Connect with us

Property

Dari 10 Proyek Besar PP Properti, 7 Proyek di Surabaya

Published

on


Finroll.com – Jawa Timur berkontribusi besar dengan menyumbang sekitar 40 persen dari total proyek PT PP Properti Tbk, yang merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari PT PP (Persero) selama 2019.

“Dengan kontribusi ini, berarti Jatim merupakan wilayah potensial di Indonesia. Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada pemerintah setempat atas kelancaran investasi kami,” kata Direktur Utama PP Properti Taufik Hidayat di Surabaya, Rabu 17 Juli 2019, dilansir Antara.

Taufik pada acara Topping Off proyek Superblok Grand Sungkono Lagoon (GSL) Surabaya mengatakan ada sekitar 10 proyek besar yang digarap PT PP Properti, tujuh di antaranya ada di Surabaya. Salah satunya, kata dia, adalah proyek GSL Surabaya yang sedang memasuki tahap “Topping Off” dan mengalami perkembangan positif.

“Ini adalah wujud komitmen perusahaan dalam penyelesaian proyek secara tepat untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat,” kata dia.

Ia mengatakan, PT PP Properti akan terus berkomitmen untuk mempersembahkan properti terbaik di Indonesia.

Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak menyambut positif penyelesaian akhir proyek dari PT PP Properti Tbk yang ada di Surabaya.

“Modal kelancaran pembangunan adalah kepercayaan, dan kami yakin PT PP Properti bisa melaksanakan hal itu, khususnya proyek yang ada di Jawa Timur,” katanya.

Oleh karena itu, Emil meminta PT PP Properti untuk terus mengembangkan proyeknya di Jatim, bahkan menyebar ke berbagai daerah untuk mendukung Jatim menjadi kawasan ekonomi terbaik.

“Kalau bisa tidak hanya 9 atau 10, namun bisa menjadi 19 proyek, dan nilainya pun juga besar,” katanya.

Ia mengatakan, Pemprov Jatim akan terus mendorong kawasan ekonomi terintegrasi di Jatim, salah satunya melalui konsep tersambungnya dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan atau biasa disebut Gerbang Kertosusilo.

“Sinergi membangun Gerbang Kertosusilo adalah sebagai upaya menggerakkan ekonomi,” ujar dia.

Genjot Peluang Bisnis, PTPP Gandeng Hyundai E&C

Sebelumnya, PT PP (Persero) Tbk atau disebut PTPP gandeng PT Hyundai Engineering and Construction teken penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait penjajakan kerja sama pada Rabu 19 Juni 2019 di kantor pusat perseroan.

Penandatanganan MoU itu merupakan acuan antara perseroan dan Hyundai E&C untuk mengeksplorasi peluang bisnis sebagai mitra strategis global dalam kerja sama antara kedua belah pihak. Selain itu untuk kepentingan bersama satu sama lain.

“Sinergi yang dilakukan oleh perseroan dan Hyundai E&C selaku dua perusahaan konstruksi dan investasi ini kami harapkan dapat memberikan hasil optimal bagi kedua belah pihak serta dapat menambah portofolio dari masing-masing perusahaan,” tutur Direktur Operasi 3 PT PP Tbk, Abdul Haris dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti ditulis Kamis, 20 Juni 2019.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU, kedua belah pihak akan saling memperkenalkan proyek konstruksi umum, EPC dan peluang investasi yang ada di Indonesia dan luar negeri termasuk proyek EPC, proyek infrastruktur, proyek bangunan dan yang lainnya.

Selain itu, kedua belah pihak akan mengeksplorasi dan mengevaluasi kemungkinan kerja sama dalam proyek dan bertukar informasi, dan data yang mungkin diperlukan secara wajar.

Dengan penandatanganan MoU, diharapkan akan tercipta sinergi usaha dengan prinsip saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Hyundai E&C merupakan kontraktor EPC internasional yang sedang mencari mitra strategi global yang bertujuan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif teknis dan komersial serta mempromosikan peluang bisnis di pasar konstruksi internasional terutama Indonesia.

Sementara itu, PT PP Tbk (PTPP) berminat untuk menjadi mitra bisnis jangka panjang dan bergabung dengan Hyundai E&C, perseroan telah memiliki sumber daya teknis, kemampuan finansial, keahliaan dan memiliki berbagai pengalaman di bidangnya.

Penandatanganan MoU itu diwakili oleh Abdul Haris Tatang selau Direktur Operasi 3 PT PP Tbk dan Sang-Hoon Seo selalu Executive Vice President of Procurement Dvision Hyundai E&C.

Advertisement

Property

Co-working Space Kian Diminati, Bagaimana Nasib Perkantoran?

Published

on

By

Ruang kerja bersama atau co-working space diramal bakal terus berkembang pesat sepanjang 2020 mendatang, mengingat fleksibilitas yang ditawarkannya.

“Karena kebutuhan terhadap co-working space itu memang ada, salah satunya adalah masalah fleksibilitas yang ditawarkan, dengan kondisi itu, banyak pelaku usaha berminat ke sana, terutama start-up baru,” ujar Senior Associate Director Colliers Ferry Salanto di Gedung World Trade Center I, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2020).

Tak hanya menarik bagi pelaku usaha baru, menurut Ferry, co-working space bahkan cukup diminati bagi pelaku usaha yang sudah matang sekalipun.

“Company yang sudah mapan pun cukup berminat, terutama saat mereka masih perlu satu space yang bisa dikembangkan tapi nggak mau juga terlalu investasi besar-besaran ke sana atau mungkin kebutuhannya untuk short-term saja, daripada buat leasing office itu kan bisa tahunan, 3 tahun harus bayar, terikat di situ, dan harus feed out, dan itu kan juga mahal,” paparnya.

Lantas, bagaimana nasib perkantoran dengan perkembangan kebutuhan tersebut?

Berdasarkan Laporan Pasar Properti Jakarta Kuartal IV-2019 dari Colliers International, tingkat okupansi atau hunian perkantoran di Jakarta sepanjang 2020 mendatang diperkirakan bakal turun menjadi 82,5% dari keterisian hingga akhir 2019 sebanyak 83,4%.

“Perkirakan okupansi akan turun, walaupun jumlahnya tidak terlalu tinggi terutama di kawasan CBD (central business district) di angka sekitar 82,5% dari 83,5%. Sementara di luar kawasan CBD penurunan akan lebih tinggi,” katanya.

Hal ini lah yang menurut Ferry membuat pembangunan segmen properti ini di sepanjang 2019 tak juga mengalami kenaikan signifikan.

“Kalau kita lihat di sini memang, pasokan tahunannya baik dalam CBD maupun di luarnya, memang secara umum, pengembang itu sudah mulai hati-hati karena selama tahun 2019 kita belum mendengar lagi ada gedung perkantoran baru yang akan di-launching (di 2020) jadi mereka sudah mulai meredam,” imbuhnya.

Dengan demikian, wajar bila harga sewa perkantoran di Jakarta pun sudah mulai diturunkan sejak pertengahan tahun lalu.

“Sewa yang ditawarkan juga sudah diturunkan, sudah mulai realistis, tidak lagi memasang harga tinggi, dan bisa dinego,” tutupnya.

Sebagaimana dicatat Colliers International, rata-rata tarif sewa perkantoran yang ditawarkan sepanjang 2019 turun 2,7% (year on year/yoy) menjadi sebesar Rp 276.456 per meter persegi. Tren penurunan harga sewa ini diprediksi bakal berlanjut hingga 2020 mendatang menjadi Rp 270.000 per meter persegi.

Continue Reading

Property

Lippo Jual Pejaten Village dan Binjai Supermall, Siapa Pembelinya?

Published

on

By

LMIRT Management Ltd, pengelola Lippo Malls Indonesia Retail Trust (LMIR Trust) memutuskan untuk melepas dua aset mal yakni Pejaten Village dan Binjai Supermall. Kedua mal itu dibeli oleh PT Nirvana Wastu Pratama (NWP Retail).

Melansir CNBC Indonesia, Minggu (5/1/2019) transaksi itu tertuang dalam perjanjian jual beli bersyarat (conditional sales and purchase agreement/CSPA) yakni mencapai US$ 92 juta atau Rp 1,30 triliun (asumsi kurs Rp 14.200/US$).

MWP Retail sendiri merupakan perusahaan yang memiliki beberapa mal di Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan antara Warburg Pincus dan PT City Retail Developments Tbk (NIRO).

Penjualan aset mal dilakukan melalui REITs (real estate investment trust) atau DIRE (dana investasi real estate). Hal itu resmi diinformasikan perusahaan dalam situs resmi NWP Retail pada 31 Desember lalu.

LMIR Trust adalah satu-satunya produk REITs (real estate investment trust) atau DIRE (dana investasi real estate) milik perusahaan Indonesia yang tercatat di Bursa Singapura (SGX) sejak 19 November 2007.

Dengan REITs ini, perusahaan properti dan real estate dapat menjual aset yang dimilikinya kepada publik melalui skema penerbitan instrumen ini.

Pejaten Village di Kemang (Jakarta Selatan) memiliki luas 89.157 meter persegi dan Binjai Supermall dengan luas 36.000 meter persegi berlokasi di Binjai (Sumatera Utara) yang merupakan kota satelit kedua terbesar di luar Pulau Jawa. Kedua mal ini memiliki tingkat hunian lebih dari 90%.

Presiden Direktur dan CEO NWP Retail Timothy Daly mengatakan akuisisi ini memperkuat pengembangan bisnis perusahaan di lokasi kota tier-1 dan tier-2 di Indonesia.

“Akuisisi ini merupakan tonggak dalam ekspansi cepat NWP Retail. Ini akan memperkuat kehadiran perusahaan di pasar-pasar utama di kota Tier-1 dan Tier-2 di Indonesia dan memperluas pasar lebih jauh posisi terdepan sebagai platform pusat perbelanjaan ritel independen terbesar di Indonesia,” kata Timothy.

Continue Reading

Property

Rumah Khusus Milenial Lagi Disiapkan, Begini Bentuknya

Published

on

By

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggodok konsep hunian bagi milenial. Dirjen Perumahan PUPR Khalawai Abdul Hamid menyatakan konsepnya berupa rumah vertikal alias rumah susun sewaan.

Yang jelas hunian bagi milenial ini akan berada di pusat kota.

“Kita sedang siapkan seperti rumah kos-kosan, rumah singgah di pusat kota. Kan kalau milenial dia nggak mau di pinggiran. Itu yang lagi dikonsepkan sama kita,” ucap Khalawi, di Kantor Ditjen SDA PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Selain berbentuk vertikal, hunian ini dipatok dengan sewa murah. Khalawi menegaskan konsep ini juga bisa mensukseskan klusterisasi alias penggolongan milenial.

Dia menjelaskan bahwa konsep hunian vertikal tengah kota ini cocok bagi generasi milenial yang baru meniti karir dan belum punya banyak uang untuk memulai KPR.

“Ini rumahnya vertikal, dengan sewa yang ringan. Masih digodok ya, yang jelas ini upaya klusterisasi milenial. Jadi bagi milenial yang baru kerja belum cukup uang, maka sewa dulu dengan harga murah,” ucap Khalawi.

Khalawi menambahkan pihaknya akan meminta pengembang swasta untuk melakukan KPBU dalam pembangunan hunian vertikal pusat kota ini. Nantinya, akan dicari lahan pemerintah di pusat kota untuk pembangunannya.

“Jadi nanti mungkin ada tanah pemerintah kita bangunkan rumah vertikal minta KPBU sama swasta. Kemudian kita sewakan dengan harga murah,” papar Khalawi.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending