Connect with us

Keuangan

BPJS Kesehatan Alami Defisit Keuangan Hingga Rp28,1 Triliun

Published

on


Finroll.com — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat mengalami alami defisit keuangan. Pasalnya defisit yang harus ditanggung untuk tahun 2018 lalu saja belum tercover sepenuhnya. Ditambah lagi dengan angka defisit tahun ini yang jumlahnya cukup besar.

Kemal Imam Santoso selaku Direktur Keuangan BPJS Kesehatan, mengatakan hingga Agustus 2019 defisit keuangan mencapai Rp19 triliun. Sementara untuk defisit tahun lalu mencapai Rp9,1 triliun. Dengan begitu angka defisit tercatat sebesar Rp28,1 triliun.

Diperkirakan angkanya akan semakin bertambah mengingat bulan berjalan sampai akhir tahun masih empat bulan lagi.

“Estimasi kita (defisit) pada current running sekitar Rp28 triliunan. Ini bawaan dari tahun lalu Rp9,1 triliun, ditambah yang ada tahun ini kan Rp19 triliun,” ujar Kemal dalam keterangan persnya, Jumat (23/8/2019).

Terus membengkaknya defisit ini diakibatkan oleh banyak hal. Salah satunya ialah rendahnya tingkat kepatuhan peserta bukan penerima upah (PBPU) dalam membayar iuran.

Sampai dengan saat ini masih ada 15 juta peserta mandiri yang menunggak pembayaran iuran.

Selain itu, Kemal menilai perlu adanya peninjauan kembali terkait besaran iuran peserta BPJS . Pasalnya, besaran iuran saat ini sudah tidak relevan lagi. “Kebutuhan (peninjauan iuran) memang cukup mendesak,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal yang senada. Menurut dia, besaran iuran yang tidak pernah berubah sejak 2016 perlu ditinjau kembali.

Selain melakukan peninjauan kembali besaran iuran, Ani juga mendorong BPJS Kesehatan meningkatkan kepatuhan pembayaran. Hal ini sejalan dengan fungsi dibentuknya badan penjamin kesehatan negara tersebut.

“Kewajiban peserta adalah membayar iuran, yang tidak mampu ditanggung pemerintah. Yang mampu maka mereka harus disiplin membayar iuran dan itulah fungsinya BPJS diberi wewenang, hak, dan kekuasaan untuk enforcement,” ucap Sri Mulyani.(red)

Advertisement Valbury

Keuangan

Tertiup Kabar The New Normal Rupiah Melemah ke Rp14.865

Published

on

Finroll – Jakarta, Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.865 per dolar AS pada perdagangan pasar spot Senin (18/5) pagi. Mata uang Garuda melemah 5 poin atau 0,03 persen dibandingkan Rp14.860 pada akhir pekan lalu.

Rupiah melemah bersama beberapa mata uang Asia. Mulai dari ringgit Malaysia yang melemah 0,07 persen, yen Jepang minus 0,04 persen, yuan China minus 0,03 persen, hingga dolar Hong Kong minus 0,01 persen.

Sementara, mata uang Asia lain berhasil menguat dari dolar AS, seperti dolar Singapura 0,13 persen, baht Thailand 0,07 persen, peso Filipina 0,06 persen, won Korea Selatan 0,03 persen.

Sedangkan mayoritas mata uang utama negara maju berhasil ke zona hijau, seperti dolar Australia menguat 0,47 persen, dolar Kanada 0,21 persen, rubel Rusia 0,08 persen, poundsterling Inggris 0,04 persen, euro Eropa 0,02 persen. Hanya franc Swiss yang stagnan dari mata uang Negeri Paman Sam.

Analis sekaligus Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan kurs rupiah bergerak di rentang Rp14.800 sampai Rp14.950 per dolar AS pada hari ini.

Menurutnya, pergerakan rupiah dipengaruhi oleh wacana new normal atau kembali masuk kerja setelah bekerja dari rumah di tengah pandemi virus corona atau covid-19.

Wacana ini mengemuka dari Menteri BUMN Erick Thohir yang menyatakan bahwa pekerja di perusahaan pelat merah akan kembali masuk kerja mulai 25 Mei 2020 atau setelah lebaran.

Wacana ini lebih cepat dari perkiraan awal di mana kegiatan bisa berjalan lagi mulai 1 Juni 2020 setelah puncak pandemi corona yang diprediksi berakhir di penghujung Mei 2020.

“Apa yang dilakukan pemerintah melalui Menteri BUMN ini menambah kepercayaan pasar walaupun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan pembatasan antar wilayah dan dikritik tajam oleh pemerintah maupun masyarakat,” ungkap Ibrahim kepada CNNIndonesia.com.

Sementara dari global, pergerakan mata uang akan mendapat sentimen dari data ekonomi sejumlah negara yang masih cukup buruk di tengah pandemi corona.

Bahkan, pelonggaran penutupan wilayah (lockdown) di beberapa negara di Erapa dan AS justru menambah panjang kasus virus corona.

“Ini melemahkan optimisme investor dari sebelumnya mempercayai ekonomi akan segera kembali normal,” tandasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Keuangan

Mulai 1 Juli 2020, Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi

Published

on

Finroll – Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menaikkan iuranBPJS Kesehatan lagi nyaris 2 kali lipat dari posisi saat ini. Keputusan ini dilakukan tak lama setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang diberlakukan Jokowi mulai awal 2020 lalu.

Kenaikan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Pada pasal 34 ayat 1 poin disebutkan iuran peserta mandiri di ruang perawatan kelas III, yaitu untuk 2020 sebesar Rp25.500 per orang per bulan. Lalu, pada pasal 34 ayat 1 poin b disebutkan iuran untuk 2021 dan tahun berikutnya sebesar Rp35 ribu.

Itu berarti, iuran peserta mandiri kelas III naik 37,25 persen. Lebih lanjut, pasal 34 ayat 2 menyebutkan iuran peserta mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II yaitu sebesar Rp100 ribu per orang per bulan.

Kemudian, pasal 34 ayat 3 menyebutkan iuran bagi peserta mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I sebesar Rp150 ribu per orang per bulan.

Kemudian, pada pasal 34 ayat 6 disebutkan ketentuan mengenai besaran iuran tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 2020. Itu berarti, iuran peserta mandiri kelas II mengalami kenaikan 96,07 persen dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu dan peserta mandiri kelas I naik 87,5 persen dari Rp80 ribu menjadi Rp 150 ribu.

Dalam aturan itu, Jokowi juga resmi membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri yang berlaku mulai Januari 2020. Dengan demikian, maka iuran peserta mandiri kelas III yang naik menjadi Rp42 ribu kembali menjadi Rp25.500, kelas II dari Rp110 ribu kembali menjadi Rp51 ribu, dan kelas I dari Rp160 ribu menjadi Rp80 ribu.

Namun, tarif awal itu hanya berlaku pada April, Mei, dan Juni untuk peserta mandiri kelas I dan II. Selanjutnya, peserta mandiri kelas I dan II akan membayar menggunakan tarif baru di Juli 2020. Lalu, mandiri kelas III ikut naik di tahun depan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Keuangan

Khawatir Gelombang Kedua Corona, Rupiah Dekati Rp15 Ribu

Published

on

Finroll – Jakarta, Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.951 per dolar AS pada pembukaan perdagangan pasar spot Selasa (12/5) pagi. Posisi ini melemah 56 poin atau 0,38 persen dari Rp14.895 per dolar AS pada perdagangan sebelumnya.

Hal yang sama terjadi pada beberapa mata uang lainnya di Asia. Tercatat, Won Korea Selatan minus 0,57 persen, peso Filipina 0,11 persen, dan ringgit Malaysia 0,38 persen.

Kemudian, mata uang utama negara maju juga tampak melemah. Dolar Australia terkoreksi 0,66 persen, rubel Rusia 0,05 persen, poundsterling Inggris 0,22 persen, dolar Kanada 0,31 persen, euro Eropa 0,11 persen, dan franc Swiss 0,11 persen.

Analis sekaligus Kepala Riset Monex Investindo Ariston Tjendra mengatakan rupiah bakal bergerak di zona merah hari ini. Pemicunya, investor khawatir terjadi gelombang kedua kasus penyebaran virus corona secara global khususnya di sejumlah negara yang mulai melonggarkan penutupan wilayah (lockdown).

“Pagi ini China melaporkan penambahan 15 kasus orang tanpa gejala (OTG) dan satu kasus positif. Kemarin, China juga sudah melaporkan ada tambahan lima kasus baru,” ungkap Ariston kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, negara lainnya, seperti Jerman dan Korea Selatan juga melaporkan penambahan pasien yang terinfeksi virus corona. Hal ini terjadi setelah pemerintah setempat melonggarkan aturan lockdown.

“Sentimen negatif ini bisa mendorong pelemahan aset berisiko. Rupiah berpotensi melemah ke arah resistance Rp15.150 per dolar AS dengan potensi support di Rp14.800 per dolar AS,” kata Ariston.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending