Connect with us

Nasional

Biodata dan Kontroversi Irjen Pol Firli Bahuri, Ketua KPK Terpilih Periode 2019 – 2023

Published

on


Finroll.com –  Biodata Ketua KPK yang baru Irjen Firli Bahuri, dari ‘kenakalan’, dekat Tuan Guru Bajang, hingga eks ‘orang’ Istana.

Komisi III DPR RI menetapkan Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) periode 2019-2023.

Hal tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019) dini hari.

“Berdasarkan diskusi, musyawarah dari seluruh perwakilan fraksi yang hadir menyepakati untuk menjabat Ketua KPK masa bakti 2019-2023 sebagai ketua adalah saudara Firli Bahuri,” ujar Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin saat memimpin rapat.

Sebelumnya, pemilihan 5 calon pimpinan dilakukan melalui mekanisme voting setelah tahap uji kepatutan dan kelayakan di ruang Komisi III.

Sebanyak 56 anggota Komisi III yang mewakili seluruh fraksi ikut memberikan hak suaranya.

Masing-masing anggota memilih dengan cara melingkari 5 nama dari 10 capim.

Setelah itu mekanisme voting dilakukan untuk memilih ketua KPK.

Kelima capim KPK terpilih tersebut adalah

1. Nawawi Pomolango, jumlah suara 50

2. Lili Pintouli Siregar, jumlah suara 44

3. Nurul Ghufron, jumlah suara 51

4. Alexander Marwata, jumlah suara 53

5. Firli Bahuri, jumlah suara 56

Siapa Firli Bahuri?

Berikut rangkuman sosok dan sepak terjang Irjen Firli Bahuri, Ketua KPK yang baru:

1. Biodata Irjen Firli Bahuri

Irjen Firli Bahuri lahir di Prabumulih, Sumatera Selatan, pada 7 November 1963.

Ia pertama kali menjadi anggota Polri sebagai lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990.

Firli Bahuri kemudian masuk di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 1997.

Pada 2004, dia kemudian menempuh Sekolah Pimpinan Menengah (Sespimen).

2. Karir moncer

Pada 2001, Firli Bahuri menjabat Kapolres Persiapan Lampung Timur.

Kariernya berlanjut dengan ditarik ke Polda Metro Jaya menjadi Kasat III Ditreskrimum pada 2005-2006.

Selanjutnya dua kali berturut turut menjadi Kapolres, yakni Kapolres Kebumen dan Kapolres Brebes pada 2008 saat pangkatnya masih AKBP.

Karirnya semakin moncer ketika ditarik ke ibu kota menjadi Wakapolres Metro Jakarta Pusat, tahun 2009 lalu.

Kepercayaan terus mengalir padanya ketika didapuk menjadi Asisten Sespri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2010.

Keluar dari Istana, lantas memegang jabatan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jateng tahun 2011.

Firli Baru kembali ke Istana dan kali ini menjadi ajudan Wapres RI tahun 2012, saat itu Boediono.

Dengan pangkat komisaris besar, membawa Firli Bahuri menjabat Wakapolda Banten tahun 2014.

Firli Bahuri juga sempat mendapat promosi Brigjen Pol saat dimutasi jadi Karo Dalops Sops Polri pada 2016.

Setelah itu, bintang satu (Brigjen) berada di pundaknya kala menjabat Wakapolda Jawa Tengah pada 2016.

Berturut-turut, mulai 2017, Firli Bahuri menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat untuk menggantikan pejabat sebelumnya Brigjen Pol Umar Septono.

Tak lama kemudian, Firli Bahuri dilantik pimpinan KPK sebagai Deputi Penindakan KPK pada 6 April 2018.

Saat di KPK, Firli Bahuri masih berpangkat Brigjen Pol, pada April 2018 lalu.

Tak berselang lama, kenaikan pangkat pun diterimanya menjadi bintang dua (Irjen).

Diangkatnya Firli Bahuri sebagai Deputi Penindakan KPK pun sempat mengundang tanya.

Sebab, Firli Bahuri merupakan bekas ajudan mantan Wakil Presiden Boediono yang sempat tersandung beberapa kasus dugaan korupsi.

Selama kurang lebih setahun di KPK, Firli Bahuri kemudian ditarik kembali ke Polri pada 20 Juni 2019.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menjelaskan, penarikan itu dilakukan lantaran Firli Bahuri telah mendapat jabatan baru di Korps Bhayangkara.

Ternyata, Firli Bahuri didapuk menjadi Kapolda Sumatera Selatan hingga kini.

3. Rekam jejak pemberantasan korupsi

Penyidik terbaik Polri ini pernah mengungkapkan kasus mafia pajak dengan tersangka Gayus Tambunan.

Saat itu, Firli masih berpangkat AKBP merupakan mantan anggota tim independen Polri mengungkap kasus mafia pajak tersebut.

Kala menjadi Kapolda NTB ini pun memimpin Polda NTB sedang menyelesaikan kasus dugaan korupsi perekrutan CPNS K2 Dompu dengan tersangka Bupati Dompu H Bambang Yasin (HBY).

Sepanjang jenjang kariernya, ia telah mengungkap ratusan kasus korupsi baik di Jawa Tengah, Banten, maupun Jakarta.

4. Punya harta lebih dari Rp 18 miliar

Irjen Firli Bahuri tercatat memiliki kekayaan yang cukup fantastis, yaitu sebesar Rp 18.226.424.386.

Hal itu berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Firli dengan tanggal pelaporan 29 Maret 2019 yang diunduh dari situs https://elhkpn.kpk.go.id.

Firli Bahuri tercatat mengurus laporan kekayaannya terakhir dalam jabatannya sebagai Deputi Penindakan KPK, demikian dikutip dari Kompas.com.

Dari dokumen tersebut, Firli tercatat memiliki 8 bidang tanah dan bangunan dengan beragam ukuran di wilayah Bandar Lampung dan Bekasi.

Satu di antaranya merupakan warisan tanah seluas 250 meter per segi dan bangunan seluas 87 meter per segi di Bekasi dengan nilai Rp 2,4 miliar.

Adapun nilai total aset tanah dan bangunan Firli mencapai Rp 10.443.500.000.

Kemudian, ia tercatat memiliki 5 kendaraan.

Yaitu, motor Honda Vario tahun 2007 dengan nilai Rp 2,5 juta, Yamaha N-Max tahun 2016 dengan nilai Rp 20 juta, mobil Toyota Corolla Altis tahun 2008 dengan nilai Rp 70 juta.

Kemudian, Toyota LC Rado tahun 2010 dengan nilai Rp 400 juta dan Kia Sportage 2.0 GAT tahun 2013 senilai Rp 140 juta.

Selanjutnya, Firli Bahuri tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp 7.150.424.386.

5. Diduga lakukan pelanggaran kode etik

Kiprah Firli Bahuri saat di KPK tidak begitu harum.

Masih dari Kompas.com, ia diduga melanggar kode etik karena bertemu dan bermain tenis dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang (TGB) pada 13 Mei 2018.

Padahal, saat itu TGB menjadi saksi dalam sebuah kasus yang sedang ditangani KPK.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Firli Bahuri pun sudah menjalani pemeriksaan di internal KPK.

Namun, proses tersebut terhenti lantaran Firli Bahuri ditarik oleh Polri untuk kemudian ditugaskan menjadi Kapolda Sumatera Selatan.

“Ketika masih menjadi pegawai KPK, masih menjadi domain dan kewenangan KPK untuk memproses jika ada dugaan pelanggaran etik.”

“Namun, ketika sudah menjadi pegawai di instansi yang lain, tentu saja kewenangan dan domain itu berada pada instansi tersebut.”

“Itu yang bisa saya sampaikan,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (20/6/2019).

Firli Bahuri pun mengakui pertemuan dengan TGB.

Namun, ia membantah merencanakan pertemuan dengan TGB yang saat itu sedang menjadi saksi atas kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK.

“Saya bertemu Pak TGB itu sudah izin pimpinan KPK (Agus Rahardjo), saya harus ke NTB karena ada serah terima jabatan dan diundang bermain bersama pemain tenis nasional,” ujar Firli Bahuri.

“Saya datang pukul 06.30 WITA saat bermain tenis itu. Setelah dua set pukul 09.30 WITA, TGB datang. Jadi saya tidak mengadakan hubungan dan tidak mengadakan pertemuan,” ujar dia.

Bahkan, setelah tidak sengaja pertemuan itu terjadi, Firli Bahuri sudah melaporkannya ke pimpinan KPK di Jakarta.

Dari pertemuan tersebut, telah disimpulkan, Firli Bahuri tidak melanggar kode etik.

“Pada 19 Maret 2019, saya bertemu lima pimpinan KPK. Pertemuannya di lantai 15 Gedung Merah Putih. Dari pertemuan itu, disimpulkan, saya tidak melanggar kode etik. Apalagi, TGB kan bukan tersangka,” lanjut dia, dikutip dari Kompas.com.

Namun, pernyataan Firli Bahuri langsung dibantah oleh KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK tidak pernah mengeluarkan putusan yang menyatakan Firli Bahuri tidak melanggar kode etik.

“Setelah saya cek ke pimpinan KPK, kami pastikan informasi tersebut tidak benar.”

“Pimpinan KPK tidak pernah menyatakan, apalagi memutuskan, tidak ada pelanggaran etik oleh mantan pegawai KPK (Firli) yang sekarang sedang menjalani proses pencalonan sebagai pimpinan KPK,” kata Febri Diansyah.

Febri Diansyah menyatakan, pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal (PI) atas dugaan pelanggaran kode etik Firli selesai pada 31 Desember 2018.

Dalam proses pemeriksaan, Firli Bahuri pernah diperiksa pada awal Desember 2018.

Fokus tim PI, lanjut Febri Diansyah, bukan hanya pada pertemuan Firli dengan TGB, tetapi juga dengan pihak lain.

“Informasi yang saya terima ada pertemuan dengan orang yang sama, ada pertemuan dengan pihak lain. Itu yang didalami tim pemeriksa internal,” katanya.

Kemudian, lanjut Febri Diansyah, hasil pemeriksaan diserahkan ke pimpinan KPK pada 23 Januari 2019.

Pimpinan kemudian menugaskan Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) membahas lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan itu.

Namun, seperti yang telah disebut di atas, proses ini tidak bisa tuntas karena Firli telah ditarik oleh Polri.

Namun, Febri memastikan, KPK telah menyerahkan data terkait rekam jejak tersebut kepada Pansel Capim KPK.

“KPK tidak dapat membuka Informasi lebih rinci. Namun, kami sudah memberikan informasi yang cukup pada pihak panitia seleksi,” ujar dia, dikutip dari Kompas.com.

6. Ditolak 500 pegawai KPK

Sebanyak 500 pegawai KPK telah menandatangani penolakan calon pimpinan KPK Irjen Firli Bahuri untuk menjadi pimpinan KPK peridoe 2019-2023.

Hal itu disampaikan oleh pegiat antikorupsi, Saor Siagian dalam diskusi di Gedung KPK, Rabu (28/8/2019).

Menurut Saor, penolakan tersebut harus menjadi alarm bagi Pansel Capim KPK dalam menyaring 10 nama capim KPK yang diserahkan kepada Presiden.

“Saya bayangkan saya bisa suarakan ini bukan hanya 200 tetapi 500, barangkali ini pesan kepada Pansel apakah dia akan memilih orang yang akan ditolak, ya terserah, tetapi itulah peran-peran yang bisa kita lakukan sebagai publik,” kata Saor.

Saor mengatakan, penolakan itu berasal dari penyidik dan pegawai lainnya yang merasa gelisah karena Firli pernah melanggar kode etik saat menjabat sebagai Direktur Penindakan KPK dan tidak mengakuinya.

“(Gelisah karena) dia sudah berbohong. Dia bilang dia tidak pernah melanggar kode etik, ternyata tidak pernah komisioner bilang seperti itu. Berarti dia sudah bohong,” ujar Saor, dikutip dari Kompas.com.

Ia pun mengaku mendapat info adanya penolakan pegawai KPK itu dari Penasihat KPK M Tsani Annafari.

Tsani pun mengakui adanya penolakan tersebut.

Menurut Tsani, penolakan itu menunjukkan, para pegawai KPK tak mau dipimpin oleh seseorang yang bermasalah.

“Bayangkan saja kalau orang yang belum masuk saja sudah ada mosi 500 pegawai yang tidak percaya, kemudian masuk, kalau itu jadi 1.500 gimana? Mau rekrutmen semua pegawai?” kata Tsani.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengaku belum tahu adanya penolakan itu.

Namun, Saut berpendapat, para pegawai berhak memiliki pendapat atas calon pimpinannya.

“Di perusahaan-perusahaan dengan manajemen besar itu juga karyawannya juga ditanya pemimpin seperti apa yang mereka mau, itu biasa,” kata dia.

Nasional

Tito Jadi Menteri, Ini Deretan Jenderal di Bursa Kapolri

Published

on

By

Kapolri Jenderal Tito Karnavian, diberi jabatan baru oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam masa kepemimpinan periode kedua, 2019-2024.

Lantas, siapa saja jenderal-jenderal polisi yang berpeluang menggantikan posisi Tito di pucuk pimpinan Polri?

Redaksi merangkum ada 11 perwira tinggi Polri berpangkat komisaris jenderal polisi (komjen pol atau jenderal bintang tiga) saat ini. Mereka tak dapat lagi naik pangkat, kecuali jika diangkat mengisi jabatan Kapolri atau Kepala Badan Intelijen Negara (Ka BIN).

Berikut ini daftar 11 orang yang berpeluang menggantikan Tito dari segi kepangkatan bintang tiga:

Berada di dalam struktur organisasi Polri:

1. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, pensiun 23 Desember 2019.

2. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Moechgiyarto, pensiun 25 Mei 2020

3. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Condro Kirono, pensiun 12 Desember 2019

4. Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto, pensiun 19 Februari 2023

5. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto, pensiun 24 Maret 2023

6. Kapala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Idham Azis, pensiun 22 Januari 2021

Berada di luar struktur organisasi Polri

7. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Sestama Lemhanas) Komjen Pol M Iriawan, pensiun 31 Maret 2020

8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Ka BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius, pensiun 10 Mei 2020

9. Kepala Badan Narkotika Nasional (Ka BNN) Komjen Pol Heru Winarko, pensiun 1 Desember 2021

10. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Pol Dharma Pongrekun, pensiun 12 Januari 2024

11. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian (Irjen Kemenperin) Komjen Pol Setyo Wasisto, pensiun 19 November 2019

Peluang Besar di Luar Bintang Tiga

Meski demikian, tak tertutup kemungkinan Presiden Jokowi, yang memiliki hak prerogatif, mengangkat perwira tinggi Polri yang saat ini berpangkat jenderal bintang dua atau inspektur jenderal polisi (irjen pol). Ada kabar yang menyebutkan bahwa Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono berpeluang kuat menjadi Kapolri.

Gatot Eddy, yang merupakan lulusan Akpol 1988, pernah menjabat Asisten bidang Sosial dan Ekonomi Kapolri, sekaligus Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Nusantara, yang bertugas menjaga keamanan masyarakat di seluruh penjuru negeri saat perhelatan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2018. Eddy baru akan pensiun pada 28 Juni 2023.

Continue Reading

Nasional

Kasum TNI : Jadikan Anggota Korpri TNI Sebagai Abdi Negara Yang Profesional

Published

on

Finroll.com — Jadikan dirisaudara-saudara (anggota Korpri) TNI sebagai Abdi Negara yang memiliki  integritas,  profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Hal tersebut dikatakan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto selaku Pembina Dewan Pengurus Korpri TNI, pada acara olahraga bersama anggota Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) Unit Mabes TNI, bertempat di lapangan GOR A. Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (22/10/2019).

Kasum TNI menegaskan bahwa anggota Korpri TNI harus mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal tersebut sejalan dengan tema nasional peringatan HUT ke-48 KORPRI, yaitu “KORPRI : Berkarya, Melayani dan Menyatukan Bangsa”.

Pada kesempatan tersebut, Kasum TNI mengingatkan kembali kepada PNS TNI terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai pedoman tata kelola kepegawaian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Abdi Negara.

“Hal ini harus diimplementasikan dengan baik dan benar dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengabdian di satuan kerja masing-masing,” tegasnya.

“Bapak dan Ibu sekalian adalah bagian dari penyelengggara negara. Apapun posisi, peran dan jabatannya, kita ini sebagai penyelenggara negara.

Tujuan kita menyampaikan dan mensosialisasikan tentang progam-progam pemerintah. Tugas kita adalah mempererat dan mempersatukan bangsa,” terangnya.

Di sisi lain Kasum TNI menekankan tentang peningkatan etos kerja. Menurutnya, etos kerja dibentuk melalui spirit, semangat dan mentalitas kinerja individu maupun kelompok, sehingga terwujud menjadi seperangkat perilaku kerja dan budaya kerja yang baik.

”Perilaku kerja positif tersebut diantaranya adalah bersemangat, rajin, teliti, tekun, ulet, sabar, akuntabel, bertanggung jawab, berintegritas, hemat dan menghargai waktu,” ujarnya.

“Apabila semua ini digunakan dan didayagunakan secara optimal dalam pekerjaan sehari-hari, maka akan muncul dalam bentuk kinerja yang optimal, prestasi tinggi dan produktivitas kerja yang lebih baik,” kata Kasum TNI.

Turut serta pada olahraga bersama diantaranya Irjen TNI Letjen TNI M. Herindra, M.A., M.Sc., Danjen Akademi TNI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Sudirman, S.H., M.H., M.M., para Asisten Panglima TNI dan Angkatan, Dankodiklat TNI Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono, S.I.P., Ketua Dewan Pengurus Dr. Drg. Widya Leksmanawati, M.M., Sp.Ort. dan anggota Korpri TNI.(red)

Continue Reading

Nasional

Pagi Ini Presiden Jokowi Umumkan Susunan Kabinet dan Lantik Menteri

Published

on

Finroll.com — Pagi hari ini, Rabu (23/10/2019) Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengumumkan menteri-menteri kabinet di Istana Negara, Jokowi juga akan melantik para menteri yang akan membantunya menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan.

Heru Budi Hartono selaku Kepala Sekretariat Presiden mengatakan Jokowi bakal mengenalkan para menteri sekitar pukul 08.00 WIB. Pelantikan dilakukan selang beberapa jam kemudian.

“Pelantikan akan dilaksanakn jam 10.00 WIB,” kata Heru, dilansir dari CNN, Rabu (23/10/2019).

Presiden Jokowi sudah memanggil puluhan tokoh ke Istana Negara sejak Senin lalu (21/10). Ma’ruf Amin tidak ikut serta menemui para calon menteri tersebut lantaran tengah kunjungan kerja ke Jepang. Akan tetapi, dia dikabarkan bakal ikut mengumumkan dan melantik para menteri bersama Jokowi pada hari ini.

Sementara Tokoh-tokoh yang dipanggil ke Istana berasal dari berbagai kalangan. Ada politikus, pengusaha, hingga akademisi.

Tokoh-tokoh itu dipanggil untuk dijadikan menteri dalam kabinet pemerintahan 2019-2024. Beberapa dari mereka bahkan sudah mengumumkan kepada publik pos menteri yang akan diduduki.

Juru Bicara Presiden yang baru, Fadjroel Rahman mengatakan Jokowi dibantu tim beranggotakan 7 orang dalam menyusun kabinet. Ketujuh orang itu antara lain, Pratikno, Moeldoko, Pramono Anung, Retno Marsudi, Soekardi Rinakit, Ari Dwipayana, dan Alexander Lay.

Berikut tokoh-tokoh yang sudah dipanggil ke Istana Negara pada Senin (21/10) dan Selasa lalu (22/10).

1. Mahfud Md
2. Nadiem Makarim
3. Wishnutama
4. Erick Thohir
5. Jenderal Pol Tito Karnavian
6. Airlangga Hartarto
7. Pratikno
8. Prabowo Subianto
9. Edhy Prabowo
10. Sri Mulyani
11. Syahrul Yasin Limpo
12. Agus Gumiwang Kartasasmita
13. Juliari Batubara
14. Siti Nurbaya Bakar
15. Suharso Monoarfa
16. Basuki Hadimuljono
17. Fachrul Razi
18. Ida Fauziah
19. Bahlil Lahadalia
20. Zainuddin Amali
21. Abdul Halim Iskandar
22. Yasonna Laoly
23. Budi Karya Sumadi
24. Tjahjo Kumolo
25. Sofyan Djalil
26. Moeldoko
27. Bambang Brojonegoro
28. Jhonny G Plate
29. Agus Suparmanto
30. Teten Masduki
31. dr. Terawan
32. Luhut Binsar Panjaitan
33. Nico Harjanto

Kemungkinan besar, tokoh yang akan diumumkan bakal lebih banyak dari jumlah yang telah dipanggil ke Istana Negara.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending