Connect with us

News

Atasi Karhutla, Pemprov Kalsel Turunkan Tim “Ababil”

Published

on


Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerjunkan tim relawan khusus yang diberi nama Pasukan Burung Ababil untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini lantaran karhutla semakin parah dan membuat sejumlah daerah dikepung kabut asap yang membahayakan masyarakat.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan Pasukan Burung Ababil bertugas melakukan patroli dan memadamkan titik-titik rawan karhutla.

“Saya sendiri, ajudan, Pasukan Burung Ababil hampir setiap hari saya suruh. Itu anak buahku, aku enggak bisa handle diri sendiri, aku suruh anak buah ke lapangan, naik trail, naik mobil,” kata Sahbirin saat ditemui usai menghadiri Pekan Kerja Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (19/9).

Pria yang akrab disapa Paman Birin ini menuturkan tim tersebut terdiri dari relawan tanggap bencana dan petugas BNPB. Mereka bekerja sama dengan aparat TNI dan Polri.

Tim Burung Ababil ditugaskan untuk melakukan aksi cepat penindakan terhadap pelaku pembakaran. Sebab saat ini para pembakar menggunakan modus baru pembukaan lahan.

Para pelaku karhutla berkeliling hutan menggunakan sepeda motor. Lalu mereka membakar lahan dan hutan secara acak agar tidak diketahui aparat. Namun modus ini sudah mulai diendus Polda Kalsel.

“Kalau kita ada kan orang yang mau membakar mikir-mikir. Kalau ketemu, aku bilang hajar aja,” tuturnya.

Sebelumnya, BNPB menyampaikan 328.724 hektare lahan 328.724 hektare dengan 2.719 titik panas sepanjang periode Januari-Agustus 2019. Lahan itu tersebar di enam provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Karhutla di Sumatra dan Kalimantan ini menyebabkan kabut asap yang setiap hari kian pekat. Alhasil kabut asap itu menurunkan kualitas udara di masing-masing daerah yang terpapar.

Meski kondisi kian parah, pemerintah hanya berharap pada datangnya hujan. Presiden Joko Widodo bahkan saat mengunjungi Pekanbaru, Riau beberapa waktu lalu menggelar salat meminta hujan atau salat istisqa.

News

PLN Sediakan SPKLU Gratis Sampai Akhir 2019 di AEON Mall BSD Tangerang

Published

on

By

Dalam rangka mendukung program Go Green, PT PLN Unit Induk Distribusi Banten melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Serpong meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang berlokasi di AEON Mall BSD, Serpong.

General Manager PLN Distribusi Banten, Doddy B Pangaribuan menyatakan bahwa, fasilitas SPKLU tersebut gratis untuk umum hingga akhir tahun 2019.

“Ya gratis, tapi sampai akhir tahun saja. Hal itu guna meningkatkan User Experience dari SPKLU ini,” ungkap Doddy.

Menurut Doddy, berdasarkan pantauan pihak PLN, setelah pengoperasian SPKLU itu beberapa pemilik mobil listrik dan pengendara Taxi Bluebird Listrik telah beralih menggunakan SPKLU tersebut.

“Saya yakin SPKLU ini akan mempercepat tumbuhnya minat masyarakat untuk beralih ke mobil listrik,” terangnya.

Terpisah, Robi Riansyah salah satu pengendara taksi Blue Bird listrik mengungkapkan rasa terimakasih kepada PLN lantaran disediakan pengisian baterai secara geratis.

“Saya berterima kasih kepada PLN karena di AEON Mall ini telah disediakan tempat pengisian baterai kendaraan listrik sehingga memudahkan kami mengisi kendaraan setelah mengantarkan penumpang di wilayah BSD dan sekitarnya,” ujar Robi saat ditemui di AEON Mall BSD, Rabu (13/11/2019).

Continue Reading

Medan

Bom Medan, Polisi Buru Pelaku Kedua

Published

on

By

Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto mengatakan Tim Densus 88 masih melakukan pengejaran terhadap sosok yang diduga pelaku bom bunuh diri melakukan aksinya di Mapolrestabes Medan. Kepolisian menyebut sosok tersebut sebagai imam.

Terduga pelaku RMN yang meledakkan bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan pada Rabu (13/11), menurut polisi tak beraksi sendirian.

“Saat ini kita masih mengejar sosok yang disebut imam-nya. Kita sudah mengantongi identitasnya,” kata Mardiaz di RS Bhayangkara Medan, Rabu malam (13/11).

Sejauh ini, kata Mardiaz, Kepolisian telah menggali keterangan dari sejumlah saksi yang diduga memiliki kaitan dengan terduga pelaku bom bunuh diri. Penggeledahan sejumlah lokasi juga telah dilakukan.

“Dari penggeledahan di rumah terduga pelaku bom bunuh diri, ditemukan busur panah dari besi, kemudian ada ditemukan pipa, tapi dari bambu. Dan juga telah dilakukan olah TKP Tim Inafis dan besok kita sampaikan hasilnya” jelasnya

Ledakan terjadi di Mapolrestabes Medan pada Rabu pagi kemarin (13/11). Setelah melakukan penyelidikan, Kepolisian menyebut ledakan tersebut berasal dari bom bunuh diri.

Sekitar pukul 08.20 WIB, RMN tiba di Mapolrestabes Medan. Dia lalu diminta petugas untuk melepaskan jaket dan penutup wajah atau sebo. RMN tidak keberatan.

Dia kemudian menuju gedung tempat pembuatan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). RMN sempat berada di ruang tunggu dan berbaur dengan masyarakat yang ingin membuat SKCK.

Setelah itu, RMN menghampiri anggota polisi yang baru selesai apel di lapangan. Saat itulah bom meledak, yakni pada pukul 08.45 WIB. RMN tewas di tempat.

Kepolisian menyebut ada 6 korban luka akibat bom tersebut. Empat diantaranya adalah personel polisi, satu orang pegawai lepas, 1 orang warga sipil. Tak ada korban jiwa selain RMN.

Polisi langsung menggeledah kediaman RMN di Jalan Jangka, Gang Tenteram, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11). RMN merupakan seorang pria kelahiran Medan, 11 Agustus 1995.

Mabes Polri kemudian meminta ada peningkatan kewaspadaan dan pengamanan di seluruh kantor polisi di Indonesia.

“Sesuai dengan standar pengamanan prosedur untuk seluruh anggota Polri melaksanakan peningkatan kewaspadaan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Rabu (13/11).

Continue Reading

News

Pernah Jadi Napi, Bolehkah Ahok Jadi Komisaris BUMN?

Published

on

By

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok semakin dekat untuk masuk ke salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ingatan masyarakat pun langsung melayang ke kasus hukum yang pernah menjeratnya. Dengan status sebagai mantan narapidana, apakah Ahok diperkenankan untuk menjadi petinggi di perusahaan pelat merah?

Pada 9 Mei 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada eks gubernur DKI Jakarta tersebut. Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penodaan agama.c

Kasus ini bermula kala Ahok menyampaikan pidato di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Ahok mengutip ayat di kitab suci Al-Qur’an tepatnya surat Al-Maidah ayat 51.

“Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak-ibu nggak bisa pilih saya ya kan? Dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak bapak-ibu ya. Jadi kalau bapak-ibu perasaan nggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin begitu, ya nggak apa-apa,” demikian penyataan Ahok di Kepulauan Seribu.

Majelis Hakim menilai Ahok memenuhi unsur pelanggaran pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut bunyi pasal tersebut:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Setelah menjalani masa hukuman di Mako Brimob, Ahok akhirnya bebas pada 24 Januari 2019. Pamor eks bupati Belitung Timur ini ternyata masih ada, terbukti dengan keputusan Menteri BUMN Erick Thohir yang mengajaknya bergabung ke salah satu BUMN (santer disebut Pertamina).

Namun dengan predikat sebagai mantan Warga Binaan, apakah Ahok boleh menjadi petinggi di BUMN?

Kalau mengacu kepada UU No 19/2003 tentang BUMN, Ahok bisa-bisa saja kok menjadi bos di perusahaan negara. Sebab di pasal 45 ayat (1), larangan bagi seseorang untuk menjadi calon direksi BUMN adalah pernah melakukan tindak pidana yang merugikan negara.

Berikut bunyi pasal tersebut:

“Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.”

Well, Ahok memang pernah melakukan tindak pidana. Namun sepertinya kekhilafan yang dilakukannya tidak berakibat kepada kebocoran kas negara.

Oleh karena itu, rasanya sah-sah saja kalau Erick Thohir mempercayakan salah satu BUMN ke tangan Ahok. Sebab dari sisi kapabilitas dan integritas, Ahok sudah mendapat banyak pengakuan.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending