Connect with us

Makro Ekonomi

Daya Beli Tak Boleh Kendur Lawan Corona, THR Tak Boleh Mundur

Published

on


Finroll – Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkaji kembali pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 ke Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun ini. Maklum saja, karena pemerintah sudah terlalu banyak mengeluarkan belanja untuk penanganan penyebaran pandemi virus corona atau covid-19 di Indonesia.

Setelah mengeluarkan paket stimulus ekonomi jilid satu dan dua, belakangan, pemerintah bahkan mau tidak mau harus merogoh kocek lebih dalam mencapai Rp405,1 triliun untuk penanganan dampak penyebaran virus corona. Kendati belum direalisasikan, namun kebijakan ini setidaknya sudah membuat geger.

Sebab, pemerintah sampai harus mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) karena perlu mengutak-atik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang sudah disiapkan. Bahkan, turut mengubah beberapa aturan lain, seperti amanah pembelian surat utang kepada Bank Indonesia (BI) hingga melebarkan defisit anggaran dari 3 persen ke 5 persen.

Hal-hal ini yang mungkin menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menjadi pertimbangan Jokowi untuk mengkaji kembali pemberian THR dan gaji ke-13 kepada PNS. Toh, di sisi lain, pemerintah tetap memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) dan insentif kepada masyarakat, baik yang merupakan abdi negara maupun bukan.

“Mungkin ada pertimbangan tersebut, tapi harus betul-betul dilihat dampak plus minusnya,” ungkap Faisal kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/4).

Namun, bila dijabarkan, menurutnya, lebih banyak dampak positif dari pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS secara normal ketimbang mengubahnya. Entah akan dihilangkan, atau sekadar ditunda.

Pertama, kebijakan THR dan gaji ke-13 mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Sebab, masyarakat tengah dihadapkan pada situasi serba dari rumah, mulai dari kerja, belajar, sampai ibadah.

Hal ini membuat sebuah kelompok keluarga sangat bergantung pada sumber pendapatan yang pasti. Bila pekerja informal belum tentu bisa menikmati THR, bahkan gaji bulanan, maka para PNS diharapkan bisa tetap mendapat kepastian tersebut.

“Idealnya tidak dipotong atau dihilangkan, apalagi di kondisi sekarang ini. Mungkin ada masyarakat yang bergantung pada pendapatan anggota keluarnya yang PNS yang lebih pasti di tengah ketidakpastian ini,” katanya.

Apalagi, sambung Faisal, PNS sejatinya tak melulu ada di kalangan masyarakat menengah ke atas. Banyak juga PNS yang sebenarnya berada di kalangan menengah ke bawah, khususnya 40 persen penduduk berpenghasilan rendah.

Kedua, bila ada sumber pendapatan yang pasti, maka masyarakat akan tetap terdorong untuk melakukan konsumsi di tengah pandemi corona. Hal ini sejatinya dibutuhkan agar roda ekonomi tetap berjalan setelah tekanan tinggi selama pandemi corona berlangsung.

“Selanjutnya, kaitannya ke daya beli masyarakat. Paling tidak, secara historis, ada tambahan konsumsi masyarakat di sebelum dan setelah Lebaran yang dalam beberapa tahun terakhir ada di kuartal II. Kalau tidak ada THR, konsumsi akan sama dengan bulan-bulan sebelumnya,” tuturnya.

THR Tak Boleh Mundur Agar Daya Beli Tak Kendur Lawan CoronaTHR biasanya digunakan masyarakat untuk membeli berbagai kebutuhan lebaran. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Sementara menurut hitung-hitungan Faisal, setidaknya konsumsi masyarakat yang terbantu THR pada periode sebelum sampai sesudah lebaran bisa mencapai kisaran 3 persen. Menurutnya, laju konsumsi tersebut setidaknya menjadi modal untuk mencapai rata-rata konsumsi 5 persen pada kuartal tersebut di waktu normal.

Selanjutnya, pertumbuhan konsumsi di kisaran tersebut dibutuhkan untuk menopang laju ekonomi nasional. “Meski belum ada hitungan pasti berapa peran THR ke pertumbuhan ekonomi, tapi biasanya ada peningkatan konsumsi pada periode tersebut,” ucapnya.

Ketiga, kepastian pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS menjadi jaminan agar perusahaan swasta tak mangkir dari kewajibannya. Menurutnya, dampak ini harus dipertimbangkan betul.

“Itulah kenapa THR ini tidak hanya dilihat sebagai bonus ke PNS, tapi acuan untuk swasta juga. Kalau sampai mereka ikut-ikutan mempertimbangkan THR, yang terkena dampak justru masyarakat luas,” imbuhnya.

Untuk itu, Faisal menilai masalah ini seharusnya sudah selesai, di mana pemerintah hanya perlu memastikan THR dan gaji ke-13 tetap sampai ke tangan PNS. Toh, sumber dana bagi pengeluaran ini seharusnya sudah pasti, yaitu masuk ke belanja pegawai yang sudah diperhitungkan setiap tahunnya.

Kalaupun butuh dana tambahan, Faisal mengatakan pemerintah bisa mengambilnya dari pengeluaran jangka panjang, seperti proyek infrastruktur. Syaratnya, proyek tersebut belum jalan atau baru mau dimulai, belum tender, sehingga tidak ada tambahan biaya perawatan (maintenance) tinggi ketika ditinggalkan sementara untuk fokus ke penanganan pandemi corona.

Senada, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai pemberian THR dan gaji ke-13 bagi PNS tetap mutlak dilakukan seperti biasanya. Justru, sambungnya, kebijakan ini seharusnya dijalankan dengan tanpa keraguan mengingat kondisi ekonomi tengah tertekan pandemi corona.

“Seharusnya normal saja, karena di jangka pendek, pandemi corona masih membuat pelemahan demand konsumsi. Buktinya, inflasi Maret rendah, padahal sebulan sebelum puasa, itu indikator bahwa ekonomi lagi turun,” jelasnya.

Bahkan, menurutnya, THR merupakan bantalan tambahan dari stimulus ekonomi yang saat ini diberikan pemerintah tanpa perlu mengeluarkan insentif tambahan lagi. Dengan begitu, masyarakat, khususnya PNS, tetap punya bantalan untuk konsumsi.

“Saat pandemi ini, jangan sampai ekonomi masyarakat ambruk, justru harus tetap countercyclical,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fithra mengingatkan dampak THR mempengaruhi konsumsi karena PNS penerima bonus itu tersebar ke semua kalangan masyarakat.

“Bahkan, setidaknya ada 30 persen di level 40 persen masyarakat berpenghasilan rendah. Meski dampak ekonominya bukan untuk selamatkan pertumbuhan, tapi tetap perlu untuk mendorong konsumsi,” imbuhnya.

Di sisi lain, Fithra melihat tidak ada alasan kajian untuk pemberian THR karena anggaran sebenarnya sudah ada di belanja pegawai. Sekalipun ada tekanan pandemi corona, menurutnya, pemerintah tidak perlu sampai melakukan realokasi anggaran untuk membayarkan THR.

Pada APBN 2020, pemerintah setidaknya sudah mengalokasikan belanja pegawai dengan jumlah Rp416,14 triliun yang sudah mencakup pemberian THR. Bila penambahan sampai diperlukan pun, sambungnya, ia mengestimasi masih ada dana sekitar Rp300 triliu di APBN 2020 yang bisa diutak-atik.

“Yang jelas, anggaran yang bisa dilihat adalah subsidi energi BBM mencapai Rp100 triliun dan ada sekitar Rp300 triliun yang bisa disisir dari anggaran kementerian yang belum jelas outcome-nya. Selain itu masih ada opsi pandemic bond, pinjaman Bank Dunia untuk bencana, hingga penyebaran surat utang oleh BI,” pungkasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Makro Ekonomi

Sri Mulyani : Ekonomi Baru Bangkit di Kuartal II 2021

Published

on

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi perekonomian Indonesia bangkit di kuartal II 2021. Sementara itu tantangan perekonomian Indonesia tahun ini masih sama dengan tahun lalu, yakni pandemi covid-19.

“2021 kami pasti masih dihadapkan pada hal relatif sama, meski kami lihat mungkin nanti pemulihan ekonomi diharapkan terus terakselerasi di 2021 terutama kuartal II, kuartal III, dan kuartal III,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Selasa (19/1).

Penularan pandemi covid-19, lanjutnya, masih menjadi tantangan bagi penerimaan negara. Pasalnya, jika penularan masih tinggi, maka aktivitas masyarakat masih terbatas sehingga menghambat laju ekonomi.

Dampaknya, penerimaan negara pun ikut tergerus. Sebagai gambaran, per November 2020 tercatat penerimaan negara hanya sebesar Rp1.423 triliun atau turun 15,1 persen secara tahunan.

Kondisi tersebut menyebabkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 tembus Rp883,7 triliun, atau setara dengan 5,6 persen produk domestik bruto (PDB).

Khusus penerimaan perpajakan mengalami kontraksi 15,5 persen dari Rp1.312,4 triliun menjadi Rp1.108,8 triliun.

Bendahara negara menuturkan jatuhnya penerimaan pajak lantaran bisnis wajib pajak (WP) lesu karena pandemi covid-19 yang menekan permintaan. Di sisi lain, pemerintah harus memberikan insentif perpajakan bagi para pengusaha guna meringankan beban mereka untuk bertahan di tengah pandemi.

“Jadi, kami ini meniti di antara dua keseimbangan yang pelik. Tetap kumpulkan penerimaan pajak tapi juga berikan dukungan dan insentif agar dunia usaha tetap bisa survive atau bertahan dan bahkan pulih kembali,” tuturnya.

Namun, dengan segala tekanan tersebut, ia meyakinkan jika pemerintah akan tetap berupaya mengumpulkan pendapatan negara. Tahun ini, pemerintah mematok target pendapatan negara sebesar Rp1.743,65 triliun, yang mayoritas disumbang penerimaan perpajakan yakni Rp1.444,54 triliun.

Disusul oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp298,20 triliun dan penerimaan hibah Rp900 miliar.

“Kami tetap coba target penerimaan negara 2021 yang diupayakan maksimal sesuai APBN. Tapi kami juga paham ini tergantung pemulihan ekonomi, harga komoditas, gejolak ekonomi global, dan ekspor bisa tumbuh kembali tidak,” katanya.

Sumber Berita : CNBC INDONESIA

Continue Reading

Makro Ekonomi

Fakta Utang Pemerintah Era Jokowi Tembus Rp 6.074 Triliun

Published

on

JAKARTA. Besarnya defisit APBN membuat utang pemerintah terus mengalami kenaikan. Hingga akhir Desember 2020, utang pemerintah sudah menembus Rp 6.074,56 triliun.

Posisi utang ini naik cukup tajam dibandingkan dengan akhir tahun 2019 lalu. Dalam satu tahun, utang Indonesia bertambah Rp 1.296,56 triliun dari akhir Desember 2019 yang tercatat Rp 4.778 triliun.

Dikutip dari APBN Kita 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan, Minggu (17/1/2021), defisit APBN diklaim pemerintah masih terjaga, terutama dipenuhi pembiayaan utang tahun 2020 sebagai alat pengungkit guna memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dengan Posisi utang pemerintah di level Rp 6.074,56 triliun tersebut, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,68 persen.

Kementerian Keuangan mengeklaim, komposisi utang pemerintah tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi, di mana UU No. 17/2003 mengatur batasan maksimal rasio utang Pemerintah adalah 60 persen.

“Belanja pemerintah pusat tahun 2020 lebih tinggi dari tahun lalu. Ini menunjukan APBN berusaha bekerja luar biasa dan harus kita jaga ke depan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Inilah yang menjadi desain konsolidasi, tetapi tetap mendukung perekonomian agar betul-betul pulih,” tambah dia.

Menurut Sri Mulyani, sejalan dengan kebijakan umum dan strategi pengelolaan utang, pemerintah senantiasa mengupayakan kemandirian pembiayaan.

Baca juga: 2 Periode Jokowi, Utang Luar Negeri RI Bertambah Rp 1.721 Triliun

Hal ini ditunjukkan dengan komposisi utang pemerintah pusat yang semakin didominasi utang dalam bentuk SBN, hingga akhir Desember 2020 mencapai 85,96 persen dari total komposisi utang.

Sementara itu, dari sisi mata uang, utang pemerintah pusat semakin didominasi utang dalam mata uang Rupiah, yaitu mencapai 66,47 persen dari total komposisi utang pada akhir Desember 2020.

Dominasi mata uang Rupiah ini seiring kebijakan pengelolaan utang yang memprioritaskan sumber domestik dan penggunaan valas sebagai pelengkap untuk mendukung pengelolaan risiko utang valas.

“Portofolio utang pemerintah dikelola dengan hati-hati dan terukur, Pemerintah Indonesia melakukan diversifikasi,” tulis Sri Mulyani.

Kata dia, portofolio utang secara optimal untuk meningkatkan efisiensi utang (biaya dan risiko minimal), baik dari sisi instrumen, tenor, suku bunga, dan mata uang.

Di penghujung tahun 2020, Japan Credit Rating (JCR) mengafirmasi peringkat kredit Indonesia pada peringkat BBB+ dengan outlook stabil.

Diungkapkan Sri Mulyani, hal ini mencerminkanterjaganya keyakinan stakeholder internasional terhadap ketahanan perekonomian Indonesia di tengah tekanan pandemi.

Selain itu, potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pengelolaan utang pemerintah yang terkendali turut menambah keyakinan global terhadap Indonesia.

Peringkat kredit ini adalah bukti pengakuan atas kesungguhan kerja pemerintah dalam menyehatkan dan memulihkan ekonomi Indonesia.

Sumber Berita : Kompas.com

Continue Reading

Makro Ekonomi

Pandemi Kerek Utang Pemerintah Jadi Rp 6.074 T

Published

on

Jakarta – Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah hingga akhir tahun lalu melonjak 27% dari Rp 4.778 triliun pada akhir 2018 menjadi Rp 6.074 triliun. Lonjakan utang pemerintah terjadi akibat pelemahan ekonomi dan kebutuhan pembiyaan yang meningkat untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Berdasarkan data APBN Kita edisi Januari 2021, utang pemerintah terhadap PDB pada akhir tahun lalu meningkat menjadi 38,68%. Meski menanjak, pemerintah menegaskan rasio utanng pemerintah masih berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yakni 60% terhadap PDB.

Utang pemerintah pusat semakin didominasi surat berharga negara yang mencapai Rp 5.221,65 triliun atau 85,96% dari total utang pemerintah . Ini sejalan dengan kebijakan umum dan strategi pengelolaan utang pemerintah. Utang pemerintah dalam bentuk SBN terdiri dari utang denominasi rupiah Rp 4.025,62 triliun dan valas Rp 1.1963,03 triliun.

SBN dalam denominasi rupiah, terdiri dari surat utang negara Rp 3.303,78 triliun dan surat berharga syariah negara Rp 721,84 triliun. Sedangkan SBN dalam valas berupa SUN Rp 946,27 triliun dan SBSN Rp 249,66 triliun. Selain dalam bentuk penerbitan SBN, pemerintah juga menarik utang dalam bentuk pinjaman Rp 852,91 triliun atau 14,04% dari total utang. Pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 11,97 triliun dan luar negeri Rp 840,94 triliun.

Pinjaman luar negeri berasal dari kerja sama bilateral Rp 333,76 triliun, multilateral Rp 464,21 triliun, dan bank komersial Rp 42,97 triliun.

Ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia menilai, utang Indonesia masih dalam batas yang relatif aman. Pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan dorongan dari belanja pemerintah dan penerimaan pajak yang masih sulit membuat pemerintah tak memiliki banyak pilihan selain menambah utang.

Kendati demikian, disiplin fiskal perlu diperketat dalam beberapa tahun kedepan. Ini agar kredibilitas rating Indonesia tetap terjaga.

“Ke depan juga perlu berhati-hati dalam menarik utang karena beban pembayaran bunga dalam APBN terus meningkat,” ujar Riefky kepada Katadata.co.id, Senin (18/1).

Realisasi pembayaran bunga utang hingga 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 314,08 triliun, naik 14% secara tahunan. Ini sejalan dengan tambahan penerbitan utang yang dilakukan untuk menutup peningkatan defisit APBN 2020 yang sebesar Rp 956,3 triliun dan peningkatan pengeluaran pembiayaan.

Japan Credit Rating Agency, Ltd sebelumnya mempertahankan peringkat utang atau sovereign credit rating Indonesia pada level BBB+ dengan outlook stabil. Peringkat itu mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia yang tahan terhadap guncangan eksternal.

Kepala Manajer Departemen Pemeringkatan Internasional JCR Atsushi Masuda mengatakan ketahanan guncangan eksternal Indonesia didukung fleksibilitas nilai tukar dan kebijakan moneter.

“Namun, peringkat tersebut dibatasi oleh ketergantungan yang relatif tinggi pada sumber daya alam, basis pendapatan masyarakat yang tetap kecil dibanding ukuran perekonomian, dan sistem keuangan domestik yang masih dalam proses pendalaman,” tulis Masuda dalam keterangan resminya, Selasa (22/12).

Terdapat dua faktor utama yang mendukung pengukuhan peringkat utang Indonesia. Pertama, upaya pemerintah untuk mengendalikan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian melalui sinergi antara kebijakan fiskal yang ekspansif dengan tetap secara berhati-hati mengelola pembatasan kegiatan ekonomi dan kebijakan Bank Indonesia yang secara agresif namun terukur menyediakan likuiditas bagi perekonomian.

Kedua, komitmen pemerintah untuk menjaga momentum reformasi struktural ekonomi meski di tengah pandemi. Ini terbukti dengan pemberlakuan Omnimbus Law Cipta Kerja.

Sumber Berita : Katadata.co.id

Continue Reading

Trending