Connect with us

Makro Ekonomi

Darmin Nasution Sebut Bisnis Ekonomi Syariah di RI Belum Oke

Published

on


Darmin Nasution Sebut Bisnis Ekonomi Syariah di RI Belum Oke

Finroll.com – Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan kondisi bisnis dan perekonomian syariah di Indonesia belum maksimal. Ia pun berharap manajemen perekonomian syariah bisa lebih baik.

“Sebetulnya perkembangan keuangan syariah yang tidak bisa cepat setelah beberapa tahun terakhir. Kendala malah di sektor riil kegiatan ekonomi kita sendiri. Sehingga manajemen yang seharusnya sudah disempurnakan dari waktu ke waktu menjadi lebih syariah,” ujarnya dalam pertemuan dengan ratusan pengusaha travel haji dan umrah di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (6/3).

Ia pun menyinggung soal besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam, namun hal itu tidak berbanding lurus dengan kegiatan bisnis syariah.

“Penduduk muslim Indonesia 87% dari total penduduk Indonesia. Dengan penduduk muslim sebesar itu Indonesia punya pangsa pasar yang berpotensi di dunia Islam. Tapi masuk ke dalam keuangannya kita mulai tidak nomor satu,” paparnya.

Baca Lainnya: BI Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI Tembus 6% di Tahun…

Darmin mencotohkan, kegiatan bisnis syariah yang terkendala berasal dari industri. Dirinya juga mengatakan selama ini travel haji dan umrah masih fokus pada pemberangkatan haji dan umrah saja.

Sementara koper-koper yang diberikan kepada jamaah masih di impor dari China. Padahal menurutnya, industri koper bisa dikembangkan di Indonesia.

“Saya pernah ikut umrah dan ngobrol dengan kelompok lain, itu kan tas koper bagus dan keren apa tampilannya, warnanya begitu ditanya itu buatan China semua. Kita nggak bisa mengumpulkan energi dan dana untuk membangun industri untuk itu sehingga tidak memperparah defisit kita terhadap China,” tandasnya.

Sumber: Detik

Makro Ekonomi

Pada 2020-2024 Sri Mulyani Akan Naikkan Tarif Cukai Rokok

Published

on

Finroll – Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) alias cukai rokok dalam beberapa tahun ke depan. Kebijakan ditempuh guna mengejar target pembangunan dari sisi fiskal maupun peningkatan daya saing manusia di bidang kesehatan.

Rencana itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024. Beleid tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan pada 29 Juni 2020

Dalam aturan tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan peningkatan tarif cukai rokok sebagai salah satu arah kebijakan guna mengejar agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Rencananya, agenda pembangunan itu akan dilakukan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, baik objek dan subyek cukai maupun perluasan barang kena cukai.

“Penyederhanaan struktur tarif cukai dan hasil tembakau. Peningkatan tarif cukai hasil tembakau,” ungkap Ani, sapaan akrab dalam aturan yang diteken itu, dikutip Senin (6/7).

Selain untuk mengejar agenda pembangunan ekonomi, peningkatan tarif cukai rokok juga merupakan arah kebijakan untuk mengejar agenda pembangunan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Khususnya di bidang kesehatan masyarakat.

“Arah kebijakan meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dilaksanakan dengan strategi peningkatan hasil cukai tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau,” katanya.

Bahkan, secara umum, Kementerian Keuangan juga akan mempercepat usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cukai ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Urgensi RUU ini adalah untuk menegaskan paradigma cukai sebagai instrumen fiskal untuk mengendalikan konsumsi atau penggunaan objek tertentu.

“Berkaitan pula dalam hal administrasi cukai seperti sanksi administrasi lebih diutamakan daripada sanksi pidana dengan penerapan azas ultimum remedium, rekonstruksi konsep penerapan earmarking cukai,” jelasnya.

Selain itu, agar bisa membuat aturan cukai yang lebih dinamis dan penetapan yang lebih efektif guna memaksimalkan cukai sebagai penerimaan negara. Kendati begitu, belum ada elaborasi lebih rinci mengenai tarif dan target penerimaan cukai pada tahun-tahun ke depan.

Yang jelas, peningkatan akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu 2020-2024. Selain cukai rokok, Ani rencananya juga akan menambah pungutan cukai baru bagi produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan.

Rencananya pungutan cukai juga akan menyasar pada produk makanan dengan kandungan gula, garam, dan lemak. Namun, belum ada rincian terkait rencana tersebut.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” pungkasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

BPK Bakal Bongkar Penyebab Lambatnya Belanja Corona

Published

on

Finroll – Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan membongkar penyebab lambatnya realisasi belanja pemerintah di tengah pandemi virus corona atau covid-19. Lambatnya belanja pemerintah sempat dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sayangnya, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan masalah itu belum bisa diungkapkan saat ini. Rencananya, hal itu baru akan dibuka saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Biasanya, BPK menyerahkan LKPP dalam dua tahap, yaitu semester pertama dan kedua untuk tahun anggaran berjalan. Penyerahan LHP LKPP semester pertama biasanya diserahkan pada September setiap tahunnya.

“Sabar, nanti setelah penyerahan LHP LKPP akan kami bongkar penyebab lambatnya serapan anggaran ini,” kata Agung kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/7).

Ia enggan memberi kisi-kisi lain. Namun, ia mengapresiasi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan banyak menteri tak berani mencairkan anggaran karena takut dengan audit BPK.

Padahal, Presiden Jokowi berharap readyviewed anggaran pemerintah, baik di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah bisa segera cair agar masyarakat bisa cepat terasa manfaatnya. Namun, audit tersebut rupanya membuat menteri takut, bahkan ada yang prosesnya dihentikan oleh BPK.

“Beliau (Mahfud) berupaya untuk berupaya mendapatkan informasi dan membangun hubungan baik dengan BPK. Khusus untuk Menkopolhukam, itu adalah wujud dari komitmen untuk transparan dan akuntabel patuh terhadap ketentuan undang-undang apapun kondisinya,” tuturnya.

Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan pernyataan tersebut lantaran sudah berkomunikasi dengan BPK. Ia mengklaim BPK akan menindaklanjuti dan berjanji akan mempermudah proses audit, sehingga kementerian bisa mempercepat pencairan anggaran.

“Orang sedang berjalan, BPK sudah masuk, katanya mau disetop dulu, semua mau diperiksa dulu prosedurnya. Padahal, ini buru-buru mengeluarkan uang,” ungkap Mahfud.

“Ya sudah nanti saya urus agar nanti ada semacam audit komprehensif yang lebih mudah lebih memperlancar urusan,” jelasnya.

Di sisi lain, Mahfud sempat berpesan agar menteri berani ambil risiko. Apalagi, hal itu demi keselamatan masyarakat di tengah pandemi corona seperti saat ini.

“Semua pilihan ada risiko, dan seorang pemimpin itu memang diangkat untuk menghadapi risiko itu. Kalau takut, ini takut, itu malah nggak berbuat. Apalagi, ini untuk keselamatan rakyat untuk memerangi covid-19 yang sekarang sedang melanda negeri kita,” ucapnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Bank Dunia Sebut RI Perlu Tambah Belanja 4,6 Persen dari PDB

Published

on

Finroll – Jakarta, Bank Dunia (World Bank) menaksir Indonesia perlu alokasi tambahanbelanja sebesar 4,6 dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun untuk merealisasikan target pembangunan. Jumlah yang harus ditambah itu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Hal ini tertuang dalam laporan Bank Dunia bertajuk Kajian Belanja Publik Indonesia: Untuk Hasil yang Lebih Baik.

“Untuk merealisasikan target pembangunan Indonesia sesuai RPJMN 2020-2024 menunjukkan diperlukan belanja tambahan sebesar 4,6 persen dari PDB per tahun,” papar Bank Dunia dalam risetnya, dikutip Senin (30/6).

Bank Dunia menjelaskan tambahan belanja harus dilakukan demi mencapai tingkat layanan minimum untuk negara-negara berpenghasilan menengah dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, bantuan sosial (bansos), dan infrastruktur. Namun, bukan berarti Indonesia hanya perlu fokus pada sektor-sektor tersebut.

“Di beberapa sektor, dalam jangka pendek tetap perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja sama pentingnya atau tetap lebih penting dibandingkan dengan memberikan belanja tambahan,” jelas Bank Dunia.

Sementara, pemerintah juga perlu menciptakan ruang fiskal agar bisa mencapai target pembangunan yang dinilai ambisius. Bank Dunia menyatakan ada dua cara yang bisa dilakukan untuk melonggarkan ruang fiskal, yaitu meningkatkan mobilisasi penerimaan dalam negeri dan realokasi belanja dari subsidi yang tidak tepat.

“Dalam jangka pendek, pemerintah dapat melaksanakan reformasi untuk meningkatkan penerimaan dengan reformasi cukai tembakau dan penghapusan beberapa pembebasan PPN,” kata Bank Dunia.

Berdasarkan perhitungan Bank Dunia, penghapusan pembebasan PPN dapat menambah penerimaan negara sekitar 0,24 persen sampai 0,67 persen dari PDB. Kemudian, negara juga mendapatkan tambahan penerimaan sebesar 0,7 persen dari PDB dengan menyelesaikan reformasi cukai tembakau.

Sementara, beberapa realokasi belanja subsidi bisa dilakukan dengan mengkaji lagi subsidi energi dan subsidi pupuk yang selama ini diberikan. Lalu, mengevaluasi bantuan tunai kepada penduduk miskin agar lebih tepat sasaran.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending