Connect with us

Ragam

Asal Mula Operasi Zebra

Published

on


Polisi Daerah (Polda) di seluruh Indonesia serentak menggelar Operasi Zebra selama 14 hari, dari 30 Oktober sampai 12 November 2018. Polisi meminta para pengendara bermotor melengkapi surat-surat kendaraannya dan mematuhi setiap peraturan lalu-lintas. Operasi Zebra bertujuan menertibkan perilaku berkendara dan menekan angka kecelakaan.

Tujuan Operasi Zebra hari ini tak jauh beda ketika operasi ini kali pertama muncul pada 1978 di Irian Jaya (kini Papua). Gagasan Operasi Zebra berasal dari Brigadir Jenderal Soedarmadji, Kepala Daerah Polisi Irian Jaya.

Soedarmadji melihat banyak pengendara bermotor di Irian Jaya sering mengabaikan peraturan dan rambu lalu-lintas. “Jumlah kendaraan pada waktu itu tercatat kurang lebih 20.000 buah, paling banyak sepeda motor,” tulis Redaksi Suara Pembaruan dalam Rekaman Peristiwa ’85. Jumlah kendaraan ini tidak banyak untuk wilayah seluas Irian Jaya. Tetapi angka pelanggaran lalu-lintas dan kecelakaan sangat tinggi.

Soedarmadji memikirkan cara bagaimana menumbuhkan kesadaran taat dan tertib dari para pengendara. Menurut Soedarmadji, taat dan tertib berguna untuk mengurangi angka kecelakaan. Soedarmadji akhirnya mengusulkan operasi penertiban perilaku berkendara dengan sandi ‘Zebra’.

Diprotes Sopir

Menurut Kompas, 31 Agustus 1986, kata ‘Zebra’ di sini berasal dari penyeberangan jalan orang di jalan raya atau zebra-cross. Tempat ini sering dilanggar oleh pengendara bermotor. Karena itu Soedarmadji menamakan operasinya dengan sandi ‘Zebra’. Operasi ini menekankan pada penindakan tanpa pandang bulu terhadap para pelanggar lalu-lintas sekecil apapun.

“Ternyata operasi itu membawa manfaat besar bagi pemakai kendaraan bermotor di pulau terbesar dalam gugusan Nusantara itu. Pemakai kendaraan khususnya yang ada di Jayapura, Ibukota Provinsi Irian Jaya, berangsur-angsur tertib,” lanjut Redaksi Suara Pembaruan.

Baca Juga : Lorong Waktu di Tjong a Fie Mansion

Tahun-tahun berikutnya, Soedarmadji pindah dinas ke Denpasar, Bali. Dia menjadi Kadapol untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Seperti di Irian Jaya, Soedarmadji melihat kesemrawutan lalu-lintas. Dia kembali menerapkan operasi penertiban bersandi Zebra.

Tetapi kali ini operasi penertiban bersandi Zebra beroleh perlawanan dari penduduk. Gubernur Bali turun tangan, membantu menerangkan kepada masyarakat tentang pentingnya operasi bersandi Zebra. Gubernur Bali mendukung operasi penertiban ala Soedarmadji dengan menambah kendaraan operasi. Perlawanan penduduk pun surut.

Keberhasilan operasi bersandi Zebra terdengar oleh Polda Jawa Timur. Keadaan lalu-lintas di Jawa Timur serupa dengan di Irian Jaya, Bali, dan Nusa Tenggara. “Tidak di luar kota, tidak di dalam kota, keadaan lalu-lintas sekarang ini benar-benar memprihatinkan,” tulis mingguan Jayabaya, 13 Maret 1983. Bedanya, jumlah kendaraan di Jawa Timur lebih banyak ketimbang di Irian, Bali, dan Nusa Tenggar.

Jayabaya, mingguan berbahasa Jawa, menggambarkan perebutan ruang di jalan-jalan kota di antara para pengendara dan pejalan kaki. “Tiap ada kesempatan, sopir-sopir pasti selalu senang mengebut… Banyak sopir memarkir kendaraan seenaknya sendiri… Biarpun sudah ada zebra-cross, biarpun sudah ada jembatan penyeberangan orang, tapi saban hari ada saja orang yang menyeberang jalan pada tempat yang bukan semestinya.”

Perilaku serampangan pengendara dan pejalan kaki ini mengakibatkan angka kecelakaan tumbuh tinggi di Jawa Timur. “Di kota Surabaya saja, korban kecelakaan lalu-lintas yang mati setiap tiga hari ada empat orang,” lanjut Jayabaya. Belum ditambah di kota lainnya yang mempunyai jalan-jalan besar.

Baca Juga : Apakah Walisongo Etnis Tionghoa?

Akhirnya, Polda Jawa Timur pun menggelar operasi penertiban bersandi Zebra. Penilangan menimpa banyak pengendara bermotor. Mereka terkena sejumlah pasal dalam UU No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Antara lain pelanggaran terhadap kelengkapan kendaraan, lampu merah, dan zebra-cross.

Pengendara bermotor di Jember cukup terkejut dengan tindakan keras polisi dalam Operasi Zebra. Saking terkejutnya, mereka ketakutan untuk berkendara. Seperti dialami oleh sopir taksi colt. “Tiap kali melanggar, kena tilang,” kata seorang sopir kepada Kompas, 5 April 1984.

Sopir taksi colt memprotes gaya penilangan polisi. Cara mereka protes adalah dengan tidak menarik sewa seharian penuh. Anak sekolah pun terlantar. Tetapi cara ini justru mengurangi pendapatan sopir taksi colt. Sebagian dari mereka menghentikan aksinya dan menerima Operasi Zebra. “Dari sinilah nama Operasi Zebra mulai terkenal di seluruh penjuru tanah air. Oleh para wartawan Jawa Timur akhirnya Soedarmadji dijuluki sebagai Bapak Zebra,” catat Rekaman Peristiwa ’85.

Di luar Jawa, Operasi Zebra tak hanya menyasar pengendara bermotor di jalan, tetapi juga pengemudi bus air atau ketoki di sungai. Misalnya, di Kalimantan Tengah pada 1985.

Bentang alam Kalimantan Tengah memungkinkan sungai menjadi sarana transportasi. Para pengemudi ketoki kerapkali memanfaatkannya untuk mengambil untung lebih dengan memuat penumpang sebanyak-banyaknya ke dalam ketoki. Muatan berlebih membuat ketoki rawan tenggelam. Polisi pun berupaya mengurangi potensi celaka dengan menggelar Operasi Zebra.

Menindak Petugas Korup

Operasi Zebra merambah ke seluruh wilayah Indonesia secara serentak pada 25 Juli 1985. Instruksi ini datang dari Kapolri Anton Soedjarwo. Saat bersamaan, Soedarmadji menjabat Kadapol Metro Jaya. Dia memimpin Operasi Zebra di Jakarta. Inilah Operasi Zebra yang pertama kali di ibukota.

Sejumlah warga Jakarta keberatan dengan Operasi Zebra. Mereka bilang operasi ini tidak akan efektif menumbuhkan kesadaran tertib berlalu-lintas. Lainnya berpendapat bahwa operasi ini hanya mencari-cari kesalahan. Banyak polisi memanfaatkan wewenangnya untuk mengisi perutnya dari pengendara bermotor.

Soedarmadji berupaya meyakinkan warga bahwa Operasi Zebra akan berkelanjutan. Tidak hanya hangat-hangat tahi ayam. Sebab dia berpendapat bahwa perilaku tertib dan penurunan angka kecelakaan tidak dapat tercapai hanya melalui sekali-dua operasi. Dia mengatakan kalau tidak ada upaya menertibkan perilaku berlalu-lintas pada hari ini, ke depan bakal tambah sulit mengurai masalah lalu-lintas.

Soedarmadji mengibaratkan masalah lalu-lintas sebagai gunung es. Sebagian tampak, lainnya tidak tampak karena tenggelam di bawah. Yang tampak itulah yang hanya bisa dijangkau oleh wewenang polisi. Sisanya, yang tak terlihat, bukanlah wewenang polisi, melainkan lembaga pendidikan, Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Pekerjaan Umum, dan Perparkiran.

Terhadap kritik polisi korup dalam Operasi Zebra, Soedarmadji mengamini bahwa memang ada polisi korup. Tapi dia bilang polisi seperti itu akan ditindak tegas. Dia menyebut ada sebuah operasi untuk menindak polisi korup. Operasi itu bernama Operasi Bersih. Demikian laporan Kompas, 15 Maret 1985 dan 23 Juli 1985.

Baca Juga  : Romansa Pendukung “Die Hard” Timnas

Operasi Zebra di seluruh Indonesia berlangsung selama 72 hari pada 1985. Polri mengklaim operasi ini menurunkan angka kecelakaan sebesar 49.8 persen. Korban tewas setelah kecelakaan pun turun. Sebelum Operasi Zebra, korban tewas setelah kecelakaan sebanyak 30 orang per hari. Ketika Operasi Zebra berlangsung, korban tewas berjumlah 15 orang per hari.

Polri juga membuka data pemasukan negara dari Operasi Zebra. Secara nasional, denda tilang Operasi Zebra mencapai 56 miliar rupiah. Tetapi tak ada keterangan lanjut tentang penggunaan dana tilang tersebut.

Selain data mengenai Operasi Zebra, Polri mengemukakan data tentang Operasi Bersih. 797 anggota Polri terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang. Mereka memperoleh sanksi beragam: mutasi, administratif, dan turun pangkat.

Sebuah tesis pascasarjana Universitas Indonesia berjudul Pengaruh Operasi Zebra 85 Terhadap Kecelakaan Lalu-Lintas dan Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Lalu-Lintas yang Mengakibatkan Korban Luka Berat atau Mati di Wilayah Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya membenarkan sejumlah data tersebut untuk sampel wilayah Jakarta.

Tetapi penulis tesis tersebut juga menulis bahwa angka kecelakaan dan korban meningkat lagi setelah Operasi Zebra terlaksana. Dari semua data itu, perilaku tertib berlalu-lintas pengendara luput dari amatan. Sampai sekarang, perilaku berangasan di jalan masih sering tersua.

Sumber: Historia.id

Ragam

ILO: 1 dari 6 Pemuda Jadi Pengangguran Gara-gara Covid-19

Published

on

Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyatakan satu dari enam kaum muda berhenti bekerja akibat merebaknya pandemi virus corona (covid-19). Sementara, bagi yang masih bekerja mengalami pemotongan jam kerja sebesar 23 persen.

Hal itu tercantum dalam laporan analisis terbaru dampak virus covid-19 terhadap pasar tenaga kerja “Monitor ILO: Covid-19 dan Dunia Kerja – edisi ke-4”.

ILO menyebut, pesatnya pengangguran muda baru sejak covid-19 merebak pada Februari lalu juga lebih banyak mempengaruhi perempuan dibandingkan laki-laki.

“Jika kita tidak mengambil aksi yang signifikan dan segera untuk memperbaiki situasi mereka, imbas virus ini dapat kita rasakan beberapa dasawarsa ke depan,” kata Direktur Jenderal ILO, Guy Ryder dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (28/5).

Pandemi covid-19, lanjutnya, tak hanya menghancurkan pekerjaan mereka. Namun, pandemi juga mengganggu pendidikan dan pelatihan serta memberikan hambatan besar bagi mereka yang sedang berupaya memasuki pasar kerja atau berpindah pekerjaan.

Tingkat pengangguran muda pada 2019 sendiri mencapai 13,6 persen dan terbilang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Artinya, ada sekitar 267 juta kaum muda yang tidak dalam pekerjaan, pendidikan atau pelatihan (NEET) di seluruh dunia.

Mereka yang berusia 15-24 tahun dan bekerja umumnya berada dalam bentuk pekerjaan rentan seperti pekerjaan berupah rendah, pekerjaan di sektor informal atau sebagai pekerja migran.

“Jika bakat dan energi mereka tidak termanfaatkan dengan baik akibat kurangnya peluang atau keterampilan ini akan membahayakan masa depan kita semua dan akan semakin sulit untuk membangun kembali perekonomian yang lebih baik pasca COVID,” jelas Ryder.

Lihat juga: Menaker Sebut 18 Persen Pekerja Formal DKI Terdampak Corona
ILO juga memperbarui perkiraan penurunan dalam jam kerja di kuartal pertama dan kedua pada 2020, dibandingkan dengan kuartal keempat 2019.

Diperkirakan ada 4,8 persen jam kerja hilang selama kuartal pertama 2020 (setara dengan perkiraan 135 juta pekerjaan penuh waktu, dengan asumsi 48 jam kerja per minggu).

Dari perspektif regional, Amerika (13,1 persen) serta Eropa dan Asia Tengah (12,9 persen) mewakili kehilangan terbesar dalam jadwal kerja dalam kuartal kedua.

Karenanya, ILO menyerukan diambilnya kebijakan besar untuk mendukung kaum muda, termasuk program yang memastikan lapangan kerja/pelatihan yang luas di negara-negara berkembang serta di negara dengan pendapatan ekonomi rendah dan menengah.

Continue Reading

Ragam

Ini yang Diwaspadai Jokowi Saat New Normal Pariwisata

Published

on

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai gencar mewacanakan hidup new normal kepada masyarakat. Khusus di sektor pariwisata, Jokowi pun telah menyampaikan sebuah standar baru yang nantinya akan menjadi landasan industri pariwisata menjalankan bisnisnya di tengah pandemi Covid-19.

“Betul-betul harus disiapkan sebuah standar baru menjadi sebuah kultur baru, kebiasaan baru di sektor pariwisata dan perlunya sosialisasi masif diikuti uji coba, simulasi dan pengawasan,” kata Jokowi, Kamis (28/5/2020).

Jokowi menegaskan protokol baru perlu diterapkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan. Jika tidak dijalankan, maka bukan tidak mungkin citra pariwisata di Indonesia menjadi buruk. Sehingga risiko ini harus benar-benar harus diwaspadai.

“Begitu ada imported case, kemudian ada dampak kesehatan maka citra pariwisata yang buruk itu akan bisa melekat dan akan menyulitkan kita untuk memperbaikinya lagi karena itu betul-betul harus dihitung, dikalkulasi betul, di lapangan manajemen pengawasannya dilaksanakan,” kata Jokowi.

Protokol kesehatan yang dimaksud Jokowi mulai dari sisi transportasi, penginapan atau hotel, restoran, hingga sejumlah area-area di lokasi pariwisata. Menurut Jokowi, sejumlah negara lain pun sudah melakukan hal serupa.

“Saya minta lihat benchmark di negara lain yang sudah saya lihat menyiapkan ini dengan kondisi new normal di sektor pariwisata,” katanya.

Continue Reading

Ragam

Imbas Corona, Pembangunan MRT Fase 2 Diundur Juni 2020

Published

on

By

PT MRT Jakarta menyatakan pembangunan proyek mass rapid transportation (MRT) Fase 2A dari Bundaran HI hingga Stasiun Kota ditunda hingga Juni 2020. Penundaan ini tak lepas dari wabah virus corona yang semakin meluas di Jakarta.

“Betul, ada penundaan,” kata Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta Muhammad Kamaludin saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Kamis (30/4).

Pembangunan proyek MRT Fase 2A sedianya dikerjakan pada Maret 2020 dan ditargetkan rampung pada Desember 2024. Namun, karena penundaan, proyek ini diperkirakan baru akan rampung sekitar Maret 2025.

Namun begitu, Kamaludin mengatakan saat ini beberapa pekerjaan masih ada yang berjalan dengan aturan physical distancing. Namun, akibat pandemi virus corona beberapa pekerjaan lainnya mesti ditunda.

Salah satu alasan penundaan pengerjaan MRT Fase 2A yakni karena sebagian tenaga kerja didatangkan dari Jepang. Sementara itu, Jakarta saat ini tengah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga tidak memungkinkan untuk mendatangkan pekerja dari Jepang.

Penundaan proyek MRT ini, lanjut Kamal, berimbas pada rencana operasional MRT. “Operasional fase 2A baru pada Maret 2026,” kata dia.

Fase 2A dimulai dari Stasiun Bundaran HI hingga Stasiun Kota dengan total panjang jalur 6 kilometer dan terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah, yakni Stasiun Thamrin, Stasiun Monas, Stasiun Harmoni, Stasiun Sawah Besar, Stasiun Mangga Besar, Stasiun Glodok, dan Stasiun Kota.

Pembangunan Fase 2A dibagi ke dalam tiga paket kontrak sipil, terdiri dari paket kontrak CP 201, CP 202 dan CP 203. Periode konstruksi Fase 2A akan dimulai pada Maret 2020 dan direncanakan selesai pada Desember 2024.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending