Connect with us

Business

Bank Dunia Beri Pinjaman $49,6 Juta ke Indonesia Untuk Proyek Perkotaan

Published

on


Bank Dunia Beri Pinjaman $49,6 Juta ke Indonesia Untuk Proyek Perkotaan

Finroll.com – Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman senilai $49,6 juta untuk pembiayaan proyek Pemerintah Indonesia.

Lebih spesifik, dana itu dikhususkan untuk meningkatan kapasitas berbagai kota dan menganalisis investasi infrastruktur guna mencapai pengembangan daerah perkotaan yang berkelanjutan melalui manajemen kota dan perencanaan terintegrasi yang lebih baik.

Indonesia dinilai menjadi salah satu negara kontributor terbesar urbanisasi di dunia. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), populasi perkotaan Indonesia bertambah hampir 59 juta dari 2010 hingga 2018. Saat ini, 137 juta orang tinggal di kota-kota di Indonesia atau 54 persen dari populasi yang ada.

Hingga 2025, angka ini diperkirakan meningkat menjadi 68 persen dari populasi. Karena adanya kesenjangan yang terus menerus pada infrastuktur dan masih sedikitnya perhatian terkait prioritas spasial dalam investasi infrastruktur, Indonesia belum mendapatkan manfaat penuh dari berbagai dampak positif urbanisasi.

National Urban Development Project (NUDP) yang baru ini akan mendukung kota-kota untuk mengintegrasikan perencanaan dan strategi sektoral seperti masterplan untuk transportasi, perumahan, strategi ekonomi, dan lingkungan.

Selain itu, kaitan antara investasi modal jangka menengah, prioritas infrastruktur, dan kebutuhan pembiayaan akan menjadi lebih kuat. Proyek yang dibiayai oleh pinjaman ini akan memberikan manfaat kepada sekitar 12,5 juta orang di 13 kota.

Rodrigo A. Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste mengatakan, berbagai instansi terkait perkotaan juga akan mendapatkan manfaat melalui perbaikan kapasitas dalam manajemen keuangan dan perencanaan perkotaan serta integrasi yang lebih baik antara perencanaan pembangunan sosio-ekonomi dan spasial.

NUDP juga akan mendukung pengembangan data dengan mutu yang lebih baik dan berbagai kajian untuk perencanaan perkotaan, mendukung pemerintah kota melakukan investasi modal yang lebih baik dalam berbagai sektor, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengakses berbagai sumber pendanaan alternatif.

“Proyek ini akan menjadikan pembiayaan infrastrukur lebih efektif di mana kota-kota menjadi lebih layak untuk ditinggali dan produktif,” kata Chaves dalam keterangan resmi Bank Dunia, Kamis (13/6/2019).

Dia menambahkan, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim yang merugikan. Proyek ini, kata dia, akan memperbaiki hubungan antara perencanaan perkotaan dan pengembangan infrastruktur, untuk membuat investasi menjadi lebih efisien dan mengurangi kerentanan terhadap bahaya terkait iklim.

“Hal ini dilakukan dengan mengarahkan pembangunan ke area yang berisiko lebih rendah,” imbuhnya.

Dukungan Bank Dunia terhadap infrastruktur dan penyediaan layanan lokal merupakah komponen penting dari Kerangka Kemitraan Negara dari Kelompok Bank Dunia untuk Indonesia, yang berfokus pada prioritas pemerintah dengan potensi dampak perubahan yang besar.(Bisnis.com)

Business

Berbasis Teknologi Informasi, Finmas Gelar Diskusi Fintech Lending With Purpose, Unique Case Models

Published

on

Finroll.com — Finmas, sebuah perusahaan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi gelar Diskusi TechXchange Finmas bertajuk Fintech Lending With Purpose, Unique Case Models, bertempat di Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Dalam TechXchange kali ini Finmas membahas tentang potensial target pasar para pelaku industri fintech lending. Dengan menghadirkan narasunber, Lutfia Aisya selaku Business Administration Lead di TaniFund, Wong Budi Setiawan selaku CEO Edufund, Tommy Yuwono sebagai co-founder Pintek, Annisa Fauzia merupakan Head of Communication & Business Partnership Mekar, serta Dani Lihardja, CEO Danamas, yang diwakili oleh Irma Darmastutik Brand Manager Danamas.

Rainer Emanuel, Head of PR & Corporate Communications Finmas mengatakan, kegiatan TechXchange ini dilaksanakan yang ke 6 (enam) kalinya. Ini merupakan tanggung jawab Finmas sebagai anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) agar, dapat sinergi dan saling share informasi, bukan hanya antar member AFPI saja, namun juga bersama stagholder di luar,” ujar Rainer Emanuel ketika dijumpai usai diskusi TechXchange.

Dalam kegiatan ini lanjut Rainer, Finmas bukan hanya sekedar mengundang para Regulator dalam even sebelumnya, namun juga kali ini Finmas mengundang para komunitas yang kita sesuaikan dengan topik diskusinya,” tambahnya.

Diskusi yang sudah digelar ke- enam kali ini Finmas mengambil topik yang berbeda-beda. “Kalau topik sebelumnya mulai dari soal Human Capital Chalenger, soal regulasi, teknologi, namun kali ini adalah soal fintech dengan tujuan ( Fintech Lending With Purpose).

Mudah mudahan dengan adanya kegiatan ini pertama bisa membuat dunia fintech lending dapat lebih maju lagi. Sedangkan yang kedua supaya reputasi Fintech di industri ini positif dan membawa hal-hal yang progresif untuk perekonomian di Indonesia.

Kegiatan ini merupakan investasi jangka panjang Finmas yang bukan saja sebagai pemain di platfoarm tapi dengan acara TechXchange ini Finmas ingin menjadi semacam platfoam untuk top leadershif.

“Kita sebagai fasilitator untuk kepentingan bersama. Kedepan di tahun 2020 fintech juga akan menghadirkan topik yang lebih menarik, dan mengundang seluruh stageholder Fintech Landing, yang isu-isunya selalu kita gali yang baru, supaya stageholders yang kita undang juga lebih.

Untyk itu agar persiapan lebih matang dan outputnya lebih sukses maka kegiatan itu akan kita lakukan setiap 2 bulan sekali,” pungkasnya.(red)

Continue Reading

Ekonomi Global

Kabar Baik dari Barat, Trump Tunda Tarif China 15 Desember!

Published

on

Jakarta –  Presiden Amerika Serikat dikabarkan sudah menekan persetujuan yang menunda pemberlakuan tarif 15 Desember barang impor China.

“Kesepakatan tersebut dipresentasikan penasehat keuangan pada Kamis (12/12/2019),” tulis BloombergNews dalam laporannya mengutip seorang sumber anonim.

Selain menunda tarif, perjanjian itu juga berisi pembelian barang pertanian AS oleh China.

“Term-nya sudah disetujui tetapi teks secara legal belum difinalisasi,” tulis media ini lagi.

Hal yang sama juga dikabarkan Reuters.

“Perjanjian tertulis sedang proses formulasi, tetapi mereka (AS-China) sudah mencapai kesepakatan secara prinsip,” kata sumber media itu.

Setidaknya ada dua poin penting yang disetujui, yakni penangguhan tarif 15 Desember dan memotong tarif yang sudah berlaku pada barang China hingga 50%.

“Ini merupakan upaya untuk mengamankan kesepakatan perdagangan Fase I,” tulis Reuters mengutip dua orang sumber yang akrab dengan pembahasan negosiasi.

Namun sayangnya belum ada konfirmasi lebih lanjut dari Gedung Putih soal ini.

Perang dagang antara AS dan China sudah terjadi selama 17 bulan. Serangan tarif dilancarkan baik Washington maupun Beijing.

Di 15 Desember, AS akan menerapkan tarif pada US$ 160 miliar impor barang China, mulai dari barang elektronik seperti laptop, hp bahkan video game.

Sebelumnya di Oktober, keduanya sepakat melakukan perdamaian parsial dengan membuat kesepakatan Fase I.

Namun sayangnya hingga kini belum ada pertemuan resmi antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping.

Sementara itu, Wall Street menghijau seiring dengan semakin optimisnya ending perang dagang kedua negara.

Ini muncul setelah Trump menuliskan bahwa AS dan China sudah sangat dekat dengan kata sepakat di Twitter pribadinya @realDonaldTrump.

“SANGAT dekat dengan KESEPAKATAN BESAR dengan China. Mereka menginginkannya, dan kita pun begitu!,” tulisnya.

Indeks Dow Jones naik 0,7% ke level 28.116,48. Sementara S& 500 dan Nasdaq, naik masing-masing 0,6% ke level 3.160,35 dan 8.701,82.

Continue Reading

Business

Sapuhi: Masih Banyak PPIU Yang Melanggar Perundang-Undangan

Published

on

Finroll.com — Arfi Hatim, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag)  membenarkan bahwa pihaknya kembali mencabut izin terhadap 3 PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) karean diaanggap telah terbukti melakukan pelanggaran perundang-undangan.

“Ketiga PPIU yang telah dicabut izinnya adalah PT. Zeinta Intan Kalimantan, PT. Yasmira Wisata Utama, dan PT. As Syirbani Mandiri Wisata. Ketiganya juga sudah dikeluarkan dari daftar PPIU Berizin di aplikasi umrah cerdas,” ungkap Arfi di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

“Ada yang karena melakukan pelanggaran berupa peminjaman legalitas kepada Non PPIU. Ada yang tidak menyediakan tiket kepulangan, dan tidak memulangkan jemaah umrah sesuai dengan masa berlaku visa di Arab Saudi,”ujarnya.

Kepala Subdit Perizinan, Akreditasi dan Bina PPIU Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus M. Ali Zakiyudin menambahkan, selain cabut izin, Kemenag juga telah menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada empat PPIU lainnya.

Sanksi ini diberikan disebabkan keempat PPIU tersebut terbukti melakukan pelanggaran berupa penundaan jadwal keberangkatan, penerbangan dengan dua kali transit atau lebih,  tidak membuatkan identitas/kartu tanda pengenal jemaah umrah sesuai ketentuan, serta operasional kantor perwakilan yang tidak sesuai ketentuan.

“Jika kesalahan yang berakibat peringatan tertulis ini terulang, maka sanksi akan ditingkatkan menjadi pembekuan. Yaitu, tidak boleh beroperasi, paling lama dua tahun,” ungkap Zaki.

Sebelumnya, Kasubdit Pengawasan Umrah Noer Aliya Fitra (Nafit), sejak awal 2019, Kemenag total telah menjatuhkan sanksi kepada 12 PPIU. Sebanyak lima PPIU dicabut izinnya. Sebelumnya, dua PPIU yang dicabut izinnya adalah PT. Joe Pentha Wisata dan PT. Bumi Minang Pertiwi. Sementara tujuh PPIU menerima sanksi peringatan tertulis.

“Penjatuhan sanksi ini menjadi pembelajaran bagi PPIU lainnya agar selalu mengikuti regulasi penyelenggaraan ibadah umrah,” tuturnya.

Menanggapi pencabutan izin sejumlah PPIU, Syam Resfiadi (Ketua Umum SAPUHI) angkat bicara. Menurut Syam, temuan pelanggaran oleh ketiga PPIU tersebut hanya segelintir bagian dari PPIU lain yang dalam prekteknya memang menyalahi aturan.

“Kalo saya melihat, seharusnya ada lebih banyak lagi PPIU lain yang dicabut izin operasinya karena pada prakteknya banyak yang menyalahi aturan yang berlaku,” ungkap Syam.lewat sambungan ponsel, (Selasa 11/12).

Disinggung terkait indikasi pencabutan izin ketiga PPIU yang dimaksudkan, CEO PT Patuna Mekar Jaya ini menambahkan, ada beberapa hal tentunya, salah satunya persaingan bisnis di industri umrah yang  belakangan kian bersaing dengan kehadiran.

“Umrah ini kan beda dari bisnis-bisnis lain karena sifatnya ibadah dengan membantu orang lain untuk menjalankan ibadah, jadi tidak sekedar mengejar keuntungan duniawi tapi juga akherat,” sambung Syam.(sumber Zonaekbis.com)

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending