Connect with us

Politik

Debat Capres ke-2 Prabowo-Sandi Akan Fokus Bicara Kedaulatan Pangan dan Energi

Published

on


Debat Capres ke-2 Prabowo-Sandi Akan Fokus Bicara Kedaulatan Pangan dan Energi

Finroll.com – Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Zulkifli Hasan, angkat bicara mengenai persiapan debat calon presiden yang akan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 17 Februari 2019.

Menurut Zulkifli, Prabowo-Sandi akan lebih banyak membahas mengenai kedaulatan pangan. Sebab, kedaulatan pangan merupakan unsur utama kesejahteraan.

“Yang paling penting itu lingkungan dan pangan. Saya mengatakan, bangsa itu akan adil, bangsa itu bisa setara demokrasinya, bisa berkualitas, rakyatnya bisa berprestasi, bisa bagus kalau pangannya berdaulat. Itu syarat paling mendasar di seluruh dunia di mana pun,” kata Zulkifli kepada wartawan, Selasa 12 Februari 2019.

Baca Juga: Debat Capres Jilid II, Jokowi Siap Pamer Hasil Capaian Pembangunan

“Kalau kita pangannya belum bisa berdaulat, masih belum, nggak mungkin bisa berlaku adil, tidak bisa menjadi negara maju dan tidak bisa menjadi negara besar,” ujarnya.

Selain itu, ketua MPR RI ini juga menambahkan, Prabowo-Sandi akan menekankan pentingnya pengelolaan energi yang baik. Indonesia memiliki banyak sumber daya energi, maka dari itu, dibutuhkan pengelolaan yang baik agar Indonesia juga mampu berdaulat di bidang energi.

“Jadi artinya kalau pangan nggak berdaulat, energi nggak berdaulat, sulit itu,” ujarnya.(viva)

Politik

Politikus PKB Rusdi Kirana Memutuskan Mundur Dari Keanggotaan Partai

Published

on

Finroll.com — Rusdi Kirana Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memutuskan mundur dari keanggotaan partai.

“Benar, saya mengundurkan diri dari anggota PKB,” kata Rusdi seperti dikutip Antara, Rabu (21/8/2019).

Sekretaris Pribadi Rusdi, Djadjuk Natsir yang sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia, menambahkan, bosnya sedang membuat surat pengunduran diri. “Surat pengunduran diri akan dibuat secepat mungkin dalam pekan ini,” ujarnya.

Surat pengunduran diri tersebut nantinya akan dialamatkan kepada Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan petinggi lainnya.

Menurut Djadjuk, Rusdi terpaksa mundur dari PKB lantaran sudah sangat sibuk menjalankan aktivitasnya saat ini sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia.

Rusdi diketahui sebelumnya pernah menjabat Wakil Ketua Umum DPP PKB periode 2014-2019. Namun, pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963, ini memutuskan mundur dari jabatan itu.

Sebab, dia dipercaya Presiden Joko Widodo menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 19 Januari 2015.

Setelah dilantik menjadi Wantimpres, status pengusaha yang menggagas konsep penerbangan berbiaya murah (low cost carrier) itu di PKB adalah sebagai anggota biasa.

Saat yang sama, Rusdi juga mengundurkan diri sebagai CEO Lion Air Group dan saat ini hanya sebagai founder saja.

Ia meninggalkan pucuk pimpinan perusahaan yang pada 2012 yang membawanya menjadi salah satu dari 40 orang terkaya di Indonesia. Jumlah kekayaan Rusdi tahun itu sebesar US$ 900 juta.

Pada Mei 2017, Rusdi melepaskan jabatannya sebagai anggota Wantimpres.

Presiden Jokowi menugaskannya menjadi Duta Besar RI untuk Malaysia yang berkedudukan di Kuala Lumpur.

Kepada wartawan, usai pelantikan kala itu, Rusdi terang-terangan mengungkapkan bahwa ia meminta kepada Presiden Jokowi jabatan dubes ini.

Ia memilih Malaysia karena sejak dulu ingin mengurus berbagai permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ada di sana.

Rusdi mengatakan, kelak Kedubes Indonesia di Malaysia akan membantu TKI untuk mengembangkan diri. Dengan begitu, mereka tidak harus selamanya bekerja di negeri orang.

“Harapannya mereka kembali ke Indonesia, tidak berpikiran untuk kembali ke Malaysia. Kami berpikir bahwa mereka akan membuka UKM,” kata Rusdi.

Kariernya sebagai pengusaha di dunia penerbangan juga sempat membuat nama Rusdi digadang-gadang menjadi menteri perhubungan.

Terlebih ketika ia sempat berseteru dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada akhir 2015 terkait penutupaan Bandara Budiarto.(red)

Continue Reading

Politik

Menteri Partai vs Profesional; Perbandingan Era SBY dan Jokowi

Published

on

By

Finroll.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan telah selesai menyusun anggota kabinet, untuk periode kedua di pemerintahannya. Ia menyebut, pengumuman nama-nama menteri itu bisa dilakukan kapan saja.

“Bisa segera diumumkan, karena pasar juga sudah menunggu untuk kepastian,” kata Jokowi kepada para pemimpin redaksi media massa, yang diundang dalam jamuan makan siang di Istana Merdeka, Rabu, 14 Agustus 2019.

Jokowi juga membocorkan komposisi kabinetnya, yakni 45 persen dari partai dan 55 persen berasal dari kalangan profesional. Jika dipersentasekan dengan anggota kabinet yang berjumlah 34 orang, maka menteri dari partai jumlahnya sekitar 15 orang, sisanya dari profesional.

Lalu, bagaimana perbedaan komposisi antara pemerintahan Jokowi dan pemerintahan era sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY? Berikut perbandingannya:

Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla
Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009)

Menteri non-parpol: 21 orang
Menteri parpol: 16 orang (Golkar 2, PKB 2, PBB 2, PKS 3, PAN 2, PPP 2, Demokrat 2, PKPI 1)

– Nama menteri dijaring dari usulan partai koalisi dengan besaran dua kali lipat dari kursi yang dijatahkan.
– Dua kali perombakan kabinet.

Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono
Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014)

Menteri non-parpol: 16 orang
Menteri parpol : 21 orang (2 PAN, 4 Golkar, 6 Demokrat, 4 PKS, 2 PKB, 3 PPP)

– Kandidat dijaring dari partai mitra koalisi dan ditawarkan ke non-koalisi, birokrasi, organisasi masyarakat, dan akademikus.
– Tiga hari menjalani proses psikotes hingga wawancara dan meneken pakta integritas.
– Dirombak dua kali karena kasus korupsi.

Joko Widodo-Jusuf Kalla
(2014-2019)

Menteri non-parpol: 18 orang
Menteri parpol : 16 orang

Joko Widodo-Ma’ruf Amin
(2019-2024)

Menteri non-parpol: 19 orang
Menteriparpol : 15 orang

Continue Reading

Politik

Sudah Siapkan Nama-Nama Menteri, Jokowi : Isi Kabinetnya Harus Bagus

Published

on

Finroll.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyiapkan nama-nama menteri yang bakal mengisi kabinet pemerintahan 2019–2024. Bahkan, ada yang usianya di bawah 30 tahun.

Jokowi mengatakan, “Sudah saya siapkan untuk diumumkan,” kata Jokowi dalam acara makan siang bersama para pemimpin redaksi di Istana Merdeka, Rabu (14/8/2019).

Sementara menurut Jokowi, susunan kabinet ini memang sudah ditunggu-tunggu banyak orang. Tidak hanya dari dalam negeri, melainkan juga kalangan internasional.

“Karena itu, isi kabinetnya harus bagus,” ucap Presiden. “Kalau kelihatannya enggak bener, ya, selesai,” sambungnya sembari mengangkat bahu.

Kapan kabinet baru diumumkan? “Bisa setelah pelantikan, Oktober nanti. Tapi bisa juga sebelum pelantikan. Sudah final, siap diumumkan,” ujar Jokowi berteka-teki.

Jokowi memaparkan, komposisi kabinet barunya nanti ia rancang dengan saksama. “Perbandingannya 55%–45%; 55% professional, 45% partai,” ujarnya.

Untuk yang 45% menteri kabinet dari partai itu pun, lanjut Jokowi, tidak semata-mata nama yang disodorkan partai. Jokowi tetap akan menyeleksi. Kalau tidak cocok akan dia kembalikan, untuk diganti dengan calon lain.

Adapun 55% menteri dari kalangan profesional, Jokowi menjamin, mereka benar-benar orang profesional, yang ahli di bidangnya. “55% profesional itu dari saya sendiri,” ujar Jokowi sambil tangannya memegang saku baju putihnya yang digulung sampai siku.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan,menteri muda berasal dari kalangan profesional, bukan partai. “Dipastikan mereka punya pengalaman manajerial yang kuat,” ujar Jokowi.

Terkait dengan usia muda ini, ketika ditanya apakah mereka berasal dari start up, Jokowi hanya tersenyum. Ia tidak mengiyakan, tidak juga menampiknya. Jokowi pun menceritakan, ketika menyaring calon-calon menteri usia muda ini, banyak sekali nama yang masuk.

“Tetapi saya mempertimbangkan kemampuan manajerialnya. Ada yang sangat percaya diri, tapi lemah manajerialnya,” ujarnya.

Jokowi melanjutkan, menteri usia muda ini akan duduk di kementerian yang lama, bukan yang baru.(red)

Continue Reading
Advertisement

Trending