Connect with us

Politik

BPN Prabowo-Sandi Ajukan Perubahan Visi dan Misi, KPU: Tidak Bisa Diubah Lagi

Published

on


BPN Prabowo-Sandi Ajukan Perubahan Visi dan Misi, KPU: Tidak Bisa Diubah Lagi

Finroll.com – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ajukan perubahan visi dan misi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dahnil Anzar Simanjuntak benarkan kabar mengungkapkan ada beberapa alasan yang menjadi evaluasi perubahan visi dan misi tersebut.

“Intinya Pak Prabowo dan Bang Sandi Ingin ada perbaikan pada empat hal,” kata Dahnil sebagaimana dilansir laman republika Jumat, 11/1.

Pertama, Prabowo-Sandiaga ingin visi misi dituliskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Kedua, perubahan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat referensi dan dasar utama visi dan misi berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

“Di mana perlu ada penegasan bahwa Prabowo-Sandi ingin mengembalikan pembangunan ekonomi harus berlandaskan konstitusi yakni Pasal 33,” katanya.

Ketiga, tujuan diubahnya visi-misi tersebut adalah untuk memperkuat pesan visi masa depan pemerintah Prabowo-Sandiaga yang ingin menghadirkan pemerintahan yang aman adil, dan makmur untuk semua rakyat. Keempat, ia menuturkan ada perubahan layout pada visi misi yang baru.

Namun dilain kesempatan, KPU menyatakan untuk perbaikan dokumen visi dan misi tak bisa dilakukan perbaikan lagi.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan perubahan visi dan misi pasangan capres-cawapres sudah tidak diperbolehkan untuk saat ini. Dengan demikian, perbaikan visi dan misi yang sempat disampaikan oleh tim kampanye Prabowo-Sandiaga Uno juga tidak bisa diterima oleh KPU.

Wahyu mengungkapkan kronologi permohonan penggantian visi dan misi oleh Paslon capres-cawapres Prabowo-Sandiaga Uno. “Pada 9 Januari 2019, BPN paslon 02 bersurat kepada KPU. Dalam surat itu pada intinya menyerahkan dokumen berisi visi-misi program. Karena itu surat resmi, maka kita juga akan menjawab secara resmi pula,” ujar Wahyu ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat (11/1).

Namun, Wahyu menegaskan KPU berpandangan bahwa visi, misi dan program merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pencalonan capres-cawapres. Sementara itu, ahapan pencalonan capres-cawapres itukan sudah jauh berlalu.

Dokumen visi dan misi terdahulu dari pihak Prabowo-Sandiaga juga sudah dipublikasikan melalui laman resmi KPU. Dokumen ini pun sudah menjadi alat peraga kampanye yang digunakan sebagai media sosialisasi kepada masyarakat luas.

“Ya tentu menjadi tidak diperbolehkan (perubahan visi misi). Karena itu tadi, sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pencalonan capres-cawapres. Dan pada saat pendaftaran itu juga ada tenggat waktu untuk memperbaikinya, prinsipnya tahapan sudah terlewati,” tegas Wahyu.

Dia menambahkan dokumen visi dan misi terdahulu sudah tidak bisa diubah lagi. “Dokumennya sudah tidak bisa diubah lagi,” tuturnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan ada informasi yang menyebut adanya pengajuan perbaikan visi dan misi dari Paslon capres-cawapres Prabowo-Sandiaga Uno. Meski demikian, KPU belum bisa mengungkapkan secara konkret perubahan visi misi tersebut.

“Ada informasi memang (visi,misi) masuk. Tetapi saya belum melihat barangnya dan tidak mengetahui penyerahannya dengan cara apa, kapan,” ujar Pramono ketika dihubungi wartawan, Kamis (10/1).

Pramono mengakui dirinya tidak secara langsung bertemu dengan tim yang menyerahkan perbaikan visi dan misi capres-cawapres nomor urut 02 itu. “Saya tidak bisa memberikan informasi penyerahannya apakah di sana (di Hotel Bidakara, Jakarta, saat pertemuan persiapan debat pertama pilpres) atau lewat email atau lewat apa saya tidak tahu,” tambah Pramono.

Politik

Politikus PKB Rusdi Kirana Memutuskan Mundur Dari Keanggotaan Partai

Published

on

Finroll.com — Rusdi Kirana Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memutuskan mundur dari keanggotaan partai.

“Benar, saya mengundurkan diri dari anggota PKB,” kata Rusdi seperti dikutip Antara, Rabu (21/8/2019).

Sekretaris Pribadi Rusdi, Djadjuk Natsir yang sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia, menambahkan, bosnya sedang membuat surat pengunduran diri. “Surat pengunduran diri akan dibuat secepat mungkin dalam pekan ini,” ujarnya.

Surat pengunduran diri tersebut nantinya akan dialamatkan kepada Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan petinggi lainnya.

Menurut Djadjuk, Rusdi terpaksa mundur dari PKB lantaran sudah sangat sibuk menjalankan aktivitasnya saat ini sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia.

Rusdi diketahui sebelumnya pernah menjabat Wakil Ketua Umum DPP PKB periode 2014-2019. Namun, pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963, ini memutuskan mundur dari jabatan itu.

Sebab, dia dipercaya Presiden Joko Widodo menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 19 Januari 2015.

Setelah dilantik menjadi Wantimpres, status pengusaha yang menggagas konsep penerbangan berbiaya murah (low cost carrier) itu di PKB adalah sebagai anggota biasa.

Saat yang sama, Rusdi juga mengundurkan diri sebagai CEO Lion Air Group dan saat ini hanya sebagai founder saja.

Ia meninggalkan pucuk pimpinan perusahaan yang pada 2012 yang membawanya menjadi salah satu dari 40 orang terkaya di Indonesia. Jumlah kekayaan Rusdi tahun itu sebesar US$ 900 juta.

Pada Mei 2017, Rusdi melepaskan jabatannya sebagai anggota Wantimpres.

Presiden Jokowi menugaskannya menjadi Duta Besar RI untuk Malaysia yang berkedudukan di Kuala Lumpur.

Kepada wartawan, usai pelantikan kala itu, Rusdi terang-terangan mengungkapkan bahwa ia meminta kepada Presiden Jokowi jabatan dubes ini.

Ia memilih Malaysia karena sejak dulu ingin mengurus berbagai permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ada di sana.

Rusdi mengatakan, kelak Kedubes Indonesia di Malaysia akan membantu TKI untuk mengembangkan diri. Dengan begitu, mereka tidak harus selamanya bekerja di negeri orang.

“Harapannya mereka kembali ke Indonesia, tidak berpikiran untuk kembali ke Malaysia. Kami berpikir bahwa mereka akan membuka UKM,” kata Rusdi.

Kariernya sebagai pengusaha di dunia penerbangan juga sempat membuat nama Rusdi digadang-gadang menjadi menteri perhubungan.

Terlebih ketika ia sempat berseteru dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada akhir 2015 terkait penutupaan Bandara Budiarto.(red)

Continue Reading

Politik

Menteri Partai vs Profesional; Perbandingan Era SBY dan Jokowi

Published

on

By

Finroll.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan telah selesai menyusun anggota kabinet, untuk periode kedua di pemerintahannya. Ia menyebut, pengumuman nama-nama menteri itu bisa dilakukan kapan saja.

“Bisa segera diumumkan, karena pasar juga sudah menunggu untuk kepastian,” kata Jokowi kepada para pemimpin redaksi media massa, yang diundang dalam jamuan makan siang di Istana Merdeka, Rabu, 14 Agustus 2019.

Jokowi juga membocorkan komposisi kabinetnya, yakni 45 persen dari partai dan 55 persen berasal dari kalangan profesional. Jika dipersentasekan dengan anggota kabinet yang berjumlah 34 orang, maka menteri dari partai jumlahnya sekitar 15 orang, sisanya dari profesional.

Lalu, bagaimana perbedaan komposisi antara pemerintahan Jokowi dan pemerintahan era sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY? Berikut perbandingannya:

Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla
Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009)

Menteri non-parpol: 21 orang
Menteri parpol: 16 orang (Golkar 2, PKB 2, PBB 2, PKS 3, PAN 2, PPP 2, Demokrat 2, PKPI 1)

– Nama menteri dijaring dari usulan partai koalisi dengan besaran dua kali lipat dari kursi yang dijatahkan.
– Dua kali perombakan kabinet.

Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono
Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014)

Menteri non-parpol: 16 orang
Menteri parpol : 21 orang (2 PAN, 4 Golkar, 6 Demokrat, 4 PKS, 2 PKB, 3 PPP)

– Kandidat dijaring dari partai mitra koalisi dan ditawarkan ke non-koalisi, birokrasi, organisasi masyarakat, dan akademikus.
– Tiga hari menjalani proses psikotes hingga wawancara dan meneken pakta integritas.
– Dirombak dua kali karena kasus korupsi.

Joko Widodo-Jusuf Kalla
(2014-2019)

Menteri non-parpol: 18 orang
Menteri parpol : 16 orang

Joko Widodo-Ma’ruf Amin
(2019-2024)

Menteri non-parpol: 19 orang
Menteriparpol : 15 orang

Continue Reading

Politik

Sudah Siapkan Nama-Nama Menteri, Jokowi : Isi Kabinetnya Harus Bagus

Published

on

Finroll.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyiapkan nama-nama menteri yang bakal mengisi kabinet pemerintahan 2019–2024. Bahkan, ada yang usianya di bawah 30 tahun.

Jokowi mengatakan, “Sudah saya siapkan untuk diumumkan,” kata Jokowi dalam acara makan siang bersama para pemimpin redaksi di Istana Merdeka, Rabu (14/8/2019).

Sementara menurut Jokowi, susunan kabinet ini memang sudah ditunggu-tunggu banyak orang. Tidak hanya dari dalam negeri, melainkan juga kalangan internasional.

“Karena itu, isi kabinetnya harus bagus,” ucap Presiden. “Kalau kelihatannya enggak bener, ya, selesai,” sambungnya sembari mengangkat bahu.

Kapan kabinet baru diumumkan? “Bisa setelah pelantikan, Oktober nanti. Tapi bisa juga sebelum pelantikan. Sudah final, siap diumumkan,” ujar Jokowi berteka-teki.

Jokowi memaparkan, komposisi kabinet barunya nanti ia rancang dengan saksama. “Perbandingannya 55%–45%; 55% professional, 45% partai,” ujarnya.

Untuk yang 45% menteri kabinet dari partai itu pun, lanjut Jokowi, tidak semata-mata nama yang disodorkan partai. Jokowi tetap akan menyeleksi. Kalau tidak cocok akan dia kembalikan, untuk diganti dengan calon lain.

Adapun 55% menteri dari kalangan profesional, Jokowi menjamin, mereka benar-benar orang profesional, yang ahli di bidangnya. “55% profesional itu dari saya sendiri,” ujar Jokowi sambil tangannya memegang saku baju putihnya yang digulung sampai siku.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan,menteri muda berasal dari kalangan profesional, bukan partai. “Dipastikan mereka punya pengalaman manajerial yang kuat,” ujar Jokowi.

Terkait dengan usia muda ini, ketika ditanya apakah mereka berasal dari start up, Jokowi hanya tersenyum. Ia tidak mengiyakan, tidak juga menampiknya. Jokowi pun menceritakan, ketika menyaring calon-calon menteri usia muda ini, banyak sekali nama yang masuk.

“Tetapi saya mempertimbangkan kemampuan manajerialnya. Ada yang sangat percaya diri, tapi lemah manajerialnya,” ujarnya.

Jokowi melanjutkan, menteri usia muda ini akan duduk di kementerian yang lama, bukan yang baru.(red)

Continue Reading
Advertisement

Trending