Connect with us
[adrotate group="1"]

Business

BPS: Neraca Perdagangan April 2019 Defisit US$ 2,5 miliar

Published

on


BPS: Neraca Perdagangan April 2019 Defisit US$ 2,5 miliar

Finroll.com – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis neraca perdagangan Indonesia bulan April 2019 kembali defisit jumbo mencapai US$ 2,5 miliar. Berdasarkan data hingga tahun 2012, defisi ini terbesar sejak Juli 2013 yang tercatat US$ 2,3 miliar.

Dengan demikian, neraca perdagangan sepanjang Januari-April 2019 tercatat defisit US$ 2,56 miliar. Ini karena defisit migas mencapai US$ 2,7 miliar, di tengah surplus nonmigas yang sebesar US$ 204,7 juta.

Defisit neraca perdagangan kali ini, disebabkan oleh defisit pada neraca migas yang mencapai US$ 1,49 miliar. Selain itu, neraca nonmigas juga mencatat defisit sebesar US$ 1,01 miliar.

“Kami berharap ke depan neraca perdagangan akan membaik,” kata Kepala BPS Suhariyanto, Rabu (15/5).

BPS mencatat, nilai ekspor April sebesar US$ 12,60 miliar. Ini turun 10,8% dibanding bulan sebelumnya dan turun 13,1% year on year (yoy).

Sejumlah komoditas mempengaruhi penurunan nilai ekspor April dibanding bulan sebelumnya. Yaitu, batubara, minyak kernel, timah, dan nikel. Meskipun sejumlah komoditas juga mencatat kenaikan harga seperti harga minyak mentah Indonesia, coklat, minyak sawit, dan seng.

Sementara itu, nilai impor tercatat US$ 15,10 miliar. Angka ini naik 12,25% dibanding bulan sebelumnya. Namun, mengalami penurunan 6,58% yoy. (kontan)

Advertisement Valbury

Ekonomi Global

Bank Dunia : 38 Juta Orang di Asia Terancam Miskin

Bank Dunia memproyeksikan pandemi Covid-19 akan menciptakan tambahan 38 juta orang miskin di kawasan Asia Timur dan Pasifik meski ekonomi diramal masih tumbuh 0,9%.

Published

on

Bank Dunia memproyeksikan akan terdapat tambahan 38 juta orang miskin di kawasan Asia Timur dan Pasifik pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Proyeksi tambahan kemiskinan ini muncul meski Bank Dunia memproyeksi ekonomi di kawasan ini masih tumbuh 0,3% hingga 09%.

FINROLL.COM – Berdasarkan laporan Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik edisi Oktober 2020, 33 juta jiwa seharusnya telah keluar dari garis kemiskinan dan 5 juta jiwa lainnya kembali jatuh ke di bawah garis kemiskinan. Bank Dunia menyebut kawasan Asia Timur dan Pasifik mengalami tiga guncangan, yakni pandemi Covid-19, dampak dari langkah-langkah pembatasan sosial, serta gema dari resesi global akibat krisis.

“Kegiatan ekonomi domestik mulai pulih di beberapa negara yang mampu menahan penyebaran virus, tetapi ekonomi kawasan sangat bergantung pada bagian dunia lain dan permintaan global yang masih lemah,” kata Bank Dunia dalam laporan, Selasa (29/9).

Meski diproyeksi masih tumbuh, ekonomi kawasan ini akan berada pada tingkat terendah sejak 1967 pada tahun ini. Tiongkok diperkirakan tumbuh 2% pada 2020 didorong oleh pengeluaran pemerintah, ekspor yang lebih kuat, dan tingkat kasus baru Covid-19 yang rendah.

Sementara sisa wilayah Asia Timur dan Pasifik diperkirakan minus hingga 3,5%. Baca Juga Kemiskinan Meningkat di Masa Pandemi Adapun garis kemiskinan ditetapkan pada US$ 5,5 per hari atau sebesar Rp 82 ribu per hari. Bank Dunia menekankan pentingnya upaya mitigasi seluruh pemerintah mengatasi lonjakan angka kemiskinan tersebut.

Sementara untuk Indonesia, Bank Dunia memproyeksi tambahan delapan juta orang miskin pada tahun ini. Perkiraan tersebut jika tak ada dukungan pemerintah untuk rumah tangga. “Ini akan menggagalkan usaha pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dalam tujuh tahun terakhir,” kata Bank Dunia.

Namun, Bank Dunia menilai jika bantuan ekonomi pemerintah disampaikan dengan tepat sasaran dan masyarakat bisa bekerja kembali pada kuartal III tahun 2020, angka kemiskinan dapat menurun dari 9,4% pada 2019 menjadi antara 8,2% hingga 9% pada tahun ini. Dengan demikian, proyeksi pertambahan penduduk miskin akan sangat bergantung pada target dan pelaksanaan bantuan pemerintah, khusunya bantuan langsung tunai dana desa, program keluarga harapan, dan sembako.

Menurut Bank Dunia, keberhasilan penyaluran paket bantuan sosial untuk menekan kemiskinan akan bergantung pada identifikasi target penerima yang layak. “Ini adalah sesuatu yang perlu dipantau pada bulan mendatang,” kata Bank Dunia. Ambang batas tingkat kemiskinan US$ 3,2 dan tingkat kemiskinan US$ 5,5 tidak digunakan oleh Badan Pusat Statsitik untuk mengukur kemiskinan. Pendekatan yang dipakai oleh BPS adalah kemampuan penduduk dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Menurut data BPS, Covid-19 telah menyebabkan angka kemiskinan naik menjadi 9,8% atau 26,4 juta jiwa pada Maret 2020. Angka kemiskinan ini mengembalikan level kemiskinan Indonesia seperti pada dua tahun silam. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebut mayoritas masyarakat kelompok 40% pendapatan terendah telah mendapat dukungan pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Bantuan tersebut baik dalam bentuk jaring pengaman sosial, bantuan/pembiayaan usaha, maupun subsidi listrik. Baca Juga Ancaman Gelombang Baru Pengangguran saat Memasuki Resesi Ekonomi Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 203,9 triliun atau sekitar 0,9% terhadap PDB untuk JPS.

“Bantuan ini bahkan tidak hanya menyasar masyarakat 40% terbawah namun juga kelas menengah yang terdampak melalui berbagai program, seperti Program Kartu Pra Kerja dan Program Padat Karya”, tulis Febrio dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (29/9).

Hify Survey yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa terdapat 90% dari masyarakat 40% terbawah yang telah mendapatkan setidaknya satu jenis bantuan. Pemerintah menyadari bahwa implementasi program jaringan pengaman sosial perlu dilakukan secara optimal, tepat sasaran dan cakupan memadai untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan.

Hal ini perlu menjadi fokus evaluasi dan perbaikan ke depan untuk meningkatkan efektivitasnya. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengaku tak mempermasalahkan jika ada penduduk miskin yang mendapat bantuan pemerintah lebih dari satu jenis.

Namun, hal tersebut berlaku jika masyarakat mendapat bantuan dari pos yang berbeda seperti dari bantuan rumah tangga dan dunia usaha. “Karena ini beda peruntukan karena kalau dia adalah pelaku usaha yang bayar pajak dia bisa mendapatkan insentif pajak juga. Buat saya selama peruntukannya tepat ini bukan tumpang tindih,” kata Suahasil dalam sebuah diskusi virtual. (KATADATA)

 

Continue Reading

Keuangan

DPR Minta BI Tiru Gaya Bank Sentral Dunia “Cetak Uang” Hadapi Krisis Covid-19

DPR meminta Bank Indonesia mencari terobosan baru untuk membantu pembiayaan penanganan pandemi Covid-19 di luar skema burden sharing yang sudah ada.

Published

on

Dewan Perwakilan Rakyat meminta Bank Indonesia mencari terobosan baru untuk membantu pembiayaan penanganan pandemi Covid-19. Pembagian beban atau burden sharing antara pemerintah dan BI dalam pembiayaan pandemi Covid-19 dinilai masih memberikan beban besar pada utang pemerintah.

FINROLL.COM – Anggota komisi XI DPR Dolfie OFP meminta Bank Indonesia untuk mempertimbangkan skema lain di luar burden sharing dalam pembiayaan Covid-19. Ia menilai skema burden sharing yang saat ini dijalankan pemerintah dan BI tetap meningkatkan beban utang pemerintah.

“Karena ketidakpastian ini berlanjut apakah 2021 atau 2022. Vaksin memang memberi harapan, tapi kita belum tahu seberapa efektif? Apakah akan terus burden sharing dan bertumpu pada utang,” ujarnya.

Ia khawatir porsi pembayaran bunga utang akan terus meningkat hingga mencapai 25% dari total APBN pada 2020. Hingga Agustus 2020, pembayaran bunga utang naik 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 196,5 triliun atau mencapai 13% dari total belanja.

Salah satu opsi yang sempat disebut Dolfie adalah kemungkinan BI mencetak utang seperti yang dilakukan oleh sejumlah negara lain. DPR pun siap menyesuaikan regulasi sesuai kebutuhan.

Banyak bank sentral yang kini membiayai defisit anggaran pemerintah yang tengah tertekan akibat Pandemi Covid-19. Beberapa bank sentral negara maju bahkan memberikan pinjaman ke pelaku usaha langsung dengan membali surat berharga atau obligasi.

Namun, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan skema pembiayaan penanganan Covid-19 dari bank sentral selain burden sharing yang telah ditetapkan membutuhkan proses diskusi lebih lanjut. “Skema lain harus kami kaji. Bagaimana juga bank sentral tidak bisa langsung memberikan pinjaman kepada sektor riil karena bukan bank komersial,” ujar Perry, Senin (29/9).

Perry menjelaskan, penyaluran pinjaman langsung oleh bank sentral ke sektor riil akan membuat utang yang dimiliki negara menjadi dua, yakni berada di bawah pemerintah dan BI untuk tujuan yang sama.

Dalam kesepakatan bersama antara BI dan pemerintah, bank sentral akan membiayai penuh belanja untuk manfaat publik, yang terdiri dari belanja kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, dan sektoral k/l & pemda Rp 106,11 triliun.

Pembiayaan dilakukan melalui penerbitan SBN khusus atau private placement. Pada skema ini, pemerintah sama sekali tak menanggung beban bunga. Baca Juga Setujui APBN 2021, DPR Beri Catatan soal PMN Jiwasraya Bank sentral juga akan membiayai belanja barang nonpublik seperti bantuan UMKM sebesar Rp 123,46 triliun dan pembiayaan korporasi non-UMKM Rp 53,57 triliun.

Namun, pembiyaan untuk belanja barang non-publik dilakukan melalui penerbitan SBN dengan mekanisme pasar sesuai kesepakatan sebelumnya pada UU Nomor 2 tahun 2020. Ekonom Indef Rizal Taufiqurahman menjelaskan, kebijakan pembiayaan oleh bank sentral di luar opsi burden sharing yang telah ditetapkan pemerintah dan BI dapat berisiko pada pasar keuangan. Apalagi jika skema yang dipilih adalah bank sentral mencetak uang sesuai kebutuhan pemerintah.

“Jika BI tidak siap dan mampu menarik uang yang dicetak sebagai suplai di pasar uang, maka risiko permintaan tidak terkendali, nilai uang terdepresiasi, dan berpotensi menimbulkan hiperinflasi,” kata Rizal.

Kebijakan pembiayaan anggaran pemerintah oleh bank sentral saat ini diterapkan hampir seluruh negara. Beberapa bank sentral negara maju bahkan menggelontorkan pinjaman langsung ke sektor riil dengan membeli obligasi perusahaan. Bank Sentral AS, The Federal Reserve misalnya, telah meluncurkan program pinjaman untuk mendukung usaha kecil dan menengah sejak Mei lalu.

Dikutip dari CNBC, The Fed juga membeli obligasi korporasi yang diperdagangkan di pasar sekunder. Total stimulus yang digelontorkan mencapai triliunan dolar. Berbagai upaya tersebut membuat total aset The Fed membengkak lebih dari 68% sejak Maret menjadi lebih dari US$ 7 triliun atau setara Rp 104.300 triliun.

Bank Jepang dan Bank Sentral Eropa juga melakukan stimulus besar-besaran untuk membantu ekonomi mereka. ECB misalnya, menjalankan program pembelian obligasi krisis senilai lebih dari 1,3 triliun euro atau setara Rp 22.623 triliun.

Adapun BoJ telah berjanji untuk membeli obligasi korporasi dalam jumlah tak terbatas untuk menjaga suku bunga pinjaman tetap rendah. Baca Juga Regulator Tambah Amunisi Penyelamatan Bank di Masa Pandemi Aset BoJ dan ECB telah tumbuh masing-masing menjadi 690 triliun yen atau setara Rp 72.450 triliun dan 6,5 triliun euro atau Rp 48.100 triliun.

Namun, total aset tersebut hanya mereprsentasikan kenaikan sebesar 17,8% untuk Bank Sentral Jepang dan 38,7% untuk Bank Sentral Eropa sejak Maret. Ekonomi AS, Jepang, dan Eropa termasuk yang paling terpukul oleh pandemi Covid-19.

Kontraksi ekonomi yang dialami dua negara dan satu zona ekonomi ini mencapai dua digit pada kuartal II 2020. Sementara OECD memproyeksi ekonomi global akan mengalami resesi meski tak sedalam dugaan sebelumnya.

Tanggapan berbeda dilakukan Tiongkok. Stimulus diberikan People Bank of China dengan memangkas suku bunga pinjaman satu tahun menjadi 3,85% dari 4,15% pada 2019. Aset PBoC tak banyak berubah sejak Maret. Kondisi ekonomi Negara Tembok Raksasa ini jauh lebih baik, bahkan diproyeksi masih akan tumbuh 2% pada tahun ini oleh Bank Dunia.

Oxford Business Group menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang terbilang berani melakukan monetisasi utang di antara negara emerging market lainnya. Langkah serupa juga sebenarnya diterapkan oleh beberapa bank sentral di Kawasan Asia Pasifik, tetapi secara lebih terkendali. Bank Sentral Filipina sebenarnya memutuskan untuk membiayai defisit anggaran pemerintah lebih awal dibandingkan BI.

Dikutip dari Nikkei, Bangko Ng Phlipines pada Maret telah membeli surat utang pemerintah melalui pasar primer sebesar 300 miliar peso atau setara Rp 32,1 triliun dalam bentuk repo dengan jangka waktu tiga bulan dan dapat diperpanjang. Pembelian obligasi pemerintah oleh Bangko Ng Phlipines mencapai 800 miliar peso atau Rp 86,6 triliun, setara 45% pinjaman dalam negeri pemerintah hingga Juli.

Sekitar 500 miliar peso dibeli di pasar sekunder. Namun, Bank Sentral Filipina baru-baru ini mengumumkan siap memberikan pembiyaan lebih kepada pemerintah. Baca Juga Sinyal Meredupnya Peluang Pengawasan Bank Kembali ke BI saat Pandemi Reserve Bank of India juga memiliki kebijakan untuk membeli surat utang pemerintah di pasar perdana hingga mencapai 0,5% dari defisit anggaran.

Pembiayaan bank sentral untuk menutup defisit anggaran sebenarnya dilakukan oleh Myanmar. Dikutip dari media lokal The Irrawaddy, pemerintah Myanmar meminjam 1,3 triliun kyat atau setara Rp 13,7 triliun dari bank sentral untuk menutup sebagian defisit anggaran 2019 dan 2020 yang mencapai 6,6 triliun kyat. Namun pinjaman bank sentral kepada pemerintah untuk menutup defisit bukan hal baru di negara ini. Hampir setiap tahun defisit anggaran Myanmar ditutup oleh pinjaman dari bank sentral.

Lembaga pemeringkat utang global, S&P sempat mengingatkan langkah pembiayaan utang pemerintah oleh bank sentral yang dilakukan Indonesia, India, dan Filipina dapat mempertaruhkan reputasi otoritas moneter. Meski saat ini belum ada indikasi hilangnya kepercayaan investor pada ketiga bank sentral tersebut, S&P menilai risiko akan meningkat jika monetisasi utang tetap dilakukan bank sentral usai pandemi berakhir.

“Jika investor mulai melihat ketergantungan pemerintah pada pendanaan bank sentral sebagai fitur struktural ekonomi jangka panjang, otoritas moneter dapat kehilangan kredibilitas,” kata S&P, seperti dikutip dari Reuters. Peringatan serupa juga diberikan Bank Dunia dalam laporan terbaru untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik edisi Oktober 2020. Menurut Bank Dunia, pembiayaan utang oleh bank sentral yang dilakukan sejumlah negara di Asia Timur, termasuk Indonesia, dapat menganggu independensi dan pengendalian inflasi. (hdyt/katadata)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Kunci Hadapi Resesi Ekonomi RI: Berhemat dan Pilih Aset Aman

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III diperkirakan minus atau terkontraksi. Indonesia pun akan memasuki masa resesi ekonomi. Bagaimana menghadapinya?

Published

on

Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 lebih buruk dari perkiraan awal.

Indonesia pun kemungkinan bakal memasuki resesi ekonomi. Ekonomi suatu negara disebut mengalami resesi jika pertumbuhannya negatif atau kontraksi selama dua kuartal berturut-turut.

Pada kuartal II 2020, ekonomi Indonesia tumbuh minus 5,32%. Adapun, pada kuartal III, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan ekonomi masih tumbuh negatif hingga 2,9%. Artinya, resesi ekonomi sudah menimpa Indonesia.

Dalam menghadapi resesi, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan masyarakat harus berhemat.

Dilema Beban Berat Ekonomi saat Prioritas Kesehatan Tangani Pandemi Salah satu caranya dengan menunda pembelian barang-barang sekunder, tersier, termasuk barang yang terkait gaya hidup.

“Fokus saja pada kebutuhan makanan dan kesehatan. Itu yang utama di saat resesi ekonomi berbarengan dengan krisis kesehatan,” kata Bhima kepada Katadata.co.id pada Minggu (27/9).

Menurut dia, penghematan yang dilakukan masyarakat memang akan berdampak pada tingkat konsumsi rumah tangga.

Pasalnya, masyarakat hanya akan membeli kebutuhan dasar seperti makan dan miuman. Sedangkan pengeluaran untuk produk-produk sekunder atau tersier seperti tas bermerek, pakaian mahal, atau barang-barang berharga akan dihemat.

Namun, penghematan harus dilakukan dalam menghadapi resesi di tengah pandemi. “Ini lebih ke persiapan worst scenario. Kalau boros nanti repot sendiri, jangan sampai berutang untuk biayai gaya hidup padahal tidak sesuai kebutuhan yang prioritas,” katanya.

Banyak orang Indonesia tak siap hadapi krisis

Selain itu, dia menyarankan agar masyarakat memiliki dana darurat setidaknya 30% dari total pendapatan. Dana darurat tersebut dapat disisihkan ke rekening yang terpisah dari kebutuhan pokok.

Dana darurat itu menjadi dana antisipasi jika kehilangan pendapatan, pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun kontrak tidak diperpanjang.

“Jadi ada bekal untuk biaya hidup. Dana emergency juga bisa dipakai ketika sakit atau kebutuhan mendesak lainnya,” kata dia.

Selanjutnya, Bhima mengajurkan agar masyarakat memilih aset aman jika ingin berinvestasi. Aset aman yang dimaksud yaitu deposito bank, emas batangan (logam mulia), dan surat utang pemerintah.

Menurut dia, tiga aset tersebut bisa menjadi tempat lindung nilai terbaik ketika ketidakpastian ekonomi meningkat. Di sisi lain, Bhima meminta pemerintah mengantisipasi resesi ekonomi dengan menjaga daya beli 115 juta kelas menengah rentan miskin.

Kelompok tersebut bukan lagi berhemat, melainkan sudah hidup dengan keuangan yang pas-pasan. Sehingga pemerintah perlu menyuntik bantuan langsung tunai (BLT) dengan nominal minimum Rp 1,2 juta per orang.

Pemerintah juga bisa turunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% ke 0-5% selama masa pemulihan ekonomi. “Stimulus PPN langsung dirasakan oleh konsumen akhir dibanding PPh 21 DTP atau PPh badan,” ujar Bhima.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending