Connect with us

Business

Corona, 11 Juta Jiwa Bisa Jatuh Miskin Di China

Published

on


Finroll – Jakarta, Pandemi virus corona mengancam pertumbuhan ekonomi China mandek. Jika ramalan Bank Dunia itu benar, diperkirakan 11 juta orang di Asia Timur akan jatuh miskin.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo mengungkapkan pandemi ini mengakibatkan guncangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Pandemi ini dapat menghentikan pertumbuhan dan meningkatkan kemiskinan di seluruh kawasan,” ujarnya, Selasa (31/3).

Menurut Mattoo, dalam skenario terbaik, ekonomi kawasan Asia Timur akan menurun tajam. Ia memproyeksi ekspansi China akan melambat dari 6,1 persen menjadi hanya 2,3 persen.

Pasalnya, dua perlima populasi dunia sedang dalam karantina dan lock down. Dua hal ini mengakibatkan penutupan bisnis dan transportasi demi menekan risiko penyebaran covid-19.

Mattoo menilai dunia masih bisa lolos dari potensi resesi, namun tetap akan mengalami perlambatan yang tajam. Dua bulan lalu, ekonom Bank Dunia masih memperkirakan China bisa tumbuh sekitar 5,9 persen. Angka tersebut pun menjadi skenario terburuk sejak 1990 silam.

Namun, sekarang negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia menghadapi proyeksi yang lebih ‘mengerikan’. Hal tersebut tercermin dalam rekor kontraksi aktivitas manufaktur pada Februari dan produksi industri yang turun untuk pertama kalinya dalam 30 tahun.

Wilayah Asia Timur dan Pasifik, tidak termasuk China, dapat mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 1,3 persen atau menyusut 2,8 persen dalam skenario yang lebih buruk dibandingkan dengan 5,8 persen tahun lalu.

“Pandemi itu sangat mempengaruhi ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik, selain itu kedalaman dan lamanya guncangan itu tidak pasti,” kata laporan Bank Dunia.

Bank Dunia memperingatkan pengendalian pandemi mungkin akan memulihkan ekonomi. Namun, risiko tekanan keuangan akan berlangsung lama bahkan melewati tahun ini.

“Yang paling rentan adalah negara-negara yang sangat bergantung pada perdagangan, pariwisata, dan komoditas, dan yang bergantung pada arus keuangan yang fluktuatif,” jelasnya.

Mattoo mengatakan 17 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik merupakan kunci rantai global dan bertanggung jawab atas 70 persen perdagangan dunia. Saat ini, semuanya telah terpengaruh dan sekarang memiliki beberapa kasus virus corona dengan jumlah tertinggi di dunia.

“Di dunia yang saling bergantung ini, di mana nasib ekonomi kita saling terkait, goncangan secara simultan mempengaruhi semua negara penting ini,” katanya.

Bank Dunia menyerukan tindakan keras dengan prioritas pertama pada penahanan penyebaran virus serta langkah untuk meredam guncangan bagi rumah tangga yang kehilangan upah atau pekerjaan.

Mattoo melanjutkan belum terlambat untuk mengikuti contoh Korea Selatan yang meningkatkan pengujian dan penahanan, sehingga ekonomi dapat mulai kembali normal lebih cepat.

“Ini bukan ilmu roket. Dengan bantuan, bahkan negara-negara miskin pun bisa melakukannya,” pungkasnya.

Sumber :CNN Indonesia

Business

Tahun Ini Pemerintah Taksir Kebutuhan Garam 4,5 Juta Ton

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah menengarai kebutuhan garam terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun ini, kebutuhan garam diperkirakan mencapai 4,5 juta ton atau lebih tinggi dari tahun lalu di kisaran 3 juta ton.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Safri Burhanuddin mengungkapkan Indonesia sebenarnya telah mencapai swasembada garam karena sudah bisa memproduksi hingga 3,5 juta ton garam, tapi kebutuhan komoditas tersebut terus meningkat.

Menurut Safri, peningkatan kebutuhan garam sejalan dengan terus meningkatnya kebutuhan industri.

Untuk itu, upaya untuk meningkatkan produksi garam juga terus dilakukan. Dengan luas lahan yang meningkat hampir 30 ribu hektare lebih, ia mengatakan pemerintah juga terus mendorong intensifikasi lahan garam.

Pemerintah juga telah meminta PT Garam (Persero) untuk mendorong metode pergaraman yang lebih modern sehingga produktivitas bisa meningkat.

“Kami sudah sampaikan ke PT Garam, umur mereka sudah lebih dari 75 tahun, kami minta pergaraman tidak lagi dilakukan secara tradisional,” ujar Safri seperti dikutip dari Antara, Minggu (31/5).

Ia mengungkapkan, dengan proses tradisional hasilnya 50-60 ton per ha per tahun. Kalau intensif, bisa 100-150 ton per ha.

“Kalau punya 30 ribu ha, dengan produksi 100-150 ton, seharusnya kita bisa swasembada,” jelasnya.

Lebih lanjut, meski kebutuhannya cukup tinggi, pemerintah tetap memasang target produksi di kisaran 3,5 juta ton hingga 4 juta ton tahun ini.

Pemerintah juga terus berupaya untuk menekan impor garam dengan mendorong produksi tanpa lahan garam seperti dengan metode memanfaatkan PLTU batu bara di Cilegon, Banten.

“Semua cara mengurangi impor, bagaimana mengurangi seoptimal mungkin, kami lakukan,” pungkasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Mulai Agustus Pemerintah Targetkan Pungut Pajak Netflix dkk

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan efektif memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai Agustus bagi perusahaan jasa dan produk layanan digital di luar negeri yang berbisnis di Indonesia seperti Netflix, Spotify, hingga Zoom.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan saat ini aturan pungutan pajak tengah dipersiapkan. Aturan itu ditargetkan terbit pada 1 Juli 2020.

Setelah itu, sambungnya, DJP akan menetapkan soal kriteria pelaku usaha yang wajib menjadi pemungut PPN produk digital. Begitu pula dengan daftar pelaku usaha yang ditunjuk menjadi pemungut.

“Pemungutan PPN paling cepat akan dimulai pada bulan Agustus, sehingga diharapkan memberi cukup waktu agar dapat mempersiapkan sistem pemungutan, pembayaran, dan pelaporan yang mudah, sederhana, dan efisien,” ucap Hestu dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5).

Hestu menekankan bila aturan sudah berlaku maka produk digital seperti langganan streaming musik, streaming film, aplikasi dan gim digital, serta jasa online dari luar negeri akan dikenai pajak. Hal ini serupa dengan berbagai produk digital di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.

Pungutan pajak, kata Hestu, akan dikenakan kepada penjual berupa pedagang atau penyedia jasa luar negeri, baik secara langsung maupun melalui platform marketplace. Bersamaan dengan aturan ini, pemerintah pun sudah melancarkan program sosialisasi kepada beberapa pihak terkait.

Teranyar, DJP menggelar sosialisasi kepada 290 perwakilan usaha dan konsultan pajak dari beberapa negara secara virtual. Mulai dari Amerika Serikat, Australia, China, Hong Kong, India, Inggris, Jepang, Singapura, Swedia, hingga Thailand.

Misalnya, American Chamber of Commerce in Indonesia, European Business Chamber of Commerce in Indonesia, dan US-Asean Business Council. Harapannya, aturan ini bisa diterima dan cepat diimplementasikan.

Selain itu, aturan ini juga bermaksud untuk melahirkan kesamaan perlakuan bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Di sisi lain, kebijakan ini bisa menopang penerimaan pajak negara ke depan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Bank Dunia Kucurkan Utang Rp3,6 T ke Indonesia Lawan Corona

Published

on

By

Bank Dunia menyetujui pinjaman tanggap darurat ke Indonesia senilai US$250 juta atau sekitar Rp3,67 triliun untuk penanganan corona.

Dalam rilisnya, lembaga multilateral itu menyatakan pendanaan akan digunakan untuk mengurangi risiko penyebaran, meningkatkan kapasitas deteksi dan respons atas pandemi tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan Pemerintah Indonesia menggunakan pelbagai cara untuk mengurangi dampak corona di sektor kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dia menuturkan pihaknya berkomitmen untuk memperkuat kapasitas pencegahan, pengujian, perawatan serta sistem informasi terkait corona.

Selain itu, Indonesia juga mendapatkan dukungan pendanaan paralel dari Islamic Development Bank sebesar US$200 juta.

“Kami juga menyambut baik upaya mitra pembangunan dalam memberikan dukungan pendanaan yang terkoordinasi serta kerja sama Bank Dunia dengan Asian Infrastructure Investment Bank dan Islamic Development Bank untuk program ini,” kata Sri Mulyani, dalam keterangannya, Jumat (29/5).

Pendanaan itu akan difokuskan untuk memperkuat aspek-aspek utama tanggap darurat Indonesia terhadap pandemi Covid-19. Hal itu terkait dengan fasilitas rujukan Covid-19 di bawah Kementerian Kesehatan, meningkatkan persediaan APD, memperkuat jaringan laboratorium dan sistem pengawasan, serta mendukung pengembangan dan penggunaan protokol untuk memastikan layanan yang berkualitas.

Bank Dunia menyatakan program itu akan mencakup di seluruh Indonesia, di antaranya untuk pasien yang mengunjungi rumah sakit, khususnya penduduk rentan dan berisiko tinggi seperti orang tua dan mereka yang memiliki kondisi kronis serta para tenaga kesehatan.

Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, menuturkan upaya dukungan itu merupakan sebuah kehormatan bagi pihaknya membantu Pemerintah Indonesia.

“Merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi COVID-19 dan mengurangi dampak pandemik ini pada sektor kesehatan, ekonomi dan sosial,” kata Kahkonen.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pinjaman dari Bank Dunia di antaranya akan digunakan untuk sejumlah hal.

Selain untuk peningkatan kapasitas kesehatan, kementerian itu juga menyatakan dana tersebut digunakan untuk memperluas ukuran, jangkauan, produk keuangan, dan memobilisasi tabungan jangka panjang.

Caranya, dengan meningkatkan ketersediaan dana dan akses bagi masyarakat dan perusahaan. (CNNIndonesia)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending