Connect with us

Makro Ekonomi

Bank Dunia Sebut RI Perlu Tambah Belanja 4,6 Persen dari PDB

Published

on


Finroll – Jakarta, Bank Dunia (World Bank) menaksir Indonesia perlu alokasi tambahanbelanja sebesar 4,6 dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun untuk merealisasikan target pembangunan. Jumlah yang harus ditambah itu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Hal ini tertuang dalam laporan Bank Dunia bertajuk Kajian Belanja Publik Indonesia: Untuk Hasil yang Lebih Baik.

“Untuk merealisasikan target pembangunan Indonesia sesuai RPJMN 2020-2024 menunjukkan diperlukan belanja tambahan sebesar 4,6 persen dari PDB per tahun,” papar Bank Dunia dalam risetnya, dikutip Senin (30/6).

Bank Dunia menjelaskan tambahan belanja harus dilakukan demi mencapai tingkat layanan minimum untuk negara-negara berpenghasilan menengah dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, bantuan sosial (bansos), dan infrastruktur. Namun, bukan berarti Indonesia hanya perlu fokus pada sektor-sektor tersebut.

“Di beberapa sektor, dalam jangka pendek tetap perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja sama pentingnya atau tetap lebih penting dibandingkan dengan memberikan belanja tambahan,” jelas Bank Dunia.

Sementara, pemerintah juga perlu menciptakan ruang fiskal agar bisa mencapai target pembangunan yang dinilai ambisius. Bank Dunia menyatakan ada dua cara yang bisa dilakukan untuk melonggarkan ruang fiskal, yaitu meningkatkan mobilisasi penerimaan dalam negeri dan realokasi belanja dari subsidi yang tidak tepat.

“Dalam jangka pendek, pemerintah dapat melaksanakan reformasi untuk meningkatkan penerimaan dengan reformasi cukai tembakau dan penghapusan beberapa pembebasan PPN,” kata Bank Dunia.

Berdasarkan perhitungan Bank Dunia, penghapusan pembebasan PPN dapat menambah penerimaan negara sekitar 0,24 persen sampai 0,67 persen dari PDB. Kemudian, negara juga mendapatkan tambahan penerimaan sebesar 0,7 persen dari PDB dengan menyelesaikan reformasi cukai tembakau.

Sementara, beberapa realokasi belanja subsidi bisa dilakukan dengan mengkaji lagi subsidi energi dan subsidi pupuk yang selama ini diberikan. Lalu, mengevaluasi bantuan tunai kepada penduduk miskin agar lebih tepat sasaran.

Sumber : CNN Indonesia

Advertisement Valbury

Makro Ekonomi

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Melejit Jadi 26,4 juta

Published

on

Jumlah penduduk miskin di tanah air meningkat menjadi 26,4 juta jiwa atau 9,78%. Angka ini meningkat 1,63 juta jiwa dibandingkan pada September 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, kenaikan angka kemiskinan dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang memukul perekonomi Indonesia. Dampaknya dirasakan oleh 12,2 juta penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal. Kelompok ini merupakan yang rentan terhadap kemiskinan dan terdampak Covid-19.

Selain itu terdapat faktor lain seperti konsumsi rumah tangga melambat, kunjungan wisatawan mancanegara menurun dan harga eceran di beberapa komoditas turun.

Persebaran tertinggi penduduk miskin terdapat di Maluku dan Papua sebesar 28,15%. Sementara persentase penduduk terendah terdapat di Pulau Kalimantan sebesar 5,81%. (katadata.co.id)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Operasional Naik, Lion Air Rekrut Lagi 2.600 Pegawai Kontrak

Published

on

Finroll – Jakarta, Lion Air Group memberikan kesempatan kepada kurang lebih 2.600 orang karyawan yang sebelumnya tidak diperpanjang masa kontrak kerjanya untuk dapat bekerja kembali, seiring dengan peningkatan operasional maskapai.

Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro mengatakan tren operasional layanan penerbangan terus tumbuh dan diprediksi mendekati kembali normal pada akhir tahun ini atau awal tahun depan.

Prakiraan tersebut didasarkan pada laju pertumbuhan jumlah penumpang yang terus meningkat dari bulan ke bulan seiring pergerakan perekonomian menuju arah yang lebih baik karena program pemerintah.

Harga uji kesehatan terutama metode uji kesehatan screening awal dan cepat (Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) juga semakin terjangkau diikuti dengan uji kesehatan semakin mudah yang tersedia di beberapa titik lokasi. Selain itu persyaratan dokumen perjalanan udara bagi penumpang pun semakin mudah.

“Lion Air Group menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh karyawan dan dari berbagai pihak khususnya Kementerian Perhubungan hingga sampai saat ini Lion Air Group masih beroperasi. Harapan terbesar ialah pandemi covid-19 segera berakhir,” ujar Danang dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (10/7).

Di sisi lain, lanjut Danang, layanan penerbangan berjadwal dari dan menuju kota-kota besar hingga setingkat kecamatan atau kabupaten, antara lain Jakarta, Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Tanjung Pinang, Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Lombok, Bali, serta Kupang telah dibuka.

Selain itu, maskapai juga telah membuka rute Pontianak, Palangkaraya, Balikpapan, Banjarmasin, Tarakan, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Timika, Jayapura, Merauke, Berau, Sampit, Lubuk Linggau, Labuan Bajo, Luwuk, Tambolaka, Waingapu, Bima, Sumbawa, Ende, Gunung Sitoli dan wilayah atau daerah lainnya.

Danang mengatakan, penerbangan Lion Air Group tetap menjalankan protokol kesehatan. Harapannya, agar setiap operasional memenuhi unsur-unsur keselamatan, keamanan (safety first) dan dalam upaya tidak menyebabkan penyebaran Covid-19.

Saat ini, perseroan telah mempersiapkan semua armada, yang terdiri dari tipe Boeing 737-800NG, Boeing 737-900ER, Airbus 320-200CEO, Airbus 320-200NEO, Airbus 330-300CEO, Airbus 330-900NEO, ATR 72-500 dan ATR 72-600, yang dioperasikan menurut kebutuhan.

“Perseroan saat ini masih terus melakukan analisis, mengumpulkan data dan informasi, mempelajari situasi yang terjadi dengan pandangan bisnis ke depan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Danang menyebut perusahaan akan memangkas 2.600 karyawan atau kurang lebih 9 persen dari total 29 ribu karyawan akibat pandemi virus corona.

“Pengurangan tenaga kerja berdasarkan masa kontrak kerja berakhir dan tidak diperpanjang yaitu kurang lebih 2.600 orang dari total karyawan kurang lebih 29 ribu,” katanya kepada CNNIndonesia.com pekan lalu.

Dalam perkembangannya, ratusan pekerja alih daya (outsourcing) Lion Air berencana menggelar unjuk rasa di kantor Lion Air Tower, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat pada Senin, 13 Juli 2020. Mereka menuntut hak yang disebut belum dibayarkan oleh manajemen perusahaan.

“Aksi kami enggak muluk-muluk. Kami dari para pekerja outsourcing yang terdampak hanya meminta hak-hak kami dibayarkan,” ujar Awal Nurrizky, koordinator perwakilan pekerja Lion Air yang terdampak pemberhentian kerja, dalam keterangan resmi.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Anggaran Negara Defisit Rp257 T Semester I 2020, Untuk Corona

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit anggaran sepanjang semester I 2020 telah mencapai Rp257,8 triliun. Defisit itu setara 1,57 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu diakibatkan realisasi penerimaan yang belum bisa menutupi kebutuhan belanja negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan negara baru terkumpul Rp811,2 triliun dari target Rp 1.699,9 triliun.

Sementara realisasi belanja negara sudah mencapai Rp1.068,9 triliun atau 39 persen dari target Rp 2.739,2 triliun. “Kami memperkirakan sampai dengan akhir tahun belanja pemerintah pusat akan tumbuh 32 persen,” ujar Sri Mulyani di Badan Anggaran DPR, Kamis (9/7).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menyatakan realisasi pendapatan negara yang hanya mencapai Rp811,2 triliun disebabkan pelemahan penerimaan dari kantong perpajakan serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan data Kemenkeu, penerimaan pajak sepanjang Januari-Juni 2020 hanya sebesar Rp624,9 triliun. Penerimaan itu mengalami kontraksi atau menyusut 9,4 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Total penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari Rp531,37 triliun pendapatan pajak serta Rp93,2 triliun dari kepabeanan.

Sementara itu, realisasi PNBP sepanjang Januari-Juni 2020 tercatat hanya sebesar Rp184,5 triliun. Meski secara persentase realisasinya mencapai 62,7 persen dari target APBN 2020, pertumbuhan PNBP mengalami kontraksi 11,8 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

PNBP dari sektor SDA tercatat hanya mampu terkumpul sebesar Rp54,5 triliun. PNBP itu terkontraksi 2,9 persen dibanding 2019. Sementara PNBP non-SDA sebesar Rp130 triliun atau terkontraksi 6,1 persen.

Hanya penerimaan dari pos dana hibah yang masih mampu tumbuh positif 231,4 persen dengan realisasi sebesar Rp1,7 triliun atau 113 persen dari target APBN 2020.

Di sisi lain, belanja negara yang cukup ekspansif. Belanja didorong pemerintah pusat yang terdiri dari kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non K/L sebesar Rp668,5 triliun, serta realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 400,4 triliun.

“Belanja negara diperkirakan akan terakselerasi dengan seluruh menteri serta kepala daerah melakukan percepatan belanja ini. Sampai akhir tahun kami perkirakan outlook belanja negara mencapai Rp1.975,2 triliun,” tandasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending