Connect with us
[adrotate group="1"]

News

BPN Protes Ke KPU Terkait Jokowi Serang Pribadi Prabowo Soal Tanah

Published

on


BPN Protes ke KPU Terkait Jokowi Serang Pribadi Prabowo Soal Tanah

Finroll.com – Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Priyo Budi Santoso mengaku telah melaporkan langsung serangan pribadi yang dituding dilakukan calon presiden petahana Joko Widodo atau karib disapa Jokowi di debat capres kedua yang diselenggarakan Minggu (17/2) malam.

Priyo menyebut BPN langsung menanyakan hal itu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di lokasi debat tak berapa lama setelah Jokowi membahas soal kepemilikan Prabowo atas ratusan ribu hektare tanah di Kalimantan dan Aceh.

“Tadi kita langsung sampaikan protes kepada KPU. Dan KPU, kita pertanyakan bahwa itu tidak etis. Permalukan pribadi yang tidak boleh dalam tata tertib. Menurut kami itu langgar tata tertib,” kata Priyo di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (18/2) dini hari.

KPU pun, kata Priyo menjawab bahwa mereka akan segera merapatkan perihal serangan pribadi soal kepemilikan lahan ini usai debat. Hal sama juga dilakukan pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengaku akan menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Jawaban KPU, nanti kita rapatkan, dan mempersilahkan Bawaslu untuk tindak lanjuti. Bawaslu kabarnya akan merapatkan masalah ini,” kata dia.

Lebih lanjut Priyo pun mengaku sangat menyayangkan sikap Jokowi yang dinilai tidak etis dan menyerang pribadi di forum publik. Jokowi, kata dia, seolah dengan bangga menyiarkan penguasaan lahan yang dilakukan Prabowo ke hadapan publik, padahal jelas lahan itu hanya bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU).

“Ini tudingan tidak etis. Pak Prabowo, beliau terlalu baik. Sudah diserang, dengan nada sisnis dan tidak etis, Beliau tidak mau balikkan fakta bahwa tidak betul. Hanya di menit terakhir di closing, bahwa dia menyatakan bahwa itu HGU, bukan milik dia pribadi oleh pak Prabowo,” katanya.

‘Serangan’ Jokowi soal kepemilikan lahan Prabowo bermula saat dalam salah satu sesi debat, Prabowo mengkritik cara pemerintah membagi-bagikan sertifikat.

Baca Juga: Debat Capres Ke-2, JK: Jokowi Lebih Baik, Prabowo Jujur

Menurut Prabowo, strategi Jokowi dengan membagi-bagi sertifikat tidak tepat, walaupun kebijakan tersebut menarik dan populer.

“Mungkin bapak Jokowi dan pemerintahannya, menarik dan populer untuk dua generasi. Tetapi tanah tidak tambah dan bangsa Indonesia tambah terus,” kata Prabowo dalam debat.

Menyikapi komentar itu, Jokowi mengatakan sudah sekitar 2,6 juta hektare dari 12,7 hektare yang disiapkan pemerintah. Selain itu, lanjutnya, pemerintah mendampingi mereka agar tanah-tanah yang diberikan menjadi produktif.

Lebih lanjut, Jokowi mengaku mengetahui bahwa Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare dan Kabupaten Aceh Tengah, Daerah Istimewa Aceh seluas 120 ribu hektare.

Menanggapi hal ini, Prabowo mengakui soal kepemilikan lahan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa status kepemilikan itu adalah hak guna usaha atau HGU.

“Itu milik negara, jadi setiap saat negara bisa ambil kembali,” kata Prabowo.

Opini

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf : Memimpin Tanpa Beban Politik Ala Jokowi

Published

on

FINROLL.COM – Pada akhir periode pertama menjabat Presiden RI, Joko Widodo menjanjikan komitmen membangun Indonesia semaksimal mungkin. Ia menyinggung statusnya sebagai petahana memungkinkan dirinya memperjuangkan upaya terbaik bagi negara.

“Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah tidak ada beban lagi. Saya tidak bisa nyalon lagi [pada Pilpres 2024],” ungkapnya di Jakarta Pusat, 9 Mei 2019.

“Jadi apapun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan,” lanjutnya.

Ia tak merinci lebih jelas beban yang dimaksud bisa dilepaskan di periode kedua. Hanya satu hal yang pasti, berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jokowi memang tidak dapat mencalonkan kembali setelah menyelesaikan jabatannya di periode kedua.

Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai kondisi ini seharusnya membebaskan Jokowi dari tekanan politik dari partai pengusungnya. Namun hingga detik ini, dalam anggapan Karyono, realitas Jokowi lepas dari belenggu partai politik tak semulus klaimnya yang lalu.

Mestinya, sambung Karyono, Jokowi tak lagi harus memelihara komitmen untuk menjaga dukungan di pemilihan selanjutnya. Jajaran menteri yang ditetapkan Jokowi tiga hari setelah pelantikannya di periode kedua justru banyak merangkul unsur dari partai politik.

“Tapi faktanya susunan kabinet Jokowi-Ma’ruf 50 persen dari parpol,” ujar Karyono kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Selasa (13/10).

Pada Kabinet Indonesia Maju, sebanyak 17 kursi menteri diisi sosok dari unsur parpol. Partai pengusung Jokowi seperti PDI Perjuangan dapat empat kursi, Golongan Karya tiga kursi, Partai Kebangkitan Bangsa tiga kursi, Nasdem tiga kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan satu kursi.

Sebanyak dua kursi menteri bahkan diberikan kepada partai lawan Jokowi di dua pilpres berturut-turut, yakni Gerindra. Prabowo Subianto diberi jabatan Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ini artinya setengah dari seluruh kursi menteri diisi unsur Parpol.

Alih-alih melepaskan ikatan politik, Karyono menduga ini merupakan strategi Jokowi memperkuat pemerintahannya di periode kedua.
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma’ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik dengan didampingi istri dan suami mereka di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma’ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, Rabu, 23 Oktober 2019. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)

“Pak Jokowi ingin pemerintahannya di periode kedua ini kuat secara politik. Dia ingin dapat dukungan politik yang kuat, dengan tujuan menyukseskan agenda atau program pembangunan yang dicanangkan,” jelasnya.

Asumsi itu merujuk pembuktian pada situasi saat ini. Banyak produk Undang-Undang usulan pemerintah lolos dengan mulus menjadi kebijakan meskipun banyak perlawan publik. Yang teranyar Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Sejak draf masih disusun pemerintah sampai diketok di Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, UU yang dibuat dengan harapan membuka lapangan pekerjaan tersebut menuai banyak protes. Baik dari unsur buruh, mahasiswa, sampai organisasi masyarakat.

Namun seolah tak digubris, pembahasan UU Cipta Kerja lanjut terus di tangan pemerintah dan DPR. Mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan omnibus law tersebut, kecuali Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, partai oposisi pemerintah.

Sikap kompak pemerintah dan DPR ini bukan hanya sekali terjadi di periode kedua Jokowi. Fenomena serupa juga terjadi saat Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang penanganan dampak Covid-19 yang dijadikan UU oleh DPR.

Perppu tersebut mulanya dikritik karena memberi imunitas bagi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dari ancaman pidana, perdata dan tata usaha negara. Ini dinilai dapat menjadi celah penyalahgunaan anggaran.

Perppu ini sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh elemen masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, dan ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin dalam gugatan berbeda.

Menurut Karyono, ini merupakan dampak dari gemuknya koalisi pemerintahan Jokowi yang juga menduduki mayoritas 70 persen kursi di DPR. Visi politik maupun kebijakan yang dikerahkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tak banyak mendapati halangan.

Namun, katanya, ini tak kemudian membuat kepentingan yang terbaik bagi negara dan rakyat terakomodir seperti janjinya tahun lalu. Kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi justru diklaim cenderung menurun di periode kedua.

“Dukungan politik yang kuat justru tidak berbanding lurus dengan tingkat kepuasan publik. Kalau dibandingkan dengan kinerja pemerintahan periode pertama dengan kedua, itu ada penurunan,” ujarnya.

Lembaga survei Indikator Politik mencatat kepuasan dan kepercayaan publik kepada Jokowi, khususnya di tengah pandemi covid-19. Pada Mei 2020 tercatat kepuasan publik mencapai 66,5 persen. Sedangkan pada Juli angkanya menjadi 60 persen.

Meskipun wabah yang terjadi secara global diduga turut berpengaruh pada penurunan ini, namun Karyono menilai kebijakan yang diambil Jokowi untuk menanggulangi sejumlah isu dan fenomena nasional juga berpengaruh.

Terpisah, Pengamat Politik Universitas Andalas, Asrinaldi menduga yang dimaksud Jokowi dirinya tak lagi memiliki beban di periode kedua bukan hanya perkara politik, tapi tekanan dari pendukungnya secara keseluruhan. Ini termasuk dari masyarakat.

“Artinya apa, [kebijakan] yang saya [Jokowi] buat tidak ada persoalan. Nothing to lose bagi saya. Saya mau buat untuk masyarakat nggak masalah. Kalau saya mau buat untuk partai, ya untung partai tidak akan mengganggu pekerjaan saya (Jokowi),” jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

Berkaca pada setahun kepemimpinannya di periode kedua, Asrinaldi mengiyakan bahwa Jokowi tak lagi punya beban. Menurutnya Jokowi tak harus membangun citra dan prestasi di depan parpol, terlebih karena mayoritas berada di rangkulannya.

Ia menduga ada semacam kesepahaman antara Jokowi dan parpol, agar sama-sama mendukung dan tidak menghalangi agenda politik masing-masing. Ini ia sebut dengan pemahaman politik kartel, yakni situasi di mana elite politik melanggengkan kekuasaan dengan cara terselubung.

Dalam hal ini, parpol bisa menjalankan visi politiknya melalui jabatan yang diberikan presiden. Sedangkan kebijakan presiden akan lebih mudah terakomodasi jika disetujui mayoritas parpol.

“Presiden nggak memikirkan sepanjang program dia diakomodir oleh parpol, baik di pemerintah maupun legislatif. Ini yang terjadi, bahasanya politik kartel. Kepentingan partai silahkan, kepentingan saya jangan diganggu,” lanjutnya.

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya mereka menolak ‘omnibus law’ Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha, serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau saat sidang paripurna DPR membahas RUU Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.Aksi buruh menuntut pembatalan UU Cipta Kerja. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.)

Politikus PKS Mardani Ali Sera menyatakan kondisi oposisi dan koalisi yang tak berimbang membuat demokrasi di Indonesia jadi tak sehat. Ia menyebut seharusnya kekuatan partai pada oposisi dan koalisi berimbang untuk menciptakan check and balances.

“Dari awal saya selalu teriak, seluruh partai pendukung Pak Prabowo ada di luar pemerintahan. Pendukung Pak Jokowi partainya monggo memimpin karena memang menang,” katanya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon.

Namun hal tersebut tak terjadi. Kecenderungan gagalnya demokrasi berkat ketimpangan koalisi dan oposisi, katanya, tecermin pada UU Cipta Kerja dan pembentukan UU dari Perppu penanganan corona.

“Berlaku lah rumus, power tends to corrupt. Sudah mulai kelihatan, ketika Perppu corona cuma PKS yang menolak,” katanya.

Mardani mengakui posisi menjadi oposisi memang lebih sulit, karena selalu berupaya menjaga dan mengkritik kebijakan pemerintah. Terlebih dengan jumlah oposisi di periode kedua Jokowi yang bersisa dua partai.

Strategi yang bisa dilakukan oleh oposisi untuk memupuk kekuatan melawan pemerintah, katanya, dengan menggandeng kekuatan sipil, media, organisasi masyarakat dan mahasiswa. Hal ini berupaya dilakukan pada UU Cipta Kerja.

“Kami harus vokal dan pandai mengambil angle. Kemarin luar biasa teman-teman demokrat aksi walk out dan mik mati. Itu menyadarkan banyak pihak betapa ada, dalam tanda kutip, ketikdaseimbangan pertarungan di DPR,” lanjutnya. (cnn indonesia)

Continue Reading

Peristiwa

Satgas Covid-19: Bersikaplah Terbuka tentang Statusmu

Published

on

FINROLL.COM – Satgas Penanganan Covid-19 menyerukan pada masyarakat untuk terbuka terkait status kesehatan diri. Hal tersebut dikatakan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Doni Monardo.

“Jika petugas kesehatan menyatakan kamu harus isolasi diri, maka patuhi agar lekas sembuh dan tidak menulari orang lain, terutama orang terdekat. Bersikaplah terbuka tentang statusmu pada orang lain di sekitar. Ini adalah bentuk nyata kepedulianmu pada diri sendiri dan sesama,” kata Doni, Sabtu (17/10).
Lihat juga: Isolasi di Rumah Berlaku saat Menunggu Hasil Rapid Test

Sejumlah gejala seseorang terjangkit Covid-19 antara lain demam, rasa lelah, batuk kering, sesak napas, pilek, dan lainnya. Selain orang-orang yang mengalami gejala tersebut, ada juga pengidap Covid-19 yang tidak merasakan apa-apa alias orang tanpa gejala (OTG). Sepintas lalu, mereka seperti orang sehat, namun, Doni menyatakan OTG justru lebih berbahaya.

“OTG ini jauh lebih berbahaya dibandingkan pasien yang dirawat di rumah sakit ataupun mereka yang melakukan isolasi mandiri. Sebab OTG tampak seperti orang sehat sehingga dapat menjadi silent killer,” katanya.

Indonesia dan dunia kini masih dalam medan perang melawan Covid-19. Di tengah upaya sejumlah negara mengembangkan vaksin, masyarakat juga dapat melakukan aksi nyata untuk memerangi pandemi ini.

Doni menyebut bahwa setiap masyarakat dapat turut serta berkontribusi dalam perang melawan pandemi yang disebabkan oleh virus SARS Cov-2 ini. Setiap orang, tanpa terkecuali, dapat melakukan aksi nyata untuk ikut memutus rantai penyebaran virus dengan cara melindungi dirinya.

“Melindungi diri berarti melindungi sesama,” ujar Doni.

#Satgascovid19 merumuskan sejumlah aksi nyata yang dapat dilakukan oleh masing-masing orang guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

Aksi nyata yang utama ialah dengan tetap di rumah, bekerja, belajar dan beribadah di rumah. Jika terpaksa keluar rumah karena kebutuhan penting, harus selalu memakai masker kain. Kemudian, kita juga harus menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain, serta sering mencuci tangan memakai sabun atau cairan pembersih tangan yang berkandungan alkohol minimal 60 persen.

“Kami terus gencar melakukan kampanye dan mendorong setiap pihak untuk #ingatpesanibu tentang 3M, yaitu #jagajarak, dan hindari kerumunan, serta #cucitangan pakai sabun,” kata Doni yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) ini.

Menurut Doni, sangat penting untuk tidak menyentuh bagian-bagian wajah seperti mata, hidung dan mulut yang merupakan pintu masuk virus, apalagi jika kita sedang berada di luar dan selesai beraktivitas yang menyebabkan pertemuan dengan orang lain.

Jika hendak menyentuh bagian-bagian wajah tersebut, hendaknya mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir selama 20 detik. Begitu pula saat hendak makan dan menyiapkan makanan, setelah dari toilet, setelah memegang binatang dan sehabis berpergian. Ketika batuk atau bersin, seseorang harus selalu menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu.

“Juga buang langsung tisu ke tempat sampah setelah digunakan dan segera cuci tangan pakai sabun.” tambah Doni.

Aksi nyata lainnya yakni dengan tidak melakukan kontak langsung dengan orang bergejala Covid-19 atau terkonfirmasi positif membawa virus Covid-19 di dalam tubuh. Jika ingin melakukan komunikasi, sebaiknya dilakukan via telepon, chat atau video call.

Sebagai bentuk tanggung jawab menjadi bagian dari masyarakat, kita perlu memberitahu petugas kesehatan jika mengalami gejala, pernah kontak erat dengan orang bergejala, atau bepergian ke wilayah terjangkit Covid-19. (CNN INDONESIA)

Continue Reading

Nasional

Ahok : Saya Dirut Nyaru Komut

Published

on

FINROLL.COM – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berkelakar soal pekerjaanya sebagai komisaris yang hampir menyamai direktur utama. Pasalnya, sebagai komisaris, jadwal rapatnya bersama jajaran direksi Pertamina ternyata cukup padat.

Padahal, kata dia, kewajiban komisaris menggelar rapat bersama direksi hanya empat kali dalam setahun. Hal itu ia ungkapkan dalam sebuah video bersama seniman Butet Kertaradjasa di YouTube,

“Kami rapatnya tiap minggu pasti sekali. Tapi faktanya karena banyak urusan sama direksi kami bisa rapat seminggu kadang-kadang tiga kali empat kali. Makanya ada yang ngeledekin ini komut rasa dirut, saya suka becanda, saya bukan komut rasa dirut, dirut nyaru komut,” tuturnya seperti dikutip dari video tersebut Senin (19/10).

Lihat juga: Ahok: Kementerian BUMN Harusnya Bubar Sebelum Jokowi Turun

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga bercerita upaya yang telah ia lakukan untuk membenahi Pertamina. Salah satunya, merombak sistem jenjang karir dengan melakukan lelang jabatan terbuka bagi seluruh pekerja tanpa pandang masa jabatan dan umur.

Ia menyebut sebelum perombakan, pegawai perusahaan yang ingin naik ke jenjang jabatan vice president, wajib memiliki masa kerja minimal 20 tahun. Padahal, seorang karyawan harusnya layak menempati posisi tersebut jika telah memiliki penilaian baik dan memenuhi standar kompetensi yang disyaratkan.

“Kalau dahulu di Pertamina itu dapat nilai bagus cuma boleh naik satu tingkat PRL-nya (Pertamina Reference Level). Jadi kalau orang mau jadi vice president, orang mesti kerja mungkin di atas 20 tahun, ini urut kacang. Sekarang saya potong. Kami masuk yang kedua kali, kami tes, tadi baru rapat juga bahwa kalau kamu tes bagus juga bisa langsung loncat 4-5 kali,” tuturnya.

Meski demikian, Ahok mengaku kurang puas dan lebih suka mengocok ulang seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) di Pertamina saat ini. Hal tersebut dapat dilakukan mengetes ulang seluruh pekerja seperti yang pernah ia terapkan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Karena kotak lelang hanya buat yang pensiun, yang kosong, saya tidak mau. Saya maunya kocok ulang kayak yang di DKI dulu. Waktu di DKI kan kalau nggak salah ada 10 ribu atau 11 ribu jabatan struktur kita pangkas. Semua dikocok ulang, tinggal 6.000 orang kalau nggak salah,” tutur Ahok.  (CNN INDONESIA)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending