berada di tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Diskusi ada, tapi kan koridornya kalau bank yang tengah proses perbaikan dari masalah prosesnya, opsinya dari OJK. Kita lihatnya ada UU OJK dan UU PPKSK (UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan) ada opsi-opsinya, sesuai koridor kita tunggu OJK seperti apa tindakannya. Kita diajak diskusi beberapa kali, ada opsi-opsi tapi kan bukan ranah kita menyampaikan opsi-opsinya,” kata Kartika di Kawasan Sarinah, Jakarta, Senin (11/11/2019) malam.

Menurut dia, bank-bank pelat merah dinilai hanya bisa membantu dari segi bisnis saja, sedangkan untuk melakukan penyelamatan dinilai bukan menjadi kewenangannya.

“Di UU ada opsi-opsi penanganan bank. Dipilih dulu opsinya mau apa. Bank Himbara [bank-bank BUMN] itu kalau untuk bisnis murni itu kan bisa untuk melakukan investasi. Tapi kan kalau misalnya untuk penyelematan, kita bukan entitas yang berwenang. Kalau bisnis murni baru kita bisa masuk,” tegasnya.

Erick Bantah
Namun Menteri BUMN Erick Thohir membantah isu BUMN akan menyelamatkan Mulamalat. Pasalnya, Bank Muamalat merupakan bank swasta dan dimiliki investor asing.

“Bukan saya, itu kan enggak ada hubungannya sama BUMN. Bank Muamalat kan bukan BUMN,” tegas Erick di Jakarta, Senin (11/11/2019).

Pernyataan tersebut membantah informasi yang beredar di pasar bahwa bank BUMN akan menyelamatkan Bank Muamalat. Setidaknya ada dua riset dari sekuritas yang membahas hal tersebut.

Saking gentingnya, Bank Muamalat juga bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mencari investor baru.

Chief Executive Officer Bank Muamalat Achmad K. Permana mengatakan, BKPM merupakan pintu gerbang investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, Bank Muamalat mengajak BKPM berkolaborasi agar terjalin pertukaran informasi terkait peluang investasi yang potensial.

“Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan penanaman modal dan promosi hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara lain, khususnya dengan Malaysia di mana kami memiliki full branch di sana,” kata Achmad.

cnbcindonesia.com

Continue Reading

Keuangan

Ekonomi Triwulan III-2019, Ekonomi RI Tumbuh 5,02%

Published

on

By

Foto: Lidya Kembaren

Finroll.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi triwulan III-2019. BPS melaporkan Ekonomi RI tumbuh 5,02% di triwulan III-2019.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Suhariyanto di Gedung BPS, Selasa (5/11/2019).

Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia memperkirakan ekonomi sepanjang Juli-September tumbuh 5,02% secara tahunan, melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yaitu 5,05%.

Ekonomi Indonesia tumbuh 3,06% dari triwulan II-2019. Ekonomi Indonesia sejak triwulan I hingga triwulan III-2019 mencapai 5,04%.

BACA JUGA : 

Foto: Lidya Kembaren

Continue Reading

Keuangan

Rupiah Menguat ke Rp 14.005/US$ Pukul 13:00 WIB

Published

on

By

Ilustrasi Rupiah (REUTERS/Thomas White)

Finroll.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat di perdagangan pasar spot hari ini. Namun dolar AS masih bertahan di kisaran Rp 14.000.

Hari ini, Selasa (4/11/2019) pukul 13:00 WIB, US$ 1 dibanderol Rp 14.005. Rupiah menguat 0,04% dibandingkan posisi penutupan perdagangan kemarin.

BACA JUGA : 

Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 12:34 WIB:

Periode Kurs
1 Pekan Rp 14.010,5
1 Bulan Rp 14.041
2 Bulan Rp 14.082,5
3 Bulan Rp 14.126
6 Bulan Rp 14.276
9 Bulan Rp 14.431
1 Tahun Rp 14.601
2 Tahun Rp 15.323,1

Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 11:41 WIB:

Periode Kurs
1 Bulan Rp 14.020
3 Bulan Rp 14.110

Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 12:34 WIB:

Bank Harga Beli Harga Jual
Bank BNI Rp 13.940 Rp 14.120
Bank BRI Rp 13.995 Rp 14.065
Bank Mandiri Rp 13.875 Rp 14.125
Bank BTN Rp 13.970 Rp 14.120
Bank BCA Rp 13.964 Rp 14.062
CIMB Niaga Rp 13.770 Rp 14.270
Bank Panin Rp 13.996 Rp 14.025
Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending