Connect with us

Hukum & Kriminal

Bersekutu dengan Koruptor, Jaksa Pinangki Berharta Rp6,8 Miliar

Published

on


FINROLL.COM – Kejaksaan Agung resmi menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka suap terkait kasus terpidana korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Sampai saat ini Korps Adhyaksa belum membeberkan peran Pinangki dalam kasus yang menjerat Djoko Tjandra hingga ia diduga menerima Rp7 miliar.

Berdasarkan informasi sejumlah sumber, Pinangki sudah berkarier sebagai Jaksa selama 15 tahun. Ia menduduki posisi terakhir sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Sebagai seorang penyelenggara negara, Pinangki yang juga merupakan istri perwira polisi ini memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan.
Lihat juga: Jaksa Pinangki Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba

Dilihat pada situs elhkpn.kpk.go.id, ia terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Maret 2019 silam. Tercatat Pinangki pada pelaporan itu memiliki harta senilai Rp6,8 miliar.

Rincian hartanya terdiri dari harta tidak bergerak dan bergerak. Untuk harta tidak bergerak, yakni tiga bidang tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Barat dan Bogor. Nilai keseluruhan tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp6.008.500.000.

Eks dosen di Universitas Jayabaya dan Universitas Trisakti ini juga memiliki aset bergerak berupa tiga kendaraan roda empat atau mobil. Alat transportasi itu bernilai Rp630.000.000.
Lihat juga: Diduga Terima Rp7 M, Jaksa Pinangki Terancam 5 Tahun Penjara

Sedangkan Kas dan Setara Kas yang turut dilaporkannya senilai Rp200.000.000. Sehingga total kekayaannya mencapai Rp6.838.500.000.

Diketahui Kejagung menetapkan Pinangkii sebagai tersangka dan melakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejaksaan Agung cabang Salemba untuk 20 hari ke depan.

Pinangki dijerat Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. (CNNINDONESIA.COM)

Hukum & Kriminal

PTPN VII Polisikan Rizieq Soal Lahan Pesantren Megamendung

Published

on

Jakarta – Pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dilaporkan Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII ke Bareskrim Polri terkait penggunaan lahan tanpa izin Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah di Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Kuasa hukum PTPN VII Ikbar Firdaus Nurahman menjelaskan Rizieq adalah salah satu dari 250 orang yang menguasai lahan di lokasi pesantren. Ratusan orang itu dikatakan juga masuk dalam laporan ke kepolisian.

‘Melaporkan terkait penguasaan lahan yang dikuasai oleh pihak-pihak yang kami sudah berikan peringatan terlebih dahulu terhadap pihak-pihak tersebut,” kata Ikbar di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (22/1), disitat dari Antara.

Baca Juga :

Ikbar berharap 250 orang itu bersedia menyerahkan lahan yang sudah digunakan dan mengatakan bakal membawa semua pihak yang menyalahgunakan lahan ke ranah hukum.

“Di kawasan Megamendung, semua yang mendirikan bangunan tanpa izin dan berada di atas lahan milik PTPN akan kami laporkan secara hukum,” ujar Ikbar.

Ikbar juga mengungkap sudah melakukan somasi ke berbagai pihak yang menempati lahan PTPN VII sebelum membuat laporan polisi. Dia bilang ada pihak yang merespons baik, tetapi ada juga yang mengacuhkannya.

Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/B/0041/I/2021/Bareskrim tertanggal 22 Januari 2021, dengan terlapor Muhammad Rizieq Shihab selaku ulama dan Gabriele Luigi Antoneli selaku pastor.

Baca Juga :

Rizieq dan Gabriele disangkakan pelanggaran Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tindak Pidana Kejahatan Perkebunan, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kejahatan Penataan Ruang, Pasal 167 KUHP tentang Memasuki Pekarangan Tanpa Izin, Pasal 385 KUHP tentang Penyerobotan Tanah dan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan.

Sumber  Berita : CNN Indonesia

Continue Reading

Hukum & Kriminal

KPK: Tak Ada Info Valid Harun Masiku Meninggal Dunia

Published

on

JAKARTA . Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi kabar yang menyampaikan bahwa Harun Masiku meninggal dunia. Kabar meninggalnya Harun Masiku disampaikan oleh Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.
Plt. Jubir Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan komisi antirasuah tidak menerima informasi valid tentang meninggalnya mantan politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.

“Sejauh ini tidak ada informasi valid yang KPK terima terkait meninggalnya buronan tersebut,” ujarnya kepada media melalui pesan WhatsApp, (Senin 11/1) malam.

Ali menuturkan sebagai lembaga penegak hukum, KPK membutuhkan dasar atau bukti yang kuat untuk menentukan seseorang secara hukum dinyatakan meninggal dunia. Misalnya, dokumen kematian atau setidaknya jejak kematian yang bersangkutan.

“Untuk itu KPK tetap melakukan pencarian para DPO (Daftar Pencarian Orang) KPK baik yang ditetapkan sejak tahun 2017 maupun 2020,” jelasnya.

Tercatat, KPK memiliki 7 DPO yang menjadi kewajiban KPK untuk segera dituntaskan. Dari jumlah tersebut, 2 di antaranya adalah DPO yang ditetapkan pada 2020, yaitu Harun Masiku dan Samin Tan.

Sebelumnya, Boyamin Saiman meyakini jika Harun Masiku sudah meninggal dunia. Keyakinan itu berdasarkan informasi dari jaringan Boyamin yang merupakan mantan intelijen negara.

“Jaringan saya mengatakan bahwa itu (Harun Masiku) sudah meninggal, tanda kutipnya tidak tahu seperti apa. Jaringan terbaik saya, saya jujur misalnya dulu ada beberapa pensiunan di lembaga intelijen, jaringan saya. Beberapa itu mengatakan ke saya itu (Harun Masiku) sudah meninggal,” ucapnya dalam wawancara dengan Karni Ilyas yang ditayangkan melalui kanal Youtube Karni Ilyas Club.

Menariknya, Boyamin juga meyakini jika Harun Masiku meninggal karena dibunuh. Pasalnya, DPO KPK tersebut tidak memiliki riwayat sakit. Namun, pernyataan yang disampaikannya itu hanya berdasarkan keyakinan Boyamin pribadi.

“Kalau pengertian itu kan pilihannya persentasenya, supaya saya juga aman ini ngomong gini, persentasenya lebih banyak yang kedua (meninggal karena dibunuh). Karena umurnya saya tahu di bawah saya sedikit dan dari track record teman-temannya saya tahu tidak pernah sakit. Tidak punya sakit yang komorbid, jadi rasanya kalau keadaan normal belum meninggal,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Harun Masiku terjerat kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Namun, hingga satu tahun lamanya Harun Masiku belum juga tertangkap.

Harun diduga menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke DPR, namun meninggal dunia. Ia diduga menyiapkan uang sekitar Rp850 juta untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan.

Sumber Berita : CNN Indonesia

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Kapolda Metro Sebut Ada Ormas yang Merobek Kebinekaan

Published

on

Jakarta – Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut ada organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayah Jakarta yang menempatkan dirinya di atas negara. Ormas tersebut menurutnya dapat merobek-robek kebinekaan dalam aksinya selama ini.

Namun, Fadil tak menegaskan apa ormas apa yang dia maksud. Fadil hanya menyebut bahwa ormas ini juga melakukan tindak pidana.

“Melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menimbulkan ujaran kebencian, berita bohong. Itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun,” kata Fadil kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (11/12).

Tak hanya melakukan tindak pidana, kata Fadil, ormas ini juga dapat merusak kenyamanan masyarakat.

“Dapat merobek-robek kebinekaan kita, karena menggunakan identitas sosial, apakah suku atau agama enggak boleh. Negara ini dibangun dari kebinekaan,” tutur Fadil.

Karenanya, Fadil menegaskan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya mesti melakukan penegakan hukum terhadap ormas-ormas ini. “Enggak ada gigi mundur, ini harus kita selesaikan,” ujarnya.

Mantan Kapolda Jawa Timur ini menjelaskan proses hukum terhadap ormas ini perlu dilakukan karena negara butuh keteraturan da ketertiban sosial.

Hal itu, lanjut Fadil, menjadi salah satu tugasnya selaku Kapolda Metro Jaya. Tujuannya, agar masyarakat merasa aman dan nyaman.

Selain itu, Fadil menuturkan dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat itu juga akan berdampak positif pada iklim investasi.

“Jadi pembangunan ekonomi ini butuh kepastian hukum dan butuh keteraturan, butuh ketertiban supaya investasi bisa datang. Jadi hukum harus ditegakkan,” ucap Fadil.

Sumber Berita : CNN Indonesia

Continue Reading

Trending