Connect with us

Hukum & Kriminal

Ari Yusuf Amir : Pentingnya Pemegang Saham Itu Diberikan Juga Tanggungjawab Pidana

Published

on


Finroll.com — Praktisi hukum Ari Yusuf Amir berhasil meraih gelar doktor (S3) dalam bidang ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dengan hasil predikat kelulusan sangat memuaskan. Gelar tersebut diperolehnya setelah menjalani sidang terbuka promosi doktor yang berlangsung di Auditorium UII, Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta, Jumat (8/11/2019).

Sidang terbuka dipimpin Fathul Wahid, Rektor UII. Sementara selaku promotor dalam sidang terbuka itu adalah Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej dengan Co-Promoter, Dr Siti Anisah. Anggota penguji diantaranya, Prof. Nindyo Pramono, Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya dan Dr. Artidjo Alkostar, mantan hakim agung.

Dalam sidang terbuka tersebut, pengacara senior yang juga pendiri Law Firm Ail Amir & Associates ini berhasil mempertahankan disertasinya berjudul ‘Sistem Pertanggungjawaban Dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemegang Saham Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana’.

“Dari hasil penelitian disertasi saya ini, saya melihat begitu pentingnya pemegang saham itu diberikan juga tanggungjawab pidana,” kata Ari kepada para wartawan usai menjalani sidang terbuka.

Rektor UII yg juga Ketua Sidang terbuka promosi doktor, Fathul Wahid memberikan ucapan selamat kepada Ari yang telah berhasil meraih gelar doktor.

“Saya berikan selamat kepada Ari Yusuf Amir,” kata Fathul saat menutup sidang terbuka.

Dalam disertasinya itu, Ari mengulas bahwa banyak kasus pidana di Indonesia yang seringkali tidak lepas dari peran korporasi. Kejahatan yang dilakukan korporasi ini menimbulkan sejumlah kerugian, seperti kerusakan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Juga kejahatan ekonomi, dan kejahatan perbankan, seperti pencucian uang (money laundering), memainkan harga barang secara tidak sah (price fixing), penipuan iklan (false advertising), kejahatan dibidang teknologi, korupsi dan sebagainya.

Menurut Ari, modus kejahatan korporasi biasanya dilakukan secara terselubung, terorganisasi, dan berdasarkan suatu keahlian tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Karena itu sulit untuk menentukan siapa korban, siapa pelaku kejahatan, dan bagaimana membuktikan hubungan kausalitas secara langsung antara perbuatan dengan timbulnya korban.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), membatasi pertanggungjawaban pemegang saham yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Pemegang saham hanya bertanggung jawab terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki.

Pemahaman ini pada dasarnya mengacu pada pengertian perseroan terbatas yang terdiri dari kata ‘perseroan’ dan kata ‘terbatas’. ‘Perseroan’ maknanya adalah (sero-sero atau saham) ‘modal perusahaan terbagi atas sero-sero atau saham’. Sementara itu, kata ‘terbatas’ bermakna terbatasnya tanggung jawab para pemegang saham,” Ari menerangkan.

Diungkapkan Ari, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum positif Indonesia selama ini masih menganut doktrin societas delinquere non potest. Artinya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana. Selain itu hukum pidana nasional masih menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan dan asas legalitas.

Namun , lanjut Ari dalam pustaka hukum pidana modern, pelaku tindak pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatan secara fisik sebagaimana pelaku tindak pidana konvensional. “Saya berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk lahirnya UU terkait korporasi yang mengatur pertanggungjawaban pidana pemegang saham,” tukasnya.

Advertisement

Hukum & Kriminal

Eks Bos Lippo Cikarang di KPK: Mohon Perlindungan Pak Jokowi

Published

on

By

Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto mengoceh soal proses hukumnya yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun begitu ia menganggap penindakan terhadap dirinya tersebut merupakan bentuk sikap penyidik lembaga antirasuah yang sekehendak hati.

“Saya sebagai anak bangsa, saya memohon perlindungan Pak Jokowi terhadap kesewenang-wenangan yang saya alami,” kata Toto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/12).

“Dan saya berharap, ke depan kepada Pimpinan Pak Firli, tak ada lagi rekayasa-rekayasa yang seperti saya alami saat ini,” lanjut dia.

KPK pada hari ini memperpanjang penahanan Bartholomeus Toto hingga 40 hari ke depan untuk kepentingan mengusut dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta. Perpanjangan penahanan dihitung sejak 10 Desember 2019 mendatang.

Selain menyebut nama Presiden Jokowi dan Ketua KPK yang baru yakni Firli Bahuri, Toto juga menyinggung laporannya ke Polrestabes Bandung. Sebelumnya ia melaporkan mantan anak buahnya, Edi Dwi Soesianto atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik.

“Kepada pihak Polrestabes, saya ucapkan terima kasih sudah memproses laporan saya. Saya mengetuk hati nurani jaksa dan hakim agar menangani kasus saya seadil-adilnya dan sebenar-benarnya,” ucap Toto lagi.

Bukan hanya itu, Toto telah pula melayangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) PN Jakarta Selatan, praperadilan didaftarkan pada Rabu (27/11) pekan lalu.

“Ya sudah [mengajukan praperadilan]. Kalau [kapan waktunya] itu, pendamping hukum saya. Kalau nggak salah tanggal 16,” kata dia lagi.

Dalam petitum permohonan, Toto meminta hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap dirinya batal demi hukum dan tidak sah. Selain itu hakim juga diminta untuk memerintahkan KPK menghentikan penyidikan terhadap dirinya.

Dalam gugatan praperadilan itu Toto juga meminta hakim memerintahkan KPK untuk membebaskan dirinya dari tahanan dan membayar ganti rugi materiil sebesar Rp100 juta serta immateriil sebesar Rp50 miliar. Bukan hanya itu, petitum juga memohonkan agar hakim memerintahkan KPK untuk memulihkan harkat dan merehabilitasi nama Toto.

Toto bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat Nonaktif Iwa Karniwa sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Senin, 29 Juli 2019. Ia diduga memberi suap Rp10,5 miliar kepada mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk memperoleh kemudahan izin pembangunan proyek Meikarta.

Toto disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Iwa diduga menerima uang Rp900 juta atas perannya memuluskan pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi untuk keperluan membangun proyek Meikarta. Iwa sendiri sudah ditahan oleh KPK.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

SP JICT Ajukan Penangguhan Tahanan Rio Wijaya

Published

on

Finroll.com – Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT), M Firmansyah, mengajukan surat penangguhan penahanan Rio Wijaya ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok (KP3).

“Kami mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan dari puluhan serikat buruh nasional dan internasional,” kata Firman, saat aksi menolak kriminalisasi Rio Wijaya di depan pos 1 pelabuhan Tanjung Priok, Kamis, 5 Desember 2019.

Firman bersama ratusan buruh pelabuhan datang ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada Kamis, 5 Desember 2019, sekitar pukul 08.30 WIB, untuk mengajukan surat penangguhan tahanan untuk Rio Wijaya.

“Kami menghormati proses hukum namun kami meminta kebijakan dari penyidik,” kata Firman.

Menurutnya, jaminan ini dibuat agar penyidik mau memberi Rio penangguhan dan bisa kembali ke rumah.

“Keluarga dan teman-teman serikat buruh lainnya meminta agar polisi percaya bahwa mereka bisa menjamin Rio tidak akan kabur,” ucapnya.

Kasus Rio, menurut Firman, kemungkinan besar ada kaitan dengan aktifnya Rio menyuarakan penolakan perpanjangan kontrak JICT kepada Hutchison. Apalagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyatakan kontrak tersebut melanggar berbagai aturan dan terindikasi merugikan negara minimal Rp 4,08 trilyun.

DPR sudah menyerahkan hasil audit investigasi BPK atas kasus kontrak JICT kepada Menteri BUMN Erick Tohir. Sebelumnya laporan tersebut juga sudah diterima KPK dan Kepolisian.

Sebelumnya, Rio dikeroyok oleh tiga sekuriti perusahaan namun atas laporan manajemen, Rio ditahan di polres pelabuhan Tanjung Priok sejak 21 November 2019.

Rio dikenakan pelanggaran terhadap UU ITE dan penganiayaan terhadap salah seorang pelaku pengeroyokan dirinya. Saat ini, Rio dititipkan di tahanan polda dan telah menjalani masa tahanan selama 15 hari.(red)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Ini Alasan Warga China Pilih Indonesia Jadi Lokasi Aksi Sindikat Penipuan

Published

on

By

Alasan warga negara asing (WNA) asal China memilih Indonesia jadi lokasi melancarkan aksi penipuan lewat telepon adalah agar menghindari kecurigaan masyarakat dan polisi. Pasalnya menurut mereka ada kesamaan antara warga China dengan WNI.

“Kulit (orang) Indonesia dan mereka (WNA China) sama. Banyak keturunan China di sini. Makanya mereka enggak terlalu mudah dicurigai oleh warga-warga di sini,” ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus saat dikonfirmasi wartawan, Selasa 26 November 2019.

Sejumlah 66 WN China yang dicokok pun merasa kalau jaringan internet di Indonesia mudah diakses. Atas hal itu juga mereka menjadikan Tanah Air sebagai tempat beraksi. Sejauh ini mereka masih diperiksa intensif di Mapolda Metro Jaya. Polisi masih melakukan pengembangan akan adanya pelaku lain.

“Indonesia ini jaringannya paling gampang, jaringan internet di sini paling mudah,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan tim gabungan Direktorat Kriminal Khusus dan Narkoba tengah melakukan penggerebekan di enam lokasi di Jakarta Barat.

“Penggerebekan salah satu di kawasan Kemanggisan. Ini kasus tentang penipuan menggunakan media telepon di mana para pelakunya WNA dari China,” ujar Yusri di lokasi, Senin 25 November 2019.

Yusri menambahkan, korbannya bukan hanya WNI namun juga WNA khsususnya warga China. Sementara itu modus operandinya diketahui dengan cara mengada-ada terlibat kasus.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending