Connect with us

Business

BPS: Neraca Perdagangan April 2019 Defisit US$ 2,5 miliar

Published

on


BPS: Neraca Perdagangan April 2019 Defisit US$ 2,5 miliar

Finroll.com – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis neraca perdagangan Indonesia bulan April 2019 kembali defisit jumbo mencapai US$ 2,5 miliar. Berdasarkan data hingga tahun 2012, defisi ini terbesar sejak Juli 2013 yang tercatat US$ 2,3 miliar.

Dengan demikian, neraca perdagangan sepanjang Januari-April 2019 tercatat defisit US$ 2,56 miliar. Ini karena defisit migas mencapai US$ 2,7 miliar, di tengah surplus nonmigas yang sebesar US$ 204,7 juta.

Defisit neraca perdagangan kali ini, disebabkan oleh defisit pada neraca migas yang mencapai US$ 1,49 miliar. Selain itu, neraca nonmigas juga mencatat defisit sebesar US$ 1,01 miliar.

“Kami berharap ke depan neraca perdagangan akan membaik,” kata Kepala BPS Suhariyanto, Rabu (15/5).

BPS mencatat, nilai ekspor April sebesar US$ 12,60 miliar. Ini turun 10,8% dibanding bulan sebelumnya dan turun 13,1% year on year (yoy).

Sejumlah komoditas mempengaruhi penurunan nilai ekspor April dibanding bulan sebelumnya. Yaitu, batubara, minyak kernel, timah, dan nikel. Meskipun sejumlah komoditas juga mencatat kenaikan harga seperti harga minyak mentah Indonesia, coklat, minyak sawit, dan seng.

Sementara itu, nilai impor tercatat US$ 15,10 miliar. Angka ini naik 12,25% dibanding bulan sebelumnya. Namun, mengalami penurunan 6,58% yoy. (kontan)

Advertisement

Investasi

Bagaimana Dampak Revisi UU KPK ke Iklim Investasi di Indonesia?

Published

on

By

Meski menuai pro dan kontra, DPR bersama pemerintah telah merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Keputusan yang sudah disahkan DPR ini dianggap sejumlah pihak sebagai upaya melemahkan KPK dalam memberangus tindak pidana korupsi.

Poin yang disebut akan melemahkan itu yakni keberadaan Dewan Pengawas KPK, aturan penyadapan, kewenangan penghentian penyidikan perkara (SP3), dan status pegawai KPK yang menjadi ASN.

Lalu, apakah revisi UU tersebut berpengaruh terhadap perekonomian khususnya investasi?
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, mengatakan langkah yang diambil DPR dan pemerintah dengan merevisi UU KPK malah membawa dampak buruk dari segi investasi.

“Dampaknya justru negatif ke kepercayaan investor yang mau masuk ke Indonesia. Masalah utama daya saing di Indonesia itu kan soal pemberantasan korupsi di dalam ranking daya saing global,” kata Bhima saat dihubungi kumparan, Rabu (18/9).

Bhima merasa para investor sebelum berinvestasi tentu akan melihat kepastian hukum yang ada. Ia mengungkapkan bisa saja investor enggan masuk ke Indonesia karena khawatir biayanya yang mahal karena ada praktik korupsi.

“Investor mau masuk ke suatu negara mempertimbangkan biaya-biaya silumannya. Kalau korupsinya marak terjadi artinya investasi lebih mahal, karena harus suap oknum pejabat sana sini,” ujar Bhima.

Hal itu, kata Bhima, yang membuat Incremental Capital Output Ratio atau ICOR Indonesia berada di atas angka 6 yang berarti tidak efisien. Selain itu, Bhima mencontohkan dampak secara nyata buruknya investasi karena revisi UU KPK terlihat dari larinya dana asing sampai Rp 1,5 triliun dalam sepekan terakhir.

“Sekarang pemberantasan korupsi malah mau dilemahkan. Reaksi investor sudah jelas tidak setuju, dan terlihat larinya dana asing Rp 1,5 triliun dalam sepekan terakhir, salah satunya karena polemik KPK,” tutur Bhima.

Sementara itu, Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah menganggap dampak revisi UU KPK lebih bergantung kepada bagaimana sikap masyarakat menanggapi perubahan tersebut. Ia merasa investasi tidak akan terganggu kalau masyarakat tidak gaduh.

“Kalau kita menyikapinya dengan tenang tidak muncul kegaduhan. Mencari solusi terbaik tanpa kegaduhan, saya kira investasi tidak akan terpengaruh signifikan,” terang Piter.

Menurutnya, permasalahan revisi ini adalah internal di Indonesia. Sehingga tidak begitu berpengaruh sepanjang tidak ada permasalahan seperti demonstrasi yang membuat gaduh. Kegaduhan tersebut, kata Piter, adalah yang bisa membuat pengaruh buruk terhadap investasi.

“Tapi kalau response masyarakat sangat negatif, memunculkan berbagai demo yang cenderung tidak produktif bahkan anarkis, tidak hanya memunculkan riak di tataran politik tetapi juga ketidaknyamanan bisnis, maka investasi otomatis akan terganggu,” ungkap Piter.

Continue Reading

Business

Biayai Wahana Baru, PT Jaya Ancol Dapat Kucuran Pinjaman Rp300 Miliar

Published

on

Finroll.com — Gunakan untuk membiayai proyek wahana baru. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PPIA) mendapatkan pinjaman dari Bank DKI sebesar Rp 300 miliar. Fasilitas kredit ini memiliki jangka waktu 24 bulan, terhitung sejak jatuh tempo pinjaman sebelumnya, yakni pada 20 September 2019.

Corporete Secretary Division Head  Pembangunan Jaya Ancol Agung Praptono mengatakan, kredit tersebut akan digunakan sebagai sumber dana capital expenditure (capex) dan operational expenditure (opex) perusahaan di sisa tahun ini.

“Capex akan digunakan untuk membiayai proyek wahana baru, diantaranya adalah Haunted Coaster di Dunia Fantasi, Ancol Bird Park, serta revitalisasi restoran, bangket, dan kolam di Putri Duyung Ancol.

“Capex juga digunakan untuk merancang Masjid Apung serta perbaikan-perbaikan fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung,” katanya dilansir dari Kontan, Rabu (18/9/2019).

Dana opex sementara akan digunakan untuk membiayai kegiatan dan acara yang akan berlangsung pada kuartal IV-2019. Pelaksanaan kegiatan mingguan dan akhir tahun di unit-unit rekreasi ini dijalankan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.

Pasalnya, per Juni 2019, pendapatan tiket pintu gerbang PJAA menurun 8,06% secara tahunan menjadi Rp 148,19 miliar, dari sebelumnya Rp 161,19 miliar. Menurut Agung, menurunnya pemasukan tiket pintu gerbang pada semester I-2019 adalah efek tsunami pada penghujung 2018.

Oleh karena itu, PJAA mengadakan kegiatan Music Special tiap minggunya sejak  Mei 2019. “Saat ini kegiatan tersebut sudah membentuk awareness   pengunjung. Harapannya, pendapatan dari tiket pintu gerbang bisa naik dibanding tahun lalu pada kuartal III-2019,” ucap dia.(red)

Continue Reading

Business

Bank Mandiri Mencatat Lebih Dari 12 Juta Transaksi Daring Melalui Layanan Dagang-el

Published

on

Finroll.com — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) berhasil mencatatkan kinerja gemilang dari trasnsaksi belanja daring.

Laporan catatan per Agustus 2019, BMRI sudah mencatatkan lebih dari 12 juta transaksi daring melalui layanan dagang-el. Sementara itu,  sales volume  yang dicatat naik 38% secara tahunan ( year-on-year /yoy) menjadi lebih dari Rp10 triliun.

Senior Vice President Transaction Banking Retail Sales BMRI Thomas Wahyudi, perseroan melihat hal ini sebagai kegiatan belanja daring melalui ragam penawaran yang menarik.

“Dengan adanya kegiatan promo belanja online, masyarakat akan terdorong untuk mencoba melakukan pembelian barang di  e-commerce  hingga melakukan pembayaran secara  online ,” ujarnya seperti dikutip Bisnis, Selasa (17/9/2019).

Sementara Thomas juga menyebut sejak gencarnya promo belanja daring bulanan pada akhir 2018 lalu seperti promo 10.10, 11.11, hingga 12.12 pada transaksi dagang-el, membuat perseroan mencatatkan peningkatan hingga 45% dibanding rerata transaksi bulanan pada semester I/2018.

Pada tahun ini diharapkan ada peningkatan transaksi daring menjadi sebesar 49% dibanding 2018 atau sebesar 23 juta transaksi.

Lebih lanjut Thomas menyebut sebagian besar pembayaran transaksi daring melalui
BMRI masih dilakukan menggunakan sumber kartu kredit. Perbandingan penggunaan kartu kredit dibanding debit mandiri yaitu 70 : 30.

Terkait layanan terbaru,
BMRI bersama Himpunan Bank Negara, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Telkomsel, serta beberapa perusahaan BUMN lainnya, telah berkolaborasi untuk mendukung Finarya dalam pengembangan aplikasi LinkAja.

LinkAja merupakan uang elektronik berbasis aplikasi yang memungkinkan pengguna melakukan isi saldo dan menggunakannya untuk berbagai transaksi baik untuk tenan luring maupun daring.Ke depannya aplikasi ini juga akan berfungsi sebagai dompet elektronik.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending