Connect with us

Nasional

BKN: Kepala Daerah yang Tidak Pecat PNS Koruptor Bakal Disanksi

Published

on


BKN: Kepala Daerah yang Tidak Pecat PNS Koruptor Bakal Disanksi

Finroll.com – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebutkan, setiap kepala daerah yang tidak memecat PNS korup akan dikenai sanksi.

Terlebih sejumlah lembaga pemerintahan beberapa waktu lalu telah meneken keputusan bersama, untuk memecat PNS yang terlibat kasus korupsi.

“Untuk sanksinya mungkin bisa teguran, skors, dan impachment atau diberhentikan. Itu kewenangan Mendagri untuk memberikan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mungkin bisa dengan UU Otonomi Derah, atau dengan UU Administrasi Pemerintahan,” papar Bima di Kantor Regional II BKN Surabaya, Kamis (31/1).

Ia menambahkan sanksi pemecatan bisa dilakukan setelah lembaga pemerintahan mengeluarkan surat edara ke setiap kepala daerah.

Surat edaran tersebut dikatakannya bisa dikeluarkan bersama oleh Mendagri Menteri PAN RB dan BKN, atau bisa dikeluarkan Mendagri saja.

“Jadi bisa saja nanti hanya Mendagri saja yang akan memerintahkan PPK dalam hal ini kepala daerah, sesegara mungkin menindaklanjuti dengan memecat PNS Tipikor,” sambungnya.

Bima menegaskan BKN tidak memberikan batas waktu pemecatan PNS koruptor. Ini dikarenakan batas waktunya sudah diputuskan dalam surat keputusan bersama yang dibuat tahun lalu.

Baca Lainnya: Pemberhetian ASN yang Terlibat Korupsi Masih Lemot, KPK Angkat Bicara

Ini berarti surat edaran yang dikeluarkan hanya merupakan imbauan agar pemecatan PNS yang terjerat kasus Tipikor dilakukan secepat mungkin. Apabila tidak dilakukan dengan cepat maka PPK atau Kepala Daerah bisa terkena sanksi.

Sementara dengan sanksi yang akan diberikan, Bima belum bisa memastikannya. Ia menyebut pemberian sanksi kepada kepala daerah menjadi kewenangan Kemendagri.

Sebelumnya hingga September 2018, terdapat 2.357 PNS Tipikor BHT (Berkekuatan Hukum Tetap)  yang belum diberhentikan.

Kemudian sampai 29 Januari 2019, masih ada 1.879 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjerat kasus Tipikor dan sudah berkekuatan hukum tetap (BHT). Ribuan PNS itu juga belum dipecat

“Baru 478 PNS Tipikor yang sudah ditindaklanjuti dengan diberhentikan,” tandasnya.

Sumber: Republika

Advertisement Valbury

Nasional

DPR RI Dukung Nasionalisasi JICT dan Batalkan PHK Sepihak

Published

on

Finroll.com — DPR RI menyatakan dukungannya agar aset emas Pelindo II, PT Jakarta International Container Terminal (JICT) bisa dinasionalisasi. Pasalnya BPK RI telah menemukan pelanggaran Undang-Undang dan kerugian negara dalam perpanjangan kontrak pelabuhan nasional terbesar itu.

Alhasil perpanjangan kontrak JICT kepada Hutchison yang dimulai sejak 2015 berjalan tanpa alas hukum.

Dukungan tersebut disampaikan Komisi VI DPR yang khusus menangani BUMN dalam rapat dengar pendapat, Rabu, 26 Februari 2020.

Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka menyampaikan visi negara maritim tidak akan terwujud jika pelabuhan tidak bisa dikelola dengan baik. “Dalam kasus kontrak JICT memang ada masalah geopolitik dan geoekonomi. Tapi BUMN tidak bisa mencari profit semata. Ini adalah upaya menyelamatkan aset nasional. Komisi VI akan memperjuangkan dan harus bisa” katanya.

Rieke juga menyesalkan soal PHK ratusan pekerja dan masih menganggur dua tahun lebih. “Tidak bisa pekerja di-PHK hanya karena masalah kontrak Hutchison. Periode sebelumnya, Pansus Pelindo II berhasil mempekerjakan 30 orang yang di-PHK. Sekarang saya mohon dukungan komisi VI agar 215 pekerja dan 42 pemandu kapal JAI bisa bekerja kembali,” ujar Rieke.

Senada dengan Rieke, anggota komisi VI fraksi PDIP Deddy Sitorus mengaku kaget dengan masih maraknya permasalahan tenaga kerja di Pelindo II. “Saya kaget. Padahal tadi malam ketemu Dirut Pelindo II. Pada prinsipnya (saya) akan sekuat mungkin membantu. Jika manajemen Pelindo II tidak bisa mempermudah nanti kita yang akan persulit mereka,” kata Deddy.

Anggota Komisi VI lainnya dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade juga menyatakan komitmennya agar para pekerja yang di-PHK bisa kembali bekerja. “Urusan (kontrak) JICT, kita akan perjuangkan pekerja (SPC) bekerja kembali. Minggu lalu saya sudah bicara dengan (manajemen) JICT. Mereka akan mengusahakan bekerja kembali,” ujar Andre.

Sekretaris Jenderal SP JICT M Firmansyah menyampaikan ada upaya untuk mendelegitimasi hasil audit investigasi BPK. Bahkan perhitungan BPK menurutnya masih konservatif.

“Kami lihat ada upaya (delegitimasi) ini. Apa yang disampaikan BPK konservatif karena data yang diberikan oleh perusahaan tidak semua valid. Dalam beberapa hal nilai pendapatan diturunkan dan nilai biaya dinaikkan,” katanya.

Menurut Firman, dirinya menyatakan akan menyerahkan penuh keputusan kasus perpanjangan kontrak JICT kepada pemerintah dan berharap segera diselesaikan.

“Urusan kasus kontrak JICT, kami menghromati keputusan pemerintah. Tapi yang penting ada kejelasan hukum karena sudah bertahun-tahun dibiarkan. Kami juga tidak anti asing dan prinsipnya jika diberikan kesempatan, anak2 bangsa siap mengelola JICT secara mandiri. Dari sisi operasional, teknologi dan inovasi telah terbukti dihasilkan oleh anak-anak bangsa. Jadi sebaiknya kontrak Hutchison dibatalkan oleh pemerintah. Saya juga berharap ratusan pekerja SPC dan JAI yang di-PHK bisa bekerja kembali,” ujar Firman.

Continue Reading

Nasional

Polisi Tutup Jalan Depan Gedung DPR, Demo Pengemudi Ojol

Published

on

By

Demo ojek online. (Republika).

Finroll – Jakarta,  Demonstrasi pengemudi ojek online membuat arus kendaraan di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, ditutup. Kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas terkait aksi unjuk rasa tersebut.

Dalam aksi ini para pengemudi ojek online menuntut agar kendaraan roda dua ditetapkan menjadi angkutan transportasi khusus terbatas. Aksi para pengemudi ojol itu juga merupakan reaksi atas rencana Komisi V DPR RI yang ingin menetapkan sepeda motor bukan sebagai alat transportasi umum.

Keputusan tersebut muncul dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Juru Bicara Tahun Ideal Perjuangan Ojol Seluruh Indonesia (Tiposi), Luthfi mengatakan, aksi ini merupakan respons atas pernyataan Wakil Ketua Komisi V Nurhayati Monoarfa yang menolak roda dua untuk menjadi transportasi umum.

“Kita memahami di negara manapun tidak ada roda dua yang menjadi transportasi umum. Tetapi hari ini kita minta roda dua menjadi angkutan transportasi khusus terbatas,” kata Luthfi.

Karena itu, menurutnya, revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ harus mempertimbangkan hal tersebut. Luthfi menambahkan alasan keselamatan yang dikemukakan Komisi V DPR RI menolak roda dua menjadi transportasi umum tidak relevan. Pasalnya, menurut dia, selama ini, mereka melewati uji safety riding sebelum menjadi pengemudi ojol.

Lebih lanjut, Luthfi menjelaskan tingkat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor juga sudah cukup tinggi imbas munculnya aplikasi ojek online.

“Kenapa enggak perusahaan-perusahaan motor dilarang atau ditutup kalau alasan roda dua ditolak karena keselamatan,” ujarnya.

Luthfi lebih jauh menjelaskan penolakan roda dua sebagai transportasi umum merupakan upaya DPR mematikan profesi ojek online. Rencana ini, kata dia, juga membuat para pengemudi ojol sakit hati.

“Saya bicara ke arah situ. Apapun muatannya, paling tidak itu menjadi indikasi bahwa wakil rakyat ini tidak mewakili aspirasi rakyat jelata. Tidak membela aspirasi rakyat,” jelas Luthfi.

Ia mengklaim, demonstrasi kali ini diikuti 5.000 sampai 6.000 pengemudi ojol. Selain itu, demonstrasi juga dilaksanakan di sejumlah daerah selain Jakarta, di antaranya di Sumatera Utara dan Makassar.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa mengatakan revisi UU LLAJ masih dalam pembahasan nota akademik. Namun sebagian besar anggota Komisi V menyetujui gagasan penolakan roda dua menjadi transportasi umum.

Ia mengatakan keputusan ini didasarkan pada faktor keselamatan. Nurhayati mengatakan hanya di Indonesia kendaraan roda dua seperti sepeda motor dilegalkan jadi transportasi umum.

Nurhayati melanjutkan berdasarkan data Korps Lalu Lintas Polri, sebanyak 73 persen kecelakaan lalu lintas di jalan melibatkan sepeda motor.

Kendati nantinya sepeda motor tidak diakui sebagai alat transportasi umum, Nurhayati mengklaim pengemudi ojek online tidak akan terganggu. Sepeda motor bisa dijadikan alat untuk mengantar barang.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Lantamal III Jakarta Terima Kunjungan Komandan Kapal Perang AL Iran IRIS-431″

Published

on

Finroll.com — Komandan Kapal Perang Angkatan Laut Iran IRIS-431″ Kolonel Junior Farhad Fattahi dan rombongan, dalam rangka mempererat tali silaturahmi, kerjasama militer dan persahabatan di Mako Lantamal III Jakarta, Jl. Gunung Sahari Raya No. 02 Jakarta Utara, Rabu (26/02).

Kapal perang Angkatan Laut Iran “IRIS-431” merupakan kapal jenis QI-Class Replenishment Ship yang di resmikan pada tahun 1964 dan di bangun di Swan Hunter, United Kingdom dengan Komandan Kapal Kolonel Junior Farhad Fattahi, yang menurut rencana keberadaan kapal perang tersebut di Kota Jakarta sampai dengan 28 Februari 2020 mendatang.

Selama itu, Komandan kapal bersama ABK kapal, mengadakan beragam kegiatan, baik yang dilaksanakan dikapal maupun didarat akan dihelat, diantaranya kunjungan kehormatan kebeberapa kotama TNI Angkatan Laut di Jakarta dan cocktail party.

Selain mempererat silaturahmi dan persahabatan, kunjungan kapal Perang India ini, juga melaksanakan kegiatan olahraga bersama di Lantamal III.

Pada kunjungan kehormatan ini, dilaksanakan pemberian cinderamata dan foto bersama dengan para pejabat teras diantaranya Wadan Lantamal III, para Asisten Danlantamal III, Atase Pertahanan Iran, Perwakilan Duta Besar Iran, serta para Kasatker dan Kasatlak Lantamal III.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending