Connect with us
[adrotate group="1"]

Hukum & Kriminal

Bimanesh Sutarjo Akan Mendekam Dipenjara Lebih Lama, Ini Sebabnya

Published

on


Bimanesh Sutarjo Akan Mendekam Dipenjara Lebih Lama, Ini Sebabnya

Finroll.com – Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hari ini memperberat hukuman Dokter Bimanesh Sutarjo yang sebelumnya membantu perintangan penyidikan kasus korupsi, Setya Novanto menjadi empat tahun. Akibatnya Bimanesh Sutarjo akan mendekam dipenjara lebih lama dari vonis sebelumnya yang hanya tiga tahun.

Hukuman Bimanesh juga diperberat dengan denda Rp300 juta subsider kurungan 3 bulan. Ditambahnya hukuman bagi dokter ini terjadi setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permintaan banding jaksa penuntut umum KPK.

“Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 Juli 2018 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut,” tegas Ketua Majelis Hakim, Ester Siregar, Senin (5/11).

Baca Lainnya: Tanah Setya Novanto Yang Disita Negara Untuk Pembangunan Kereta Api Cepat

Dalam putusan ini, majelis hakim dan jaksa KPK sependapat jika hukuman Bimanesh di pengadilan tingkat pertama terlalu ringan. Hakim menilai, perbuatan Bimanesh menyalahgunakan kewenangan sebagai dokter untuk menghalangi penyidik KPK memerika Setya Novanto.

“Sifat perbuatan tersebut sangat tercela, dan menodai citra, wibawa dunia kedokteran yang berperilaku jujur, menjunjung integritas, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan dalam amar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat,” sambungnya.

Terjerat “Papa Novanto”

Sebelum ikut terseret dalam kasus Setya Novanto, Bimanesh Sutarjo masih berprofesi sebagai dokter biasa. Namun semua berubah ketika kuasa hukum Setya Novanto saat itu, Fredrich Yunadi meneleponnya dan meminta dirinya untuk merawat Setya Novanto setelah mengalami kecelakaan mobil.

Dari telepon itulah, jaksa menilai sudah ada persepsi pada rangkaian skenario Novanto untuk masuk rumah sakit dan menghindari pemeriksaan KPK. Bimanesh juga diduga merintangi penyidikan KPK dengan mengubah diagnosa Novanto ketika dibawa ke RS Medika Permata Hijau.
Bimanesh pun akhirnya dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 21 UU nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pemberantasan korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca Lainnya: Viral Foto Setya Novanto di Rest Area Cipularang, Ini Penjelasan KPK

Sementara, mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi juga masih menjalani masa tahanan setelah di vonis tujuh tahun penjara, dan membayar denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan akibat ikut merekayasa kasus kecelakaan kliennya agar terhindar dari penyidikan KPK.

Source: Berbagai sumber

Hukum & Kriminal

48 Tahanan Bareskrim Positif Covid-19, Ada Gus Nur hingga Jumhur Hidayat

Published

on

FNROLL.COM – Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono menyebut ada puluhan tahanan Bareskrim yang positif Covid-19. Hal itu diketahui setelah Pusdokkes Polri melakukan swab test kepada para tahanan.

“Dari 170 tahanan Bareskrim, yang terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 48 orang delapan orang dengan gejala batuk, demam, pusing, flu, dan 40 orang tanpa gejala,” kata Awi kepada wartawan, Senin (16/11).

“Adapun langkah yang diambil Bareskrim yakni merawat tahanan yang memiliki gejala klinis dan terkonfirmasi Covid-19 ke RS Polri, Kramat Jati,” sambung Alwi. “Untuk yang OTG sementara diisolasi di ruang tahanan terpisah dengan yang sehat.”

Bareskrim Polri pun menerapkan protokol kesehatan di ruang tahanan dengan menyediakan masker, tempat mencuci tangan atau hand sanitizer, dan menjaga jarak.

“Dari Bareskrim juga memberikan vitamin dan suplemen serta obat-obatan yang dibutuhkan,” imbuh Awi.

Sementara itu, dari 48 tahanan itu beberapa merupakan tersangka yang belakangan kasusnya menyita perhatian publik.

Mereka adalah tersangka kasus ujaran kebencian, aktivis KAMI Medan bernama Juliana, Novita Zahara, dan Wahyu Rasasi Putri.

“Lalu ada Jumhur Hidayat aktivis KAMI Jakarta, dan Sugi Nur Raharja (Gus Nur) kasus ujaran kebencian kepada NU,” tandas Awi. (HFYT/jpnn)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Erick Thohir Dukung Inggris Telisik Dugaan Suap Garuda

Published

on

Erick Thohir Wajibkan BUMN Bina Pengusaha Kecil

FINROLL.COM – Menteri BUMN Erick Thohir mendukung upaya pengusutan tuntas dugaan korupsi yang pernah dilakukan oleh mantan direktur utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar. Saat ini, dugaan korupsi berkembang tidak hanya pada pengadaan pesawat Rolls Royce, namun juga kerja sama Garuda dengan Bombardier Inc., produsen pesawat asal Kanada.

“Kami di Kementerian BUMN sangat mendukung untuk penindak-lanjutan masalah hukum di Garuda,” ungkap Erick dalam keterangan resmi, Jumat (6/11).

Erick mengatakan dukungan diberikan demi transparansi dan penguatan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang diterapkan kementerian bagi semua BUMN. Selain itu, menurutnya, pengusutan ini akan berguna untuk memberikan transformasi di perusahaan pelat merah itu.

Lebih lanjut, Erick bilang kementerian akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Hukum dan HAM, hingga Kejaksaan untuk melanjutkan pengusutan dugaan korupsi lanjutan yang dilakukan Emirsyah Satar pada beberapa tahun lalu.

Koordinasi dengan KPK dan Kejaksaan dimaksudkan untuk pengusutan dugaan lebih lanjut. Sementara dengan Kemenkumham dilakukan untuk membedah kontrak melalui mutual legal assistance.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum,” imbuhnya.

Sebelumnya, Emirsyah Satar divonis penjara atas dugaan korupsi berupa suap dan pencucian uang terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbud SAS dan Rolls Royce PLC ketika ia masih menjabat di Garuda pada 2012 lalu.

Suap diberikan kepada Emir oleh Rolls Royce dalam pengadaan 50 mesin pesawat tipe Airbus A330-300 untuk Garuda Indonesia. Emir juga tetapkan menjadi tersangka Tindakan Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Penetapan tersangka juga menjerat Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd Soetikno Soedarjo. Soetikno diduga memberi uang senilai Rp5,79 miliar untuk pembayaran rumah di Pondok Indah, US$680 ribu, dan 1,02 juta euro yang dikirim ke rekening perusahaan milik Emir di Singapura serta 1,2 juta dolar Singapura untuk pelunasan apartemen milik Emir di Negeri Singa.

Temuan terbaru terkait korupsi Emir datang dari Kantor Tindak Penipuan Tingkat Tinggi (Serious Fraud Office/SFO) Inggris yang menyatakan ada dugaan korupsi pada kerja sama Garuda yang melibatkan Bombardier. Namun, belum ada informasi rinci mengenai bentuk korupsi karena investigasi masih berjalan.

Namun investigasi sementara mengungkapkan bahwa Garuda dan Bombardier pernah meneken kerja sama pengadaan 18 jet regional Bombardier CRJ-1000. Kesepakatan kerja sama itu berlangsung di sela perhelatan Singapore Airshow 2012.

Dalam kesepakatannya, Garuda membeli enam jet dan 12 jet lagi sebagai tambahan dengan nilai US$1,32 miliar. Pengiriman jet pertama dilakukan pada Oktober 2012 dan terakhir pada Desember 2015.

Menurut Bombardier, sejauh ini sebenarnya tidak ditemukan transaksi mencurigakan dari kerja sama yang ada di laporan keuangan perusahaan. “Korporasi telah bertemu dengan SFO untuk membahas status tinjauan internal korporasi dan potensi bantuannya dengan investigasi SFO secara sukarela,” ungkap manajemen Bombardier seperti dikutip dari The Wall Street Journal. (cnn indonesia)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Djoko Tjandra Didakwa Suap 2 Jenderal dan Pinangki Rp15,66 M

Published

on

FINROLL.com – Jaksa Penuntut Umum mendakwa Djoko Tjandra menyuap dua jenderal polisi senilai Rp8,31 miliar guna membantu menghapus namanya dari Daftar Buronan Orang (DPO) dan menyuap Jaksa Pinangki Sirna Malasari Rp7,35 miliar.

Upaya tersebut dimaksudkan agar Djoko nantinya bisa masuk ke wilayah Indonesia secara sah dan tidak ditangkap oleh aparat penegak hukum lantaran berstatus buronan. Ia merencanakan untuk mendaftar Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukumnya dengan pidana 2 tahun penjara dan denda Rp15 juta subsider 3 bulan kurungan atas korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali.

“Terdakwa turut serta melakukan dengan H. Tommy Sumardi yaitu memberi uang sejumlah Sin$200 ribu dan US$270 ribu kepada Irjen Napoleon Bonaparte dan memberi uang sejumlah US$150 ribu ke Brigjen Prasetijo Utomo,” kata Jaksa saat membacakan surat dakwaan di PN Tipikor Jakarta, Senin (2/11).

Dengan kurs BI per Senin (2/11), Napoleon mendapat total Rp6,11 miliar dan Prasetijo memperoleh Rp2,2 miliar.

Djoko dibantu oleh pengusaha Tommy Sumardi untuk mendekati dua pejabat kepolisian tersebut. Dengan suap sejumlah total sekitar Rp8,31 miliar untuk dua jenderal polisi, nama Djoko berhasil terhapus dari DPO.

Dalam surat dakwaan, disebutkan bahwa Napoleon memerintahkan penerbitan surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI, yaitu surat nomor B/1000/IV/2020/NCB-Div HI, tanggal 29 April 2020, surat nomor B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 4 Mei 2020, surat nomor 8 1036/V/2020/NCB-Div HI tanggal 5 Mei 2020.

“Yang dengan surat-surat tersebut pada tanggal 13 Mei 2020 pihak Imigrasi melakukan penghapusan status DPO a.n. Joko Soegiarto Tjandra dari sistem Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistim Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi,” lanjut Jaksa.

Atas perbuatannya itu, Djoko Tjandra didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

Fatwa MA

Dalam surat dakwaan, Jaksa juga mendakwa Djoko menyuap eks Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari, untuk mengurus fatwa MA.

Fatwa itu dimaksudkan agar meloloskan Djoko dari hukuman MA dalam kasus korupsi hak tagih Bank Bali.

Djoko menyuap Pinangki dengan uang sebesar US$500 ribu (Rp7,35 miliar). Jaksa menerangkan uang itu merupakan fee dari jumlah US$1 juta yang dijanjikan Djoko Tjandra. Uang itu diterima Pinangki melalui perantara yang merupakan kerabatnya sekaligus politikus Partai NasDem, Andi Irfan Jaya.
Lihat juga: Dakwaan Jaksa: Irjen Napoleon Minta Rp7 M Buat ‘Petinggi’

Dalam awal proses pengurusan fatwa ini, Jaksa menuturkan Pinangki dibantu dengan seseorang bernama Rahmat untuk bisa bertemu dengan Djoko Tjandra.

Pertemuan antara Pinangki dengan Djoko Tjandra akhirnya berlangsung di kantor Djoko, The Exchange 106 Kuala Lumpur, Malaysia, 12 November 2019. Pinangki kemudian memperkenalkan diri sebagai Jaksa yang mampu mengurusi upaya hukum Djoko.

Djoko meminta Pinangki membuat Action Plan. Proposal Action Plan yang ditawarkan berisi rencana tindakan dan biaya untuk mengurus fatwa MA melalui Kejaksaan Agung.

“Namun Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan seluruh pembiayaan yang dituangkan dalam Action Plan sebesar US$10 juta,” kata Jaksa. (CNN)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending