Connect with us

Keuangan

Bank Muamalat Perlu Diselamatkan Segera, Ada Apa?

Published

on


Upaya penyelamatan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tampaknya sedang menjadi fokus banyak pihak. Sejak 2015, bank syariah pertama di Indonesia ini dirundung masalah kekurangan modal.

Penyebabnya, pemegang saham lama enggan menyuntikkan dana segar. Puncaknya terjadi pada 2017.

Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) turun menjadi 11,58%. Angka itu masih dalam batas aman namun dalam konsesi Basel III untuk CAR minimal 12% guna menyerap risiko countercyclical.

Bank Indonesia menjelaskan bahwa Countercyclical Buffer adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Kinerja Bank Muamalat tergerus lonjakan pembiayaan bermasalah (non-performing finance/NPF). NPF bank syariah itu sempat di atas 5%, lebih tinggi dari batas maksimal ketentuan regulator.

Data terakhir, laba bersih Bank Muamalat hanya tersisa Rp 6,57 miliar pada periode Januari-Agustus 2019.

Laba bersih itu anjlok 94,07% dibandingkan dengan periode yang sama setahun lalu yang tercatat Rp 110,9 miliar.

Berdasarkan publikasi laporan bulanan, pendapatan setelah distribusi bagi hasil Bank Muamalat pada periode itu tercatat Rp 415,57 miliar, turun dibandingkan setahun lalu Rp 857,27 miliar.

Bank Muamalat mencatatkan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp 698,85 miliar yang didominasi oleh pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai.

Sementara itu, beban operasional lainnya mencapai Rp 1,08 triliun, yang didominasi oleh beban tenaga kerja dan beban lainnya.

Beberapa kali dilakukan upaya penyelamatan, dengan cara menambah modal melalui rights issue dengan mengundang investor baru maupun sekuritisasi kredit milik Bank Muamalat. Namun upaya-upaya tersebut tampaknya mentok dan belum bisa jadi solusi.

Bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) digadang-gadang akan menjadi penyelamat bank ini. Terakhir PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang disebut akan bekerjasama melakukan penyehatan Bank Muamalat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Heru Kristiyana membenarkan bahwa rencana tersebut masih berlangsung. Pada waktunya, OJK akan menyampaikan hal tersebut secara rinci bila sudah ada kepastian.

“Nah itu nanti kita ngomong, karena itu lagi berlangsung. Kalau saya ngomong nanti mereka pada lari,” ujar Heru di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Menurutnya, OJK akan terus mengawasi dan mengevaluasi seluruh proses penyelamatan Bank Muamalat yang sedang berlangsung.

“Nanti kita lihat, kita lagi evaluasi itu. Supaya nanti semuanya bisa bertanggung jawab. Kalau semuanya masih berjalan, saya gak mau ngomong duluan di muka. Nanti malah investor lari kalau namanya disebut,” ujar Heru.

Isu uji tuntas suntikan modal ke Bank Muamalat oleh Bank BUMN beredar setelah ada riset dari sebuah sekuritas swasta pada awal Oktober lalu. Riset tersebut menyatakan bahwa ada bank BUMN yang mengonfirmasi untuk melakukan due diligence dalam rangka suntikan modal ke Bank Muamalat.

Meski kemudian dibantah oleh seluruh bank BUMN termasuk Bank Mandiri, namun isu tersebut kembali menguat setelah manajemen Bank Muamalat bertemu dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada pekan lalu. Dikabarkan, ada pejabat bank BUMN yang ikut dalam pertemuan tersebut.

Kementerian BUMN mengakui telah mengadakan diskusi dengan OJK untuk membicarakan misi penyelamatan Muamalat. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan meski sudah diadakan diskusi dengan pihak BUMN, namun hingga saat ini kepastian masih berada di tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Diskusi ada, tapi kan koridornya kalau bank yang tengah proses perbaikan dari masalah prosesnya, opsinya dari OJK. Kita lihatnya ada UU OJK dan UU PPKSK (UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan) ada opsi-opsinya, sesuai koridor kita tunggu OJK seperti apa tindakannya. Kita diajak diskusi beberapa kali, ada opsi-opsi tapi kan bukan ranah kita menyampaikan opsi-opsinya,” kata Kartika di Kawasan Sarinah, Jakarta, Senin (11/11/2019) malam.

Menurut dia, bank-bank pelat merah dinilai hanya bisa membantu dari segi bisnis saja, sedangkan untuk melakukan penyelamatan dinilai bukan menjadi kewenangannya.

“Di UU ada opsi-opsi penanganan bank. Dipilih dulu opsinya mau apa. Bank Himbara [bank-bank BUMN] itu kalau untuk bisnis murni itu kan bisa untuk melakukan investasi. Tapi kan kalau misalnya untuk penyelematan, kita bukan entitas yang berwenang. Kalau bisnis murni baru kita bisa masuk,” tegasnya.

Erick Bantah
Namun Menteri BUMN Erick Thohir membantah isu BUMN akan menyelamatkan Mulamalat. Pasalnya, Bank Muamalat merupakan bank swasta dan dimiliki investor asing.

“Bukan saya, itu kan enggak ada hubungannya sama BUMN. Bank Muamalat kan bukan BUMN,” tegas Erick di Jakarta, Senin (11/11/2019).

Pernyataan tersebut membantah informasi yang beredar di pasar bahwa bank BUMN akan menyelamatkan Bank Muamalat. Setidaknya ada dua riset dari sekuritas yang membahas hal tersebut.

Saking gentingnya, Bank Muamalat juga bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mencari investor baru.

Chief Executive Officer Bank Muamalat Achmad K. Permana mengatakan, BKPM merupakan pintu gerbang investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, Bank Muamalat mengajak BKPM berkolaborasi agar terjalin pertukaran informasi terkait peluang investasi yang potensial.

“Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan penanaman modal dan promosi hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara lain, khususnya dengan Malaysia di mana kami memiliki full branch di sana,” kata Achmad.

cnbcindonesia.com

Advertisement Valbury

Keuangan

Didorong Penguatan Aset Berisiko Rupiah Menguat ke Rp14.465

Published

on

Finroll – Jakarta, Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.465 per dolar AS pada perdagangan pasar spot Senin (6/7) pagi. Mata uang Garuda menguat 0,40 persen dibandingkan perdagangan akhir pekan lalu di level Rp14.378 per dolar AS.

Penguatan rupiah terhadap dolar diikuti oleh mayoritas mata uang di kawasan Asia pagi ini. Terpantau dolar Singapura menguat 0,13 persen, dolar Taiwan menguat 0,23 persen, won Korea Selatan menguat 0,17 persen, dan peso Filipina menguat 0,21 persen.

Rupee India juga tercatat menguat 0,50 persen, diikuti yuan China yang menguat 0,13 persen, ringgit Malaysia menguat 0,10 persen dan baht Thailand menguat 0,03 persen.

Sementara itu, mayoritas mata uang di negara maju masih bergerak variatif di hadapan dolar AS. Poundsterling Inggris menguat 0,02 persen, dolar Kanada menguat 0,01 persen dan franc Swiss menguat 0,18 persen. Sebaliknya, dolar Australia melemah 0,29 persen.

Kepala Riset Monex Investindo Ariston Tjendra mengatakan pergerakan rupiah hari ini akan dipengaruhi aset-aset berisiko yang menguat, seperti indeks-indeks saham Asia dan indeks saham berjangka Amerika Serikat (AS).

Tingkat imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun juga terlihat kembali menguat yang mengindikasikan pasar melepas aset aman ini dan masuk ke aset berisiko.

“Rupiah bisa terbantu menguat mengikuti penguatan aset berisiko regional hari ini dengan potensi ke area kisaran Rp14.450 dan potensi resisten di kisaran Rp14.570,” ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Pasar, lanjut Ariston, mulai merespons positif membaiknya data-data ekonomi yang positif di tengah pandemi yang dirilis di akhir pekan lalu.

Misalnya, data tenaga kerja AS bulan Juni yang menunjukkan perbaikan melebihi ekspektasi dan data indeks aktivitas sektor jasa dan manufaktur AS-Tiongkok-Eropa pada Juni yang juga menunjukkan peningkatan melebihi ekspektasi.

“Tapi di sisi lain, pasar masih akan mempertimbangkan peningkatan laju penularan covid-19 global yang berisiko menurunkan kembali aktivitas ekonomi, seperti yang dilaporkan WHO dan ketegangan AS-Tiongkok yang makin memanas,” pungkasnya.

Sumber : CNN Indonesia
Continue Reading

Keuangan

Jelang New Normal, OJK Sebut Restrukturisasi Kredit Melandai

Published

on

Finroll – Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat permintaan restrukturisasi kredit melandai seiring pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuju fase normal baru (new normal).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK  Heru Kristiyana mengungkapkan total restrukturisasi disalurkan perbankan tercacat sebesar Rp695,34 triliun hingga 22 Juni 2020. Rinciannya, restrukturisasi kepada UMKM sebesar Rp 307,8 triliun dan non-UMKM sekitar Rp387,52 triliun.

“Di minggu-minggu terakhir ini, kami lihat bahwa permintaan restrukturisasi kredit itu mulai melandai, artinya para debitur dengan agak dilontarkannya PSBB itu sudah mulai percaya diri,” ujarnya dalam diskusi virtual Mendorong Pemulihan Ekonomi Melalui Perbankan, Kamis (2/7).

Penurunan permintaan restrukturisasi kredit tersebut juga tercermin dari banyaknya pemohon yang membatalkan restrukturisasi kredit karena bisa memenuhi kewajibannya.



Menurut Heru hal tersebut memberikan sinyal bahwa PSBB telah menggerakkan kembali roda perekonomian. “Itu artinya pelonggaran PSBB kan memberikan nilai positif,” imbuhnya.

Lantaran itu pula lah, kata Heru, perbankan kian optimistis bahwa kredit akan tetap tumbuh positif bahkan mencapai 4 persen.

“Kami juga mendapati data bahwa perbankan kita itu masih optimistis kreditnya untuk tetap bisa tumbuh positif bahkan mencapai 4 persen. Nah ini kan bagus sekali. Jadi kita optimistis memandang perbankan kita ke depan dalam menghadapi covid-19 ini,” pungkas Heru.

 

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Keuangan

Mulai 1 Juli 2020 Transaksi Kartu Kredit Wajib Pakai PIN

Published

on

Finroll – Jakarta, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) mengungkapkan transaksi kartu kredit wajib menggunakan autentifikasi nomor identifikasi pribadi (Personal Identification Number/PIN) sebanyak enam digit mulai hari ini, 1 Juli 2020. Autentifikasi transaksi menggunakan tanda tangan tidak akan bisa lagi.

“Ini hari pertama (wajib PIN kartu kredit),” ungkap Ketua AKKI Steve Martha kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/7).

Penggunaan PIN untuk transaksi kartu kredit mulai diterapkan karena lebih aman untuk mencegah potensi pembobolan oleh oknum tak bertanggung jawab. Selain itu, kebijakan ini diterapkan sesuai arahan dari Bank Indonesia (BI).

Maka dari itu, Steve mengingatkan agar seluruh pengguna kartu kredit segera melakukan aktivasi PIN. Kendati begitu, tidak ada batas waktu kapan masa aktivitas PIN akan berakhir.

“Tidak ada (batas aktivitasi), kapan saja customer bisa mengaktifkan PIN. Selama mereka belum menggunakan PIN, mereka tidak bisa melakukan transaksi (kartu kredit di mesin EDC),” jelasnya.

Sementara pada penerapan perdana pada hari ini, Steve mengaku belum mendapat laporan lengkap terkait keluhan-keluhan yang mungkin muncul dari nasabah terkait aktivasi dan transaksi kartu kredit menggunakan PIN.

Namun, survei terakhir menunjukkan sekitar 80 persen pengguna kartu kredit sejatinya sudah mengetahui kebijakan ini.

Sebab, kebijakan ini sejatinya sudah sering disosialisasikan oleh lembaga penerbit dan pengelola kartu kredit. Hanya saja, sekitar 25 persen pengguna kartu kredit tetap belum melakukan aktivasi PIN.

“Mereka belum melakukan aktivasi PIN karena alasan belum sempat. Tapi secara teknis, tidak ada (kendala). Hanya masalah informasi, baik ke cardholder maupun merchant,” tuturnya.

Sebagai informasi, aktivasi PIN kartu kredit umumnya bisa dilakukan melalui aplikasi mobile dari masing-masing penerbit kartu kredit. Selain itu, bisa juga dengan mengirimkan PIN yang diinginkan melalui pesan singkat (SMS).

Misalnya, aktivasi PIN di Bank Mandiri. Caranya, pengguna kartu kredit mengirimkan SMS ke 3355 dengan mengetik OTPCC diikuti 16 digit nomor kartu kredit.

Setelah itu, akan ada balasan SMS berupa kode otentikasi (OTP). Kemudian, datanglah ke mesin ATM Bank Mandiri terdekat.

Masukkan kartu kredit dan pilih menu aktivasi PIN. Lalu, masukkan kode OTP tersebut sebagai PIN awal. Selanjutnya, pengguna akan menemui menu PIN baru dan buatlah PIN dengan enam digit angka sesuai keinginan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending