Connect with us

Property

BTN Tawarkan KPR Zero Di Ajang IPEX 2018

Published

on


IPEX 2018

Bank Tabungan Negara kembali menyelenggarakan IPEX 2018 (Indonesia Property Expo). Dalam event tersebut, BTN memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan tingkat bunga flat 6,5% selama satu tahun.

Acara ini digelar di Jakarta Convention Center dan resmi dibuka oleh Direktur Utama BTN Maryono. Turut hadir diacara pembukaan tersebut Jajaran Direksi BTN, Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan selain tingkat bunga yang murah, masyarakat juga nantinya akan bisa mendapatkan bebas provisi dan bebas angsuran selama dua tahun.

“Dengan adanya acara ini diharapkan bisa memberikan kemudahan kepada end user,” kata Maryono di JCC, Sabtu (22/9/2018).

 

Dalam acara yang digelar dua kali dalam setahun ini, kali ini diikuti oleh 149 pengembang, yang terdiri dari 111 pengembang untuk perumahan berbasis Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dan 35 pengembang non KPR.

Tentunya seluruh pengembang yang hadir berasal dari seluruh Indonesia. Selain itu, dalam gelaran kali ini BTN juga menyediakan layanan kredit masal sebanyak 1.000 kredit kepada masyarakat.

Tidak hanya bunga flat 6,5% selama satu tahun, dalam event tersebut BTN juga menghadirkan produk penawaran KPR Zero. KPR Zero untuk memudahkan masyarakat Indonesia memiliki rumah.

Melalui produk yang merupakan reanding dari KPR Easy Payment tersebut, debitur hanya membayar cicilan bunga KPR dengan grace period pokok selama 2 tahun. KPR Zero juga menawarkan pembebasan pembayaran beban pokok.

“Bunga promo tersebut lebih rendah dibandingkan suku bunga KPR perbankan secara umum yang tahun ini di kisaran 9% per tahun, selain itu uang muka juga rendah, sejumlah mitra pengembang yang bekerjasama dengan BTN menawarkan uang muka hanya 1%,” ungkapnya.

IPEX 2018

Promosi lainnya selain suku bunga kredit yang terjangkau, dan uang muka yang murah, BTN juga menawarkan pembebasan biaya provisi, administrasi, bebas appraisal, diskon asuransi jiwa kredit 20% , simplifikasi dokumen, dan jangka waktu KPR hingga 30 tahun. Sejumlah pengembang bahkan menawarkan bebas angsuran pokok selama 2 tahun.

Selain dengan promosi dan kemudahan akses KPR lewat laman digital, Maryono menjelaskan, pendekatan BTN untuk kaum milenial juga dilakukan dengan memberikan pilihan properti yang menjadi favorit milenial. Sekitar 149 pengembang dalam IPEX menawarkan sekitar 730 proyek diantaranya adalah proyek Transit Oriented Development atau TOD.

Maryono memastikan BTN berpartisipasi memberikan kredit konstruksi dan Kredit Pemilikan Apartemen untuk proyek TOD milik Perumnas Setelah TOD di Tanjung Barat, Bank BTN juga membidik proyek TOD Perumnas di Pondok Cina dan stasiun Bogor.

Selain itu BTN membuka sinergi dengan pengembang TOD lain, seperti PT PP Properti Tbk yang akan menggarap TOD Stasiun Juanda dan TOD Stasiun Tanah Abang, dan juga PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang menggarap sejumlah proyek TOD bertajuk LRT City.

“Khusus wilayah Jakarta, hunian vertikal akan makin berkembang karena berdasarkan riset Housing Finance Center BTN, kebutuhan rumah di Jakarta dalam 13 tahun mendatang akan terus meningkat, akhir tahun 2030 kemungkinan backlog menembus sekitar 1,751 juta rumah, dan kemungkinan akan terjadi defisit karena laju pertumbuhan penduduk DKI yang tinggi namun lahan semakin sempit, rumah susun menjadi pilihan pengembang untuk ekspansi,” tutup Maryono.

Sumber : Industry.co.id
Advertisement

Property

Cara Membuat Sertifikat Tanah Gratis, Ini Syarat dan Prosedurnya

Published

on

By

Sertifikat Tanah wajib dimiliki setiap orang yang memiliki hak atas tanahnya. Lantas, bagaimana cara membuat sertifikat tanah secara lengkap? Yuk simak.

Ada dua cara membuat sertifikat tanah, yakni melalui notaris dan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) milik Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kementerian ATR.

Adapun, cara membuat sertifikat tanah lewat notaris membutuhkan biaya. Sementara, cara membuat sertifikat di BPN tak dipungut biaya alias gratis.

Berikut cara membuat sertifikat tanah gratis yang dirangkum detikcom:

1. Persyaratan

Langkah pertama cara membuat sertifikat tanah, yakni dengan menyiapkan dokumen. Hanya saja, dokumen untuk tanah negara dan tanah adat atau perorangan berbeda. Berikut rinciannya:

Dokumen untuk tanah negara:

1. KTP asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,
2. Kartu Keluarga,
3. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) tahun berjalan,
4. Kartu kavling,
5. Advis planing,
6. Izin mendirikan bangunan (IMB),
7. Akta jual beli,
8. Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. Pajak Penghasilan (PPH).

Sementara, kelengkapan dokumen untuk tanan girik milik adat yang mesti dipersiapkan adalah:

1. KTP asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,
2. Kartu keluarga,
3. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) tahun berjalan,
4. Surat riwayat tanah,
5. Leter C atau girik,
6. Surat pernyataan tidak sengketa,
7. Akta jual beli,
8. Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. Pajak Penghasilan (PPH).

2. Prosedur Pembuatan Sertifikat Tanah

Cara membuat sertifikat tanah selanjutnya, pemohon bisa mengikuti agenda penyuluhan dari petugas BPN di wilayah desa atau kelurahan. Selanjutnya, pemohon menjadi peserta dan petugas BPN akan mendata riwayat kepemilikan tanah.

Kemudian, petugas akan melakukan pengukuran dan meneliti batas kepemilikan lahan. Prosedur dilakukan bersama pemohon dengan menunjukkan letak, bentuk bidang, luas tanah, serta batas bidang tanah.

Setelah itu, dari cara membuat sertifikat tanah petugas akan meneliti data yuridis. Sedangkan anggota BPN yang lain akan mencatat sanggahan, kesimpulan, serta keterangan dari petugas desa.

Terakhir, pemohon harus menunggu selama 14 hari untuk mendapatkan pengumuman persetujuan pengajuan sertifikat tanah. Bila diterima, maka pemohon bisa menerima sertifikat yang akan dibagikan langsung oleh petugas BPN.

Continue Reading

Property

Waskita Karya Tbk Bukukan Nilai Kontrak Baru Rp 15 Triliun Pada September 2019

Published

on

Finroll.com — PT Waskita Karya Tbk (WSKT) membukukan nilai kontrak baru per September 2019 sebesar Rp 15 triliun. Dari perolehan tersebut, nilai kontrak terbesar berasal dari Tol Trans Sumatra sebesar Rp 5 triliun.

Shastia Hadiarti selaku Sekretaris Perusahaan PT Waskita Karya Tbk menjelaskan hingga akhir tahun perusahaan berharap bisa mencapai target nilai kontrak baru sekitar Rp 40 triliun hingga Rp 44 triliun.

Oleh karenanya, apabila target kontrak baru tercapai, maka Waskita mencatatkan pertumbuhan kontrak baru 62,96% dari tahun 2018 yang tercatat Rp 27 triliun.

Sebagai informasi saja, target kontrak baru Waskita sudah melalui penyesuaian dari target awal Rp 55 triliun menjadi Rp 44 triliun.

“Saat ini Waskita sedang mengikuti beberapa tender proyek di Kalimantan dan di luar negeri,” jelas Shastia yang dilansir dari Kontan.co.id, Selasa (15/10/2019).

Sementara Waskita menyebutkan beberapa proyek bisa mendorong perusahaan untuk mencapai target kontrak baru.

Antara lain pembangunan jalan tol 20%, pekerjaan sipil lain 21%, precast 17%, gedung 15%, LRT dan jalur kereta api 13%, energi dan transmisi 4%, bendungan 4% dan irigasi 1%.

Selain itu di lain sisi, per September 2019 Waskita telah menerima pembayaran proyek sebesar Rp 15 triliun.

Dana tersebut berasal dari pembayaran turnkey sekitar Rp 3 triliun dan proyek konvensional sekitar Rp 10 triliun.

“Salah satunya dari pembayaran proyek LRT Palembang sebesar Rp 2,3 triliun,” jelas dia.

Sepanjang 2019, Waskita menargetkan penerimaan pembayaran proyek sebesar Rp 40 triliun. Di mana sebesar Rp 26 triliun berasal dari proyek turnkey dan sebesar Rp 14 triliun berasal dari proyek konvensional. Dus, Waskita masih menunggu pencairan proyek Rp 35 triliun lagi.

“Perolehan dana tersebut akan digunakan untuk mendanai belanja modal tahun ini yang sebagian besar dialokasikan untuk pengembangan jalan tol,” jelas Shastia.

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan posisi rasio keuangan Waskita.

Sampai Juni 2019 serapan belanja modal Waskita tercatat sebesar Rp 8 triliun dari anggaran tahun ini sebesar Rp 22 triliun.(red)

Continue Reading

Property

Begini Awal Mula Terbongkarnya Mafia Tanah Triliunan Rupiah

Published

on

By

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Polri mengungkap keberadaan mafia tanah triliunan rupiah.

Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Raden Bagus Agus Widjayanto mengatakan, awal mula kasus mafia tanah terungkap pada tahun 2018. Pengungkapan ini berawal dari pengaduan seorang pemilik tanah.

Ia bercerita, bahwa ada seorang pemilik tanah tidak merasa menjadikan tanah tersebut sebagai jaminan utang.

“Berawal dari pengaduan pemilik tanah. Dia tidak pernah menjadikan tanahnya itu sebagai jaminan hutang, tiba-tiba kok itu menjadi jaminan utang. Itu ditagih ke pemilik tanah,” tutur Raden saat dihubungi detikcom, Sabtu (12/10/2019).

Raden bilang, bahwa oknum mafia tanah ini bekerja secara berkelompok dan sangat sistematis. Ada yang pura-pura menjadi calon pembeli tanah, hingga seorang notaris beserta kantornya yang diatur sedemikian rupa.

Awal kronologinya, ada pembeli palsu dari oknum mafia tersebut yang pura-pura membeli tanah dari pemiliknya. Kemudian, pembeli palsu tersebut memberikan uang muka agar si pemilik tanah tidak curiga.

Setelah itu, pemilik tanah diajak ke kantor notaris dengan membawa sertifikat tanah. Di sanalah sertifikat tanah tersebut dipalsukan oleh oknum mafia.

“Jadi ada orang yang menanyakan dia mau menjual tanah atau tidak, kemudian ada calon pembeli gitu kan, kemudian beri uang muka dibawa ke kantor notaris ya dia percaya kalau itu notaris. Ditinggal sertifikatnya, ternyata sertifikatnya dipalsu,” kata dia.

Diserahkan sertifikat aslinya ke pembeli tanah kemudian ini dijadikan jaminan dengan nilai yang lumayan besar,” kata Raden saat menjelaskan kronologinya.

Setelah di cek sertifikatnya di kantor pertanahan, barulah si pemilik tanah menyadari bahwa pembeli tanah miliknya adalah penipu. Hal itu dilihat dari kantor notaris yang tidak terdaftar.

“Notarisnya itu pura-pura, tidak terdaftar,” ungkap Raden.

Untuk diketahui, akibat kasus ini baik perusahaan maupun masyarakat umum yang menjadi korban mengalami kerugian hingga Rp 200 miliar

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending