Connect with us

News

ASN Nyinyir di Medsos Bisa Dihukum

Published

on


Ujaran kebencian semakin banyak beredar di media sosial seiring dengan kemajuan teknologi. Masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), bisa dijerat hukuman jika tidak bijak dalam menggunakan medsos.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Muhammad Yusuf Ateh mengatakan hukuman disiplin bagi ASN yang tidak taat diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“ASN kan harus setia kepada pemerintah. Itu diatur di PP 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, lengkap di situ,” ujar Ateh kepada Media Indonesia, Senin, 14 Oktober 2019.

Tingkat hukuman disiplin bagi ASN yang melanggar dibagi menjadi tiga, yaitu ringan, sedang, dan berat. Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, tertulis, hingga pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman disiplin sedang, kata Ateh, berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, hingga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, hingga pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Kasus Dandim

Istri mantan Dandim 1417 Kendari Kolonel (Kav) Hendi Suhendi, Irma Zulkifli Nasution, yang melakukan posting-an nyinyir di media sosial terkait penusukan Menko Polhukam Wiranto, dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara, Minggu, 13 Oktober 2019.

Kepala Bidang Humas Polda Sultra AKB Hery Goldenhart mengatakan laporan tersebut dilakukan Denpom Kendari. Penyidik Polda Sultra sedang berkoordinasi dengan pihak TNI untuk menangani kasus istri mantan Dandim 1417 Kendari tersebut.

Penyidik Polresta Sidoarjo juga dilaporkan masih memeriksa telepon seluler milik FS, istri Peltu Yns, anggota Polisi Militer TNI-AU Lanud Muljono Surabaya, terkait dengan posting-an yang mengunggah konten negatif soal Wiranto di medsos. FS tidak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor.

Selain dicopot sebagai anggota Polisi Militer TNI-AU Lanud Mulyono Surabaya, Peltu Yns menunggu sanksi dari sidang disiplin yang akan digelar pada Senin, 14 Oktober 2019.

Sementara itu, Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Tidar Magelang, Among Wiwoho, mengaku sudah menerima teguran dan peringatan lisan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi perihal viralnya komentar nyinyir salah seorang dosen Hendrarto di medsos terkait dengan peristiwa penusukan Wiranto.

Kemenristek Dikti, kata Among, mengarahkan agar dosen tetap jurusan administrasi negara itu segera diproses.

“Kami terus terang merasa tidak nyaman dan kecolongan. Yang bersangkutan sudah dipanggil dan masih diperiksa di fakultas. Kami belum menerima hasilnya,” ujar Among.

Hendrarto telah meminta maaf perihal posting-an nyinyirnya beberapa waktu lalu.

Advertisement Valbury

Opini

Tutupi Positif Covid, Airlangga Teladan Buruk Pejabat Negara

Published

on

JAKARTA – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjadi buah bibir masyarakat sejak beberapa hari lalu. Kalangan Istana pun turut terkena imbasnya.

Kritikan yang muncul tak lepas dari sikap Airlangga yang tak terbuka soal positif terinfeksi virus corona (Covid-19), tiba-tiba mendonorkan plasma konvalesen pada senen lalu (18/01/2020).

Walhasil, publik terutama warganet langsung mengkritik ketidakjujuran Airlangga selaku pejabat tinggi negara.

Media sosial ramai. Warganet mengingatkan bahwa selama ini masyarakat kerap diminta untuk jujur ketika positif terinfeksi virus corona. Tujuannya, agar pelacakan virus bisa dilakukan dengan optimal, sehingga penularan bisa ditekan. Namun, Airlangga justru menunjukkan sikap sebaliknya.

Politikus PKS Mardani Ali Sera juga turut mengkritisi. Dia mengingatkan bahwa publik akan selalu melihat tindak tanduk pejabat tinggi negara. Seharusnya, pejabat memberikan teladan.

“Semua pejabat publik mesti menjadi contoh. Pemberitahuan kita kena Covid-19 mesti transparan,” kata Mardani ,Selasa (19/1).

Selain Airlangga, Istana Negara juga turut menjadi bulan-bulanan kritik di media sosial. Bermula dari pernyataan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang mengaku tidak tahu Airlangga pernah positif Covid-19.

“Kami tidak tahu juga kalau positif. Kalau saya dan jajaran Setpres tidak tahu, tidak ada pemberitahuan resmi,” kata Heru kepada wartawan melalui pesan singkat, Selasa (19/1).

Pola komunikasi Istana dengan pejabat tinggi negara kemudian menjadi sorotan lantaran sampai tidak mengetahui Airlangga pernah positif Covid-19.

Ketua Lembaga Pemantau Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono juga turut menyoroti. Dia mempertanyakan Kasetpres Heru Budi Hartono yang mengaku tidak pernah mendapat laporan terkait Airlangga pernah menjadi orang tanpa gejala (OTG). Pola komunikasi di kalangan istana pun dipertanyakan.

“Lah kalau Kasetpres model kayak gitu alias tidak punya inisiatif dalam membantu kerja kerja presiden , maka banyak pesan pesan dan program president untuk rakyat yang terbengkalai,” kata Arief.

Setelah menjadi buah bibir, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lalu mengeluarkan pernyataan. Jubir Kemenko Perekonomian Alia Karenina mengatakan pelacakan sudah dilakukan untuk menekan penularan virus corona saat Airlangga positif terinfeksi 2020 lalu.

“Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat terdeteksi positif covid-19 pada 2020 lalu dan saat itu sudah diterapkan 3T (testing, tracing dan treatment) secara optimal,” ujarnya, Selasa (19/1).

Ancaman Pidana

Ahli pidana dari Universitas Indonesia Mudzakir menilai Airlangga dapat dipidana lantaran tidak terbuka terkait kondisi kesehatannya saat positif terinfeksi virus corona.

Menurut Mudzakir, polemik Airlangga ini mirip dengan kasus yang menjerat pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Diketahui, Rizieq bersama dengan Direktur RS Ummi Bogor Andi Tatat ditetapkan sebagai tersangka lantaran menyembunyikan rekam medis terkait virus corona.

“Semestinya, kalau kasus yang sama dikenakan pasal yang sama juga. Artinya dijadikan tersangka sama seperti Rizieq,” tutur Mudzakir.

Senada, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan bahwa penegak hukum tidak boleh pandang bulu dalam menegakkan aturan.

“Saya kira penegak hukum tidak boleh diskriminatif. Terhadap Menko Perekonomian ini harus ditindak, disamakan dengan perlakuan hukum terhadap Rizieq Shihab, agar tidak terkesan hukum menjadi alat kekuasaan,” ujarnya.

Sumber Berita : CNN INDONESIA

Continue Reading

Peristiwa

Mengerikan, Balita digigit dan Nyaris Dimangsa Komodo

Published

on

JAKARTA . Petugas Balai Taman Nasional Komodo telah mengevakuasi komodo yang menggigit seorang balita ke bagian lain pulau. Rencana pembangunan pagar di Kampung Komodo juga langsung disiapkan. Tujuannya, menghindari konflik warga dengan satwa endemik kadal raksasa tersebut.

“BTNK akan membuat pagar pengaman di Kampung Komodo untuk meminimalisir potensi interaksi membahayakan dari satwa liar bagi rutinitas harian masyarakat,” kata Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Lukita Awang, yang dihubungi Senin 18 Januari 2021.

Rencana itu sesuai yang diinginkan warga setempat usai peristiwa balita digigit dan nyaris menjadi mangsa komodo pada Sabtu lalu. Warga melalui Sekretaris Desa Komodo di Pulau Komodo, Manggarai Barat, NTT, Ismail, berharap Balai Taman Nasional Komodo bisa segera membuat pagar yang membatasi kampung itu.

Selama ini, Ismail menyebutkan, banyak komodo berkeliaran di desa itu. “Konflik antara warga dengan komodo bukan baru kali ini sehingga kami minta BTN Komodo harus bertanggungjawab atas kejadian ini,” kata Ismail lagi.

Balita itu, usia 4,5 tahun, mengalami pergelangan tangannya putus dan luka di bagian kepala. Seekor komodo menyergap saat dia sedang asik bermain dengan seutas tali yang di ujungnya diikatkan ke botol plastik. Botol tersebut sepertinya menarik perhatian komodo.

Tiba-tiba komodo yang memang sudah berada di bawah rumah itu menggigit botol tersebut dan menariknya sehingga anak tersebut kemudian terjatuh. Setelah jatuh, komodo tersebut langsung menyerang balita itu.

Ibunya yang berada tak jauh dari lokasi anaknya jatuh langsung kaget karena anaknya menangis-nangis. Saat melihat anaknya sedang digigit komodo, ia langsung berteriak dan meminta tolong.

“Sempat ada perlawanan antara ibu dan komodo itu sebelum akhirnya banyak warga datang karena mendengar teriakan ibu dan anak itu,” kata Ismail sambil menambahkan komodo yang sempat dipukuli akhirnya melarikan diri.

Balai Taman Nasional Komodo telah menyatakan pula mengambil alih pembiayaan seluruh perawatan balita itu. Lukita mengatakan telah mengutus Kepala SPTN wilayah II untuk mendatangi korban dan keluarganya untuk memberikan bantuan khusus tersebut.

Sumber Berita : Tempo.co

Continue Reading

Nasional

Ternyata Erlangga Pernah Idap Covid-19 Tapi Tak di Umumkan

Published

on

JAKARTA . Epidemiolog Indonesia dan peneliti pandemi dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyayangkan tidak adanya pengumuman bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat terpapar Covid-19.

Diketahui, Airlangga pada hari ini, Senin (18/1/2021) mendonasikan plasma konvalesen di Jakarta. Padahal, plasma konvalesen umumnya diambil dari orang yang pernah menderita atau penyintas Covid-19 sebagai donor.

“Sangat disayangkan ya. Kan sebelumnya sudah ada yang terbuka. Menteri lain misalnya. Beberapa yang menyatakan terpapar,” kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Dicky menyayangkan hal ini karena sebelumnya para pejabat yang terpapar Covid-19 selalu diinformasikan atau menginformasikan kepada publik.

Dia mengambil contoh para pejabat atau menteri yang sempat terpapar Covid-19 dan diumumkan melalui media massa.

Bahkan, sebut dia Presiden Joko Widodo pun pernah menginformasikan langsung siapa para menterinya yang terpapar Covid-19.

“Bahkan pak Presiden sendiri memberi contoh. Pak Jokowi memberi contoh ketika itu, dia berkata, saya ketemu menteri dan dia positif. Kan begitu. Pak Presiden sendiri memberi contoh yang baik. Nah ini harus dicontoh oleh para menterinya,” ucap Dicky.

Bukan tanpa alasan, Dicky menilai bahwa tidak adanya pengumuman itu akan berkaitan dengan keterbukaan pemerintah kepada publik.

Oleh karena itu, ia kembali mengingatkan kepada pemerintah soal keterbukaan termasuk soal siapa saja pejabat yang terpapar Covid-19.

“Selalu disampaikan bahwa keterbukaan itu ya dimulai dari atau keteladanan dimulai dari pejabat publik atau tokoh. Kalau tidak terbuka ya bagaimana mau memberi imbauan,” ujarnya.

Ia menekankan, tidak hanya para pejabat atau tokoh publik nasional saja yang harus menjaga keterbukaan soal Covid-19.

Para tokoh pejabat daerah pun harus melakukan hal serupa, kata dia.

“Oleh karena itu apabila memang terpapar, sangat penting untuk terbuka itu bukan hanya karena dia pejabat publik untuk memberi contoh. Tapi sebagai pejabat publik yaitu bertemu banyak orang, ditemui banyak orang,” ucap dia.

Sebab, menurut dia, peran penting dari keterbukaan akan berkaitan pula dengan program tracing yang digiatkan pemerintah.

Ia menilai, apabila tidak ada keterbukaan dari pemerintah atau pejabat publik, maka program tracing juga tidak akan optimal atau berhasil.

“Karena tracing itu harusnya terbuka. Prinsip dasar dari tracing itu terbuka atau dibuka gitu. Walaupun bisa saja orangnya pada level orang umum tidak dibuka, tapi kalau pejabat publik ya dibuka, karena terlalu banyak orang yang berkaitan dan bertemu,” kata Dicky.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendonasikan plasma konvalesen di Markas Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, Senin (18/1/2021).

Sebagaimana diketahui, plasma konvalesen umumnya diambil dari orang yang pernah menderita atau penyintas Covid-19 sebagai donor.

Plasma tersebut nantinya digunakan untuk terapi penyembuhan mereka yang positif Covid-19, dengan harapan penyintas Covid-19 yang menjadi donor itu sudah membentuk antibodi.

Langkah yang dilakukan Airlangga ini membuat publik bertanya-tanya kapan Ketua Umum Partai Golkar itu terkonfirmasi positif Covid-19 ?

Hingga saat ini, pemerintah belum pernah mengumumkan kepada publik bahwa Airlangga Hartarto pernah terinfeksi virus corona.

Sumber Berita : Kompas.com

Continue Reading

Trending