Connect with us

Komoditi

BKP Kementan Dorong Pemerintah Daerah Memperkuat Cadangan Pangan Daerah

Published

on


Keterangan foto : Ilustrasi Cadangan pangan

 

Finroll.com — Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan untuk penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat serta menjaga stabilisasi harga pangan di daerah.

Salah satu kelebihan CPPD adalah apabila terjadi bencana alam atau sosial dalam skala kecil dan bersifat lokal, pemerintah daerah dapat langsung menyalurkan bantuan kepada korban bencana.

Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam memanfaatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di Bulog, provinsi sebesar 200 ton dan kabupaten/kota 100 ton untuk penanganan tanggap darurat, namun dalam proses pengeluarannya diperlukan persetujuan pemerintah pusat yang disertai dengan penetapan status tanggap darurat. CPPD dapat menjadi bantuan pangan tanggap darurat pertama sebelum turunnya bantuan beras dari CBP.

Menurut Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Risfaheri, telah diamanatkan dalam UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada Pasal 23 bahwa untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional, yaitu : Cadangan Pangan Pemerintah; Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan Cadangan Pangan Masyarakat.

Sesuai PP No 17 Tahun 2015 Pasal 5 dan 13 bahwa Cadangan Pangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa pangan pokok tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya oleh Kepala Lembaga Pemerintah, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa.

Mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia mengonsumsi beras sebagai pangan pokok, dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dalam penentuan besaran jumlah cadangan pangan yang ideal dimiliki oleh provinsi maupun kabupaten/kota telah ditetapkan Permentan 11/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

“Dalam mengatur Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan keberlanjutan pengelolaannya, sebaiknya diatur dalam Peraturan Daerah, sedangkan pelaksanaannya dapat bekerjasama melalui Bulog atau BUMD,” ujar Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP Risfaheri, saat menerima kunjungan DPRD Provinsi Sumatera Barat di Kantornya, Selasa (9/7/19) untuk mendiskusikan Raperda Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Ditambahkan Risfaheri, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus mengalokasikan APBD untuk pengadaan, pengelolaan dan penyaluran CPPD.

“CPPD ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah diutamakan melalui pembelian Pangan Pokok produksi dalam negeri, terutama pada saat panen raya,” tambahnya.

Berdasarkan Permentan No. 11/2018 kebutuhan ideal cadangan beras daerah setiap provinsi (pemda provinsi ditambah pemda kabupten/kota) adalah 0,5% dari jumlah penduduk dikali konsumsi perkapita dibagi 1000.

Cadangan beras yang harus dimiliki Pemda Provinsi sebesar 20 % dari cadangan beras daerah provinsi, dan sisanya 80 % di Pemda Kabupaten/kota yang besar cadangan berasnya di masing-masing kabupaten/kota sesuai proporsi jumlah penduduknya.

“Untuk provinsi Sumatera Barat idealnya, cadangan beras daerah sebesar 2.938 ton, yang terdiri dari 588 ton tanggungjawab pemda provinsi, dan sisanya pemda kabupaten/kota,” kata Risfaheri.

Selain itu, perlu didorong pembentukan Cadangan Pangan Desa yang selama ini masih belum terimplementasikan dengan baik.

“Dengan adanya Dana Desa, Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat lebih mudah direalisasikan oleh Pemerintah Desa. Untuk itu perlu dukungan kebijakan dari kementarian terkait,” jelas Risfaheri.

Sampai saat ini daerah yang telah mengalokasikan CPPD sebanyak 25 Pemda Provinsi, dan 206 Pemda kabupaten/kota. Masih terdapat 308 Pemda kabupaten/ kota yang belum mengalokasikan CPPD, dan 9 Pemda provinsi yaitu di Bali, DKI. Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat.(red)

Advertisement

Komoditi

FSPPB : Pelepasan Saham di Blok Migas Rokan Tidak Tepat

Published

on

Finroll.com — Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan rencana Manajemen PT Pertamina (Persero) melepas sebagian saham (share down) Blok Migas Rokan dianggap tidak tepat. Blok Rokan dinilai sangat strategis dan sudah mampu dikelola Pertamina sendiri. Jika wacana dilakukan maka Pertamina terancam tidak lagi bisa mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan blok tersebut. Hal tersebut disampaikan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar.

Arie mengatakan walaupun Pertamina diizinkan mencari mitra dalam menjalankan usahanya, namun khusus di Blok Rokan seharusnya tidak perlu mencari partner dengan cara melepas sebagian kepemilikan saham. Sebaiknya share down dilakukan pada blok-blok migas lain selain Rokan. Untuk itu pihaknya meminta rencana itu ditinjau ulang.

Sebagai blok terbesar kedua penghasil minyak, Blok Rokan memang menjadi incaran banyak investor. Namun demi menjaga kedaulatan sektor energi, sebaiknya Pertamina mengelola sendiri Blok ini.

“Kami (FSPPB) secara pribadi, tidak setuju kalau Rokan dilepas lebih baik blok Mahakam, ONWJ dan blok lainnya, ibaratnya menancapkan pipa di blok ini sudah keluar minyaknya,” ujar Arie dalam siaran pers di Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Sementara dari data Kementerian ESDM menyebutkan blok Rokan ini mampu menghasilkan minyak sekitar 200 ribu barel per hari atau setara 26 persen dari total produksi minyak nasional. Dengan beralihnya pengelolaan kepada Pertamina potensi pendapatan negara sekitar Rp823,5 triliun. Apabila kepemilikan saham dilepas sebagian dikhawatirkan penerimaan negara dan juga yang diterima Pertamina justru akan berkurang.

Arie menyadari bahwa dasar direksi dan pemerintah yang berencana untuk melepas sebagian saham pengelolaan Blok Rokan adalan untuk mendapatkan tambahan dana sehingga bisa ekspansi. Kemudian juga untuk membagi risiko bisnis yang mungkin bisa timbul sewaktu-waktu. Namun seharusnya dua kebutuhan ini bisa diatasi apabila pemerintah memiliki dana abadi khusus untuk cadangan migas (petroleum fund).

Dengan begitu Pertamina tidak perlu melepas saham di blok-blok yang sangat strategis.

Namun sayangnya, petroleum fund itu sendiri hingga kini belum ada wujudnya lantaran payung hukum masih belum mengatur. Akibatnya seluruh pemasukan negara yang berasal dari bisnis minyak dan gas (migas) langsung masuk ke APBN . Akibat dari itu, Badan Usaha seperti Pertamina ketika akan melakukan ekspansi harus membiayai sendiri terlebih dahulu. Padahal di saat yang sama Pertamina dibebani oleh segudang penugasan dari pemerintah tanpa diberikan insentif.

Lebih lanjut Arie menjelaskan, membuat Pertamina semakin tidak berdaya untuk melakukan eksplorasi dan ekspansi besar-besaran. Sementara ada keharusan dari pemerintah agar Pertamina terus melakukan peningkatan produksi. Dengan berbagai tekanan yang diberikan berbarengan dengan penugasan tersebut, Pertamina harus mencari pendanaan sendiri. Sehingga opsi-opsi seperti pelepasan saham dan lainnya menjadi alternatif demi memperoleh pendanaan.

“Share down memang hal yang lumrah di dunia migas, tetapi memang ada dua sisi semakin banyak dishare down kedaulatan migas juga semakin menurun, apalagi kalau sharedown itu tidak berbatas. Jangan – jangan ketika dishare down Pertamina tidak jadi tidak mayoritas lagi,” pungkas Arie.(red)

Continue Reading

Komoditi

Setelah Nikel, Pemerintah Akan Kaji Percepatan Larangan Ekspor Mineral Mentah Lainnya

Published

on

Finroll.com — Pemerintah akan mengkaji percepatan larangan ekspor mineral mentah lainnya guna mendukung hilirisasi di dalam negeri. Setelah melarang ekspor nikel mulai 2020.

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengatakan pemerintah tidak menutup kemungkinan tersebut, terlebih jika investor-investor di bidang hilirisasi sudah banyak yang masuk ke Tanah Air.

“Kalau sudah ada investor-investor yang masuk untuk hilirisasi di timah, aspal, alumina, bauksit, kenapa tidak (dipercepat)? Kita akan lihat, kita pelajari dengan cermat,” katanya.

Lebih lanjut Luhut menuturkan seperti halnya dengan nikel, nilai tambah akan bisa didapatkan Indonesia jika mineral-mineral tersebut diolah di dalam negeri.

Luhut mengatakan selama ini Indonesia mengekspor hampir 98 persen bijih nikel ke China. Padahal, produk olahan nikel asal China itu nantinya diimpor lagi oleh Indonesia dengan nilai berkali lipat.

Alasan lainnya, dengan diolah di dalam negeri, biaya produksi pengolahan akan bisa ditekan. Selain itu, hilirisasi juga akan mendorong kemajuan industri di dalam negeri.

“Sekarang kenapa tidak kita bikin di dalam (negeri). Kalau dia mau proses di sini kan listriknya lebih murah. Sama saja, (mineral) yang lain juga begitu,” imbuhnya, seperti dilansir dari Antara, Kamis (12/9/2019).

Khusus untuk komoditas bauksit, Luhut menambahkan pihaknya tengah mendekati sejumlah investor untuk bisa melakukan hilirisasi di dalam negeri. Investor yang sedang didekati itu, menurut dia, berasal dari berbagai negara.

“Sekarang kita sedang approach dari beberapa tempat. Macam-macam (asalnya), nantilah kalau sudah jadi,” katanya enggan saat ditanya wartawan apakah berasal dari China.

Pemerintah resmi melarang ekspor nikel mulai Januari 2020. Larangan itu sedianya akan berlaku mulai 2022 namun dipercepat guna mendorong hilirisasi di dalam negeri.

Ada pun bauksit sendiri masih boleh diekspor hingga Januari 2022.(red)

Continue Reading

Komoditi

Kementan Berpartisipasi Aktif Dalam Kegiatan Jelajah Desa Pangan

Published

on

Finroll.com — Cianjur, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Agung Hendriadi mewakili Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan bantuan 1.2 ton benih padi, 2 traktor dan cultivator kepada gapoktan di desa Cijagang, Cianjur Jawa Barat dalam acara Jelajah Desa Pangan.

Dalam sambutannya Agung mengatakan, Indonesia tidak lagi sebagai importir tapi sudah menjadi eksportir pangan, meskipun masih ada beberapa komoditas belum dapat dipenuhi dari dalam negeri.

“Peran desa dalam memproduksi pangan sangat menentukan ketahanan pangan kita. Kementerian Pertanian mendorong generasi muda, mencintai pertanian dengan memanfaatkan teknologi modern dalam kegiatan pertanian dan mengembangkan pendidikan vokasi,” jelas Agung.

Acara Jelajah Desa Pangan difokuskan di Desa Cijagang Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur. Acara ini merupakan kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan menggandeng Little Jeep Owner Community (LJOC), dengan tujuan mengembalikan status desa sebagai sentra produksi pertanian dan pangan, serta mengembalikan minat generasi muda terhadap pertanian. Kementerian Pertanian berpartisipasi aktif dalam acara ini.

Agung menyambut baik acara ini, karena dapat menjadi trigger dalam kegiatan pertanian ke depan, apalagi jika desa-desa sasarannya adalah desa rentan rawan pangan dan stunting.

Menurut Agung, untuk mengatasi masalah kerentanan pangan dan stunting perlu melibatkan berbagai lintas sektor, karena persoalannya komplek.

“Kedepannya, acara Jelajah Desa Pangan ini perlu menggandeng kementerian kementerian terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan lainnya,” jelasnya.

Dukungan dari Kementan ini disambut antusias Ketua panitia pelaksana Jelajah Desa PanganTony Setiawan dari LJOC.

Dalam acara yang mengambil tema “Menembus Batas Menggalang Aspirasi”, Tony menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara agraris yang mestinya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dari hasil produksi sendiri.

Oleh karena itu desa-desa diharapkan tetap menjalankan fungsinya sebagai penghasil pangan, dengan menjaga dan mempertahankan lahan pertanian untuk produksi pangan.

“Contohnya Desa Cijagang ini. Desa ini berpotensi menjadi desa wisata, karena ada objek wisata religius, sehingga harus dijaga kelestariannya dengan mengembangkan desa wisata berbasis pertanian,” ujar Tony.

Masyarakat desa sangat antusias mengikuti acara ini. “Desa kami punya lahan pertanian seluas 116 ha lahan sawah, dimana pertanaman dilakukan 3 kali setahun dengan produktivitas 6 ton per hektar.

Kami akan terus mempertahankan lahan pertanian ini sesuai fungsinya sebagai penghasil pangan,” ujar Kepala Desa Cijagang, Asep Zulkarnaen Kartadireja me jelaskan.

Konsep wisata berbasis pertanian sudah dimulai oleh Kades Cijagang, dengan membentuk replika kampung budaya sebagai histori masa lalu yang berbasis pertanian dengan mengembangkan budidaya padi organik seluas 5 hektar di sekitar kampung budaya tersebut.

“Kami akan menjadikan Desa Cijagang sebagai Desa Wisata Berbasis Pertanian, akan memproteksi lahan pertanian dan menggerakkan generasi muda untuk kembali ke pertanian,” ujar Asep.

Untuk itu, lanjut Asep, kami perlu mendapatkan dukungan pemerintah melalui program-program yang meningkatkan produktivitas masyarakat tani.

Acara ini juga dihadiri perwakilan BNI 46 sebagai mitra kerja petani dalam permodalan. Untuk kabupaten Cianjur BNI 46 sudah menyalurkan dana sebesar 63 M untuk KUR termasuk untuk pertanian kopi dan sayuran, disamping juga mendukung program kartu tani serta membina bumdes yang ada.

Kegiatan Jelajah Desa Pangan ini akan terus bergerak ke desa-desa lainnya untuk mengembalikan peran desa sebagai penyangga pangan nasional.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending