Connect with us

Politik

Dari Semua Partai Oposisi Hanya PKS Yang Sulit Dirangkul Jokowi

Published

on


Meski mengatakan kalau menjadi oposisi itu mulia, Joko Widodo pada dasarnya tetap membuka pintu koalisi bagi partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Di antara semua partai oposisi, yaitu Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat (Berkarya dikecualikan karena mereka tak lolos ambang batas parlemen), nampaknya hanya PKS yang tak bakal pindah haluan, demikian prediksi peneliti dari LSI Denny JA, Rully Akbar.

Alasannya terkait dengan basis pemilih PKS itu sendiri. Rully bilang, sebagian besar pemilih PKS adalah mereka yang tak mendukung Jokowi. Dengan masuk ke pemerintahan, PKS berisiko ditinggal para pendukungnya–pada pileg terakhir pemilih PKS sebanyak 11.493.663 orang, atau setara 8,21 persen suara.

“Ketika PKS menjilat ludah sendiri dengan masuk ke Jokowi, ya otomatis pemilih mereka kabur perlahan. Agak sulit me-recovery pemilih utama mereka,” kata Rully kepada reporter Tirto, Rabu (17/7/2019).

Sejauh ini setidaknya ada dua partai oposisi yang mungkin akan pindah haluan ke kubu Jokowi: PAN dan Demokrat.

Demokrat adalah partai oposisi pertama yang tercium tengah bermanuver. Usaha Demokrat merapat ke kubu pemerintah segera dilakukan setelah pengumuman Pilpres 2019, ditandai dengan bertamunya Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ke Istana Negara, bertemu Joko Widodo.

Yang kedua adalah PAN, ditandai dengan pernyataan Wakil Ketua PAN Bara Hasibuan yang menyebut mayoritas kader PAN ingin bergabung di Jokowi.

Sementara Gerindra, sejauh ini telah menyatakan sikap bukan oposisi, tapi juga enggan gabung ke petahana. Mereka membuka peluang untuk mendukung pemerintah pada kebijakan tertentu, tapi menentangnya pada isu lain.

Komposisi itu sebenarnya membuat oposisi jadi sekadar formalitas belaka. Tapi bagi PKS, ini menguntungkan. Ada kemungkinan basis massa yang kecewa karena partai yang mereka pilih berlabuh ke Jokowi pindah mendukung PKS.

Lagipula, kata Rully, selama ini PKS “sangat baik menjalankan peran sebagai oposisi”. Mempertahankan posisi itu membuat mereka kemungkinan bisa menggandakan jumlah konstituen pada pemilu mendatang.

Prediksi Rully sedikit banyak dibenarkan fungsionaris partai yang dipimpin Shohibul Iman ini. Ketua DPP PKS, Ledia Hanifa Amalia, mengatakan meski sikap resmi partai baru diputuskan setelah musyawarah majelis syuro yang akan digelar sebelum akhir tahun ini, namun sampai sekarang PKS lebih condong jadi oposisi.

Ledia bahkan mengaku PKS kerap dirayu agar masuk ke koalisi Jokowi. Namun partainya memilih berada di luar pemerintahan. “Sampai sekarang kami posisinya seperti itu. Bahkan di periode ini kami sudah membuktikan dan di periode yang akan datang kami konsisten akan itu,” kata Ledia di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019) kemarin.

Sikap Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera setelah Prabowo dan Jokowi bertemu Sabtu (113/7/2019 lalu juga menunjukkan bahwa PKS lebih suka jadi oposisi. Saat itu Mardani mendesak Prabowo mengumumkan tagar KamiOposisi.

Tujuannya untuk mengobati kekecewaan pendukung atas pertemuan tersebut.

“Jika pertemuan tidak diikuti dengan deklarasi #KamiOposisi akan membuat kekecewaan pendukung. Dan PKS yakin, Pak Prabowo dan pendukungnya akan bersama #KamiOposisi. Karena oposisi itu baik dan oposisi itu mulia,” demikian kata Mardani.

Pernyataan Rully bahwa PKS-lah yang paling sulit didekati juga datang dari Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Usman Kansong.

Dia mengaku bahwa tim memang pernah mengajak PKS bertemu, tapi tak berlanjut karena melihat tak ada peluang dari itu.

“Kami lihat PKS itu konsisten untuk bersikap oposan, dan saya lihat mereka juga enggak memberikan sinyal,” kata Usman kepada reporter Tirto.

Sebaliknya Usman mengaku partai oposisi lain, PAN dan Demokrat, begitu kuat memberi sinyal ingin bergabung dan memperoleh jatah menteri.

Meski pada akhirnya memang belum ada jawaban pasti untuk itu. “Walaupun sudah ada pertemuan-pertemuan, tapi, ya, belum tentu bergabung,” pungkas Usman.

Politik

Drama Istana vs Balai Kota: Saling Jaga Citra Anies dan Jokowi

Published

on

FINROLL.com, Jakarta — Banjir di underpass Gandhi Kemayoran, Jakarta Pusat, pekan lalu berbuntut saling lempar kewenangan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut banjir itu kewenangan pemerintah pusat, dan DKI hanya membantu ikut bertanggung jawab menyelesaikan jika ada masalah.

Awalnya, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Dudi Gardesi menyebut underpass Kemayoran merupakan fasilitas publik di bawah pengelolaan Pusat Pengelola Kawasan (PPK) Kemayoran, Kementerian Sekretariat Negara.

Hal itu dipertegas pernyataan Anies yang menyebut banjir di kawasan underpass Kemayoran bukan kewenangan pihaknya, melainkan pemerintah pusat.

Pernyataan itu pun ditanggapi pemerintah pusat melalui Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartono. Mantan anak buah Presiden Joko Widodo di Pemprov DKI itu meminta agar tak ada lagi pejabat pemprov yang berpolemik menangani banjir underpass Kemayoran.

Alih-alih berbicara ke media, Heru meminta agar Pemprov DKI dapat duduk bersama mencari solusi menangani banjir underpass Kemayoran.

Jika dirunut ke belakang, bukan kali ini saja ‘perseteruan’ karena beda pendapat antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat terjadi. Saat banjir besar akhir tahun 2019, perbedaan pendapat juga muncul ketika Jokowi menyebut penyebab banjir besar itu karena sampah.

Sementara Anies menepisnya. Menurutnya, banjir tak melulu disebabkan sampah. Ia mencontohkan banjir di Bandara Halim Perdanakusuma yang bukan disebabkan sampah.

“Bandara tidak berfungsi. Apakah ada sampah di bandara? Rasanya tidak,” ucap mantan Mendikbud era Jokowi periode pertama ini pada awal Januari lalu.

Belakangan, pengerjaan proyek revitalisasi Monas yang digarap Pemprov DKI juga disorot karena belum memiliki izin dari pemerintah pusat. Sesuai Keppres Nomor 25 Tahun 1995 Pemprov DKI wajib meminta izin dan harus memperoleh persetujuan dari Komisi Pengarah untuk revitalisasi Monas.

Komisi Pengarah sendiri diketuai oleh Mensesneg beranggotakan Pemprov DKI dan lima kementerian.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin mengatakan, perbedaan pendapat hingga saling lempar kewenangan itu tak lebih dari tujuan pencitraan yang ingin diraih Jokowi maupun Anies. Ujang menilai, baik Jokowi maupun Anies enggan disalahkan terkait berbagai kebijakan yang dijalankan saat ini.

“Dalam konsep kewenangan, mereka saling menyalahkan karena sama-sama tidak mau disalahkan. Kenapa? Tentu dalam konteks pencitraan,” ujar Ujang saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (28/1).

Ujang mengatakan, sikap itu muncul lantaran Jokowi tak ingin kehilangan wibawa sebagai presiden. Sikap itu setali tiga uang dengan Anies selaku gubernur.

“Ini persoalannya. Jadi bukannya bicara solusi, tapi justru saling menyalahkan,” katanya.

Perbedaan yang kerap terjadi di antara keduanya makin ‘dikompori’ pendukung masing-masing yang terbilang fanatik. Selama ini pendukung Jokowi cenderung tak menyukai Anies, begitu pula sebaliknya. Akibatnya, perdebatan berbagai kebijakan antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat pun makin memanas.

Polarisasi Akibat Jokowi Versus Prabowo

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo menilai, munculnya perdebatan di antara pendukung Jokowi dan Anies tak lepas dari polarisasi politik sejak 2014.

Dukungan masyarakat saat itu terbagi dua yakni bagi Jokowi dan Prabowo yang kala itu mengikuti kontestasi Pilpres 2014. Dukungan yang terbelah ini makin memanas saat Pilpres 2019 hingga muncul sebutan cebong-kampret bagi masing-masing pendukung Jokowi maupun Prabowo.

Namun sejak Prabowo ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan oleh Jokowi, menurut Kunto, dukungan kepada mantan Danjen Kopassus itu mulai beralih ke Anies. Apalagi dalam Pilgub 2017, Anies maju dengan sokongan Prabowo.

“Dulu satu kubu dukung Jokowi, satu lagi yang dukung Prabowo sekarang geser ke Anies. Ini membuat isu apa pun yang ada di Jakarta dibawa-bawa ke polarisasi politik,” ucapnya.

Faktor lain, lanjut Kunto, adalah orang-orang yang tak suka dengan popularitas Anies. Akibatnya, berbagai kebijakan atau sikap yang dilakukan Anies selalu dibenturkan dengan Jokowi.

“Mungkin partai koalisi atau orang di dekatnya. Sebisa mungkin sebelum diserang bisa serang duluan, apalagi Jakarta kan jadi pusat perhatian,” tuturnya.

Di sisi lain, lanjut Kunto, sikap Jokowi dalam menghadapi berbagai persoalan negara cenderung stagnan. Salah satunya terkait isu penyebaran virus corona yang tengah menjadi sorotan belakangan ini.

Kunto mengatakan, tak ada gebrakan atau langkah konkret dari pemerintahan Jokowi. Akibatnya masyarakat cenderung tertarik pada perdebatan nir substansi Anies dengan Jokowi.

“Karena apalagi yang diomongin? Isu Virus Corona juga enggak ada langkah konkret dari Pak Jokowi. Tidak heran kalau akan selalu tersedot pada drama politik gubernur dengan presiden,” ucapnya. (CNNINDONESIA.COM)

Continue Reading

Politik

SBY : Aliran Dana Jiwasraya ke Pemilu 2019 Harus Diusut

Published

on

FINROLL.com, Jakarta — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyarankan agar ada pengusutan uang dari PT Asuransi Jiwasraya yang digunakan untuk kepentingan Pemilu 2019 hingga mengalami masalah keuangan. Itu merupakan salah satu dari tujuh area yang perlu diinvestigasi menurut SBY.

SBY menyampaikan itu melalui akun Facebook, pada Senin (27/1).

“Apakah memang ada uang yang mengalir dan digunakan untuk dana politik (pemilu)?” ucap SBY.

Menurut SBY, investigasi penting dilakukan karena sudah banyak pertanyaan yang berseliweran di masyarakat. Karenanya, perlu dijawab dengan mengusut tuntas tentang dugaan aliran dana dari Jiwasraya untuk kepentingan politik.

“Investigasi ini penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan praduga kalangan masyarakat bahwa dalam kasus Jiwasraya ini dicurigai ada yang mengalir ke tim sukses Pemilu 2019 yang lalu,” ucap SBY.

“Baik yang mengalir ke partai politik tertentu mau pun tim kandidat presiden,” imbuhnya.

Selain itu, menurut SBY, investigasi mengenai dugaan aliran dana Jiwasraya untuk dana pemilu perlu dilakukan juga demi menjaga nama baik Presiden Joko Widodo sendiri.

Jika masyarakat sudah mendapat jawaban gamblang, tentu tidak akan lagi ada pertanyaan atau praduga ihwal aliran dana Jiwasraya untuk dana politik. Nama baik Jokowi pun tetap terjaga.

“Saya pribadi tidak yakin kalau Pak Jokowi sempat berpikir agar tim suksesnya mendapatkan keuntungan dari penyimpangan yang terjadi di Jiwasraya tersebut,” tuturnya.

SBY dulu mengaku dulu dituding terlibat dalam kasus bail out Bank Century dan digunakan untuk kepentingan politik. Namun, lanjutnya, itu semua tidak terbukti.

SBY juga mengklaim tidak pernah menghalang-halangi pengusutan kasus tersebut. Tidak pula melarang kadernya membentuk panitia khusus (pansus) di DPR guna menelusuri kasus bail out Bank Century.

Tujuh Area Investigasi

SBY menyarankan perlu ada investigasi untuk menjawab 7 pertanyaan mengenai masalah keuangan yang dialami Jiwasraya.

Pertama, Seberapa banyak kerugian yang dialami Jiwasraya. Menurutnya perlu ditelusuri lebih mendalam apakah benar Rp13,7 triliun sesuai dengan yang diucapkan Kejaksaan Agung atau lebih dari itu.

Kedua, alasan keuangan Jiwasraya jebol. Perlu diselidiki secara komprehensif penyebab Jiwasraya mengalami masalah keuangan. Penempatan dana investasi perusahaan pada saham-saham berikinerja buruk atau ada penyebab lain.

Ketiga, pelaku. Sejauh ini, ada 5 orang tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan Agung. Menurut SBY, perlu ditelusuri pula aktor intelektualnya jika memang ada.

“Hal ini sangat penting agar negara tidak salah mengadili dan menghukum seseorang.
Keempat, ihwal dugaan aliran dana mengalir untuk kepentingan Pemilu 2019,” katanya.

Kelima, jumlah uang yang harus dikembalikan kepada nasabah Jiwasraya. SBY menilai ini penting dilakukan. Jika tidak, bisa meruntuhkan kepercayaan publik terhadap perusahaan asuransi negara.

Keenam, dugaan kaitan persamaan modus kejahatan kasus Jiwasraya dengan perusahaan BUMN lainnya. SBY merujuk pada masalah keuangan PT Asabri. Menurut SBY, perlu ditelisik lebih mendalam jika memang ada kesamaan motif penyebab masalah keuangan.

“Kalau ada, krisis ini menjadi sangat serius. Mengapa? Sangat mungkin keseluruhan penyimpangan ini merupakan kejahatan yang terorganisasi (organized crime) dengan para ‘arsitek’ yang bekerja di belakangnya,” imbuhnya.

Ketujuh, solusi. Bisa menyangkut pemberian sanksi hukum kepada para pelaku, penyehatan kembali keuangan korporat, serta pemberian jaminan dan pengembalian uang milik nasabah. (CNN)

Continue Reading

Politik

Sejumlah Rekomendasi Rakernas PDIP Wajib Dijalankan Tiga Pilar Partai

Published

on

Finroll.com — Akhir dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan (PDIP) sukses diselenggarakan, di JIExpo Kemayoran, Minggu (12/1/2020) malam.

Sejumlah rekomendasi telah dihasilkan dari Rakernas yang mengusung tema ‘Solid Bergerak Wujudkan Indonesia Negara Industri Berbasis Riset dan Inovasi Nasional’ tersebut.

Ketua Stering Committee Rakernas I PDIP 2020, Sukur H Nababan, mengatakan, Rakernas I PDIP telah selesai diselenggarakan, yang dirangkai dengan peringatan HUT ke-47 PDIP.

“Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai, Prananda Prabowo telah mengkaji dan merumuskan tema dan materi atas arahan Ibu Ketua Umum, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Steering Committee Rakernas,” kata Sukur Nababan, dalam keterangan persnya yang diterima Finroll.com, Minggu (12/1/2020).

Menurut Sukur Nababan, terdapat sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dari Rakernas I PDIP.

“Berdasarkan perintah ketua umum, sejumlah rekomendasi yang telah diputuskan dalam Rakernas, wajib dijalankan oleh tiga pilar partai di semua tingkatan, serta wajib ditindaklanjuti dalam rapat kerja daerah dan rapat kerja cabang,” jelasnya.

Rekomendasi tersebut, kata Sukur Nababan, didalamnya termasuk pula pembangunan lima prioritas industri nasional untuk mewujudkan Indonesia berdikari yang PDIP perjuangkan, yaitu, industri sandang pangan dan papan, industri Kesehatan farmasi dan obat-obatan tradisional, industri bahan baku industri, industri energi (khususnya energi baru dan terbarukan (EBT), dan industri pariwisata

“Pembangunan seluruh industri tersebut, harus dipastikan sebagai upaya untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat,” tandas Sukur Nababan.

Lebih lanjut Sukur Nababan menambahkan, pihaknya juga menyampaikan terima kasih dan apreasiasi kepada ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, seluruh jajaran DPP PDIP, panitia, SC dan OC, peserta, media, dan UMKM yang telah mengikuti pameran rempah.

“Terima kasih Ibu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, atas kepercayaan yang diberikan. Semangat dan dedikasi Ibu untuk rakyat, bangsa dan negara, menjadi inspirasi kami. Kami siap menjalankan perintah partai hasil Rakernas I 2020 untuk solid bergerak wujudkan Indonesia negara industri berbasis riset dan inovasi nasional,” kata Sukur Nababan.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending