Connect with us

Nasional

Daftar Media Sosial yang Dibatasi Sejak Ricuh 22 Mei

Published

on


Berikut 5 Cara Mudah Kembangkan Bisnis Dengan Media Sosial

Finroll.com – Pemerintah telah menyatakan akan membatasi pergerakan media sosial untuk sementara waktu dimulai sejak ricuh 22 Mei, kemarin.

Berdasarkan laporan dari NetBlocks.org, berikut media sosial yang tidak bisa diakses:

1. Facebook.
2. Facebook Messanger.
3. Whatsapp.
4. Telegram.

“Berdasarkan situs jaringan, web utama dalam beberapa layanan tetap dapat dijangkau. Meskipun layanan back end tertentu dibatasi untuk mencegah operasi situs web dan aplikasi seluler yang biasa,” papar NetBlocks dalam laporan di situs resminya, Rabu (22/5).

Walaupun dalam daftar media sosial yang terkena pembatasan tak terlihat ada Instagram. Namun, karena back end Facebook yang digunakan oleh Instagram, maka aplikasi ini pun terdampak.

NetBlocks menemukan pembatasan pemerintah dilakukan secara regional. Jika dilihat dalam situs downdetector, Jakarta menjadi kawasan yang paling terdampak untuk pembatasan WhatsApp.

Peta menunjukkan area Jakarta dan sekitarnya berwarna merah. Artinya, WhatsApp di kawasan ini mengalami kesulitan akses paling parah jika dibandingkan dengan kawasan lain.

Netblocks sendiri telah melakukan serangkaian pengukuran kinerja Internat dari 10 titik pandang di seluruh Indonesia.

“Setiap pengukuran web probe NetBlocks terdiri dari latensi round trip, tipe pemadaman dan identitas sistem otonom yang dikumpulkan secara waktu nyata untuk menilai ketersediaan layanan dan kinerja di negara tertentu,” papar situs resmi NetBlocks.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan pembatasan ini dilakukan bertahap pada sebagian media sosial.

Pembatasan unggah dan unduh foto dan video ini dilakukan untuk memperlambat penyebaran hoaks dari foto dan video. Sebab, penyebaran hoaks lewat foto dan video dianggap sangat cepat memengaruhi emosi seseorang.

Advertisement

Nasional

Soal ‘Mabes Polri Cabang Kuningan’, Firli Diklaim Profesional

Published

on

By

Polri mengatakan Komjen Firli Bahuri akan menjalankan tugasnya secara profesional saat memimpin KPK nanti meski masih berstatus anggota Polri.

“Tidak ada [intervensi], profesional, independen,” klaim Kepala Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (21/11)

Firli sendiri baru diangkat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Kemananan (Baharkam) Polri sekaligus dinaikkan pangkatnya jadi jenderal bintang tiga.

Sementara, dirinya akan dilantik jadi Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) periode tahun 2019-2024 bulan depan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan jabatan Firli menjadi pemimpin KPK tidak akan jadi masalah.

“Saya kira enggak ada masalah ya, yang namanya kewenangan dari pihak kepolisian dalam memberikan job untuk anggotanya. Enggak ada [konflik kepentingan]. Ya nyatanya lancar-lancar saja kan,” tutur Argo.

Sebelumnya Kapolri Jendral Idham Azis menegaskan Firli tak perlu menanggalkan statusnya sebagai anggota Polri saat resmi menjabat sebagai Ketua KPK.

Idham mengatakan Firli hanya akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kabaharkam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Itu tidak harus mengundurkan diri sebagai anggota Polri, tapi harus diberhentikan dari jabatannya. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 29 undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK,” kata Idham di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Firli diketahui telah dipilih oleh DPR sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Firli akan ditemani oleh empat pimpinan KPK laimnya yakni Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan, Nurul Ghufron.

Namun demikian, keterpilihan Firli menjadi sorotan publik. Dia dianggap memiliki rekam jejak bermasalah ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bahwa Firli Bahuri terbukti melakukan dugaan pelanggaran kode etik berat. Hal itu diperoleh setelah Direktorat Pengawasan Internal KPK merampungkan pemeriksaan yang dilakukan sejak 21 September 2018.

Warganet alias netizen pun menyuarakan soal ‘Mabes Polri cabang Kuningan’, merujuk pada status Firli sebagai anggota Polri aktif yang akan memimpin KPK. Hal itu dikhawatirkan akan membuat KPK dalam kendali Polri yang memiliki rantai komando.

Continue Reading

Nasional

Danlanud Atang Sendjaja Ajak Instansi Dan Komunitas Di Bogor Latihan Menembak

Published

on

Finroll.com, Bogor — Komandan Lanud Atang Sendjaja mengajak beberapa instansi dan komunitas di Bogor melaksanakan latihan menembak, bertempat dilapangan Tembak Lanud Atang Sendjaja, Sabtu (16/11/2019).

Beberapa instansi dan komunitas tersebut antara lain seperti Bea Cukais Bogor, Dinas Perhubungan, Komunitas Pajero dan Bogor Sahabats (Bobats).

Disela-sela kegiatan, Komandan Lanud Atang Sendjaja Marsma TNI Eding Sungkana mengatakan, ada banyak manfaat dari menembak yang bisa dirasakan, salah satunya adalah dapat melatih konsentrasi dan kesabaran.

“Di samping itu, dengan menembak dapat melatih kekuatan tangan, belajar mengatur napas, memperkirakan arah angin dan kecepatannya hingga mengasah kejelian penglihatan,” ujar Danlanud Ats.

Sebelum dilaksanakan latihan menembak oleh para undangan terlebih dahulu diberikan penjelasan tentang cara penggunaan dan safety senjata oleh Kepala Seksi Senjata Lanud Atang Sendjaja, Letkol Tek Nurharizal, agar para tamu undangan dapat memahami dan menguasai senjata tersebut. Setelah itu dilaksanakan pemanasan dengan peregangan otot sebelum dilaksanakan menembak.

“Dalam latihan menembak ini jenis senjata yang digunakan pistol dan masing-masing penembak dibekali 23 butir peluru,  dengan melalui dua tahapan, tahap pertama adalah tiga butir peluru untuk latihan percobaan dan tahap kedua 20 butir peluru untuk penilaian dengan jarak 25 meter,” jelas Kasisen Lanud Ats.

Turut hadir dalam latihan menembak, para Kepala Dinas Lanud Ats, para Komandan Skdron, Komandan Satuan serta seluruh personel Satpom Lanud Ats.

Setelah kegiatan menembak, kegiatan dilanjutkan dengan foto bersama di Skadron Udara 6 Lanud Ats serta penyerahan plakat oleh Dansatpom Lanud Ats.(red)

Continue Reading

Nasional

Panglima TNI Terima Audiensi Ketua KPU

Published

on

 

Panglima TNI Terima Audiensi Ketua KPU

Panglima TNI, Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., Aster Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit, S.Sos. dan Waka Babinkum TNI Brigjen TNI Dr. Wahyu Wibowo, S.H., M.H., menerima audiensi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Arief Budiman, bertempat di Subden Mabes TNI, Jalan Merdeka Barat No. 2 Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Pada pertemuan tersebut, Ketua KPU didampingi oleh anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Kepala Biro Perencanaan dan Data Sumariyandono, Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Darmanto, Kepala Biro Teknis Nur Syarifah dan Kepala Biro Logistik Purwoto Ruslan.

Dalam audiensinya kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 serta persiapan menjelang Pilkada serentak 2020.

“Komisi Pemilihan Umum menyampaikan  apresiasi dan ucapan terima kasih kepada TNI terkait pengamanan dan bantuan distribusi logistik Pemilu di seluruh Indonesia, khususnya daerah terpencil yang dilaksanakan selama pelaksanaan Pemilu sehingga Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dapat berjalan aman, lancar, damai dan sukses,” ungkapnya.

Ketua KPU juga menyampaikan bahwa tren partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mengalami kenaikan sangat signifikan dibandingkan dengan beberapa Pemilu sebelumnya.

“Pemilu 1999 sampai dengan Pemilu 2014 tren itu grafiknya cenderung menurun walaupun di Pemilu 2014 mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar, tapi di 2019 kita mengalami kenaikan dibandingkan Pemilu 2014,” terangnya.

Menurut Arief Budiman, selama pelaksanaan Pemilu 2019 terdapat beberapa catatan yang menjadi poin-poin penting, seperti pelaksanaan seluruh tahapan yang sudah berjalan dengan baik.

“Beberapa catatan penting pada pelaksanaan Pemilu 2019 misalnya jumlah kandidat perempuan dalam Pemilu 2019 itu mengalami kenaikan, bukan hanya jumlah kandidat perempuannya tapi keterpilihannya itu juga mengalami kenaikan,” tuturnya.

Selain menyampaikan laporan kepada Panglima TNI, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyampaikan laporan kepada Presiden RI. “KPU juga berencana menyampaikan laporan hasil Pemilu kepada Polri, DPR, MPR, DPD, serta mitra kerja KPU seperti Kementerian terkait,” ucap Arief Budiman.

“Laporan ini sangat penting dan  perlu kami sampaikan sebagai bahan bagi para pihak untuk mengevaluasi, memberi masukan, memberi catatan sekaligus menentukan ke depan langkah kita supaya Pemilu dan Demokrasi kita menjadi semakin baik,” tutupnya.

Menanggapi audiensi Ketua KPU, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan personel dan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) untuk perbantuan kepada Polri dan KPU dalam pengamanan dan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di 270 daerah yang terdiri dari sembilan Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten.

“Potensi kerawanan dalam Pilkada terdapat pada aspek penyelenggaraan, aspek kontestasi dan aspek partisipasi, sehingga diperlukan pengamanan untuk mengantisipasi potensi kerawanan pelaksanaan Pilkada 2020,” katanya.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending