Connect with us

Keuangan

BI Belum Tahu WhatsApp Pay Akan Masuk Indonesia

Published

on


WhatsApp Miliki Fitur Baru Untuk Teman Favorit

Finroll.com – WhatsApp kabarnya sedang mendekati GoJek, Dana, Ovo dan Bank Mandiri sebagai bagian dari rencana menghadirkan layanan dompet digital WhatsApp Pay di Indonesia. Pihak Bank Indonesia (BI) mengaku belum tahu mengenai hal ini.

“Saya belum mendengar tentang hal ini (WhatsApp Payment masuk Indonesia). Kita juga belum mendengar WA sebagai apa,” ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko, seperti dikutip detikINET dari CNBC Indonesia, Rabu (21/8/2019).

Dikatakannya, untuk bisa beroperasi di Indonesia, pihak yang menjadi penyelenggara jasa sistem pembayaran seperti prinsipal, switching, penerbit kartu kredit, kartu debit dan uang elektronik, e-wallet, acquiring dan payment gateway harus memiliki izin atau persetujuan BI.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Pemprosesan sistem pembayaran tahun 2016, PBI Gerbang Pembayaran Nasional tahun 2017 dan PBI uang elektronik tahun 2018.

Sebelumnya diberitakan, WhatsApp dikabarkan sedang berunding dengan sejumlah perusahaan pembayaran digital di Indonesia, untuk menawarkan layanan transaksi mobile miliknya.

WhatsApp saat ini sedang dalam pembicaraan lanjutan dengan beberapa perusahaan pembayaran digital termasuk layanan ride sharing GoJek, perusahaan pembayaran mobile yang didukung Ant Financial China, Dana, serta startup fintech Ovo milik Lippo Group.

“Kesepakatan dengan tiga perusahaan ini diperkirakan segera rampung dalam waktu dekat,” kata sumber yang menolak disebutkan namanya ini.

WhatsApp kabarnya juga mendekati bank milik BUMN yakni Bank Mandiri yang punya layanan dompet digital e-wallet.

“WhatsApp sedang dalam diskusi dengan sejumlah mitra di Indonesia mengenai hal ini. Diskusi ini masih tahap awal. Kami belum bisa menginformasikan lebih lanjut untuk saat ini,” kata juru bicara Facebook.

Jika benar demikian dan saat kesepakatan rampung, Indonesia akan menjadi negara kedua di dunia yang disambangi layanan pembayaran mobile WhatsApp. Memanfaatkan sektor e-commerce yang tengah moncer di Indonesia, jadi salah satu alasan rencana masuknya layanan ini ke Tanah Air.

Keuangan

Pukul 14:00 WIB: Rupiah Melemah ke Rp 14.100/US$

Published

on

By

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah di perdagangan pasar spot hari ini, semakin menjauhi level Rp 14.000/US$.

Pada Selasa (24/9/2019), US$ 1 dibanderol Rp 14.100/US$ di pasar spot. Rupiah melemah 0,14% dibandingkan dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 13:50 WIB:

Periode Kurs
1 Pekan Rp 14.100
1 Bulan Rp 14.147
2 Bulan Rp 14.203
3 Bulan Rp 14.266
6 Bulan Rp 14.439
9 Bulan Rp 14.622
1 Tahun Rp 14.802
2 Tahun Rp 15.5523,8

Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 13:50 WIB:

Periode Kurs
1 Bulan Rp 14.121
3 Bulan Rp 14.200

Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 13:45 WIB:

Bank Harga Beli Harga Jual
Bank BNI 14.073 14.128
Bank BRI 14.030 14.170
Bank Mandiri 14.070 14.120
Bank BTN 14.013 14.163
Bank BCA 14.094 14.112
CIMB Niaga 14.000 14.170

Continue Reading

Keuangan

OJK Tegaskan Bunga Pinjaman Online Tak Boleh Lebih Dari 0,8% Perhari

Published

on

Finroll.com — Bunga untuk pinjaman online yang berada di bawah naungan perusahaan financial technology (fintech) tidak boleh lebih besar dari 0,8 persen per hari demikian tegas Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Wimboh mengatakan meskipun penetapan maksimal bunga pinjaman online tersebut tidak diatur dalam OJK namun peraturan tersebut merupakan bagian dari kode etik yang bentuk oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ( AFPI ).

“Kalau ada fintech yang memberikan bunga lebih besar dari 0,8 persen per hari silahkan lapor ke asosiasi,” katanya yanh dilansir dari Antara, dalam acara Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Lebih lanjut Wimboh menjelaskan, dibentuknya asosiasi penyelenggara fintech bertujuan untuk membuat berbagai kode etik bagi para pelaku fintech yang telah disetujui oleh para penyedia platform fintech sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Oleh sebab itu, jika terdapat perusahaan fintech yang melanggar kode etik maka masyarakat berhak melapor ke asosiasi dan akan ditindaklanjuti oleh OJK.

“Kalau ada yang melanggar, silahkan dilaporkan ke OJK nanti fintechnya kita tutup platformnya,” ujarnya.

Sementara Wimboh melanjutkan hingga kini masih banyak masyarakat yang mengadu tentang bunga pinjaman online oleh perusahaan fintech, namun kasus tersebut bisa diselesaikan dengan negosiasi antara penyelenggara fintech dan nasabah melalui mediasi yang difasilitasi oleh asosiasi.

“Seharusnya konsumen kan tahu sejak awal mengenai bunga dan konsekuensi dari meminjam adalah membayar kembali. Kalau tidak membayar pasti akan ditagih,” katanya.

Selain itu, Wimboh mengatakan bahwa perusahaan fintech juga tidak boleh semena-mena ketika melakukan penagihan kepada nasabah karena sudah diatur dalam kode etik asosiasi.

Kode etik tersebut berisikan bahwa penagihan tidak boleh dilakukan dengan menekan nasabah dan perusahaan tidak boleh melakukan penagihan jika nasabah telah menunggak pinjaman selama 90 hari.

“Laporkan saja ke asosiasi nanti asosiasi akan melaporkan ke kita dan platformnya kita tutup kalau semena-mena. Tentunya, kita mediasi dulu,” ujarnya.

Wimboh menghimbau kepada para pelaku di perusahaan fintech agar membuat kode etik terkait seleksi nasabah untuk menghindari berbagai kejadian yang akan merugikan kedua belah pihak karena terdapat kejadian yaitu satu nasabah meminjam ke 20 perusahaan fintech peer-to-peer lending dalam satu malam.

“Yang terpenting adalan tidak boleh melakukan abuse kepada customer dan suku bunga tidak boleh terlalu mahal karena sudah dituangkan dalam kode etik yang disepakati oleh penyedia platform,” katanya.(red)

Continue Reading

Keuangan

Komisi V Setujui Anggaran Kemenhub 2020 Sebesar Rp43,11 Triliun

Published

on

Finroll.com — Besaran anggaran Kementerian Perhubungan untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp43,11 triliun akhirnya disetujui oleh Komisi V DPR-RI.

Persetujuan keputusan itu ditetapkan secara sah pada Rapat Kerja Komisi V DPR tentang Penetapan Hasil Pembahasan Alokasi Anggaran & Program Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Kom V DPR RI dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2020, Rabu (18/9).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam keterangan tertulisnya, mengatakan, “Anggaran Kemenhub untuk tahun 2020 telah disetujui sebesar Rp 43,11 Triliun.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Komisi V DPR RI yang telah bersama-sama membahas alokasi anggaran dalam rapat kerja dan rapat dengan pendapat dengan kami,” ujarnya, Rabu (18/9/2019).

Semenyara total jumlah anggaran ini didapatkan setelah Kemenhub mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 441,5 miliar untuk membangun infrastruktur transportasi untuk pengembangan destinasi wisata prioritas, pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPRI RI. Dimana sebelumnya alokasi anggaran Kemenhub tahun 2020 sebesar Rp42,67 triliun.

Anggaran Kemenhub Tahun 2020 dengan jumlah total Rp 43,11 triliun ini akan digunakan untuk 4 (empat) jenis belanja yaitu, belanja modal sebesar Rp 22,49 triliun (52,16 persen dari total anggaran), belanja pegawai sebesar Rp 4,05 triliun (9,4 persen), belanja barang mengikat Rp 2,98 triliun (6,9 persen), belanja barang tidak mengikat Rp 13,59 triliun (31,54 persen).

Adapun sumber pendanaan dari total anggaran tersebut didapatkan dari berbagai sumber yaitu, rupiah murni sebesar Rp 28,62 triliun (66,4 persen dari total anggaran), Surat Berharga Syariah Negara ( SBSN ) sebesar Rp 6,91 triliun (16 persen), BLU sebesar Rp 1,73 triliun (4 persen), Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) sebesar Rp 2,90 triliun (6,7 persen), Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp 2,94 triliun (6,8 persen).(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending