Connect with us
[adrotate group="1"]

Politik

Debat Capres Jilid II, Jokowi Siap Pamer Hasil Capaian Pembangunan

Published

on


Presiden Jokowi

Finroll.com – Debat Capres jilid II antara Jokowi dan Prabowo hanya tinggal hitungan hari saja. Berbagai macam persiapan pastinya sudah dilakukan oleh kedua calon presiden priode 2019-2024.

Jika debat perdana ada bocoran soal kisi-kisi pertanyaan, debat kali ini ada juga bocoran. Tapi bukan soal pertanyaan, melainkan hasil capaian. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf memeberikan sedikit bocoran poin yang akan disampaikan sang petahana pada debat nanti.

“Pada debat yang akan datang, Pak Jokowi cukup menyampaikan capaian-capaian yang telah dicapai,” ujar koordinator debat TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, kepada wartawan, Selasa (12/2/2019).

“Seperti dilansir detik Selasa, (12/2), Abdul Kadir Karding mengatakan ke awak media, Pada debat yang akan datang, Pak Jokowi cukup menyampaikan capaian-capaian yang telah dicapai”.

Pada debat kedua Pilpres 2019, yang akan digelar pada Minggu (17/2) mendatang, hanya capres yang akan tampil. Tema debat terkait isu energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, serta infrastruktur.

Karding mengatakan Jokowi akan menjabarkan berbagai pembangunan yang telah dilakukan pemerintah selama ia memimpin hampir 5 tahun ini. Dari pembangunan irigasi hingga jalan tol yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat.

“Saya kira capaian jalan desa, jembatan, bendungan, irigasi, jalan kabupaten dan nasional, juga luar biasa. Tol juga hampir 1.000-an km, puluhan bandara baru, begitu pula juga airport besar maupun kecil dibangun oleh Pak Jokowi,” kata Karding.

Pembangunan besar-besaran oleh Jokowi itu disebut dapat membuka ruang bagi ekonomi masyarakat. Karding menyebut setiap pembukaan jalan akan membuka akses masyarakat untuk berjualan atau melakukan kegiatan ekonomi lainnya.

“Akan dibangun KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang nanti akan memudahkan pengangkutan barang dan jasa sekaligus mempercepat pembangunan ekonomi dan juga diintegrasikan dengan pembangunan destinasi wisata. Ini akan membantu masyarakat, ini di bidang infrastruktur,” tambah anggota DPR ini.

Pembangunan infrastruktur ini, dikatakan Karding, sejalan dengan proses ketahanan pangan. Dengan irigasi dan bendungan yang banyak dibangun Jokowi, kata dia, itu memastikan jumlah air yang mengalir ke sawah atau kebun juga cukup.

“Karena itu, irigasi dan bendungan itu menjadi prasyarat mutlak. Dan jumlah yang dibangun Pak Jokowi dalam jumlah yang fantastis, bahkan jika dibandingkan dengan jumlah-jumlah pemerintah yang sebelumnya, 4 tahun Pak Jokowi membangun sungguh luar biasa,” tutur Karding.

“Soal ketersediaan pangan, memang kita berusaha memproduksi sebesar-besarnya, lahan sebanyak-banyaknya, menggunakan teknologi untuk produksi-produksi kita. Ketersediaan pangan ini mutlak dibutuhkan karena akan berdampak politik, oleh karena itu sepanjang telah kita upayakan dan rencanakan semaksimal mungkin maka ketersediaan pangan ini harus diupayakan dengan cara-cara lain salah satunya impor yang masih dalam batas wajar,” sambungnya.

Karding menegaskan, meski memang masih ada impor yang dilakukan, bukan berarti Jokowi merupakan penganut sistem impor. Jokowi, menurutnya, justru mendorong rakyat agar mau kembali bertani dengan cara meningkatkan kesejahteraan.

“Kita berharap petani penghasilannya baik, di satu sisi masyarakat juga tidak mendapatkan harga yang terlalu melambung. Caranya adalah mengefisiensikan ongkos produksi di pertanian kita. itu yang sedang dilakukan Pak Jokowi. Alhamdulillah petani baik-baik saja, kedua harga-harga juga tidak menonjol seperti yang disampaikan oleh pihak BPN (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno),” jelas Karding.

Soal isu lingkungan dan kehutanan, politikus PKB ini memamerkan berkurangnya jumlah kebakaran hutan dan lahan di era Jokowi. Ketegasan dalam penegakan hukum di pemerintahan Jokowi, disebut Karding, menjadi salah satu alasannya.

“Selama 13 tahun kita malu dengan negeri tetangga, mereka kena dampak dan sangat merugikan mereka. Hari ini kita lihat bagaimana tidak ada sedikit pun kebakaran hutan terjadi di zaman Pak Jokowi ini. Selama 13 tahun masalah ini terus terjadi,” tuturnya.

Dalam debat, Jokowi disebut akan membeberkan keberhasilan pemerintahnya mendapatkan saham mayoritas di Freeport. Belum lagi blok-blok lainnya.

“Penguasaan blok-blok besar Mahakam, Freeport, Rokan, dan beberapa blok lain, itu adalah sumber energi luar biasa bagi kita dan sekarang bisa kita atur oleh anak bangsa sendiri. Kita menuju kepada kemandirian energi,” ucap Karding.

“Sekaligus juga elektrifikasi, akan didorong elektrifikasi mencapai 99,9% dan pemerintah akan menyiapkan anggaran untuk elektrifikasi gratis di Indonesia pada 2018-2019 ini. Itu komitmen pemerintah agar seluruh warga Indonesia bisa mengakses listrik, terutama yang belum bisa mengakses listrik,” tambah anggota DPR ini.

Politik

Sandi Uno Gabung Tim Pemenangan Menantu Jokowi

Published

on

Mantan Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno, masuk dalam struktur tim pemenangan pasangan Bakal Calon Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution.

FINROLL.COM – Bobby yang merupakan menantu Presiden Jokowi maju bersama Aulia Rachman yang mencalonkan sebagai Wakil Wali Kota Medan untuk bertarung di Pilkada Medan 9 Desember 2020.

“Benar, beliau sebagai Dewan Pembina di struktur tim pemenangan. Selain itu ada juga beberapa tokoh nasional lainnya,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Alween Ong, Minggu (20/9/2020).

Alween menyebutkan Sandiaga Uno dipilih karena sosok dan ketokohannya. Apalagi Sandi yang juga mantan calon Wakil Presiden tersebut memiliki banyak pengalaman terutama dari sisi kewirausahaan.

“Alasannya sebenarnya dari sisi kepartaian diketahui dan dari sisi ketokohan. Bang Sandi dari sosok mudanya, kemudian sisi kewirausahaan dan kariernya selama ini,” jelas Alween.

Menurut Alween dengan masuknya Sandi Uno dalam tim pemenangan tujuan besarnya tentu membawa kemenangan. Selain itu, sejumlah saran yang diberikan oleh Sandi Uno dan sejumlah tokoh lainnya diharapkan mampu membawa perubahan bagi Kota Medan.

“Kalau secara tim pemenganan tujuan besarnya tentu kemenangan di dalamnya. Tapi kami bicara lebih pada perubahan. Kenapa ada tokoh nasional juga? Kami ingin sesuatu agar Medan ini seperti kota lainnya lebih maju, jadi ada masukan bagi kami, terutama dari sisi kewirausahaannya,” jelasnya.

Alween menilai banyak poin tentang kewirausahaan dalam visi dan misi yang diapungkan Bobby Afif Nasution – Aulia Rachman. Semisal visi tentang satu kelurahan satu sentra kewirausahaan.

“Bahkan ada poin khusus mulai dari satu kelurahan satu sentra kewirausahaan. Jadi kami lihat siapa sih orang yang bisa membina dan diajak diskusi? Oh, ini [Sandi] bisa. Kemudian dari segi jaringannya lebih luas,” dia memaparkan.

Seperti diketahui, Bobby Nasution – Aulia Rachman telah mengumumkan penunjukan HT Milwan mantan Ketua DPD Partai Demokrat Sumut menjadi Ketua Tim Pemenangan. Seluruh ketua partai pengusung dan pendukung di tingkat provinsi menjadi dewan pengarah. Sedangkan ketua partai tingkat Kota Medan masuk ke dalam struktur ketua pemenangan.

Di struktur Dewan Pembina terdapat nama-nama tokoh antara lain Maruarar Sirait, Sukur Nababan, Sofian Tan, Kombes Pol (P) Maruli Siahaan, RE Nainggolan, Satya Yudha Wibowo, Yusriando hingga mantan terpidana kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan korupsi APBD Pemko Medan Abdillah. (CNN Indonesia)

Continue Reading

Politik

Ahli Hukum Indonesia : Pembentukan KAMI Sarat Dengan Kepentingan Politis

Published

on

Finroll.com — Terbentuknya Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin dan kawan-kawannya perlu dicermati secara lebih mendalam.

Ahli Hukum Indonesia, Muhammad Kapitra Ampera, menilai bahwa pembentukan KAMI sarat dengan kepentingan politis. Tuntutan dan juga aksi yang akan dilakukannya juga dianggap tidak jelas. Pasalnya saat ini Indonesia secara pemerintahan cukup baik. Bahkan dia melihat recovery ekonomi yang ambruk akibat pandemi covid-19 lebih baik dibandingkan negara – negara lainnya, “jelasnya dalam siaran pers Selasa (18/8/2020).

Kapitra Ampera membaca bahwa wadah KAMI tersebut memiliki tujuan dan maksud lain terkait dengan misi penyelamatannya. Yang diperjuangkan oleh para pendiri KAMI tersebut bukan terkait dengan bagaimana mengatasi dampak buruk pandemi covid-19, namun lebih ke arah politik. Dia menegaskan bahwa aksi yang dimotori KAMI tersebut kental dengan politisasi sebagai buntut dari kekalahan saat pilpres tahun lalu. Sebagai kelompok oposisi, mereka terus berupaya merongrong pemerintah dengan berbagai cara dan dengan berbagai wadah organisasi.

“Kita tidak melihat substansi masalahnya, kalau kita cinta pada negeri ini ayo kita fokus bagaimana membantu sesama manusia mengatasi covid ini, ini musuh bersama, jangan bikin propaganda untuk menghasut rakyat agar mendiskreditkan serta menebar kebencian kepada pemerintah, ini tidak ada yang diuntungkan,” ulasnya.

Continue Reading

Politik

Ini Pandangan Sejumlah Tokoh Bangsa Terkait Kemunculan Organisasi KAMI, Demi Apa? 

Published

on

Finroll.com — Dengan terbentuknya Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin dan kawan-kawannya perlu dicermati secara mendalam. Latar belakang dibentuknya KAMI tersebut diklaim karena saat ini Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menghadapi gelombang yang begitu besar sehingga dinilai Indonesia akan collaps apabila tidak ada aksi penyelamatan.

Deputi VII Badan Intelejen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto, menyatakan bahwa sebagai warga negara sudah seharusnya membela tanah airnya dengan segenap jiwa dan raganya. Oleh sebab itu segala jenis ancaman yang dapat membahayakan kesatuan dan keutuhan NKRI wajib untuk diantisipasi oleh siapapun terlepas dari profesinya. Keselamatan rakyat Indonesia dan seluruh potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya mutlak untuk dilindungi.

“Sudah menjadi kewajiban kita untuk melindungi segenap tumpah darah, kita harus sadari bahwa seluruh ancaman perlu diantisipasi supaya kita bisa lepas baik dari ancaman itu baik yang berasal dari dalam atau luar negeri,” ujar Wawan dalam diskusi publik dengan tema “Aksi Selamatkan Indonesia, Selamatkan Dari Apa?” di Bumbu Desa Resto, Jakarta, Rabu (12/8).

Namun di mata BIN ancaman yang nyata dan yang dianggap saat ini serius adalah pandemi covid-19, bukan yang lainnya. Oleh sebab itu semua pihak harus bersama-sama untuk menjaga keselamatannya masing-masing sehingga secara kolektif bisa menyelamatkan Indonesia dari dampak buruk akibat pandemi global tersebut.

“Ini yang menjadi konsen kami untuk bagaimana di era sekarang ini di masa pandemi yang luar biasa dampaknya sebab tidak hanya maslaah kesehatan tapi sudah menjadi masalah ekonomi pariwisata. Oleh karenanya kita (pemeirntah) terus berupaya untuk secepatnya mengentaskan diri dari situasi yang sekarang melanda seluruh dunia,” pungkas dia.

Sementara itu Ahli Hukum Indonesia, Muhammad Kapitra Ampera, menilai bahwa pembentukan KAMI sarat dengan kepentingan politis. Tuntutan dan juga aksi yang akan dilakukannya juga dianggap tidak jelas. Pasalnya saat ini Indonesia secara pemerintahan cukup baik. Bahkan dia melihat recovery ekonomi yang ambruk akibat pandemi covid-19 lebih baik dibandingkan negara lainnya.

Dia membaca bahwa wadah KAMI tersebut memiliki tujuan dan maksud lain terkait dengan misi penyelamatannya. Yang diperjuangkan oleh para pendiri KAMI tersebut bukan terkait dengan bagaimana mengatasi dampak buruk pandemi covid-19, namun lebih ke arah politik. Dia menegaskan bahwa aksi yang dimotori KAMI tersebut kental dengan politisasi sebagai buntut dari kekalahan saat pilpres tahun lalu. Sebagai kelompok oposisi, mereka terus berupaya merongrong pemerintah dengan berbagai cara dan dengan berbagai wadah organisasi.

“Kita tidak melihat substansi masalahnya, kalau kita cinta pada negeri ini ayo kita fokus bagaimana membantu sesama manusia mengatasi covid ini, ini musuh bersama, jangan bikin propaganda untuk menghasut rakyat agar mendiskreditkan serta menebar kebencian kepada pemerintah, ini tidak ada yang diuntungkan,” ulasnya.

Di tempat yang sama Pakar Politik Universitas Indonesia, Kusnanto Anggoro, menjelaskan bahwa saat ini musuh bersama bangsa Indonesia yang masih terus ada seperti nepotisme, korupsi, kekerasan dan lainnya. Untuk menyelesaikan masalah negara yang sudah mendarah daging memang tidak mudah. Di luar itu untuk persoalan lain yang juga sangat serius adalah pandemi covid-19. Sementara itu yang terkait dengan sistem tata negara dan pemerintahan serta ekonomi dinilai sudah baik.

Untuk menyelesaikan beberapa permasalahan negara khususnya terkait dengan pandemi covid-19 diperlukan kerjasama dari seluruh pihak. Bahkan diperlukan kerjasama dengan lintas negara untuk segera menuntaskan pandemi global tersebut. Dia melihat bahwa saat ini pemerintah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari rakyat untuk menghadapi pandemi tersebut. Hal ini menjadi modal utama bagi pemerintah untuk bisa melawan musuh bersama.

“Kita ini tidak lebih buruk dari negara – negara lain seperti Singapura yang pertumbuhan ekonominya jatuh sangat dalam, kita meski kontraksi tapi relatif terukur. Tapi memang kita tidak sebagus negara Swadia, Islandia dan lainnya. Kinerja kita dalam lima tahun kemarin bagus dalam beberapa hal, tapi memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi,” tukas Anggoro.

Lebih lanjut Pengamat Politik Unas, Roby Nurhadi, berharap kemunculan organisasi masyarakat dalam berbagai jenis khususnya KAMI diharapkan tidak menambah masalah baru bagi bangsa Indonesia. Menurutnya siapapun tokoh yang ada di dalam struktur organisasi KAMI tersebut harus bijak dalam menyikapi persoalan negara khususnya dalam sistem pemerintahan. Pasalnya saat ini pemerintah sedang fokus untuk mengatasi dan meminimalisir dampak buruk dari pandemi covid-19.

Dia berharap agar keberadaan KAMI tersebut benar-benar bisa menjadi bagian dalam pemecahan masalah utama yang dihadapi negara. Jika dalam kenyataannya nanti pembentukan KAMI sarat dengan muatan politis maka dia menilai bahwa hal itu tidak relevan dan tidak terhormat.

“Kami harap jangan ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti saat ini, itu saya kira tidak terhormat terlepas siapapun tokoh -tokoh di dalamnya, kita semua punya tanggung jawab masing-masing,” ulasnya.

Hal serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Sulut Political Institute, Risat Sanger, menyatakan bahwa pemerintah perlu mendapat dukungan yang kuat dari semua elemen masyarakat dalam mengatasi covid-19. Namun sayangnya terdapat beberapa kelompok tertentu yang justru membuat upaya pemerintah seolah-olah dijegal. Padahal semua pemerintahan di berbagai negara sedang bekerja keras menekan dampak buruk pandemi covid-19 tersebut.

“Kalau benar benar ingin ikut andil menyelamatkan Indonesia lakukan saja tapi nalar kritis kami mencurigai bahwa kritik mereka adalah untuk membuat kegaduhan. Oleh sebab itu nanti biar masyarakat yang melihat kelompok mana yang benar-benar bekerja dan kelompok mana yang hanya tong kosong bunyi nyaring,” katanya.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending