Connect with us

Nasional

Daftar Harta Kekayaan 5 Jenderal Calon Kapolri

Published

on


Jakarta – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyerahkan lima nama jenderal bintang tiga untuk menggantikan Kapolri Jenderal Idham Azis kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kelima perwira tinggi itu antara lain, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto, Kalemdiklat Komjen Arief Sulistyanto, dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.

Merujuk informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK, kelima jenderal itu tercatat memiliki kekayaan di atas Rp1 miliar.

Arief tercatat yang paling kaya, sementara Agus memiliki kekayaan yang paling sedikit di antara mereka. Agus juga kurang patuh melaporkan hartanya.

Berikut rincian kekayaan lima calon Kapolri:

1. Komjen Arief Sulistyanto

Arief tercatat terakhir melaporkan jumlah hartanya pada 2019 lalu. Dalam laporan yang diunggah KPK itu, Arief memiliki total kekayaan mencapai Rp14,43 miliar.

Jumlah tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp7,04 miliar yang tersebar di sejumlah daerah, mulai dari Jakarta Timur, Bekasi, Cianjur, Karanganyar, Pekanbaru, hingga Batam.

Mantan Kabareskrim itu tercatat memilik beberapa kendaraan, seperti Toyota Innova, Alphard, Avanza hingga Honda HR-V yang nilainya sebesar Rp1,27 miliar.

Arief juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp2,26 miliar, kas dan setara kas Rp3,87 miliar.

2. Komjen Gatot Eddy Pramono

Gatot melaporkan kekayaannya ketika diangkat sebagai Wakapolri pada 2020 lalu. Total hartanya yang tercatat dalam LHKPN sebesar Rp10,78 miliar.

Rinciannya, Gatot memiliki tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa daerah, mulai Jakarta Barat Bogor, Tangerang, hingga Sukabumi senilai Rp7,25 miliar.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu juga memiliki beberapa kendaraan, seperti Suzuki Jimny, Mini Cooper, Toyota Land Cruiser, dengan nilai Rp1,97 miliar. Gatot juga memiliki kas dan setara kas sebesar Rp1,57 miliar.

3. Komjen Listyo Sigit

Listyo terakhir kali melaporkan hartanya pada Desember 2019, ketika dirinya menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Total kekayaannya mencapai Rp8,31 miliar.

Mantan ajudan Presiden Jokowi itu memiliki tanah dan bangunan di Kota Semarang, Kota Tangerang, serta Jakarta Timur senilai Rp6,15 miliar.

Listyo tercatat hanya memiliki Toyota Fortuner senilai Rp320 juta. Ia memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp975 juta, serta kas dan setara kas Rp869,7 juta.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Pol Boy Rafli Amar berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/5/2020).

4. Komjen Boy Rafli

Boy terakhir melaporkan kekayaannya selepas ditunjuk menjadi Kepala BNPT pada 2020. Ia tercatat memiliki total harta mencapai Rp6,45 miliar.

Rinciannya, mantan Kadiv Humas Polri itu memiliki tanah dan bangunan di Jakarta Selatan dan Lebak, Banten senilai Rp4,9 miliar.

Boy juga memilik beberapa kendaraan, seperti Toyota Fortuner, Innova, dan Mitsubishi Pajero Sport senilai Rp692 juta.

Ia memilik harta bergerak lainnya sebesar Rp760 juta serta kas dan setara kas Rp241,1 juta. Boy tercatat memilik utang sebesar Rp144 juta.

5. Agus Andrianto

Agus terakhir kali melaporkan hartanya ketika masih menjabat Kabag Ops Polda Sumatera Selatan pada November 2016. Saat itu, ia memiliki kekayaan sebesar Rp1,73 miliar.

Dengan demikian, Agus tak melapor kekayaannya pada saat menjabat Wakapolda dan Kapolda Sumatera Utara, hingga kini menjabat Kabaharkam.

Jumlah kekayaan Agus itu berupa tanah dan bangungan di Jakarta Timur dan Musi Banyuasin seniai RP864,4 juta. Kemudian kendaraan yakni Toyota Vios, Nissan Grand Livina, dan Mitsubishi Pajero Sport senilai Rp470 juta.

Agus juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp38 juta, giro dan setara kas senilai RP361 juta.

Sumber Berita : CNN Indonesia

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Nasional

Ternyata Erlangga Pernah Idap Covid-19 Tapi Tak di Umumkan

Published

on

JAKARTA . Epidemiolog Indonesia dan peneliti pandemi dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyayangkan tidak adanya pengumuman bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat terpapar Covid-19.

Diketahui, Airlangga pada hari ini, Senin (18/1/2021) mendonasikan plasma konvalesen di Jakarta. Padahal, plasma konvalesen umumnya diambil dari orang yang pernah menderita atau penyintas Covid-19 sebagai donor.

“Sangat disayangkan ya. Kan sebelumnya sudah ada yang terbuka. Menteri lain misalnya. Beberapa yang menyatakan terpapar,” kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Dicky menyayangkan hal ini karena sebelumnya para pejabat yang terpapar Covid-19 selalu diinformasikan atau menginformasikan kepada publik.

Dia mengambil contoh para pejabat atau menteri yang sempat terpapar Covid-19 dan diumumkan melalui media massa.

Bahkan, sebut dia Presiden Joko Widodo pun pernah menginformasikan langsung siapa para menterinya yang terpapar Covid-19.

“Bahkan pak Presiden sendiri memberi contoh. Pak Jokowi memberi contoh ketika itu, dia berkata, saya ketemu menteri dan dia positif. Kan begitu. Pak Presiden sendiri memberi contoh yang baik. Nah ini harus dicontoh oleh para menterinya,” ucap Dicky.

Bukan tanpa alasan, Dicky menilai bahwa tidak adanya pengumuman itu akan berkaitan dengan keterbukaan pemerintah kepada publik.

Oleh karena itu, ia kembali mengingatkan kepada pemerintah soal keterbukaan termasuk soal siapa saja pejabat yang terpapar Covid-19.

“Selalu disampaikan bahwa keterbukaan itu ya dimulai dari atau keteladanan dimulai dari pejabat publik atau tokoh. Kalau tidak terbuka ya bagaimana mau memberi imbauan,” ujarnya.

Ia menekankan, tidak hanya para pejabat atau tokoh publik nasional saja yang harus menjaga keterbukaan soal Covid-19.

Para tokoh pejabat daerah pun harus melakukan hal serupa, kata dia.

“Oleh karena itu apabila memang terpapar, sangat penting untuk terbuka itu bukan hanya karena dia pejabat publik untuk memberi contoh. Tapi sebagai pejabat publik yaitu bertemu banyak orang, ditemui banyak orang,” ucap dia.

Sebab, menurut dia, peran penting dari keterbukaan akan berkaitan pula dengan program tracing yang digiatkan pemerintah.

Ia menilai, apabila tidak ada keterbukaan dari pemerintah atau pejabat publik, maka program tracing juga tidak akan optimal atau berhasil.

“Karena tracing itu harusnya terbuka. Prinsip dasar dari tracing itu terbuka atau dibuka gitu. Walaupun bisa saja orangnya pada level orang umum tidak dibuka, tapi kalau pejabat publik ya dibuka, karena terlalu banyak orang yang berkaitan dan bertemu,” kata Dicky.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendonasikan plasma konvalesen di Markas Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, Senin (18/1/2021).

Sebagaimana diketahui, plasma konvalesen umumnya diambil dari orang yang pernah menderita atau penyintas Covid-19 sebagai donor.

Plasma tersebut nantinya digunakan untuk terapi penyembuhan mereka yang positif Covid-19, dengan harapan penyintas Covid-19 yang menjadi donor itu sudah membentuk antibodi.

Langkah yang dilakukan Airlangga ini membuat publik bertanya-tanya kapan Ketua Umum Partai Golkar itu terkonfirmasi positif Covid-19 ?

Hingga saat ini, pemerintah belum pernah mengumumkan kepada publik bahwa Airlangga Hartarto pernah terinfeksi virus corona.

Sumber Berita : Kompas.com

Continue Reading

Nasional

Jokowi: Vaksinasi Adalah Game Changer

Published

on

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), menuturkan program vaksinasi adalah sebuah ‘game changer’ untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dan menjadi kunci yang menentukan pulihnya kehidupan masyarakat termasuk aspek perekonomian.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi yang hadir secara virtual di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021, Jakarta, Jumat (15/1/2021).

“Pengendalian pandemi terutama melalui vaksinasi adalah game changer, adalah kunci yang sangat menentukan agar masyarakat bisa bekerja kembali,” jelas Jokowi dilansir dari Antara.

“Anak-anak kita bisa belajar di sekolah lagi, dan agar kita bisa kembali beribadah dengan tenang, dan juga agar perekonomian nasional kita bisa segera bangkit,” kata Jokowi lagi.

Ia meminta semua pihak optimistis menjalani 2021 karena tahun ini akan menjadi titik balik dari permasalahan pandemi Covid-19 yang dialami di 2020.

Dia berharap meskipun nantinya kesehatan nasional berangsur pulih, masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Meskipun nantinya, meskipun sudah divaksin. Ini selalu saya sampaikan tetap yang namanya disiplin protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan ketat sampai seluruh dunia kembali normal tanpa pandemi,” ujar dia.

Jokowi juga menjamin program vaksinasi gratis Covid-19 yang telah dimulai pada Rabu (13/1/2021) lalu, akan terus dilanjutkan hingga mencapai target penerima vaksin untuk menciptakan kekebalan komunal.

Program vaksinasi gratis yang menyasar 181,5 juta masyarakat Indonesia ini tidak disusun secara mendadak, namun telah dirumuskan sejak lama oleh pemerintah agar efektif menciptakan kekebalan komunal guna menghentikan pandemi Covid-19.

“Sistem pendukung vaksinasi juga telah direncanakan dan telah siap sejak beberapa bulan lalu. Ini adalah sebuah langkah penting, langkah bersama kita,” ungkap Jokowi.

“Untuk membawa bangsa kita keluar dari pandemi, memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan pada rakyat serta akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional secara cepat,” imbuh dia.

Jokowi juga memastikan pemerintah telah mengamankan 426 juta dosis vaksin untuk masyarakat, yang berasal dari empat perusahaan dan negara yang berbeda.

“Dengan vaksinasi massal ini kita berharap akan muncul herd immunity (kekebalan komunal)s ehingga risiko penyebaran Covid-19 akan berhenti dan kegiatan perekonomian akan sepenuhnya pulih kembali,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menginstruksikan kepada setiap Kementerian/Lembaga untuk melakukan realokasi dan recofusing anggaran belanja di tahun 2021 ini.

“Menkeu memang sudah menyampaikan ke semua K/L, rencana realokasi dan refocusing belanja K/L tahun 2021, berdasarkan arahan Presiden, yang telah disampaikan beberapa hari yang lalu,” jelas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani kepada Kompas.com.

Askolani pun menjelaskan, realokasi anggaran tersebut juga digunakan untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Nantinya, anggaran K/L yang akan dilakukan realokasi dan refocusing yakni belanja non operasional yang tidak mendesak, serta ditujukan untuk semakin mempertajam kegiatan dan anggaran belanja K/L.

Di dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-30/MK/02/2021 dijelaskan kriteria penghematan belanja K/L TA 2021 difokuskan pada belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat/Pemda yang bukan arahan presiden, juga pembangunan gedung kantor.

Selain itu juga pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang dan atau swakelola, anggaran dari kegaitan yang belum dikontrakkan atau tidak memungkinan untuk dilaksanakan, serta kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda dan dibatalkan.

“Langkah dari realokasi dan refocusing belanja K/L tersebut diharapkan akan dapat diselesaikan dalam waktu secepatnya oleh K/L, agar selanjutnya dapat fokus dalam pelaksanaan kegiatan dan progam pembangunan masing-masing

Sumber Berita : Kompas.com

Continue Reading

Nasional

Jokowi Minta Aparat Tindaklanjuti Temuan Komnas HAM soal FPI

Published

on

Presiden Joko Widodo telah menerima hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait kematian enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI).

Jokowi langsung menugaskan aparat pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Ia meminta tidak ada hal yang disembunyikan dari publik.

“Jadi, presiden sesudah bertemu lama dengan beliau-beliau ini [Komisioner Komnas HAM], lalu mengajak saya bicara yang isinya itu berharap dikawal agar seluruh rekomendasi yang dibuat oleh Komnas HAM ditindaklanjuti, enggak boleh ada yang disembunyikan,” kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/1).

Mahfud menyampaikan pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM lewat proses hukum. Ia juga memastikan kepolisian akan menerima salinan laporan tersebut.

“Nanti kita ungkap di pengadilan dan saya akan menyerahkan ini ke kepolisian,” ucap Mahfud.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menegaskan pihaknya ingin hasil temuan ini dibawa ke peradilan pidana.

“Tentu nanti Bapak Presiden bisa mempelajari dengan timnya,” ujar Taufan.

Komnas HAM menyimpulkan peristiwa penembakan laskar FPI pada 7 Desember 2020 sebagai pelanggaran HAM.

Sebelumnya, Komnas HAM menuntaskan investigasi terkait kematian 6 orang laskar FPI dalam kejadian bentrok di Tol Jakarta-Cikampek KM 50, 7 Desember 2020. Komnas menyatakan polisi melanggar HAM karena membunuh 4 dari 6 orang anggota laskar tanpa upaya mencegah kematian dalam bentrokan.

Komnas HAM merekomendasikan kasus tersebut dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Komnas menolak kasus ini hanya diselesaikan lewat mekanisme internal Polri.

Komnas HAM juga merekomendasikan kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Komnas menemukan ada momen baku tembak sebelum kematian 6 laskar.

Mereka juga meminta proses penegakan hukum yang akuntabel, objektif, dan transparan sesuai dengan standar HAM dalam menuntaskan kasus ini.

Sumber Berita : CNN Indonesia

Continue Reading

Trending