Connect with us

Peristiwa

#BUBARKANBANSER Ramai di Twitter, Ini Sejarah Mula Banser

Published

on


Finroll.com – Tanda pagar alias tagar Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser atau Banser NU) menjadi trending topic di Twitter sejak kemarin. Pagi ini, tagar #BUBARKANBANSER kembali menjadi trending di Twitter.

Sementara kemarin, tagar #BubarkanBanser bersaing dengan #BanserUntukNegeri. Kedua tagar itu sempat berada pada peringkat teratas di Twitter. Ramainya tagar tersebut tak terlepas dari tujuan tuntutan masyarakat Sorong, Papua Barat kepada pemerintah Indonesia.

Dalam salah satu poinnya, pemerintah Indonesia diminta masyarakat Sorong untuk membubarkan Banser NU. Namun mereka tak menjelaskan apa alasannya.

Banser sendiri merupakan badan otonom NU dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Dikutip dari nu.or.id, GP Ansor dibentuk oleh KH Abdul Wahab dan para pendukungnya. Awalnya, dia membentuk wadah pemuda Muslim bernama Syubbanul Wathan atau Pemuda Tanah Air pada 1924.

Syubbanul Wathan merupakan cikal bakal berdirinya GP Ansor. Namun sebelum beralih nama jadi GP Ansor, wadah itu sempat bernama Persatuan Pemuda NU (PPNU), Pemuda NU (PNU), dan Anshoru Nahdlatul Oelama (ANO). ANO pun menjadi bagian dari NU, tapi belum tercantum dalam struktur organisasi NU.

Baru pada 24 April 1934 saat Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, Jawa Timur, ANO disahkan menjadi bagian dari pemuda NU. Selanjutnya, ANO Cabang Malang mengembangkan gerakan yang disebut Barisan Ansor Nahdlatul Oelama atau Banoe, yang dalam perkembangan selanjutnya disebut Banser.

Namun pada saat pendudukan Jepang (1945-1949), semua organisasi kepemudaan diberangus termasuk ANO. Baru pada 14 Desember 1949, ANO kembali dibangkitkan dengan nama Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor. Kelahiran GP Ansor ini berkat ide tokoh ANO Surabaya, Moh, Chusaini Tiway yang disambut positif oleh Menteri Agama RIS saat itu, KH Wachid Hasyim.

Sementara itu, dalam Peraturan Organisasi (PO) Pasal 23, Banser disebut sebagai organisasi yang bersifat keagamaan, kemanusiaan, sosial kemasyarakatan, dan bela negara. Nah, untuk melaksanakan tugas tersebut, Banser punya beberapa satuan khusus, yakni Densus 99 Asmaul Husna, Banser Tanggap Bencana (Bagana), Banser Relawan Kebakaran (Balakar), Banser Relawan Lalulintas (Balantas), Banser Kesehatan (Banser Husada), Banser Maritim (Baritim), dan Banser Protokoler.

Nasional

Banjir Bandang di Deli Serdang, 9 Orang Hanyut

Published

on

Finroll – Medan, Banjir bandang melanda di Sungai Lau Tuntungan Desa Kutalimbaru Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sedikitnya sembilan orang hanyut, dan satu orang belum ditemukan.

Banjir bandang ini disebabkan hujan dengan intensitas tinggi yang terus terjadi.

“Benar, ada sembilan orang yang hanyut, tapi delapan orang berhasil diselamatkan, satu orang lainnya belum ditemukan,” kata Kepala Kantor SAR Medan, Toto Mulyono, Senin (27/7).

Toto menyebutkan petugas siaga komunikasi dan radio menerima informasi kejadian tersebut pada Minggu (26/7) dari kepala desa setempat. Kemudian tim Rescuer Kantor SAR Medan langsung meluncur ke lokasi.

“Tim SAR gabungan dan warga berhasil mengevakuasi 8 orang dalam keadaan selamat tetapi 1 orang lagi masih dalam pencarian. Pencarian dilakukan hingga malam tadi namun korban belum ditemukan,” jelasnya.

Adapun delapan korban selamat antara lain Raskita Surbakti (23) warga Dusun III Desa Kutalimbaru; Kevin Aruan (21) warga Jalan Bunga Citra Teratai, Kecamatan Medan Baru; Dedy Lumbantoruan (23) warga Jalan Ayahanda, Kecamatan Petisah; Anijer Simanungkalit (22) Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas.

Kemudian Kimron Situmorang (22) warga Stasiun Gang Keluarga, Kecamatan Marendal Kabupaten Deli Serdang; Indrawanta Tarigan (20) warga Dusun I Desa Kutalimbaru; Riris Marsella Sihole (22) warga Kabupaten Samosir; dan Glora Luita (8) warga Dusun III Desa Kutalimbaru.

“Untuk korban hanyut yang belum ditemukan bernama Santa Situmorang (24) warga Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara,” paparnya.

Menurutnya hujan yang melanda kawasan Medan dan Kabupaten Deli Serdang mengakibatkan debit air sungai naik. Ketinggian air yang lumayan tinggi mengakibatkan banjir bandang di Sungai Lau Tuntungan.

“Saat itu ada beberapa warga yang tengah mandi-mandi di sungai itu, tiba-tiba air naik, terjadi banjir bandang dan menghanyutkan para korban. Pencarian akan kita lanjutkan pagi ini,” jelasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

DKI Siapkan Rp171 M untuk Siswa yang Terpaksa Sekolah Swasta

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dana subsidi sebesar Rp171 miliar untuk bantuan biaya masuk peserta didik atau siswa yang gagal mendapat sekolah negeri dan terpaksa harus masuk sekolah swasta di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Catur Laswanto mengatakan bantuan biaya tersebut bakal diberikan kepada peserta didik yang masuk dalam data penerima bantuan sosial akibat dampak dari wabah Covid-19. Jumlah peserta didik yang masuk dalam data penerima bansos mencapai 85.508 orang.

“Total Rp171.065.500.000 anggaran yang sekiranya Pemprov berikan bantuan biaya masuk (peserta didik) terdampak Covid-19,” kata Catur dalam video yang diunggah di saluran resmi Pemprov DKI, Minggu (19/7).

Catur menjelaskan, calon peserta didik yang mendaftar PPDB DKI tahun ajaran 2020/2021 di Jakarta mencapai 385.664 orang di semua jenjang. Dari jumlah tersebut, 232.653 orang diterima di sekolah negeri dan yang tidak diterima di sekolah negeri 126.011 orang.

Dari jumlah calon peserta didik yang tidak lolos sekolah negeri, berdasarkan data DKI, yang masuk dalam data penerima bansos mencapai 85.508 orang.

“Kami padankan data yang asal dari PPDB dengan data bansos karena asumsinya adalah ketika nanti akan diberikan bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah, maka harus dipastikan bahwa mereka yang layak (mendapat bantuan), mereka yang sudah masuk dalam data bansos,” jelas Catur.

Peserta didik jenjang SD penerima bansos yang gagal mendapatkan sekolah negeri ada sebanyak 9.959 orang. Tiap individu membutuhkan uang pangkal Rp1 juta, sehingga total dana bantuan yang dibutuhkan sebanyak Rp9.959.000.000

Kemudian, jenjang SMP sebanyak 27.766 orang, tiap individu membutuhkan uang pangkal Rp1.500.000, sehingga total dana bantuan yang dibutuhkan Rp41.649.000.000

Berikutnya untuk jenjang SMA/SMK sebanyak 47.783 orang. Tiap individunya membutuhkan uang pangkal sebanyak Rp2.500.000, sehingga total kebutuhan dana bantuan sebanyak Rp119.457.500.000.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Mulai Hari Ini Pemprov DKI Resmi Cabut SIKM

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah resmi meniadakan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta per Selasa (14/7). Hal ini dikarenakan SIKM readyviewed sejak masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi tidak berjalan efektif.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan pada masa PSBB transisi dan sejak larangan mudik dicabut oleh pemerintah pusat, efektivitas SIKM menurun. Hal ini sejalan dengan terbatasnya pemeriksaan SIKM oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu hanya pada simpul-simpul transportasi seperti terminal, stasiun, dan bandara serta di beberapa ruas jalan saja.

“Akibatnya, penumpang angkutan umum menurun drastis dan terjadi pelanggaran di mana banyak angkutan umum AKAP yang menurunkan penumpang di wilayah Bodetabek,” kata Syafrin dalam keterangan tertulis, Jumat (17/7).

Di sisi lain, menurut Syafrin, warga yang masuk dengan kendaraan pribadi, bebas masuk Jakarta tanpa SIKM melalui jalan-jalan akses yang tidak diawasi. Selain itu, berdasarkan data, kesadaran warga dalam mengurus SIKM juga menurun.

Padahal, menurut Syafrin, SIKM sebagai alat pembatasan pergerakan orang sejatinya sangat efektif jika pengawasan dan pengendaliannya benar-benar dilakukan melalui partisipasi aktif semua pihak, baik Pemprov DKI Jakarta, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah lainnya.

Selain itu, tren akses SIKM juga menurun sejak masa PSBB transisi. Berdasarkan data Pemprov DKI, sejak SIKM diberlakukan pada 15 Mei 2020 sampai dengan 24 Juni 2020, terdapat total 1.238.832 pengguna yang berhasil mengakses perizinan SIKM.

Dari jumlah tersebut, tercatat 147.677 permohonan SIKM yang diterima. Namun, hanya 47,5% atau 69.737 permohonan SIKM yang dinyatakan memenuhi persyaratan sehingga SIKM diterbitkan secara elektronik, sedangkan 52,5% sisanya atau 77.154 permohonan SIKM ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.

Namun, pada saat PSBB transisi hal tersebut mengalami tren penurunan akses. Pada 10 Juli 2020, tercatat hanya 36.660 akses, dan semakin turun hingga pertengahan Juli 2020.

“Sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pergub Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Bepergian di Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang mengatur pelaksanaan SIKM, resmi dicabut dan SIKM ditiadakan,” ungkapnya.

Sebelumnya, banyak warga juga mengeluhkan cara pengajuan SIKM untuk syarat masuk ke Jakarta. Sejumlah persyaratan untuk mengurus SIKM kala itu juga tak sedikit.

Warga yang mengajukan SIKM mesti mengunggah surat keterangan dari kelurahan, surat sehat, surat keterangan kerja, hingga surat jaminan sebelum mendapat persetujuan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait penerbitan SIKM.

Setelah SIKM ditiadakan, kini sebagai gantinya, warga yang ingin keluar masuk Jakarta harus tetap mengurus izin dengan cara mengisi formulir di aplikasi Corona Likelihood Metric atau CLM.

CLM merupakan metode tes kesehatan menggunakan sistem teknologi informasi untuk mengetahui kemungkinan risiko seseorang terkena Covid-19.

Pengisian CLM dapat dilakukan melalui aplikasi https://jaki.jakarta.go.id/ atau melalui situs https://rapidtest-corona-jakarta.go.id.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending