Connect with us

Makro Ekonomi

BTP Akan Terima Gaji Rp.3.2M Jika Jadi Bos Pertamina

Published

on


Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikabarkan akan duduk sebagai pejabat tinggi di pelat merah raksasa RI. Kabar paling kuat sampai saat ini, Ahok diperkirakan akan menjadi komisaris utama atau bahkan direktur utama di PT Pertamina (Persero).

Belum ada keterangan eksplisit dari Menteri BUMN Erick Thohir maupun Presiden Joko Widodo soal BUMN yang akan dikawal oleh Ahok. Namun keduanya kompak dan memastikan bahwa Ahok pasti akan ditunjuk untuk memberesi salah satu BUMN strategis.

“Kita harapkan ada perwakilan yang memang punya track record pendobrak. Untuk mempercepat dari pada hal-hal yang sesuai diarahkan, yaitu satu bagaimana menekan daripada energi juga bersama membuka lapangan kerja dengan cara berpartner.”

Soal apakah itu tanda Ahok akan ditempatkan di sektor energi, Erick menjawab, “Belum tahu, nanti kita lihat.”

Ahok dipastikan akan bergabung ke BUMN pada Desember mendatang, jika benar akan masuk Pertamina. Berikut adalah kisaran gaji dan tunjangan yang akan diterima Ahok.

Mengutip laporan keuangan Pertamina untuk kinerja 2018, dapat diintip besaran gaji yang diberikan perusahaan migas terbesar ini ke jajaran direksi dan komisarisnya.

Dalam laporan keuangan tertulis kompensasi untuk manajemen yang berupa gaji dan imbalannya mencapai US$ 47,23 juta atau setara Rp 661 miliar dengan kurs atau nilai tukar saat ini.

Namun, besaran gaji direksi dan komisaris berbeda. Untuk gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero).

Sementara, gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan, yaitu sebesar 85% dari gaji Direktur Utama. Honorarium Komisaris Utama adalah sebesar 45% dari gaji Direktur Utama. Honorarium Wakil Komisaris Utama adalah sebesar 42,5% dari Direktur Utama. Honorarium Anggota Dewan Komisaris adalah 90% dari honorarium Komisaris Utama.

Direksi dan komisaris Pertamina juga menerima tunjangan. Untuk direksi, tunjangan yang diterima meliputi tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, dan asuransi purna jabatan.

Sedangkan untuk Dewan Komisaris, tunjangan yang diterima meliputi tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, dan asuransi purna jabatan.

Terdapat juga fasilitas seperti fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas bantuan hukum untuk direksi. Sedangkan untuk dewa komisaris adalah fasilitas kesehatan dan bantuan hukum.

Adapun susunan direksi Pertamina saat ini adalah 11 orang, sementara untuk komisaris di 2018 mencapai 6 orang. Artinya jika dibagi rata ke 17 orang, masing-masing bisa mengantongi hingga Rp 38 miliar setahun atau Rp 3,2 miliar per bulan!

Sumber Berita : CNBCIndonesia.com

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Makro Ekonomi

Bank Dunia Sebut RI Perlu Tambah Belanja 4,6 Persen dari PDB

Published

on

Finroll – Jakarta, Bank Dunia (World Bank) menaksir Indonesia perlu alokasi tambahanbelanja sebesar 4,6 dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun untuk merealisasikan target pembangunan. Jumlah yang harus ditambah itu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Hal ini tertuang dalam laporan Bank Dunia bertajuk Kajian Belanja Publik Indonesia: Untuk Hasil yang Lebih Baik.

“Untuk merealisasikan target pembangunan Indonesia sesuai RPJMN 2020-2024 menunjukkan diperlukan belanja tambahan sebesar 4,6 persen dari PDB per tahun,” papar Bank Dunia dalam risetnya, dikutip Senin (30/6).

Bank Dunia menjelaskan tambahan belanja harus dilakukan demi mencapai tingkat layanan minimum untuk negara-negara berpenghasilan menengah dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, bantuan sosial (bansos), dan infrastruktur. Namun, bukan berarti Indonesia hanya perlu fokus pada sektor-sektor tersebut.

“Di beberapa sektor, dalam jangka pendek tetap perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja sama pentingnya atau tetap lebih penting dibandingkan dengan memberikan belanja tambahan,” jelas Bank Dunia.

Sementara, pemerintah juga perlu menciptakan ruang fiskal agar bisa mencapai target pembangunan yang dinilai ambisius. Bank Dunia menyatakan ada dua cara yang bisa dilakukan untuk melonggarkan ruang fiskal, yaitu meningkatkan mobilisasi penerimaan dalam negeri dan realokasi belanja dari subsidi yang tidak tepat.

“Dalam jangka pendek, pemerintah dapat melaksanakan reformasi untuk meningkatkan penerimaan dengan reformasi cukai tembakau dan penghapusan beberapa pembebasan PPN,” kata Bank Dunia.

Berdasarkan perhitungan Bank Dunia, penghapusan pembebasan PPN dapat menambah penerimaan negara sekitar 0,24 persen sampai 0,67 persen dari PDB. Kemudian, negara juga mendapatkan tambahan penerimaan sebesar 0,7 persen dari PDB dengan menyelesaikan reformasi cukai tembakau.

Sementara, beberapa realokasi belanja subsidi bisa dilakukan dengan mengkaji lagi subsidi energi dan subsidi pupuk yang selama ini diberikan. Lalu, mengevaluasi bantuan tunai kepada penduduk miskin agar lebih tepat sasaran.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang IV Tunggu Revisi Perpres

Published

on

Finroll – Jakarta, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Panji Winanteya Ruki mengatakan pendaftaran Program Kartu Prakerja gelombang (batch) IV menunggu hasil revisi Peraturan Presiden (Perpres) 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

Saat ini, Perpres tersebut sudah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kendati demikian ia belum dapat memastikan kapan beleid tersebut bisa dirilis.

“Belum (akan dibuka). Menunggu revisi Perpres dan Permenko oleh Komite,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com Kamis (25/6).

Di samping itu, pembukaan pendaftaran gelombang IV menunggu hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait evaluasi implementasi Program Kartu Prakerja gelombang I hingga III.

Revisi Perpres baru tersebut akan mengakomodir rekomendasi untuk perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja mulai terkait syarat kepesertaan hingga proses pendaftaran yang tidak hanya berbasis jaringan (daring/online), juga luar jaringan (offline) di Kementerian/Lembaga.

Lembih lanjut, Panji menerangkan pemerintah tengah menyiapkan program-program pelatihan apa saja yang nantinya bisa dilaksanakan dengan tatap muka atau offline. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan para peserta jelang kondisi tatanan normal baru atau new normal.

Kendati demikian, pelatihan secara online atau daring saat ini juga tetap akan dilakukan. “Masih kami kurasi apa saja program-programnya,” tutur panji.

Seperti diketahui, hingga saat ini terdapat 680.918 peserta Kartu Prakerja yang mendaftar melalui tiga gelombang.

Dari jumlah tersebut sebanyak 477.971 peserta sudah menuntaskan setidaknya satu pelatihan dalam platform digital. Namun, jumlah penerima insentif baru mencapai 361.209 peserta, dengan sisanya masih menunggu keputusan komite.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Melihat Ganjalan RI Lepas dari Tekanan Resesi Corona

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Pemerintah nampaknya harus lebih waspada terhadap kondisi perekonomian di tahun depan. Meski sejumlah lembaga memprediksi pemulihan ekonomi bisa berlangsung pada kuartal akhir 2020, potensi Indonesia terjebak dalam resesi berkepanjangan masih terbuka lebar.

Apalagi, kalau melihat kemampuan anggaran pemerintah yang kian terbatas akibat besarnya pemberian subsidi dan insentif untuk mendorong perekonomian supaya tetap bergerak di tengah tekanan virus corona. Eks Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Chatib Basri bahkan menyebut ‘real problem’ atau masalah ekonomi yang diakibatkan virus corona baru akan terlihat pada 2021.

Kekhawatiran Chatib Basri tentu bukan tanpa alasan. Runtuhnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 telah menekan membuat banyak usaha gulung tikar dan menghancurkan permintaan masyarakat.

Di sisi lain bantuan yang digelontorkan pemerintah saat ini masih terbatas pada kelompok miskin. Padahal kelompok menengah ke bawah yang jumlahnya jauh lebih besar juga membutuhkan.

Jika di kelompok rentan miskin tersebut tak ada permintaan, maka pemulihan ekonomi domestik di tahun depan dipastikan akan semakin sulit. “Jadi ekspektasi (ekonomi segera pulih) bisa berubah kalau daya beli enggak muncul-muncul,” kata Chatib dalam video conference, Kamis (25/6).

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai pemerintah perlu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk jika pandemi berlangsung hingga akhir tahun. Ada empat hal yang menurutnya akan merintangi fase pemulihan ekonomi.

Pertama adalah rendahnya konsumsi rumah tangga yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah, menurutnya, harus sadar bahwa rendahnya konsumsi bukan hanya disebabkan oleh daya beli.

Pemerintah juga harus sadar bahwa masalah itu kemungkinan juga dipicu penurunan minat masyarakat untuk berbelanja. Karenanya, ia mengatakan perluasan penerima bantuan, baik dalam bentuk sembako maupun uang tunai kepada masyarakat menengah ke bawah mutlak dilakukan untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat.

Selanjutnya, pemerintah juga perlu mendorong kelompok menengah ke atas mengeluarkan lebih banyak uang untuk berbelanja sehingga tingkat permintaan dapat terkerek lebih tinggi.

“Mereka enggak terlalu menderita, tapi willingness to spend nya kurang, cenderung menghindari risiko dan saving. Mereka masih wait and see, maka mereka harus distimulasi,” tutur Faisal.

Kedua, besarnya angka pengangguran baru akibat pandemi Covid-19. Mereka, menurut Faisal, bakal jadi beban bagi perekonomian jika pemerintah tak segera membuka lapangan pekerjaan baru.

Produktivitas buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi juga akan menurun dan ongkos yang perlu dikeluarkan pemerintah untuk re-skilling dan up-skilling akan lebih besar.

“Selama mereka terlay-off, mereka bisa kehilangan produktivitas karena akan terdepresiasi keahliannya. Buruh ini pada saat pemulihan ekonomi harus diberikan skill tambahan, supaya bisa lebih fleksibel pindah antar sektor ketika masa pemulihan” ucap Faisal.

Ketiga, minimnya realisasi penyaluran stimulus dan insentif kepada dunia usaha. Ia mencontohkan misalnya, pemberian kredit murah bagi UMKM yang masih jauh dari harapan

Stimulus yang diskemakan dalam bentuk dana penempatan menurutnya kurang tepat karena terhambat oleh prosedur administrasi bank yang semakin hati-hati di tengah pandemi. Hingga saat ini, berdasarkan data Kementerian Keuangan, serapan anggaran stimulus UMKM baru 0,06 persen dari total Rp123,4 triliun.

“Kalau kami lihat sedikit sekali eksekusinya. UMKM aja baru sedikit. Semua itu akan sangat bergantung dengan apa yang dilakukan sekarang. Yang bisa kita lakukan adalah mempercepat uangnya keluar,” tuturnya.
Kelima, sulitnya mencari alternatif pembiayaan APBN di tengah menurunnya penerimaan pajak lantaran banyaknya sektor usaha terhenti.

Karena itu, dalam rangka refinancing, Bank Indonesia harus membeli surat utang negara yang diterbitkan pemerintah di pasar primer dengan harga khusus dan bukan mengikuti mekanisme pasar.

Jika tidak, beban fiskal pemerintah pasca pandemi Covid-19 akan semakin berat. “Kalau bisa rate-nya beli di pasar perdana jangan tinggi-tinggi. Dan pemerintah harus cari alternatif financing yang lain, yang lebih murah,” terang Faisal.

Kepala Departemen Ekonomi CSIC Yose Rizal Damuri mengatakan bahwa dalam keadaan terpuruk seperti sekarang, sinyal positif pemulihan ekonomi tak bisa serta-merta diterima sebagai sesuatu yang menggembirakan.

Maka itu, pemerintah harus hati-hati, termasuk dalam menggelontorkan stimulus. Penambahan stimulus akan berbanding lurus dengan penambahan utang pemerintah yang.

Jika tak dapat dikendalikan dan dikelola dengan hati-hati, hal itu bisa memberi masalah lebih berat terhadap ekonomi. Pasalnya, kredibilitas pemerintah di mata investor bisa jatuh dan peringkat utang Indonesia bisa melorot.

Karena itu, menurutnya, kuartal tiga dan keempat tahun ini akan menjadi kunci apakah rencana pemulihan ekonomi Indonesia dapat berlangsung mulus.

“Apakah bisa langsung menanjak, atau masih tertatih. Kalau menanjak mudah mudah-mudahan lebih baik, dan di 2021 bisa lepas landas. Tapi kalau enggak, 2021 kan sudah enggak ada lagi uang stimulus udah habis memang akan ada kemungkinan lama masuk ke tahap pemulihan,” ucap Yose.

Di sisi lain, investasi yang jadi salah satu komponen penting pertumbuhan ekonomi juga diprediksi masih sulit untuk tumbuh karena mandeknya program reformasi struktural pemerintah Jokowi. Ia mencontohkan, misalnya, terhambatnya pembahasan RUU Cipta Kerja akibat banyaknya tekanan.

Masalah lainnya adalah melambatnya pembangunan infrastruktur yang sejak awal diharapkan dapat menopang industri dan menggaet investor untuk masuk ke Indonesia. Imbasnya pembukaan lapangan kerja di Indonesia akan makin minim dalam jangka waktu yang cukup lama.

“Kalau seperti ini, sulit buat pemerintah mendorong ekonomi buat pulih dan tumbuh lebih tinggi di tahun 2021. Kuncinya sebetulnya pada apa yang sudah disampaikan Presiden soal reformasi struktural itu. Tapi sekarang ini kan terhambat semua,” tandas Yose.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending