Connect with us

Hukum & Kriminal

Bahaya 3 Pasal Revisi UU KPK yang Disepakati DPR – Pemerintah

Published

on


Pemerintah dan Badan Legislasi DPR menyepakati sejumlah pasal dalam perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK. Dalam Daftar Inventaris Masalah yang dibuat pemerintah, terdapat enam pasal yang disepakati. Berikut ini adalah DIM yang disepakati pemerintah dan Baleg DPR.

1. Pasal 1 ayat 7

Pegawai KPK adalah aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang ASN.

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Andalas Feri Amsari menilai status pegawai KPK menjadi ASN bakal menghilangkan independensi penyidik. Sebab, pegawai KPK bakal berada di bawah Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Pasal 3

KPK adalah lembaga negara rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh manapun.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menganggap perubahan status KPK dari lembaga negara ke negara pemerintah bakal mengganggu independensi. “Kalau lembaga negara, ia menjadi badan yang independen dan tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan apapun,” ujar dia.

3. Pasal 12B

– Penyadapan dilaksanakan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas
– Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan KPK paling lama 1×24 jam sejak permintaan diajukan
– Dalam hal pimpinan KPK mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas, penyadapan dilakukan paling lama 6 bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama

Indonesia Corruption Watch menganggap Dewan Pengawas merupakan upaya intervensi pemerintah dan DPR terhadap KPK. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan keberadaan dewan ini juga bakal memperlambat proses birokrasi penyidikan, sehingga berpotensi menghilangkan momentum KPK untuk menangkap koruptor.
4. Pasal 12C

Penyadapan yang selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan KPK dan Dewan Pengawas paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilakukan.
5. Pasal 24

– Pegawai KPK merupakan anggota korps profesi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan UU
– Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pegawai KPK seesuai dengan UU

6. Pasal 69B

– Pada saat UU ini berlaku, penyelidik dan penyidik KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak UU ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan UU.

– Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku bagi penyelidik dan penyidik KPK yang telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan UU.

Hukum & Kriminal

OMG! Koruptor RI Ini Kembalikan Uang Setinggi Menara Petronas

Published

on

By

Finroll.com, Jakarta, – Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim berencana mengembalikan uang yang dikorupsinya sebanyak Rp 477 miliar ke Kejaksaan Agung (Kejagung) siang ini. Bila ditumpuk, maka uang itu bisa setinggi Menara Petronas, bahkan lebih tinggi!

Kokos adalah Direktur Utama PT Tansri Madjid Energi (PT TME). Ia mengatur sedemikian rupa agar operasi pengusahaan penambangan batubara agar jatuh kepadanya. Kokos melakukan serangkaian perbuatan yaitu tidak melakukan desk study dan kajian teknis, melakukan pengikatan kerja sama jual-beli batu bara yang masih berupa cadangan serta membuat kerja sama tidak sesuai spesifikasi batu bara yang ditawarkan.

Atas perbuatannya itu, negara merugi hingga Rp 477 miliar. Jaksa yang mengendus patgulipat tersebut kemudian menyidik dan mendudukkan Kokos di kursi pesakitan.

Awalnya, Kokos dihukum bebas oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa tidak terima dan mengajukan kasasi. Pada tanggal 17 Oktober 2019, MA memvonis Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Kokos divonis atas kasus korupsi proyek pengadaan batu bara yang merugikan negara Rp 477 miliar. Kokos dihukum 4 tahun penjara dan Rp 200 juta dan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp 477 miliar.

Kokos kemudian ditangkap ditangkap di rumahnya di Jalan TB Simatupang, 71 Ciracas, Jakarta Timur pada 11 November 2019. Setelah hukuman badan dijalani, ia akan mengembalikan uang yang dikorupsinya siang ini.

“Pelaksanaan eksekusi siang ini pukul 12.30 WIB, setelah salat Jumat,” kata Kapuspenkum Kejagung, Dr Mukri kepada detikcom, Jumat (15/11/2019).

Lalu berapa banyak yang cash Rp 477 miliar? Rencananya, Kokos akan mengembalikan dalam pecahan Rp 100 ribu. Berikut ini perhitungan uang pecahan Rp 100 ribu bila ditumpuk:

Rp 10.000.000 = 1 gepok = 1 cm
Rp 100.000.000 =10 gepok= 10 cm
Rp 1.000.000.000 = 100 gepok= 100 cm = 1 meter

Rp 10.000.000.000 = 1.000 gepok = 1.000 cm= 10 meter
Rp 100.000.000.000=10.000 gepok=10.000 cm=100 meter
Rp 477.000.000.000=470.000 gepok= 470.000 cm=470 meter

Lalu seberapa tinggi 470 meter?

Tinggi Menara Eiffer hanya 324 meter. Maka uang Kokos sudah melebihi tinggi Menara Eiffel. Bila dibandingkan dengan Menara Kembar Petronas yaitu 451 meter, uang Kokos pun masih lebih tinggi!

Sumber Berita : Detik.com

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Ari Yusuf Amir : Pentingnya Pemegang Saham Itu Diberikan Juga Tanggungjawab Pidana

Published

on

Finroll.com — Praktisi hukum Ari Yusuf Amir berhasil meraih gelar doktor (S3) dalam bidang ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dengan hasil predikat kelulusan sangat memuaskan. Gelar tersebut diperolehnya setelah menjalani sidang terbuka promosi doktor yang berlangsung di Auditorium UII, Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta, Jumat (8/11/2019).

Sidang terbuka dipimpin Fathul Wahid, Rektor UII. Sementara selaku promotor dalam sidang terbuka itu adalah Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej dengan Co-Promoter, Dr Siti Anisah. Anggota penguji diantaranya, Prof. Nindyo Pramono, Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya dan Dr. Artidjo Alkostar, mantan hakim agung.

Dalam sidang terbuka tersebut, pengacara senior yang juga pendiri Law Firm Ail Amir & Associates ini berhasil mempertahankan disertasinya berjudul ‘Sistem Pertanggungjawaban Dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemegang Saham Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana’.

“Dari hasil penelitian disertasi saya ini, saya melihat begitu pentingnya pemegang saham itu diberikan juga tanggungjawab pidana,” kata Ari kepada para wartawan usai menjalani sidang terbuka.

Rektor UII yg juga Ketua Sidang terbuka promosi doktor, Fathul Wahid memberikan ucapan selamat kepada Ari yang telah berhasil meraih gelar doktor.

“Saya berikan selamat kepada Ari Yusuf Amir,” kata Fathul saat menutup sidang terbuka.

Dalam disertasinya itu, Ari mengulas bahwa banyak kasus pidana di Indonesia yang seringkali tidak lepas dari peran korporasi. Kejahatan yang dilakukan korporasi ini menimbulkan sejumlah kerugian, seperti kerusakan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Juga kejahatan ekonomi, dan kejahatan perbankan, seperti pencucian uang (money laundering), memainkan harga barang secara tidak sah (price fixing), penipuan iklan (false advertising), kejahatan dibidang teknologi, korupsi dan sebagainya.

Menurut Ari, modus kejahatan korporasi biasanya dilakukan secara terselubung, terorganisasi, dan berdasarkan suatu keahlian tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Karena itu sulit untuk menentukan siapa korban, siapa pelaku kejahatan, dan bagaimana membuktikan hubungan kausalitas secara langsung antara perbuatan dengan timbulnya korban.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), membatasi pertanggungjawaban pemegang saham yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Pemegang saham hanya bertanggung jawab terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki.

Pemahaman ini pada dasarnya mengacu pada pengertian perseroan terbatas yang terdiri dari kata ‘perseroan’ dan kata ‘terbatas’. ‘Perseroan’ maknanya adalah (sero-sero atau saham) ‘modal perusahaan terbagi atas sero-sero atau saham’. Sementara itu, kata ‘terbatas’ bermakna terbatasnya tanggung jawab para pemegang saham,” Ari menerangkan.

Diungkapkan Ari, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum positif Indonesia selama ini masih menganut doktrin societas delinquere non potest. Artinya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana. Selain itu hukum pidana nasional masih menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan dan asas legalitas.

Namun , lanjut Ari dalam pustaka hukum pidana modern, pelaku tindak pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatan secara fisik sebagaimana pelaku tindak pidana konvensional. “Saya berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk lahirnya UU terkait korporasi yang mengatur pertanggungjawaban pidana pemegang saham,” tukasnya.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Calon Kapolri Diminta Ungkap Penyerang Pimpinan KPK

Published

on

By

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) butuh dukungan Polri dalam memberantas korupsi, khususnya dalam memastikan tidak ada yang mengganggu kinerja jajaran KPK.

Lembaga Antirasuah berharap banyak pada calon Kapolri, Komjen Idham Azis. Salah satunya KPK berharap Idham mampu mengusut pelaku penyerangan terhadap pimpinan KPK.

“Nah, ini tentu perlu dicari juga siapa pelakunya dan juga agar tidak ada teror-teror lain terhadap penegak hukum, baik terhadap Pimpinan dan pegawai KPK ataupun institusi penegak hukum yang lain,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam, 30 Oktober 2019.

Febri mengingatkan penyerangan terhadap dua pimpinan KPK, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief beberapa waktu lalu, belum diungkap. Kedua pimpinan itu menerima teror orang tidak dikenal di kediaman masing-masing.

Ada tas berisi bom palsu di rumah Agus dan lemparan bom molotov di kediaman Syarief. Hingga kini, Polri juga belum mengungkap pelaku teror itu.

Febri juga meminta Idham menuntaskan kasus penyiraman air keras pada penyidik KPK Novel Baswedan. Sebab belum ada titik terang terkait kasus ini. Febri juga mendengar kabar ada hasil investigasi tim teknis Polri yang sudah disampaikan ke Presiden.

“Kalau kami baca informasinya sudah ada laporan juga dari Polri pada Presiden,” kata Febri.

Pihaknya akan menunggu Presiden dan hal terkait penyelidikan kasus. Namun Febri juga berharap Idham bisa membawa perubahan dalam sinergi bersama KPK. Sebab harus ada koordinasi intens antara Polisi, KPK dan Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending