Connect with us
[adrotate group="1"]

Peristiwa

Berapa Besaran Kenaikan Ideal untuk UMP 2019?

Published

on


pembahasan tentang upah minimum provinsi (UMP) 2019 belum final, Dewan Pengupahan Nasional menilai besaran kenaikan upah untuk tahun depan idealnya mencapai 8%—9%.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Dari Sisi Pengusaha Sarman Simanjorang menuturkan, penentuan UMP akan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah No.78/2015 tentang Pengupahan.

Dalam aturan itu, kenaikan upah dihitung berdasarkan UMP tahun berjalan dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

“Permintaan buruh terhadap kenaikan upah sebesar 8%—9% pada 2019 ini tentu sudah mendekati angka jumlah pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (12/9/2018).

Kendati demikian, dia berharap agar buruh mau memahami posisi pengusaha saat ini yang tengah tertekan akibat pelemahan rupiah dan kebijakan PPh impor, sehingga  menambah beban operasional pelaku industri khususnya yang masih tergantung bahan baku import.

“Kami sedang persiapan sidang penetapan UMP untuk DKI Jakarta pada awal Oktober nanti. Pengusaha saat ini terjepit karena kenaikan PPh impor, nilai tukar rupiah, dan ditambah lagi nanti kalau kenaikan upah cukup signifikan,” tutur Sarman.

Di sisi lain, pengusaha langsung merespons negatif wacana kenaikan UMP sebesar 8%—9% atau sekitar Rp300.000 pada 2019.

Saat dihubungi terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan Harijanto mengatakan usulan kenaikan UMP tahun depan tersebut memberatkan para pengusaha.

“Secara penghitungan kalau berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi memang kenaikan UMP tahun depan itu direntang 8% hingga 9%, tapi besaran kenaikan ini akan memukul semua sektor industri di Indonesia,” ujarnya.

Mewakili dunia usaha, dia berharap besaran kenaikan upah tahun depan relevan dengan kondisi industri di Indonesia saat ini.

Senada, Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai kenaikan UMP sebesar 8%—9% itu akan membuat sektor industri di Indonesia terganggu di tengah kondisi ekonomi saat ini.

“Kalau dalam aturan pengupahan, kenaikan upah pada tahun ini diperkirakan sebesar 8,5%. Itu hitungannya,” ucapnya.

Namun, menurutnya, permintaan kenaikan upah itu juga sangat bertolak belakang dengan produktivitas buruh. Pasalnya, produktivitas buruh di Indonesia stagnan di angka 3% dalam setahun.

“Tentu akan menyebabkan perusahaan mengalami kenaikan ongkos produksi tanpa diiringi dengan produktivitas yang memadai. Idealnya kenaikan UMP maksimal 7% saat kondisi seperti ini. Namun, rule of thumb-nya seharusnya 3%—4% dari pertumbuhan produktivitas.”

Berdasarkan data dari Asian Productivity Organization (APO), pada 2015 produktivitas per pekerja Indonesia mencapai US$24.340, kalah bila dibandingkan dengan Thailand yang senilai US$26.480, Malaysia US$55.700, dan Singapura US$127.810.

Namun, apabila angka pada 2015 itu dibandingkan dengan catatan 1990, produktivitas pekerja di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 3,1% per tahun.

Saat ini produktivitas per pekerja Indonesia berada pada urutan ke-11 dari 20 negara anggota APO, sedangkan di tingkat Asean, produktivitas per pekerja Indonesia berada pada urutan ke-4.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar tetap meminta penghitungan kenaikan UMP tahun depan disesuaikan dengan aturan yang berlaku, yaitu pada kisaran 8%—9%  atau sekitar Rp300.000

Namun demikian, usulan angka kenaikan tersebut belum pasti, karena harus melihat tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun. “Kalau dilihat sampai kuartal II/2018, ekonomi tumbuh 5,2% lalu inflasi 3,5%. Nanti kalau inflasi naik terus ke 4% kemungkinan upah bisa naik 9%,” ujarnya.

Sekadar catatan, tahun lalu, kenaikan upah 2018 ditetapkan sebesar 8,71% dari penghitungan inflasi yang sebesar 3,72% dan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 4,99%

Timboel memahami sektor industri saat ini sedang sulit akibat kebijakan PPh impor dan depresiasi rupiah, sehingga pembahasan kenaikan upah ini perlu dilakukan lewat diskusi bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal menambahkan berdasarkan data International Labour Organization (ILO), upah rerata buruh Laos mencapai US$119 per bulan, Kamboja US$121 per bulan, Indonesia US$174 per bulan, Vietnam US$181 per bulan, Filipina US$256 per bulan, dan Thailand US$357per bulan.

“China dengan upah saat ini yang 3,5 kalinya dari Indonesia, industri di sana lebih maju karena produktivitas tenaga kerjanya tinggi. Upah rerata di Indonesia pun juga kalah dari Thailand,” ucapnya.

Said berharap penghitungan upah tahun depan juga didasarkan pada 84 itemkebutuhan hidup layak (KHL) dari yang tadinya hanya 60 item. Menurutnya, penghitungan upah yang berdasarkan dengan KHL akan mendongkrak daya beli buruh yang saat ini tengah merosot sebesar 30% akibat adanya kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok.

“Tentu, daya beli buruh yang rendah juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Harga sewa rumah kebanyakan naik dua kali lipat. Daya beli buruh ini turun 30% salah satu untuk dongkrak daya beli ini dengan kenaikan upah yang sesuai KHL,” tutur Said

 

Advertisement Valbury

Peristiwa

Kasus Corona Melonjak, Satgas Covid Tuding Warga Makin Lengah

Published

on

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menilai perilaku masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan dan tak empatik terhadap korban merupakan salah satu faktor vital penyebab lonjakan kasus Virus Corona.

FINROLL.COM –  Per hari ini, Kamis (24/9), kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 262.022 orang atau bertambah 4.634 orang dari hari sebelumnya. Sepanjang September, angka penambahan kasus harian nyaris selalu di atas 4.000 kasus.

Dari jumlah total kasus tersebut, sebanyak 191.853 orang dinyatakan telah sembuh dan 10.105 orang meninggal.

“Seiring dengan berjalannya waktu, kami melihat masyarakat semakin lengah, mengabaikan protokol kesehatan. Masyarakat seolah tidak memiliki empati meski telah menyaksikan begitu banyak korban yang muncul setiap hari karena positif Covid-19,” kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (24/9).

Ia pun menyadari warga sudah semakin bosan dengan mobilitas yang terbatas. Namun, ia kembali mengingatkan bahwa masyarakat tak abai terhadap protokol kesehatan yang meliputi 3M, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.

“Kami mohon jangan menunggu sampai lima ribu kasus untuk disiplin protokol kesehatan,” pintanya.

Wiku pun memaparkan kondisi lima Provinsi dengan sumbangan kenaikan kasus tertinggi pekan ini. Merespons hal itu, Wiku pun meminta kepala daerah terkait segera mengevaluasi dan menyegerakan aktivitas 3T (testing, tracing, dan treatment) yang serius dan massal.

“Jadi menurut data per (20/9), secara nasional kenaikan kasusnya sebanyak 8,4 persen dan penyumbang kasus-kasus tertinggi dari kenaikan kasus tertinggi dari yaitu dari Provinsi Jabar, Banten, Sulsel, Riau dan papua,” ujar Wiku.

Kemudian untuk jumlah kasus tertingginya berasal dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

Untuk kasus sembuh, Wiku turut mengapresiasi lima wilayah dengan persentase kasus kesembuhan di atas 80 persen. Mereka yakni, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara.

Sedangkan untuk sebaran kasus kematian, 17-23 September, kasus kematian nasional bertambah 877 orang dengan akumulasi kasus kematian mencapai 2.560 korban jiwa.

Lebih lanjut, Wiku pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menganggap penyakit Covid-19 sebagai aib sehingga takut untuk memeriksakan diri di fasilitas kesehatan setempat.

Ia kembali mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dan kooperatif dalam menghadapi pandemi ini.

“Tidak usah khawatir terhadap biaya perawatan, karena seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah, baik dengan BPJS ataupun tidak,” kata dia.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengkhawatirkan penambahan kasus Virus Corona dari klaster Pilkada 2020. Ini tercermin dari banyaknya pelanggaran protokol kesehatan pada masa pendaftaran bakal pasangan calon.

Di tengah desakan untuk menunda Pilkada 2020, Pemerintah dan DPR mengabaikan suara masyarakat dan tetap memutuskan menggelarnya sesuai jadwal sebelumnya.

Alasannya, tak ada kepastian waktu kapan pandemi selesai, hingga mekanisme pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang menyulitkan pengambilan keputusan. (cnn)

Continue Reading

Nasional

Klaster Baru Corona Jakarta: Hiburan Malam, Hotel, Pernikahan

Published

on

Penyebaran virus corona (Covid-19) di Jakarta kian masif. Klaster-klaster baru penyebaran virus corona di ibu kota juga mulai bermunculan, sehingga kasus positif meningkat meningkat tinggi.

FINROLL.com – Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan setidaknya ada tujuh klaster baru penyebaran Covid-19 di Jakarta sejak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi 4 Juni hingga 12 September 2020. Hal itu berdasarkan analisis Tim Satgas dari data Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

“Di sini ada beberapa yang baru yang sebelumnya tidak ada. Contohnya klaster hotel sudah mulai ada, pesantren, hiburan malam,” kata Dewi dalam dialog Covid Dalam Angka di Youtube BNPB, Rabu (23/9).

Dari data yang dipaparkan Dewi, tercatat klaster hotel sebanyak 3 kasus. Menurut dia, hal ini ditemukan setelah Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan contact tracing atau pelacakan.

“Dilihatnya memang dari hotel itu tiga orang ini punya kontak di sana sebenarnya. Ini yang masih dalam penyelidikan sebenarnya, tapi muncul tempat baru yang ternyata berpotensi penularan,” jelas Dewi.

Selain klaster hotel, muncul juga klaster pesantren dengan 4 kasus, klaster hiburan malam 5 kasus, serta klaster pengungsian 6 kasus. Kemudian klaster sekolah 19 kasus, klaster kegiatan pernikahan 25 kasus, dan klaster panti asuhan 36 kasus.

“Kegiatan pernikahan juga mulai muncul. Ada 25 orang terinfeksi, walau kecil, tapi ini berpotensi jadi tempat penularan. Ini harus diperketat kembali,” tuturnya.

Kemunculan klaster-klaster baru di Jakarta ini menandakan agar masyarakat untuk tetap mematuhi aturan dan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Dewi juga meminta agar masyarakat untuk lebih mewaspadai penyebaran Covid-19.

“Ini beberapa contoh bermunculan klaster baru yang sebelumnya belum ada. Artinya kita harus lebih waspada lagi,” tuturnya.

Dewi juga mengatakan, sampai saat ini masih ada tiga klaster besar di DKI, yakni rumah sakit, komunitas, dan perkantoran.

Klaster rumah sakit merupakan kasus-kasus yang dicatat dari pasien atau laboratorium di mana warga aktif memeriksakan diri sendiri. Jumlah kasus positif dari klaster ini berjumlah 24.400 kasus atau menyumbang 63,46 persen kasus di Jakarta.
Lihat juga: Tiga Besar Klaster Covid DKI: RS, Komunitas dan Perkantoran

Kemudian, klaster komunitas yang termasuk di dalamnya klaster keluarga. Menurut Dewi, klaster komunitas menyumbang 15.133 kasus atau 39,36 persen dari kasus positif Covid di Ibu Kota.

Berikutnya klaster perkantoran muncul sebagai klaster ketiga terbanyak. Dari catatan Dewi, kasus klaster perkantoran di Jakarta mencapai 3.194 kasus atau sekitar 8,31 persen. (CNNIndonesia.com)

Continue Reading

Nasional

Menteri Agama Fachrul Razi Positif Covid-19

Published

on

Menteri Agama Fachrul Razi terkonfirmasi positif Covid-19. Meski demikian, saat ini kondisi fisiknya dalam keadaan baik. (ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI)

Menteri Agama Fachrul Razi dikabarkan terkonfirmasi positif virus corona (Covid-19). Meski demikian, kata Staf Khusus Menteri Agama Kevin Haikal, saat ini kondisi fisik Fachrul dalam keadaan baik.

“Pada 17 September, Menag melakukan tes swab dan hasilnya positif. Namun, alhamdulillah kondisi fisik beliau hingga saat ini terpantau baik, tidak ada gejala-gejala mengkhawatirkan,” kata Kevin di dalam keterangan resminya, Senin (21/09).
Lihat juga: Kasus Corona Tinggi, Menag Minta Umat Beribadah di Rumah

Kevin menjelaskan saat ini Fachrul tengah menjalani proses isolasi dan istirahat. Hal itu merupakan bagian dari wujud komitmen Fachrul dalam menaati peraturan protokol kesehatan dan memutus mata rantai kemungkinan penyebaran.

“Kami mohon doa dari masyarakat, semoga prosesnya berjalan lancar serta Menag bisa lekas sembuh, semoga hasil swab berikutnya negatif, sehingga Menag dapat menjalankan tugas-tugasnya kembali,” kata dia.

Terpisah, Juru Bicara (Jubir) Kementerian Agama, Oman Fathurahman menambahkan Fachrul sementara akan fokus menjalani proses isolasi dan pemulihan kesehatan.

Untuk pelaksanaan tugas birokrasi, lanjut Oman, Fachrul sudah mengoordinasikan dan sekaligus mendelegasikannya kepada Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Saadi serta memberi arahan kepada para pejabat terkait.

“Pelaksanaan program Kemenag, utamanya dalam ikut mencegah penyebaran Covid-19 di lembaga pendidikan agama dan keagamaan serta lembaga keagamaan menjadi perhatian Menag. Beliau minta agar itu berjalan dengan baik. Bantuan yang disalurkan juga agar tepat sasaran dan akuntabel,” ujar Oman menyampaikan pesan Menag.

Fachrul, kata Oman, meminta agar masyarakat mematuhi anjuran pemerintah dengan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Ia menyatakan semua orang bisa terinfeksi virus tersebut tanpa peduli latar belakang apapun.

“Mari kita saling berempati, saling menguatkan, dan berikhtiar dengan mematuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini bisa segera teratasi,” kata Oman.

Sejumlah menteri era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dinyatakan positif Covid-19. Beberapa di antaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga sempat dikabarkan terinfeksi virus corona.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan anggotanya Pramono Ubaid Tanthowi dinyatakan positif Covid-19. Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris juga dikabarkan terpapar virus corona. (CNNINDONESIA.COM)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending