Connect with us

Property

Berikut 5 Jenis Sertifikat Properti Yang Harus Anda Miliki

Published

on


Sertifikat Properti

Apabila Anda memiliki atau hendak membeli properti, kelengkapan dokumen seperti sertifikat properti merupakan salah satu hal yang terpenting.

Dan yang pasti sebuah properti harus ada sertifikatnya. Jika sudah ada, apakah Anda sudah tahu apa saja jenisnya? Jika belum, silakan simak penjelasan di bawah ini.

Jenis sertifikat properti berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria adalah sebagai berikut:

1.      Sertifikat Hak Milik (SHM)

Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah jenis Sertifikat Properti dengan kepemilikan hak penuh atas lahan atau tanah oleh pemegang sertifikat tersebut. SHM juga menjadi bukti kepemilikan paling kuat atas lahan atau tanah yang bersangkutan. Karena tidak ada lagi campur tangan atau pun kemungkinan kepemilikan oleh pihak lain. Hak Milik itu sendiri adalah hak yang bersifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah di mana tanah tersebut masih memiliki fungsi sosial. Hak milik dapat diperjualbelikan atau pun dijadikan jaminan atau agunan atas utang dan apabila sudah diadministrasikan dengan baik, maka Anda sebagai pemilik tanah mendapatkan bukti kepemilikannya yang berupa SHM.

Status Hak Milik juga tidak terbatas waktunya seperti jika Anda hanya memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan  yang akan dibahas selanjutnya. Melalui SHM, pemilik dapat menggunakannya sebagai bukti kuat dan sah atas kepemilikan tanah. Jadi apabila terjadi masalah, maka nama yang tercantum dalam SHM adalah pemilik sah berdasarkan hukum.

SHM juga dapat menjadi alat yang kuat untuk transaksi jual-beli maupun penjaminan kredit atau pembiayaan perbankan. SHM hanya diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI).

Hak Milik atas lahan dan bangunan yang dibuktikan oleh SHM masih dapat hilang atau dicabut. Karena tanahnya dimaksudkan untuk kepentingan negara, penyerahan sukarela pemiliknya ke negara, ditelantarkan, atau karena tanah tersebut bukan dimiliki oleh WNI.

2.      Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

Sertifikat Hak Guna Bangunan adalah jenis sertifikat di mana pemegang Sertifikat Properti tersebut hanya dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk mendirikan bangunan atau keperluan lain dalam kurun waktu tertentu, sementara kepemilikan lahannya dipegang oleh negara. SHGB memiliki batas waktu tertentu, biasanya 20 sampai 30 tahun, dan dapat diperpanjang. Setelah melewati batas waktunya, Anda sebagai pemegang sertifikat harus mengurus perpanjangan SHGB tersebut.

Hak Guna dapat diartikan sebagai hak atas pemanfaatan atas tanah atau bangunan misalnya mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu. Hak Guna ini yang dapat diperpanjang jangka waktunya, dan dapat pula digunakan sebagai tanggungan serta dapat dialihkan.

Pemegang Hak Guna harus memberikan pemasukan ke kas negara berkaitan dengan Hak Guna yang dimilikinya. Apabila Hak Guna sudah diadministrasikan dengan baik maka pemegang hak mendapatkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Lahan dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) diperbolehkan untuk dimiliki orang asing atau non Warga Negara Indonesia. Lahan dengan status HGB ini biasanya berupa lahan yang dikelola oleh pihak pengembang (developer) seperti perumahan atau apartemen, dan kadang juga untuk gedung perkantoran.

Jika Anda membeli rumah, perlu diperiksa terlebih dahulu status sertifikatnya, jika SHGB maka Anda tidak punya kuasa atas tanah tersebut dan tidak dapat mewariskannya ke keturunan Anda. Namun, SHGB tetap dapat dijadikan agunan untuk mengajukan pinjaman ke bank.

3.      Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS)

SHSRS dapat dikaitkan dengan kepemilikan seseorang atas rumah vertikal atau rumah susun yang dibangun di atas tanah dengan kepemilikan bersama. Pengaturan kepemilikan bersama dalam satuan rumah susun digunakan untuk memberi dasar kedudukan atas benda tak bergerak yang menjadi objek kepemilikan di luar unit seperti taman dan lahan parkir.

4.      Girik

Girik sebenarnya bukan merupakan sertifikat kepemilikan atas tanah melainkan jenis administrasi desa untuk pertanahan yang menunjukkan penguasaan atas lahan untuk keperluan perpajakan. Di dalam girik tertera nomor, luas tanah, dan pemilik hak karena jual-beli maupun waris.Girik harus ditunjang dengan bukti lain misalnya Akta Jual Beli atau Surat Waris. Jika yang Anda pegang adalah girik, maka sangat disarankan untuk segera mengurus sertifikat untuk lahan Anda.

5.      Akta Jual Beli (AJB)

AJB sebenarnya juga bukan sertifikat melainkan perjanjian jual-beli dan merupakan salah satu bukti pengalihan hak atas tanah sebagai akibat dari jual-beli. AJB dapat terjadi dalam berbagai bentuk kepemilikan tanah, baik Hak Milik, Hak Guna Bangunan, maupun Girik. Bukti kepemilikan berupa AJB biasanya sangat rentan terjadinya penipuan AJB ganda, jadi sebaiknya segera dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik.

Semoga Bermanfaat………

Advertisement

Property

Cara Membuat Sertifikat Tanah Gratis, Ini Syarat dan Prosedurnya

Published

on

By

Sertifikat Tanah wajib dimiliki setiap orang yang memiliki hak atas tanahnya. Lantas, bagaimana cara membuat sertifikat tanah secara lengkap? Yuk simak.

Ada dua cara membuat sertifikat tanah, yakni melalui notaris dan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) milik Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kementerian ATR.

Adapun, cara membuat sertifikat tanah lewat notaris membutuhkan biaya. Sementara, cara membuat sertifikat di BPN tak dipungut biaya alias gratis.

Berikut cara membuat sertifikat tanah gratis yang dirangkum detikcom:

1. Persyaratan

Langkah pertama cara membuat sertifikat tanah, yakni dengan menyiapkan dokumen. Hanya saja, dokumen untuk tanah negara dan tanah adat atau perorangan berbeda. Berikut rinciannya:

Dokumen untuk tanah negara:

1. KTP asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,
2. Kartu Keluarga,
3. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) tahun berjalan,
4. Kartu kavling,
5. Advis planing,
6. Izin mendirikan bangunan (IMB),
7. Akta jual beli,
8. Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. Pajak Penghasilan (PPH).

Sementara, kelengkapan dokumen untuk tanan girik milik adat yang mesti dipersiapkan adalah:

1. KTP asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,
2. Kartu keluarga,
3. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) tahun berjalan,
4. Surat riwayat tanah,
5. Leter C atau girik,
6. Surat pernyataan tidak sengketa,
7. Akta jual beli,
8. Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. Pajak Penghasilan (PPH).

2. Prosedur Pembuatan Sertifikat Tanah

Cara membuat sertifikat tanah selanjutnya, pemohon bisa mengikuti agenda penyuluhan dari petugas BPN di wilayah desa atau kelurahan. Selanjutnya, pemohon menjadi peserta dan petugas BPN akan mendata riwayat kepemilikan tanah.

Kemudian, petugas akan melakukan pengukuran dan meneliti batas kepemilikan lahan. Prosedur dilakukan bersama pemohon dengan menunjukkan letak, bentuk bidang, luas tanah, serta batas bidang tanah.

Setelah itu, dari cara membuat sertifikat tanah petugas akan meneliti data yuridis. Sedangkan anggota BPN yang lain akan mencatat sanggahan, kesimpulan, serta keterangan dari petugas desa.

Terakhir, pemohon harus menunggu selama 14 hari untuk mendapatkan pengumuman persetujuan pengajuan sertifikat tanah. Bila diterima, maka pemohon bisa menerima sertifikat yang akan dibagikan langsung oleh petugas BPN.

Continue Reading

Property

Waskita Karya Tbk Bukukan Nilai Kontrak Baru Rp 15 Triliun Pada September 2019

Published

on

Finroll.com — PT Waskita Karya Tbk (WSKT) membukukan nilai kontrak baru per September 2019 sebesar Rp 15 triliun. Dari perolehan tersebut, nilai kontrak terbesar berasal dari Tol Trans Sumatra sebesar Rp 5 triliun.

Shastia Hadiarti selaku Sekretaris Perusahaan PT Waskita Karya Tbk menjelaskan hingga akhir tahun perusahaan berharap bisa mencapai target nilai kontrak baru sekitar Rp 40 triliun hingga Rp 44 triliun.

Oleh karenanya, apabila target kontrak baru tercapai, maka Waskita mencatatkan pertumbuhan kontrak baru 62,96% dari tahun 2018 yang tercatat Rp 27 triliun.

Sebagai informasi saja, target kontrak baru Waskita sudah melalui penyesuaian dari target awal Rp 55 triliun menjadi Rp 44 triliun.

“Saat ini Waskita sedang mengikuti beberapa tender proyek di Kalimantan dan di luar negeri,” jelas Shastia yang dilansir dari Kontan.co.id, Selasa (15/10/2019).

Sementara Waskita menyebutkan beberapa proyek bisa mendorong perusahaan untuk mencapai target kontrak baru.

Antara lain pembangunan jalan tol 20%, pekerjaan sipil lain 21%, precast 17%, gedung 15%, LRT dan jalur kereta api 13%, energi dan transmisi 4%, bendungan 4% dan irigasi 1%.

Selain itu di lain sisi, per September 2019 Waskita telah menerima pembayaran proyek sebesar Rp 15 triliun.

Dana tersebut berasal dari pembayaran turnkey sekitar Rp 3 triliun dan proyek konvensional sekitar Rp 10 triliun.

“Salah satunya dari pembayaran proyek LRT Palembang sebesar Rp 2,3 triliun,” jelas dia.

Sepanjang 2019, Waskita menargetkan penerimaan pembayaran proyek sebesar Rp 40 triliun. Di mana sebesar Rp 26 triliun berasal dari proyek turnkey dan sebesar Rp 14 triliun berasal dari proyek konvensional. Dus, Waskita masih menunggu pencairan proyek Rp 35 triliun lagi.

“Perolehan dana tersebut akan digunakan untuk mendanai belanja modal tahun ini yang sebagian besar dialokasikan untuk pengembangan jalan tol,” jelas Shastia.

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan posisi rasio keuangan Waskita.

Sampai Juni 2019 serapan belanja modal Waskita tercatat sebesar Rp 8 triliun dari anggaran tahun ini sebesar Rp 22 triliun.(red)

Continue Reading

Property

Begini Awal Mula Terbongkarnya Mafia Tanah Triliunan Rupiah

Published

on

By

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Polri mengungkap keberadaan mafia tanah triliunan rupiah.

Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Raden Bagus Agus Widjayanto mengatakan, awal mula kasus mafia tanah terungkap pada tahun 2018. Pengungkapan ini berawal dari pengaduan seorang pemilik tanah.

Ia bercerita, bahwa ada seorang pemilik tanah tidak merasa menjadikan tanah tersebut sebagai jaminan utang.

“Berawal dari pengaduan pemilik tanah. Dia tidak pernah menjadikan tanahnya itu sebagai jaminan hutang, tiba-tiba kok itu menjadi jaminan utang. Itu ditagih ke pemilik tanah,” tutur Raden saat dihubungi detikcom, Sabtu (12/10/2019).

Raden bilang, bahwa oknum mafia tanah ini bekerja secara berkelompok dan sangat sistematis. Ada yang pura-pura menjadi calon pembeli tanah, hingga seorang notaris beserta kantornya yang diatur sedemikian rupa.

Awal kronologinya, ada pembeli palsu dari oknum mafia tersebut yang pura-pura membeli tanah dari pemiliknya. Kemudian, pembeli palsu tersebut memberikan uang muka agar si pemilik tanah tidak curiga.

Setelah itu, pemilik tanah diajak ke kantor notaris dengan membawa sertifikat tanah. Di sanalah sertifikat tanah tersebut dipalsukan oleh oknum mafia.

“Jadi ada orang yang menanyakan dia mau menjual tanah atau tidak, kemudian ada calon pembeli gitu kan, kemudian beri uang muka dibawa ke kantor notaris ya dia percaya kalau itu notaris. Ditinggal sertifikatnya, ternyata sertifikatnya dipalsu,” kata dia.

Diserahkan sertifikat aslinya ke pembeli tanah kemudian ini dijadikan jaminan dengan nilai yang lumayan besar,” kata Raden saat menjelaskan kronologinya.

Setelah di cek sertifikatnya di kantor pertanahan, barulah si pemilik tanah menyadari bahwa pembeli tanah miliknya adalah penipu. Hal itu dilihat dari kantor notaris yang tidak terdaftar.

“Notarisnya itu pura-pura, tidak terdaftar,” ungkap Raden.

Untuk diketahui, akibat kasus ini baik perusahaan maupun masyarakat umum yang menjadi korban mengalami kerugian hingga Rp 200 miliar

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending