Connect with us

Nasional

Biodata dan Kontroversi Irjen Pol Firli Bahuri, Ketua KPK Terpilih Periode 2019 – 2023

Published

on


Finroll.com –  Biodata Ketua KPK yang baru Irjen Firli Bahuri, dari ‘kenakalan’, dekat Tuan Guru Bajang, hingga eks ‘orang’ Istana.

Komisi III DPR RI menetapkan Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) periode 2019-2023.

Hal tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019) dini hari.

“Berdasarkan diskusi, musyawarah dari seluruh perwakilan fraksi yang hadir menyepakati untuk menjabat Ketua KPK masa bakti 2019-2023 sebagai ketua adalah saudara Firli Bahuri,” ujar Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin saat memimpin rapat.

Sebelumnya, pemilihan 5 calon pimpinan dilakukan melalui mekanisme voting setelah tahap uji kepatutan dan kelayakan di ruang Komisi III.

Sebanyak 56 anggota Komisi III yang mewakili seluruh fraksi ikut memberikan hak suaranya.

Masing-masing anggota memilih dengan cara melingkari 5 nama dari 10 capim.

Setelah itu mekanisme voting dilakukan untuk memilih ketua KPK.

Kelima capim KPK terpilih tersebut adalah

1. Nawawi Pomolango, jumlah suara 50

2. Lili Pintouli Siregar, jumlah suara 44

3. Nurul Ghufron, jumlah suara 51

4. Alexander Marwata, jumlah suara 53

5. Firli Bahuri, jumlah suara 56

Siapa Firli Bahuri?

Berikut rangkuman sosok dan sepak terjang Irjen Firli Bahuri, Ketua KPK yang baru:

1. Biodata Irjen Firli Bahuri

Irjen Firli Bahuri lahir di Prabumulih, Sumatera Selatan, pada 7 November 1963.

Ia pertama kali menjadi anggota Polri sebagai lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990.

Firli Bahuri kemudian masuk di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 1997.

Pada 2004, dia kemudian menempuh Sekolah Pimpinan Menengah (Sespimen).

2. Karir moncer

Pada 2001, Firli Bahuri menjabat Kapolres Persiapan Lampung Timur.

Kariernya berlanjut dengan ditarik ke Polda Metro Jaya menjadi Kasat III Ditreskrimum pada 2005-2006.

Selanjutnya dua kali berturut turut menjadi Kapolres, yakni Kapolres Kebumen dan Kapolres Brebes pada 2008 saat pangkatnya masih AKBP.

Karirnya semakin moncer ketika ditarik ke ibu kota menjadi Wakapolres Metro Jakarta Pusat, tahun 2009 lalu.

Kepercayaan terus mengalir padanya ketika didapuk menjadi Asisten Sespri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2010.

Keluar dari Istana, lantas memegang jabatan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jateng tahun 2011.

Firli Baru kembali ke Istana dan kali ini menjadi ajudan Wapres RI tahun 2012, saat itu Boediono.

Dengan pangkat komisaris besar, membawa Firli Bahuri menjabat Wakapolda Banten tahun 2014.

Firli Bahuri juga sempat mendapat promosi Brigjen Pol saat dimutasi jadi Karo Dalops Sops Polri pada 2016.

Setelah itu, bintang satu (Brigjen) berada di pundaknya kala menjabat Wakapolda Jawa Tengah pada 2016.

Berturut-turut, mulai 2017, Firli Bahuri menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat untuk menggantikan pejabat sebelumnya Brigjen Pol Umar Septono.

Tak lama kemudian, Firli Bahuri dilantik pimpinan KPK sebagai Deputi Penindakan KPK pada 6 April 2018.

Saat di KPK, Firli Bahuri masih berpangkat Brigjen Pol, pada April 2018 lalu.

Tak berselang lama, kenaikan pangkat pun diterimanya menjadi bintang dua (Irjen).

Diangkatnya Firli Bahuri sebagai Deputi Penindakan KPK pun sempat mengundang tanya.

Sebab, Firli Bahuri merupakan bekas ajudan mantan Wakil Presiden Boediono yang sempat tersandung beberapa kasus dugaan korupsi.

Selama kurang lebih setahun di KPK, Firli Bahuri kemudian ditarik kembali ke Polri pada 20 Juni 2019.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menjelaskan, penarikan itu dilakukan lantaran Firli Bahuri telah mendapat jabatan baru di Korps Bhayangkara.

Ternyata, Firli Bahuri didapuk menjadi Kapolda Sumatera Selatan hingga kini.

3. Rekam jejak pemberantasan korupsi

Penyidik terbaik Polri ini pernah mengungkapkan kasus mafia pajak dengan tersangka Gayus Tambunan.

Saat itu, Firli masih berpangkat AKBP merupakan mantan anggota tim independen Polri mengungkap kasus mafia pajak tersebut.

Kala menjadi Kapolda NTB ini pun memimpin Polda NTB sedang menyelesaikan kasus dugaan korupsi perekrutan CPNS K2 Dompu dengan tersangka Bupati Dompu H Bambang Yasin (HBY).

Sepanjang jenjang kariernya, ia telah mengungkap ratusan kasus korupsi baik di Jawa Tengah, Banten, maupun Jakarta.

4. Punya harta lebih dari Rp 18 miliar

Irjen Firli Bahuri tercatat memiliki kekayaan yang cukup fantastis, yaitu sebesar Rp 18.226.424.386.

Hal itu berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Firli dengan tanggal pelaporan 29 Maret 2019 yang diunduh dari situs https://elhkpn.kpk.go.id.

Firli Bahuri tercatat mengurus laporan kekayaannya terakhir dalam jabatannya sebagai Deputi Penindakan KPK, demikian dikutip dari Kompas.com.

Dari dokumen tersebut, Firli tercatat memiliki 8 bidang tanah dan bangunan dengan beragam ukuran di wilayah Bandar Lampung dan Bekasi.

Satu di antaranya merupakan warisan tanah seluas 250 meter per segi dan bangunan seluas 87 meter per segi di Bekasi dengan nilai Rp 2,4 miliar.

Adapun nilai total aset tanah dan bangunan Firli mencapai Rp 10.443.500.000.

Kemudian, ia tercatat memiliki 5 kendaraan.

Yaitu, motor Honda Vario tahun 2007 dengan nilai Rp 2,5 juta, Yamaha N-Max tahun 2016 dengan nilai Rp 20 juta, mobil Toyota Corolla Altis tahun 2008 dengan nilai Rp 70 juta.

Kemudian, Toyota LC Rado tahun 2010 dengan nilai Rp 400 juta dan Kia Sportage 2.0 GAT tahun 2013 senilai Rp 140 juta.

Selanjutnya, Firli Bahuri tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp 7.150.424.386.

5. Diduga lakukan pelanggaran kode etik

Kiprah Firli Bahuri saat di KPK tidak begitu harum.

Masih dari Kompas.com, ia diduga melanggar kode etik karena bertemu dan bermain tenis dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang (TGB) pada 13 Mei 2018.

Padahal, saat itu TGB menjadi saksi dalam sebuah kasus yang sedang ditangani KPK.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Firli Bahuri pun sudah menjalani pemeriksaan di internal KPK.

Namun, proses tersebut terhenti lantaran Firli Bahuri ditarik oleh Polri untuk kemudian ditugaskan menjadi Kapolda Sumatera Selatan.

“Ketika masih menjadi pegawai KPK, masih menjadi domain dan kewenangan KPK untuk memproses jika ada dugaan pelanggaran etik.”

“Namun, ketika sudah menjadi pegawai di instansi yang lain, tentu saja kewenangan dan domain itu berada pada instansi tersebut.”

“Itu yang bisa saya sampaikan,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (20/6/2019).

Firli Bahuri pun mengakui pertemuan dengan TGB.

Namun, ia membantah merencanakan pertemuan dengan TGB yang saat itu sedang menjadi saksi atas kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK.

“Saya bertemu Pak TGB itu sudah izin pimpinan KPK (Agus Rahardjo), saya harus ke NTB karena ada serah terima jabatan dan diundang bermain bersama pemain tenis nasional,” ujar Firli Bahuri.

“Saya datang pukul 06.30 WITA saat bermain tenis itu. Setelah dua set pukul 09.30 WITA, TGB datang. Jadi saya tidak mengadakan hubungan dan tidak mengadakan pertemuan,” ujar dia.

Bahkan, setelah tidak sengaja pertemuan itu terjadi, Firli Bahuri sudah melaporkannya ke pimpinan KPK di Jakarta.

Dari pertemuan tersebut, telah disimpulkan, Firli Bahuri tidak melanggar kode etik.

“Pada 19 Maret 2019, saya bertemu lima pimpinan KPK. Pertemuannya di lantai 15 Gedung Merah Putih. Dari pertemuan itu, disimpulkan, saya tidak melanggar kode etik. Apalagi, TGB kan bukan tersangka,” lanjut dia, dikutip dari Kompas.com.

Namun, pernyataan Firli Bahuri langsung dibantah oleh KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK tidak pernah mengeluarkan putusan yang menyatakan Firli Bahuri tidak melanggar kode etik.

“Setelah saya cek ke pimpinan KPK, kami pastikan informasi tersebut tidak benar.”

“Pimpinan KPK tidak pernah menyatakan, apalagi memutuskan, tidak ada pelanggaran etik oleh mantan pegawai KPK (Firli) yang sekarang sedang menjalani proses pencalonan sebagai pimpinan KPK,” kata Febri Diansyah.

Febri Diansyah menyatakan, pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal (PI) atas dugaan pelanggaran kode etik Firli selesai pada 31 Desember 2018.

Dalam proses pemeriksaan, Firli Bahuri pernah diperiksa pada awal Desember 2018.

Fokus tim PI, lanjut Febri Diansyah, bukan hanya pada pertemuan Firli dengan TGB, tetapi juga dengan pihak lain.

“Informasi yang saya terima ada pertemuan dengan orang yang sama, ada pertemuan dengan pihak lain. Itu yang didalami tim pemeriksa internal,” katanya.

Kemudian, lanjut Febri Diansyah, hasil pemeriksaan diserahkan ke pimpinan KPK pada 23 Januari 2019.

Pimpinan kemudian menugaskan Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) membahas lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan itu.

Namun, seperti yang telah disebut di atas, proses ini tidak bisa tuntas karena Firli telah ditarik oleh Polri.

Namun, Febri memastikan, KPK telah menyerahkan data terkait rekam jejak tersebut kepada Pansel Capim KPK.

“KPK tidak dapat membuka Informasi lebih rinci. Namun, kami sudah memberikan informasi yang cukup pada pihak panitia seleksi,” ujar dia, dikutip dari Kompas.com.

6. Ditolak 500 pegawai KPK

Sebanyak 500 pegawai KPK telah menandatangani penolakan calon pimpinan KPK Irjen Firli Bahuri untuk menjadi pimpinan KPK peridoe 2019-2023.

Hal itu disampaikan oleh pegiat antikorupsi, Saor Siagian dalam diskusi di Gedung KPK, Rabu (28/8/2019).

Menurut Saor, penolakan tersebut harus menjadi alarm bagi Pansel Capim KPK dalam menyaring 10 nama capim KPK yang diserahkan kepada Presiden.

“Saya bayangkan saya bisa suarakan ini bukan hanya 200 tetapi 500, barangkali ini pesan kepada Pansel apakah dia akan memilih orang yang akan ditolak, ya terserah, tetapi itulah peran-peran yang bisa kita lakukan sebagai publik,” kata Saor.

Saor mengatakan, penolakan itu berasal dari penyidik dan pegawai lainnya yang merasa gelisah karena Firli pernah melanggar kode etik saat menjabat sebagai Direktur Penindakan KPK dan tidak mengakuinya.

“(Gelisah karena) dia sudah berbohong. Dia bilang dia tidak pernah melanggar kode etik, ternyata tidak pernah komisioner bilang seperti itu. Berarti dia sudah bohong,” ujar Saor, dikutip dari Kompas.com.

Ia pun mengaku mendapat info adanya penolakan pegawai KPK itu dari Penasihat KPK M Tsani Annafari.

Tsani pun mengakui adanya penolakan tersebut.

Menurut Tsani, penolakan itu menunjukkan, para pegawai KPK tak mau dipimpin oleh seseorang yang bermasalah.

“Bayangkan saja kalau orang yang belum masuk saja sudah ada mosi 500 pegawai yang tidak percaya, kemudian masuk, kalau itu jadi 1.500 gimana? Mau rekrutmen semua pegawai?” kata Tsani.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengaku belum tahu adanya penolakan itu.

Namun, Saut berpendapat, para pegawai berhak memiliki pendapat atas calon pimpinannya.

“Di perusahaan-perusahaan dengan manajemen besar itu juga karyawannya juga ditanya pemimpin seperti apa yang mereka mau, itu biasa,” kata dia.

Nasional

China Provokasi, RI Bakal Bangun Pangkalan AL di Natuna

Published

on

Finroll.com, Jakarta – Setelah mengalami provokasi dari China, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mempertahankan kedaulatan di Perairan Natuna.

Salah satu langkah yang diwacanakan oleh Menteri PPN dan Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, adalah membangun Pangkalan Angkatan Laut di Natuna.

“Bappenas mau membangun pangkalan Angkatan Laut ini rasanya membangun pangkalan Angkatan Laut di Natuna kata pak Suharso Monoarfa bicara ke saya,” ujar Menko bidang Polhukam, Mahfud Md, di Istana Merdeka, Kamis (9/1/2019).

Selain rencana dari Bappenas, Mahfud juga mengatakan bahwa Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, juga telah memiliki sejumlah rencana.

“Kita punya rencana banyak. Menteri Pertahanan sudah punya rencana-rencana ini,” ujar Mahfud tanpa menjabarkan rencana yang dimaksud.

Pemerintah China sebelumnya mengklaim perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands). Klaim itu bahkan sudah ditegaskan kepada Kementerian Luar Negeri RI.

Hal tersebut langsung direspon oleh Indonesia yang menyatakan 4 poin, yakni Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok (China) di wilayah ZEE Indonesia. Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982.

Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu part (anggota) dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati, implementasi dari UNCLOS 1982. Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine-Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982

Presiden Joko Widodo juga telah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020). Dalam kesempatan itu, Ia sempat memasuki dek KRI Usman Harun 359 yang berlabuh bersisian dengan KRI Karel Satsuit Tubun 356.

“Tadi saya bertanya ke Panglima TNI, Apakah ada kapal negara asing memasukui laut teritorial Indonesia? Ternyata tidak ada,” tulis Jokowi via akun Instagramnya seperti dikutip CNBC Indonesia.

“Kapal asing tersebut berada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, bukan laut teritorial Indonesia. Di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas, dan Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya.”

Menurut Jokowi, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing yang mencoba memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal.

“Kapal-kapal TNI Angkatan Laut senantiasa bersiaga menjaga kedaulatan Tanah Air Indonesia di laut Natuna,” ujar Jokowi. (IHD)

Continue Reading

Nasional

Indonesia Pantang Berunding dengan Cina Soal Natuna

Published

on

By

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat suara terkait pelanggaran batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh kapal Cina di Laut Natuna Utara. Jokowi menegaskan tidak akan ada negosiasi terkait Natuna.

“Yang berkaitan dengan Natuna, tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (6/1).

Ia mengatakan, hal tersebut berkaitan dengan memanasnya tensi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, sejumlah kapal nelayan Cina masih bertahan di perairan Natuna. Kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi seluruh pernyataan yang disampaikan jajarannya terkait persoalan pelanggaran kedaulatan tersebut. “Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik,” kata Presiden.

Jokowi sebelumnya sudah menyampaikan arahan kepada seluruh jajarannya untuk bersikap tegas dalam menangani konflik di perairan Natuna. Namun, pernyataan Jokowi itu disampaikan melalui Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga menyatakan tak akan ada tawar-menawar terkait Natuna. Luhut menegaskan, laut Natuna masuk dalam wilayah ZEE yang menjadi hak berdaulat Indonesia. Oleh karena itu, Luhut memastikan, pemerintah sama sekali tak berniat untuk berunding dengan Cina terkait batas wilayah Indonesia.

“Sekali lagi saya ingin garis bawahi, tidak ada keinginan pemerintah untuk mencoba berunding mengenai batas wilayah kita. Enggak ada. Itu supaya jelas dulu,” ungkapnya.

Pemerintah pun telah melakukan langkah tegas terhadap kapal-kapal asing. Menurut Luhut, Pemerintah Cina juga sudah berusaha mengurangi jumlah nelayan yang datang ke laut Natuna. “Jadi, tidak ada keinginan mereka untuk berkelahi soal itu,” kata Luhut.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, hak berdaulat Indonesia atas Natuna telah ditetapkan dalam United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB pada 1982. Indonesia pun tak akan pernah mengakui nine dash-line atau sembilan garis putus-putus yang diklaim oleh Cina.

“Apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa itu bukan hal yang harus dikompromikan, memang karena hak berdaulat kita sudah jelas sesuai hukum internasional, UNCLOS,” ujar Retno di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah telah menambah dan meningkatkan patroli di laut Natuna. Ia menegaskan, pemerintah akan terus menjaga hak berdaulat yang dimiliki di laut Natuna. Terkait langkah tegas terhadap nelayan-nelayan asing di wilayah ZEE Indonesia, Mahfud menyerahkan kepada panglima TNI, Angkatan Laut, dan Bakamla.

“Tapi, yang jelas, payungnya kita pertahankan kedaulatan dan itu sudah hak sah kita, tidak ada nego. Yang lain jalan terus. Kan hubungan kita dengan Cina baik,” ujar Mahfud.

Diplomat senior Hasyim Djalal mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai potensi eskalasi konflik di perairan Laut Natuna Utara yang belakangan kembali diklaim Cina. Terbuka kemungkinan Negeri Tirai Bambu akan mengambil langkah nekat atas hak terang perairan nusantara. “Ini yang menurut saya yang disiapkan adalah bersiap-siap menghadapi andai kata pasukan Cina itu yang masuk ke wilayah Indonesia,” kata Hasyim kepada Republika, Senin.

Menurut pakar hukum laut internasional itu, potensi Cina untuk menggelar armada lautnya di Natuna Utara bakal terjadi selama sengketa di Laut Cina Selatan (LCS) tak selesai. “Karena Laut Cina Selatan itu tidak jelas pemilik kewenangannya,” ujar Hasyim.

Hasyim menerangkan, krisis antara Indonesia dan Cina yang terjadi di Natuna Utara merupakan sisi lain dari pertengkaran di LCS antara pemerintahan di Beijing dengan sejumlah negara-negara ASEAN, seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Indonesia bukan termasuk negara yang mengambil klaim atas perairan di LCS. Namun, perairan Natuna Utara yang sudah diakui hukum internasional sebagai teritorial sah Indonesia beririsan dengan perairan LCS yang sampai hari ini tak terang kepemilikannya.

Di sisi lain, kata Hasyim, negara-negara ASEAN yang berselisih dengan Cina di LCS mengakui 200 mil perairan dari Pulau Natuna menjadi hak kedaulatan Pemerintah Indonesia sebagai ZEE. “Jadi, hak Cina untuk ambil ikan di situ (perairan Natuna Utara) sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak negara yang punya zona ekonomi di situ (Indonesia),” ujar Hasyim.

Mantan duta besar Indonesia di PBB itu menyarankan sejumlah langkah kepada pemerintah. Kata dia, Indonesia harus melaksanakan haknya mempertahankan kedaulatan wilayahnya dengan cara apa pun, baik lewat penguatan maupun pengawasan militer di perairan krisis.

Selain itu, Indonesia harus menguatkan diplomasi dengan negara-negara ASEAN yang punya sengketa teritorial di LCS dengan Cina. Tujuannya agar negara-negara ASEAN tak mengingkari pengakuan Natuna Utara sebagai perairan nusantara yang sah.

Continue Reading

Nasional

PBNU: Ada Kepentingan Politik Diajak, Selesai Ditinggal

Published

on

By

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyampaikan persoalan kebangsaan yang belum selesai hingga saat ini adalah kesenjangan ekonomi. Menurut dia, rakyat sudah dilecehkan dan menjadi korban dari masalah ketimpangan ekonomi.

“(Persoalan) yang belum (selesai) adalah toleransi di bidang ekonomi, harmonis di bidang ekonomi. Di kita sudah jadi korban, kita sudah ditinggal, kita selalu dilecehkan. Ketika ada kepentingan politik, kita diajak. Sudah selesai, kita ditinggal, rakyat ditinggal,” kata dia dalam konferensi pers tentang refleksi akhir tahun 2019 di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (2/1).

Kiai Said menambahkan, implementasi terhadap sila kelima Pancasila masih jauh dari apa yang telah dicita-citakan. Sementara untuk persoalan toleransi, dia mengatakan, bagi NU itu sudah selesai. “Masalah toleransi antaragama itu sudah selesai, kami sudah toleran, kami loh ya, NU. Sudah paham semua dari pengurus pusat sampai ranting,” ujarnya.

Bahkan, Kiai Said menyatakan, NU menjadi barisan paling depan dalam mengimplementasi toleransi, kebinekaan, kemanusiaan, dan persatuan. Tapi, sila kelima, yakni, berbicara masalah sosial, kondisi saat ini menurut NU masih jauh dari yang mereka cita-citakan.

PBNU, kata Kiai Said, juga mengingatkan tugas pemerintah adalah mengakselerasi pemerataan distribusi kesejahteraan dan pemerataan kontrol atas sumber-sumber daya ekonomi yang berkeadilan. Dia menambahkan, NU mendorong agar pemerintah fokus menjalankan program pemerataan dan memotong mata rantai ketimpangan.

“NU melihat tujuh dekade pembangunan nasional belum mampu melenyapkan penyakit ketimpangan. Penyakit ini telah diwariskan sejak era kolonial yang menciptakan stratifikasi sosial berdasarkan penguasaan atas kue ekonomi,” kata Kiai Said menegaskan.

Kiai Said menyebut bahwa penyakit itu diwariskan turun-temurun setelah Indonesia merdeka. Ini terlihat dari langgengnya oligarki, yaitu penguasaan atas aset ekonomi oleh segelintir orang.

Menanggapi pernyataan Kiai Said tersebut, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menyebut bahwa pernyataan itu sangat mungkin ada kaitannya dengan tak diakomodasinya NU dalam kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin. “Saya rasa tidak hanya terbatas masalah kabinet, tapi bisa saja itu salah satunya,” ujar Johan kepada Republika, Kamis (2/1).

Menurut Johan, pernyataan Kiai Said juga berhubungan dengan ekonomi umat. Di mana, ekonomi seharusnya menyejahterakan masyarakat tingkat mana saja. “Prinsipnya implementasi ekonomi Pancasila, perkuat ekonomi menengah ke bawah. Salah satunya, angka kesejahteraan petani,” ujar Johan.

Untuk itu, pemerintah sebaiknya juga mendengar curahan hati dari Kiai Said. Menurut Johan, ia adalah perwakilan umat yang dapat menjadi masukan bagi pemangku kekuasaan.

Johan menegaskan, NU adalah salah satu penopang utama pilar kebangsaan yang mengayomi puluhan juta umat di Indonesia. “Sehingga, sangat memahami kondisi sosial, politik, dan ekonomi di lapangan. Dan, kondisi ekonomi umat tentu sangat penting dalam menata kebangsaan kita,” katanya menegaskan.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending