Connect with us

Makro Ekonomi

APPBI Siap Gelar Indonesia Great Sale, Pesta Diskon Serempak Pertama Di Indonesia

Published

on


Finroll.com — Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, setiap tahunnya pusat perbelanjaan beramai-ramai menyiapkan berbagai program dan event menarik untuk pengunjung, seperti showcase fashion design yang mengangkat tema kemerdekaan hingga festival kuliner nusantara.

Tidak berhenti disitu saja, tentunya pusat perbelanjaan juga menghadirkan berbagai program belanja, mulai dari cashback hingga belanja berhadiah menarik yang pastinya sayang jika terlewat.

Dalam rangka memeriahkan momentum tersebut, berbagai gerai makanan, sport hingga fashion retail di pusat perbelanjaan juga turut berpartisipasi dengan memberikan promo berupa potongan harga ataupun diskon.

Adapun ragam promo yang ditawarkan sesuai dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, yaitu melibatkan angka 17, 8 ataupun 45. Berbagai penawaran dan program menarik ini biasanya berlangsung untuk periode sebelum 17 Agustus hingga akhir bulan.

Selain untuk menyemarakkan HUT RI, berbagai program dan promo ini juga digelar untuk menarik lebih banyak lagi pengunjung. Menyadari betapa diminatinya berbagai program dan promo diskon di pusat perbelanjaan selama HUT RI dan didasari dengan keinginan untuk terus berinovasi, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengambil peranan untuk mengadakan Indonesia Great Sale bersama dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Indonesia Great Sale merupakan sebuah program belanja yang akan serempak dilaksanakan di seluruh pusat perbelanjaan di Indonesia dalam rangka menyambut HUT RI ke-74. Dimulai bersamaan pada tanggal 14 Agustus hingga 25 Agustus 2019, pengunjung dapat menikmati pesta diskon di seluruh pusat perbelanjaan di Indonesia. Tahun ini, pembukaan Indonesia Great Sale akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019 di Tangcity Mall.

Didukung oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Indonesia serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Indonesia Great Sale dipastikan akan menjadi pesta diskon serempak pertama dan terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia. Kedepannya, Indonesia Great Sale juga akan menjadi program belanja tahunan dari APPBI dan APRINDO.

Ditemui saat jumpa pers Indonesia Great Sale, Bapak A. Stefanus Ridwan S., selaku Ketua Umum APPBI mengatakan, “Kami meyakini kerjasama dengan APRINDO sebagai asosiasi dengan jaringan ritel terbesar di Indonesia adalah salah satu bentuk nyata komitmen APPBI untuk selalu berinovasi menghadirkan berbagai program menarik.

Melalui Indonesia Great Sale, kami juga memberikan kemudahan dan kesempatan bagi pusat perbelanjaan untuk menarik pengunjung. Kami juga berharap melalui Indonesia Great Sale yang dilaksanakan secara serempak, pengunjung dapat merasakan pengalaman terbaiknya dalam berbelanja mengingat terdapat variasi produk yang ditawarkan dengan promo yang fantastis,” jelasnya.

Kementerian Pariwisata melalui Tim Percepatan Pengembangan Wisata Belanja dan Kuliner Kemenpar, sangat menyambut baik kegiatan Indonesia Great Sale ini.

“Kerjasama strategis antara APPBI dan APRINDO kedepannya dalam Indonesia Great Sale akan mampu menjadi daya tarik wisata belanja tahunan yang menarik untuk warga lokal maupun wisatawan asing.

Ajang Great Sale memang telah menjadi magnet bagi para shopaholic domestik dan mancanegara. Ini dirasakan oleh negara-negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia dengan Mega Sale, Singapura dengan Singapore Great Sale serta Thailand dengan Amazing Thailand Great Sale.

Ajang-ajang tersebut bahkan menjadikan warga Indonesia sebagai target pasarnya. Oleh karenanya, sudah saatnya Indonesia menjadi destinasi belanja bagi warganya sendiri sekaligus menjadi magnet untuk wisatawan asing untuk berbelanja wisata di Indonesia.”

Bapak Roy N Mandey selaku Ketua Umum DPP APRINDO mengatakan “Pertumbuhan bisnis ritel masih berkembang baik di Indonesia dan terus mengalami kenaikan. Tentunya hal ini juga tak lepas dari kerjasama yang apik antara ritel dan pusat perbelanjaan yang terus menciptakan ide-ide baru.

Advertisement Valbury

Business

Bantuan Korban PHK Naik Jadi Rp4 Juta di Tengah Wabah Corona

Published

on

By

Finroll – Jakarta,  Pemerintah memperbesar bantuan kepada korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari sektor formal menjadi Rp4 juta per orang di tengah penyebaran virus corona (covid-19). Sebelumnya, pemberian bantuan melalui BP Jamsostek itu direncanakan selama tiga bulan di mana besaran bantuan Rp1 juta per bulan atau Rp3 juta per orang.

“Kami perbesar dana untuk memberikan bantuan masing-masing Rp1 juta per insentif (atau) Rp1 juta per bulan untuk 4 bulan,” ujar Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam konferensi pers, Kamis (26/3).

Selain itu, untuk meningkatkan keahlian, pemerintah juga akan memberikan pelatihan kepada korban secara cuma-cuma. Harapannya, masyarakat dapat bertahan di tengah situasi ekonomi yang sulit.

Di sektor informal, pemerintah juga memberikan bantuan berupa biaya pelatihan dan insentif melalui program Kartu Prakerja. Keputusan ini diberlakukan selama empat bulan guna memitigasi dampak penyebaran virus corona terhadap pekerja yang terkena PHK.

Biaya itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan insentif sebesar Rp1 juta per orang. Insentif itu berasal dari kenaikan insentif penerima kartu prakerja dari sebelumnya hanya Rp650 ribu per bulan.

Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani membenarkan pemberian insentif kepada korban PHK dalam bentuk pelatihan dan uang santunan.

“Sehingga mereka bisa mendapatkan pelatihan dan santunan paling tidak selama 3 bulan,” ujar Sri Mulyani melalui video conference.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Business

Virus Corona, Jokowi Larang Bank Tagih Utang Pakai Debt Collector

Published

on

By

Finroll – Jakarta,  Presiden Joko Widodo melarang perbankan menagih utang kepada nasabah menggunakan debt collector selama pandemi virus corona berlangsung.

“Pihak perbankan dan non bank dilarang mengejar angsuran, apalagi pakai debt collector. Itu dilarang. Saya minta kepolisian catat hal itu,” ujarnya, Selasa (24/3).

Perintah tersebut sejalan dengan kelonggaran pemerintah terhadap relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar. Jokowi mengungkap akan memberikan keringanan pembayaran cicilan selama satu tahun ke depan.

Tidak cuma itu, Jokowi juga menurunkan bunga kredit bagi usaha mikro di tengah tekanan usaha akibat pandemi virus corona.

“Ada keluhan dari usaha mikro, kecil. Saya sudah bicarakan dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan beri relaksasi kredit di bawah Rp10 miliar, diberikan penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga,” ujarnya.

Relaksasi berlaku untuk usaha mikro yang mengambil kredit di perbankan, termasuk pembiayaan di industri keuangan non bank (IKNB), seperti multifinance dan lembaga keuangan mikro.

Dalam situasi saat ini, Jokowi juga menegaskan akan memberikan keleluasaan terkait pembayaran kredit kendaraan bermotor bagi para pekerja moda transportasi dengan tenggat waktu sampai setahun. Misalnya, ojek online.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan ketentuan penilaian kelayakan pemberian pembiayaan dari perusahaan multifinance atau leasing kepada nasabah di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Otoritas juga meminta penagihan menggunakan debt collector dihentikan saat ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan kebijakan ini serupa dengan pelonggaran yang sebelumnya diberikan otoritas kepada perbankan nasional. Tujuannya, untuk memberi kemudahan akses pembiayaan bagi nasabah di tengah tekanan corona.

Tujuan lain, agar rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) tidak membengkak akibat tingginya potensi kesulitan pengembalian kewajiban pokok dan bunga pembiayaan dari nasabah. Sebab, peningkatan NPF dikhawatirkan bakal membuat perusahaan memutus status kerja para karyawannya.

“Jangan sampai menimbulkan lay off atau PHK, maka kami memberi keleluasaan. Tidak hanya perbankan, tapi leasing company juga,” ungkap Wimboh, dikutip Senin (23/3).

Wimboh mengatakan pelonggaran diberlakukan OJK untuk pembiayaan dengan nominal lebih dari Rp10 miliar dimana pembiayaan macet akan bisa langsung direstrukturisasi. Kebijakan ini, juga akan berlaku untuk pembiayaan di bawah Rp10 miliar, misalnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Continue Reading

Business

Jokowi Minta Gubernur Siapkan Bansos Atasi Corona di Daerah

Published

on

By

Finroll – Jakarta,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta gubernur di seluruh wilayah Indonesia untuk menghitung dampak kesehatan dan ekonomi dari pandemi virus corona. Kemudian, ia ingin gubernur langsung menyiapkan bantuan sosial (bansos) guna menanggulangi dampak penyakit covid-19 tersebut.

“Siapkan social safety net-nya, bantuan sosialnya, tolong disiapkan. Lalu, dampak ekonomi dihitung betul sehingga kesiapan kita dalam sediakan stok pangan betul-betul ada,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference di Istana Merdeka, Selasa (24/3).

Menurutnya, pemberian bansos melalui perhitungan potensi dampak perlu dilakukan berdasarkan kebijakan yang diterapkan agar tepat sasaran. Misalnya, kebijakan yang mungkin berdampak ke ekonomi masyarakat adalah ketika sekolah diliburkan, kantor ditutup, dan tempat-tempat transaksi ekonomi, seperti pasar ditutup.

“Kalau ingin lakukan (kebijakan), begitu kebijakan setelah itu dilakukan, tolong betul-betul disiapkan (kebijakan lanjutannya),” imbuh dia.

Kepala negara meneruskan, bila kantor, sekolah, dan pasar ditutup, maka gubernur perlu menghitung berapa banyak pekerja yang akan menganggur bahkan kehilangan pendapatan. Khususnya, para pekerja harian, seperti pedagang asongan, supir, tukang becak, dan para pengusaha mikro kecil lainnya.

Dari situ, sambung Jokowi, pemerintah daerah harus mengkalkulasi berapa kebutuhan bansos kepada masing-masing kalangan pekerja dan berapa ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyaluran bansos perlu diberikan agar daya tahan dan daya beli masyarakat tetap ada. “Bansos kepada mereka harus disiapkan, jangan kita (pemerintah) hanya menutup tapi tidak dibarengi dengan kebijakan bantuan sosial dan social safety net, untuk mendukung kebijakan yang sudah dibuat,” tekannya.

Selain itu, ia turut menginginkan agar gubernur bisa jeli melihat ketersediaan bahan pokok di daerah. Tujuannya, jangan sampai kebijakan yang sudah dipetakan tidak bisa benar-benar dijalankan karena salah perhitungan pasokan.

Kemudian, bila APBD memiliki ruang yang terbatas, ia kembali mengingatkan gubernur agar bisa menerapkan kebijakan realokasi dan refocusing anggaran sesuai instruksinya beberapa hari lalu.

Caranya, dengan memangkas anggaran pengeluaran yang tidak prioritas, misalnya perjalanan dinas, pertemuan pejabat, dan pos-pos lain yang tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Jokowi turut memberikan gambaran beberapa skenario ekonomi dengan dampak sedang kepada para gubernur. Skenario ini diharapkan bisa menjadi gambaran mitigasi untuk para kepala daerah.

Misalnya, bila skenario tekanan ekonomi sedang, maka ada potensi penurunan pendapatan kalangan buruh. Tekanan besar akan dirasakan oleh buruh di Nusa Tenggara Barat.

“Akan ada penurunan pendapatan kurang lebih 25 persen karena itu hitungan kita mampu bertahan sampai Juni sampai September (2020),” ungkapnya.

Kemudian untuk petani dan nelayan, potensi penurunan terbesar ada di Kalimantan Barat. Proyeksi potensi penurunan pendapatan mencapai 34 persen, dengan daya tahan antara Oktober sampai November 2020.

Lalu, untuk pedagang mikro dan kecil, kondisi terberat kemungkinan akan terjadi di Kalimantan Utara dengan penurunan pendapatan 35 persen. Daya tahan kemungkinan hanya sampai Agustus hingga Oktober 2020.

“Untuk tukang ojek dan supir, yang terberat di Sumatera Utara, turunnya sampai 44 persen,” pungkasnya.

 

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending