Connect with us
[adrotate group="1"]

Makro Ekonomi

Darmin Nasution Sebut Bisnis Ekonomi Syariah di RI Belum Oke

Published

on


Darmin Nasution Sebut Bisnis Ekonomi Syariah di RI Belum Oke

Finroll.com – Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan kondisi bisnis dan perekonomian syariah di Indonesia belum maksimal. Ia pun berharap manajemen perekonomian syariah bisa lebih baik.

“Sebetulnya perkembangan keuangan syariah yang tidak bisa cepat setelah beberapa tahun terakhir. Kendala malah di sektor riil kegiatan ekonomi kita sendiri. Sehingga manajemen yang seharusnya sudah disempurnakan dari waktu ke waktu menjadi lebih syariah,” ujarnya dalam pertemuan dengan ratusan pengusaha travel haji dan umrah di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (6/3).

Ia pun menyinggung soal besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam, namun hal itu tidak berbanding lurus dengan kegiatan bisnis syariah.

“Penduduk muslim Indonesia 87% dari total penduduk Indonesia. Dengan penduduk muslim sebesar itu Indonesia punya pangsa pasar yang berpotensi di dunia Islam. Tapi masuk ke dalam keuangannya kita mulai tidak nomor satu,” paparnya.

Baca Lainnya: BI Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI Tembus 6% di Tahun…

Darmin mencotohkan, kegiatan bisnis syariah yang terkendala berasal dari industri. Dirinya juga mengatakan selama ini travel haji dan umrah masih fokus pada pemberangkatan haji dan umrah saja.

Sementara koper-koper yang diberikan kepada jamaah masih di impor dari China. Padahal menurutnya, industri koper bisa dikembangkan di Indonesia.

“Saya pernah ikut umrah dan ngobrol dengan kelompok lain, itu kan tas koper bagus dan keren apa tampilannya, warnanya begitu ditanya itu buatan China semua. Kita nggak bisa mengumpulkan energi dan dana untuk membangun industri untuk itu sehingga tidak memperparah defisit kita terhadap China,” tandasnya.

Sumber: Detik

Makro Ekonomi

Menaker Tak Naikkan UMP 2021 karena Corona

Published

on

FINROLL.COM – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan keputusan upah minimum provinsi (UMP) 2021 tak naik diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi selama masa pandemi virus corona. Selain itu, Ida juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.

Hal itu tertuang dalam surat edaran yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,” kata Ida seperti tertuang dalam SE Nomor M/11/HK.04/2020, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (27/10).

Ida mengungkapkan penerbitan beleid tersebut dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha.

Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

“Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara,” sambungnya.

Adapun tembusan beleid yang diteken pada 26 Oktober 2020 ini adalah Presiden Republik Indonesia; Wakil Presiden Republik Indonesia; Menteri Kabinet Indonesia Maju; Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia; dan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan keputusan Ida. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.

“Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha semata,” kata Said.

Sementara, Kalangan pengusaha menilai keputusan pemerintah tidak menaikkan upah minimum pada 2021 mendatang sudah tepat. Pasalnya, keputusan itu diambil demi menjaga keberlangsungan bisnis ke depan yang tengah tertekan oleh pandemi covid-19.

“Kami mengerti atas keputusan tersebut demi keberlangsungan usaha. Kalau dinaikkan tentu akan memberatkan daya saing usaha,” ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Perdagangan Benny Soetrisno kepada CNNIndonesia.com dalam kesempatan terpisah. (CNN INDONESIA)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Utang RI Naik Rp1.000T dalam Setahun Akibat Covid-19

Total utang pemerintah hingga September 2020 mencapai Rp 5.756,87 triliun, melonjak dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai Rp 4.700,28 triliun.

Published

on

FINROLL.COM — Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp 5.756,87 triliun pada September 2020, melesat lebih dari Rp 1.000 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 4.700,28 triliun. Kenaikan utang terjadi karena pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.
Posisi utang pemerintah pada September 2020 juga meningkat dari Agustus 2020 yang tercatat Rp 5.594,93 triliun. “Dengan demikian rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto sebesar 36,41%,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam buku APBN KiTa edisi Oktober 2020 yang dirilis, Kamis (22/10).
Secara perinci, utang pemerintah pusat masih didominasi oleh surat berharga negara dengan komposisi 85% atau sebesar Rp 4.892,57 triliun. Sisanya, berbentuk pinjaman sebanyak Rp 864,29 triliun.
Lebih perinci, SBN terdiri dari SBN domestik Rp 3.629,04 triliun dan vaals Rp 1.263,54 triliun. SBN domestik berbentuk surat utang negara Rp 2.973,01 triliun dan surat berharga syariah negara Rp 656,03 triliun. Adapun SBN valas terdiri atas SUN Rp 999,49 triliun dan SBSN Rp 264,05 triliun.

Sementara itu, pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 11,32 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 852,97 triliun yang berbentuk bilateral Rp 318,18 triliun, multilateral RP 489,97 triliun, dan bank komersial Rp 44,82 triliun.

Sri Mulyani menekankan pengelolaan utang pemerintah dilakukan dengan penuh kehatihatian dan berdasarkan pada kebijakan umum pembiayaan utang. Salah satunya, dengan mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan sumber luar negeri sebagai pelengkap.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik. Ini terlihat dari penerbitan SBN ritel secara berkala yang mendapatkan sambutan sangat baik dari masyarakat.
Terbaru, hasil penerbitan sukuk ritel seri SR013 pada September berhasil memperoleh sebesar Rp 25,67 triliun dan menjaring 44.803 total investor. Angka tersebut merupakan rekor penjualan terbesar sepanjang penjualan SBN Ritel sejak 2018. Selanjutnya pada Oktober ini, pemerintah kembali menawarkan Obligasi Negara seri ORI018 dengan tingkat kupon sebesar 5,70% p.a. ORI018 ditawarkan sejak tangga 1 sampai dengan 21 Oktober 2020 dan merupakan instrumen dengan suku bunga tetap dan dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.
Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pengembangan instrumen pembiayaan untuk mendukung pendalaman pasar domestik dengan Cash Waqaf Linked Sukuk ritel seri SWR001. Sukuk ritel tersebut ditawarkan pada tanggal 9 Oktober sampai dengan 12 November 2020 berdasarkan akad wakalah dengan imbal hasil sebesar 5,5%.
SWR001 ditawarkan pemerintah tanpa warkat dan tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Tujuannya, untuk menjembatani masyarakat untuk menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance Rizal Taufikurahman mengatakan bahwa pemerintah seharusnya bisa lebih berhati-hati dan berpikir dalam menarik utang, terutama produktivitas atas utang.
“Karena dampaknya tidak jangka pendek saja tetapi jangka panjang juga atas kinerja ekonomi,” kata Rizal kepada Katadata.co.id, Kamis (22/10). Apalagi, sambung dia, jika sudah berutang tetapi tidak terjadi perbaikan produktivitas sektor riil yg mendorong naiknya nilai tambah.
Maka, ini yang perlu dikhawatirkan karena akan menggerogoti dan membebani APBN. Di sisi lain, Panel Ahli Katadata Insight Center Damhuri Nasution mengatakan bahwa keseimbangan primer yang naik tajam merupakan konsekuensi logis dari ekspansi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah.
Dalam keadaan sulit seperti ini, penerimaan pemerintah terutama perpajakan sudah pasti menurun, sedanglan belanja meningkat seiring berbagai stimulus perekonomian. “Ini yang membuat keseimbangan primer maupun defisit APBN nya melebar,” ujar Damhuri kepada Jumat (2/10).
Ia menilai penerimaan negara akan kembali meningkat jika ekonomi sudah mulai pulih. Keseimbangan primer dan defisit APBN pun akan kembali menyempit.  (Katadata.co.id)
Continue Reading

Automotive

Sri Mulyani Tolak Insentif Pajak 0% Mobil Baru

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak mempertimbangkan usulan insentif pajak 0% untuk mobil baru seperti yang diajukan Kementerian Perindustrian.

Published

on

FINROLL.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak usulan Kementerian Perindustrian terkait insentif pajak hingga 0% untuk mobil baru. Dukungan kepada industri sektor otomotif akan diberikan dalam bentuk insentif yang sudah disediakan pemerintah kepada industri secara keseluruhan.

“Kami saat ini tidak mempertimbangkan untuk memberikan pajak mobil baru 0% seperti yang diusulkan industri maupun Kementerian Perindustrian,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (19/10).

Sri Mulyani menjelaskan, dukungan akan diberikan pemerintah kepada sektor otomotif dalam bentuk insentif yang sudah disediakan untuk seluruh industri. Ia juga memastikan seluruh insentif yang dibeirkan pemerintah akan dievaluasi secara lengkap. “Jadi jangan sampai memberikan dampak negatif ke yang lain,” katanya.

Pemerintah telah memberikan sejumlah insentif pada perusahaan dalam bentuk perpajakan melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 maupun UU Cipta Kerja yang akan segera berlaku. Salah satu insentif yang diberikan adalah pemangkasan tarif pajak badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, serta menjadi 20% pada 2021.

Pengamat Pajak Institute For Development of Economics and Finance Nailul Huda menilai pembebasan PPnBM mobil baru merupakan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. “Seperti pengusaha otomotif dan orang-orang dengan berpendapatan menengah ke atas,” ujar Huda kepada Katadata.co.id, Kamis (1/10).

Saat ini, menurut dia, hanya masyarakat kalangan atas yang mampu dan mau mengeluarkan uang, sedangkan kelas menengah lebih memilih untuk menyimpan uangnya. Di sisi lain, pembebasan PPnBM akan menciutkan penerimaan negara karena porsi PPN dan PPnBM dalam penerimaan negara termasuk besar.

Maka dari itu, usulan tersebut akan semakin menurunkan penerimaan negara dimana saat ini sedang tertekan akibat Covid-19. “Jadi saya rasa kebijakan ini sungguh tidak tepat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Ekonom BCA David Sumual sebelumnya menilai insentif pajak dapat mendorong pemulihan ekonomi. Apalagi, jika diberikan pada sektor industri yang memiliki efek berganda tinggi seperti perumahan atau otomotif. Kementerian Perindustrian pada bulan lalu mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru hingga 0% pada tahun ini. Relaksasi pajak ini diharapkan mampu mendorong penjualan mobil, yang lesu di masa pandemi Covid-19.

“Industri otomotif itu turunan begitu banyak. Tier 1 dan tier 2 banyak, sehingga perlu diberi perhatian agar daya beli masyarakat meningkat. Sehingga bisa membantu pertumbuhan industri manufaktur di bidang otomotif tersebut,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pada pertengahan bulan lalu.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mencatat 48.554 unit mobil terjual di dalam negeri pada September 2020. Jumlah tersebut naik 30,3% dibandingkan bulan sebelumnya, sehingga masih melanjutkan kenaikan penjualan sejak Juni 2020.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending