Connect with us

Nasional

Corona Buktikan Pendidikan Indonesia Tak Siap Hadapi Abad 21

Published

on


Corona Buktikan Pendidikan Indonesia Tak Siap Hadapi Abad 21

Finroll – Jakarta, Pengamat pendidikan dari Center of Education Regulations and Development Analysis (CERDAS) Indra Charismiadji mengatakan berbagai kendala pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang ada di tengah wabah virus corona membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia ketinggalan zaman. Dia menilai sektor pendidikan Indonesia tak siap menghadapi abad 21.

“Sekarang kenapa guru kesusahan kerja dari rumah, pendidikan kesulitan. Artinya pendidikan tidak sesuai zaman,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Rabu (15/4).

Dampak krisis pandemi corona yang dialami sektor pendidikan, kata Indra, bukan berarti pemerintah harus membuat kurikulum darurat corona seperti yang dikehendaki Mendikbud Nadiem Makarim. Ia berpendapat kurikulum sekarang sebenarnya bisa diberdayakan untuk pembelajaran jarak jauh.

Namun yang menjadi kendala ada pada kemampuan pemahaman tenaga pendidik dan keterbatasan fasilitas. Menurut pengamatannya guru belum memaksimalkan kurikulum dalam mengajar di sekolah. “Setiap tahun [anggaran pendidikan bisa sampai] Rp500 triliun, tapi kok pembelajaran daring saja kita begitu kacau. Artinya anak-anak Indonesia tidak siap menghadapi abad 21,” tutur Indra.

Akibat kurangnya pemahaman terhadap kurikulum yang didesain pemerintah pusat, ia menilai guru hanya mengajar sesuai pemahaman masing-masing. Orang tua pun terbiasa mengandalkan pihak eksternal, mulai dari sekolah hingga bimbingan belajar, dalam mendidik anak. Akhirnya terjadi kebingungan ketika proses belajar terpaksa dilakukan di rumah.

Dalam hal ini Indra mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus memandu guru dan orang tua dengan petunjuk teknis yang jelas untuk membimbing anak belajar di rumah. “Itu yang sebetulnya harus dipandu sekarang, sekarang kan dibiarkan saja. Guru nggak dipandu oleh Kemdikbud. Orang tua juga nggak dipandu. Semua chaos saja,” pungkasnya.

Terpisah, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta Suyanto juga menyatakan hal serupa. Ia menilai Kemendikbud harus membuat program belajar dari rumah dengan teknis yang jelas. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan program belajar dari rumah. Salah satunya terkait kondisi ekonomi dan budaya masyarakat.

Dari sisi ekonomi ia menilai pembelajaran daring tidak bisa dilakukan merata, karena masih banyak siswa yang tak memiliki akses terhadap teknologi, atau tak mampu membayar biaya belajar daring.Sedangkan dari sisi budaya, Kemendikbud mesti memperhatikan budaya siswa yang belum bisa belajar mandiri.

“Culture kita itu tidak bisa belajar mandiri, harus ada guru. Ketika tidak ada guru belajar dari rumah gak ada guru dianggap libur bukan sekolah di rumah,” jelasnya. Suyanto menilai dalam situasi seperti ini langkah membuat kurikulum darurat perlu dipertimbangkan dengan matang. Jika tidak, implementasinya bisa berdampak panjang.

Ia mengingatkan perubahan kurikulum tidak segampang membalik telapak tangan. Bahkan, memangkas materi kurikulum saja bisa berdampak besar. “Misalnya kurikulum disederhanakan, akan banyak guru yang tidak dapat jam belajar. Itu bisa jadi masalah. Dan kalau permasalahannya menyangkut banyak hidup orang itu bisa jadi politis, dan bisa mengganggu stabilitas [negara],” tambahnya.

Sejak wabah corona merebak, sebagian besar daerah melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari rumah. Namun implementasinya tak berjalan mulus. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima setidaknya 213 keluhan siswa soal tugas menumpuk selama PJJ. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendapati 58 persen anak mengaku tidak senang menjalani program Belajar dari Rumah.

Sedangkan keterbatasan fasilitas komunikasi menghambat aktivitas mengajar guru. Tak jarang guru mengajar di sekolah yang siswanya tak punya akses teknologi, sehingga komunikasi terputus.

Sumber : CNN Indonesia

Hukum & Kriminal

Nikah-Qunut Disebut Jadi Soal Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Published

on

Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menceritakan bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) lebih terkait radikalisme ketimbang kebangsaan.

Beberapa pertanyaan yang diberikan pun, seperti dibenarkan salah satu pihak internal komisi antirasuah, mencakup hal-hal seperti nikah dan doa qunut.

Pertanyaan dalam ujian bagi pegawai lembaga antirasuah ini menjadi perbincangan publik. readyviewed Pasalnya, diduga ada sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes tersebut.

Salah seorang pegawai KPK lainnya menilai TWK lebih didominasi oleh pertanyaan tentang radikalisme. Menurut dia, Front Pembela Islam (FPI) hingga Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga menjadi poin pertanyaan.

“Kemarin nuansanya 70-80 persen soal-soal itu tidak terkait dengan kebangsaan. Lebih banyak terkait dengan radikalisme,” tutur dia saat dikonfirmasi.

“Pertama, kenal Rizieq [Rizieq Shihab] enggak, terus tanggapan tentang pembubaran FPI dan HTI seperti apa. Terus LGBT, aneh juga itu. LGBT dilarang di Indonesia, terus tanggapan saudara seperti apa,” ujarnya menambahkan.

Humas BKN, Paryono, mengatakan pihaknya menggandeng sejumlah lembaga dalam pelaksanaan tes tersebut, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Sehingga saya pun tidak punya akses untuk melihat proses mau pun hasilnya, termasuk misalnya apakah pertanyaan di sana ada, habib Rizieq, atau apa. Saya enggak tahu persis,” ujar Paryono saat dikonfirmasi.

Sebanyak 75 pegawai KPK dikabarkan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan terancam diberhentikan oleh pimpinan lembaga antirasuah. Kebanyakan dari mereka merupakan Ketua Satuan Tugas penyidik dan penyelidik dari unsur internal, pengurus inti Wadah Pegawai KPK hingga pegawai berprestasi lainnya.

Sebelumnya, KPK sempat diserang isu polisi Taliban vs polisi India. Hal itu merujuk kepada tudingan kubu tertentu di lembaga antirasuah yang condong pada radikalisme.

Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR, menyebut kubu Taliban merujuk pada kubu Novel Baswedan, dan polisi India merujuk pada kubu di luar Novel Baswedan.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Penipuan Modus Amal, Yayasan di Ambon Raup Rp535 Juta

Published

on

Pimpinan Yayasan di Ambon, Maluku, disebut melakukan penipuan terhadap sejumlah warga dengan modus modal usaha dan sedekah. Hasilnya, pihak yayasan meraup Rp535 juta.

Dua pimpinan yayasan, yakni Ketua Yayasan Anak Bangsa Josefa Jenalia Kelbulan dan Sekretaris Lembert Miru alias Yos sudah diringkus oleh Polda Maluku, Selasa (4/4).

Pasangan suami istri ini tertangkap setelah lima orang warga melaporkan ke Polda Maluku pada Kamis (29/4) lalu. Mereka mengaku menyetor dana awal senilai Rp535 juta namun belum juga mendapatkan bantuan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Kombes Pol Sih Harno, di kantornya, Selasa (4/4), mengatakan pasangan suami istri asal Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Ambon, itu awalnya mendirikan Yayasan Anak Bangsa pada 2020.

Setelahnya, kata Harno, mereka melakukan sosialisasi ke warga sekaligus memperkenalkan yayasan tersebut.

Dalam promosinya, lanjut dia, kedua orang itu mengklaim yayasan yang terdaftar badan hukum tengah mendapatkan aliran dana dari enam negara di antaranya Australia, Singapura, Prancis, Thailand, Korea Selatan, dan Amerika Serikat (AS).

Harno mengatakan mereka mengajak warga menyetor dana awal dengan imbalan mendapatkan modal usaha. Untuk meyakinkan warga, sambung dia, ada empat cara setoran yang ditawarkan.Pertama, tender nirlaba; bagi nasabah per orang yang menyetor dana senilai Rp250 ribu akan mendapatkan Rp15 juta rupiah.

Kedua, tender rumah ibadah; bagi nasabah yang menyetor dana Rp1 juta akan mendapatkan bantuan Rp50 juta, dengan Rp30 juta di antaranya disumbangkan ke rumah ibadah dan Rp20 juta diserahkan kepada nasabah.

Ketiga, tender relawan 45. Yayasan, kata mereka, akan memberikan jaminan Rp45 juta bila per orang nasabah menyetor uang Rp1 juta rupiah. Keempat, tender relawan lepas, yakni pihak yayasan akan memberikan bonus Rp100 juta jika nasabah kembali menyetor uang senilai Rp1 juta rupiah.

Kepada polisi, Josepa mengaku sudah merekrut nasabah sebanyak 350 orang. Kasus penipuan terbongkar setelah lima orang korban melaporkan kasus ini ke Polda Maluku, Kamis (29/3). Mereka mengaku sudah menyetor uang kepada senilai Rp535 juta.

“Jadi baru lima orang diperiksa di Polda Maluku. Mereka sudah kehabisan uang senilai Rp535 juta, sementara 16 orang yang diperiksa di Polres Tanimbar, Kepulauan Tanimbar sebelumnya sudah menyetor uang juga ke Yayasan Anak Bangsa senilai Rp335 juta,” tuturnya.

Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap keduanya. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, pasangan suami istri (Pasutri) asal Tanimbar, Kabupaten Kepuluan Tanimbar, Maluku itu, dibawa dari markas Brimob Polda Maluku di kawasan Tantui dan tiba di Polda Maluku pukul 11.30 WIT.

Mereka sempat diamankan di ruangan Ditreskrimum Polda Maluku kemudian digiring ke ruangan rupatama Polda Maluku dengan kedua tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan dengan pengawalan aparat bersenjata lengkap.

Lantaran jumlah korbannya yang diakui banyak, Harno mengimbau warga yang merasa dirugikan segera melaporkan dengan disertai identitas, jumlah kerugian, hingga melampirkan bukti-bukti setoran uang.

Untuk diketahui, ketua Yayasan Anak Bangsa (YAB) Josefa Jenalia Kelbulan termasuk residivis karena pernah diputus pengadilan terkait kasus penipuan.

Kini, keduanya dijerat pasal 378 dan pasal 372 KUHP dengan ancaman kurungan badan selama 4 tahun penjara.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Nasional

Sempat Bersandar di Dumai, 4 ABK asal India Positif Corona

Published

on

Empat warga negara India yang menjadi bagian dari 22 anak buah kapal (ABK) berbendera negara itu yang bersandar di Pelabuhan Dumai, pada 27 April, positif Covid-19.

Juru Bicara Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Riau Indra Yovi, Selasa (4/5) dikutip dari Antara, mengatakan keempat ABK berkebangsaan India itu dinyatakan positif setelah menjalani tes usap alias swab.

Sebelumnya, kapten kapal tersebut juga sudah dinyatakan positif terpapar Covid-19 dengan kondisi “sedang menuju berat”. Yang bersangkutan telah pun mendapatkan perawatan khusus di salah satu rumah sakit di Kota Pekanbaru, katanya.

Adapun kondisi kesehatan keempat ABK tersebut masih tergolong ringan. Sehingga, kata Indra Yovi, mereka hanya diminta melakukan isolasi mandiri di dalam kapal di bawah pemantauan tim medis.

“Tahu sendiri bagaimana perjuangan tim medis. Dengan berpakaian hazmat, mereka naik turun tangga kapal. Tapi, bagaimana pun ini tugas. Sudah kewajiban kita memberikan pertolongan kepada siapa pun dan dari mana pun mereka berasal,” katanya.

Terkait dengan hasil uji usap kapten kapal asal India itu, otoritas terkait telah mengirimkannya ke Jakarta sebagai bagian dari langkah preventif penyebaran virus Covid-19 varian baru.

“Karena laboratorium kita belum bisa mendeteksi virus varian baru. Karenanya, sampelnya dikirim ke Jakarta,” katanya.

Dalam beberapa pekan terakhir, India mengalami tsunami Covid-19 dengan kenaikan kasus baru mencapai lebih dari 400 ribu per hari. Di tengah krisis kesehatan ini, muncul pula mutasi virus corona baru yang dikenal sebagai varian B 1617.

Indonesia dan sejumlah negara pun telah menutup pintu kedatangan dari India.

sumber :cnnindonesia.com

 

Continue Reading

Trending