Connect with us

Investasi

Demo Rusuh dan Ancaman Investasi RI

Published

on


Kepastian hukum kerap disebut sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. Karenanya, aksi demo mahasiswa yang memprotes pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) boleh jadi lampu kuning bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Apalagi, demo berakhir rusuh dan merusak sejumlah fasilitas umum.

Kepala Departemen Ekonomi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damhuri mengatakan penyampaian pendapatan dalam bentuk unjuk rasa sejatinya merupakan suatu hal yang wajar di era demokrasi. Namun, menjadi perhatian apabila aksi demo dilakukan untuk memberikan tekanan demi mengubah suatu arah kebijakan.

“Itu artinya dalam proses demokrasi kita kebijakan bisa ditentukan dengan turun ke jalan dan ini bukan hanya untuk kejadian hal-hal yang sifatnya fundamental, tetapi juga yang mempengaruhi iklim bisnis,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/5).

Dalam jangka pendek, aksi unjuk rasa jelas akan mempengaruhi keputusan investasi dalam bentuk portofolio di pasar modal dan menekan rupiah di pasar keuangan. Tengok saja, sejak awal pekan, IHSG terkoreksi dan rupiah melemah.

Kendati demikian, aksi demo terhadap perundang-undangan bisa memiliki dampak yang lebih besar karena dapat mempengaruhi pada keputusan investasi langsung di sektor riil. Yose mengingatkan investasi langsung merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan kepastian hukum.

“Kalau kita bicara investasi langsung, kita bicara aktivitas yang dilakukan selama 30 tahun ke depan dan di situ perlu kepastian yang lebih tinggi terhadap kebijakan,” jelasnya.

Menurut Yose, apabila melalui unjuk rasa yang diwarnai anarkisme suatu perundang-undangan dapat dibatalkan, bukan tak mungkin cara serupa bisa digunakan untuk peraturan lain.

Hal ini akan membuat investor mempertanyakan kepastian hukum di Indonesia ke depan. Padahal, Indonesia membutuhkan dukungan investasi untuk mempercepat laju perekonomian dan menyerap tenaga kerja.

“Misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait ketenagakerjaan yang sifatnya mendorong sistem ketenagakerjaan yang lebih fleksibel. Kemudian, ada demo yang menentang itu lalu akan ada perubahan. Hal itu kan meningkatkan ketidakpastian di dalam kebijakan itu sendiri,” terang dia.

Dalam beberapa kali kesempatan, pemerintah kerap mengumbar target pertumbuhan investasi hingga dua digit per tahun. Suatu target yang berat untuk dicapai jika melihat pertumbuhan investasi selama satu dekade terakhir.

Untuk itu, sambung dia, pemerintah jangan hanya membereskan persoalan perizinan yang berbelit. Namun, pemerintah semestinya juga mengawal proses penyusunan aturan yang dilakukan bersama anggota legislatif dengan mengedepankan prinsip transparansi.

Dengan demikian, aksi penolakan terhadap suatu undang-undang tidak perlu diselesaikan dengan turun ke jalan.

Pun, jika penyusunan suatu perundangan-undangan transparan serta mengedepankan konsultasi publik, masyarakat akan mendapatkan informasi yang benar atas latar belakang penyusunan undang-undang terkait.

“Tiba-tiba publik dikagetkan dengan berbagai RUU sudah menumpuk dan akan disahkan segera,” katanya.

Untuk RUU KPK, misalnya, Yose menyayangkan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sempat menyebut KPK menghambat investasi sebagai alasan pemerintah menyetujui revisi UU KPK pada Senin (23/9). Padahal, dalam proses penyusunan UU tersebut, pemerintah tidak pernah menyampaikannya ke publik.

Selain itu, keberadaan KPK juga seharusnya tidak menjadi penghambat investasi mengingat angka korupsi yang menurun seharusnya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Pernyataan Moeldoko tersebut kemudian diralat dengan meyakinkan bahwa persetujuan revisi dilatarbelakangi untuk keinginan pemerintah untuk memperkuat lembaga anti rasuah itu dan memberikan kepastian hukum bagi investor.

Sayangnya, nasi sudah menjadi bubur, pernyataan yang terlontar malah memantik berbagai opini di publik yang seharusnya dilakukan pada waktu penyusunan revisi undang-undang, bukan setelah undang-undang disahkan.

“Tidak bisa lagi seperti itu. Zaman Pak Harto (mantan Presiden Soeharto) mungkin bisa seperti itu, zaman sekarang tidak bisa lagi seperti itu harus ada partisipasi publik yang lebih tinggi, jelas dan transparan,” tuturnya.

Secara terpisah, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual menilai pasar memang memberikan sentimen negatif terhadap aksi demo mahasiswa selama beberapa waktu terakhir, terlebih aksi tersebut diwarnai dengan kekerasan, termasuk di Jakarta.

“Karena Jakarta adalah barometer (investor), maka perlu hati-hati,” ujarnya.

David melihat aksi demo adalah konsekuensi logis dari suatu pemerintahan yang demokratis. Selama unjuk rasa dilakukan dengan tertib dan perubahan suatu peraturan dilakukan sesuai prosedur, maka investor tidak akan ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Sejauh ini, belum ada dampak signifikan (aksi demo) ke sektor riil, tetapi baru ke pasar finansial,” katanya.

Di saat yang sama, pemerintah perlu mempercepat reformasi struktural di dalam negeri untuk mengundang lebih banyak investor. Tanpa reformasi struktural yang berkelanjutan, David menilai pertumbuhan investasi Indonesia tahun ini masih akan terjebak di kisaran 5 persen.

Data Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (Investasi) 2009-2019*

2009: 3,3 persen
2010: 8,5 persen
2011: 8,8 persen
2012: 9,81 persen
2013: 4,71 persen
2014: 4,12 persen
2015: 5,07 persen
2016: 4,48 persen
2017: 6,15 persen
2018: 6,67 persen
2019*: 5,02 persen

*Semester I 2019
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Investasi

Belajar Dari Kasus Harun Masiku, Aziz Samsyuddin Usul Revolusi Imigrasi 4.0

Published

on

 

Finroll.com — Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Azis Syamsuddin, mengusulkan revolusi sistem keimigrasian di Indonesia yang berlaku saat ini, menjadi sistem Imigrasi 4.0 yang cepat, akurat, dan akuntabel didukung teknologi yang tepat.

“Misalnya, dengan menggunakan teknologi blockchain dalam sistem Imigrasi 4.0, akan lebih memudahkan kita dalam melakukan pengawasan dan pencatatan traffic setiap orang yang bepergian keluar negeri atau sedang dalam pengawasan pihak imigrasi,terutama dalam pengambilan keputusan yang memerlukan data yang dapat dipercaya” ujar Azis di Senayan, Jakarta (03/2/2020).

Usulan Azis Syamsuddin ini mengemuka, setelah terjadinya simpang siur data keimigrasian dari politisi PDIP Harun Masiku, terduga penyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Seperti diketahui publik, Harun Masiku diduga telah pergi ke luar negeri untuk menghindari proses pemeriksaan terkait OTT terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan, tetapi data yang lain mengungkap dia berada di tanah air saat hendak ditangkap.

Kasus ini mengemuka ke publik, dan berujung pencopotan Dirjen Imigrasi Ronny Sompie oleh Menkumham Yassona Laoly.

“Kasus ini menunjukkan sistem ke-Imigrasian kita saat ini masih belum saling connected dan trusted. Sistem Imigrasi harus bertransformasi menjadi sistem Imigrasi 4.0 dengan menggunakan teknologi Blockchain, Artificial Intelligence dan Machine Learning yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghasilkan laporan yang akurat kepada pemerintah. Saat ini teknologi ini sudah banyak digunakan oleh berbagai negara, salah satunya di bidang layanan imigrasi dan pemantauan para pengungsi (migrant dan displacement),” tambah Azis Syamsuddin, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

Azis Syamsuddin mengatakan, perkembangan Teknologi 4.0 saat ini telah merambah ke berbagai bidang kehidupan. Agar Indonesia bisa maju dan akuntable, harus pandai-pandai memanfaatkan Teknologi 4.0 bagi peningkatan layanan kepada masyarakat dan publik luas.

Dia memberikan contoh bagaimana Tiongkok saat ini telah benar-benar menggunakan Teknologi 4.0 untuk menghadapi epidemi virus Corona di Wuhan, yang saat ini tengah terjadi. “Kemampuan Tiongkok menggunakan teknologi ini untuk menghadapi epidemi di Wuhan.

Kemajuan teknologi di Tiongkok sekali lagi membuka mata kita bagaimana memantau warga terduga terinveksi virus Corona. Dan satu lagi, teknologi yang sama juga digunakan dalam eknomi, militer, sipil, pendidikan dan pemerintahan,” kata Azis Syamsuddin.

Menurut Azis, sistem imigrasi di Indonesia saat ini sangat kompleks, sebagai contoh dengan adanya dua jenis paspor yaitu elektronik dan non-elektronik. Kebijakan ini sangat rentan penyalahgunaan dan kesalahan data yang juga berakibat pada buruknya pelayanan imigrasi di daerah-daerah.

Sudah saatnya kita berbenah diri, membuat kebijakan berdasarkan data yang akurat sehingga setiap kebijakan baru yang muncul bukan lagi membentuk masalah-masalah baru.
Sebagai contoh, dengan teknologi Blockchain yang diimplementasikan dalam sistem imigrasi 4.0, adminsitrasi passpor dan visa menjadi lebih aman, cepat dan mudah.

Sehingga, rekaman traffic setiap orang termonitor secara otomatis, kapan dia meninggalkan bandara, kapan memasuki bandara, kunjungan terakhir ke negara mana saja hingga tindakan mitigasi seperti kerusakan dan kehilangan paspor. Sehingga data keberadaannya tidak bisa dimanipulasi dan disimpang-siurkan.

“Sistem ini telah digunakan PBB dalam pemantauan pengungsi dan pencari suaka. Sehingga mereka bisa dilayani dengan baik,” ujar Azis, “sudah waktunya kita bertransfromasi ke dalam Teknologi 4.0 yang serba otomatis,” tambahnya.

Terkait dengan keberadaan Tim Gabungan yang dibentuk oleh Menkumham Yassona Laoly untuk memverifikasi data keimigrasian Harun Masiku, Azis mengajak masyarakat sabar menunggu saja hasil dan laporannya.

Menkumham Yassona Laoly telah membentuk Tim Gabungan yang terdiri atas unsur Kementerian Komunikasi dan Infromasi, Badan Siber dan Sandi Negara, Direktorat Tindak Pidana Cyber Baresmkrim Polri, dan Ombudsman RI.

Continue Reading

Investasi

BKPM ‘Jualan’ 28 Proyek Senilai Rp1.278 T ke China

Published

on

FINROLL.com, Jakarta — Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menawarkan 28 proyek bernilai US$91,1 miliar atau Rp1.278,6 triliun kepada investor China. Penawaran mereka lakukan di Kota Chingqing, Senin (2/12) kemarin.

Deputi Perencanaan Investasi BKPM Ikmal Lukman mengatakan ke-28 proyek tersebut masuk dalam Inisiatif Pengembangan Jalur Sutera Modern (BRI) yang saat ini sedang dilakukan China.

“Ini peluang yang baik bagi investor di sini (Chongqing), sebab Indonesia tengah mengembangkan BRI,” ujarnya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (3/12).

Lukman mengatakan proyek yang ditawarkan tersebut terdapat di beberapa wilayah di Indonesia.
Pertama, di Sumatera Utara dengan nilai investasi proyek sebesar US$ 17,3 miliar.
Kedua, di Sulawesi Utara dengan nilai investasi US$ 2,6 miliar. Ketiga, di Kalimantan Utara dengan nilai investasi US$ 41,6 miliar.

Keempat, di Bali dengan nilai investasi sebesar US$ 8 miliar di Bali.

“Nilai ini belum termasuk sebanyak 8 proyek yang tidak masuk dalam koridor BRI,” ujar Lukman.

Lukman meyakini  tawaran investasi yang disampaikannya akan disambut baik.

“Apalagi kedua negara bekerja sama membangun dalam konteks BRI,”  katanya

Continue Reading

BrandzView

Komisi VI DPR RI dan Kementerian Perindustrian Kunjungi Kawasan Industri Millennium Cikupa Tangerang

Published

on

FINROLL.com — Komisi VI DPR RI dan Kementerian Perindustrian RI Kunjungi Kawasan Industri Millennium Cikupa Tangerang, pada Kamis (28/11/2019). Kunjungan tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah dan DPR RI terhadap pengembangan kawasan industri di Indonesia.

Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kementerian Perindustrian Reni Yanita mengatakan pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan kawasan Industri di Indonesia. Namun, selain akan berdampak pada perekonomian juga akan berdampak sosial pada masyarakat sekitar, oleh karena itu para pengembang harus memperhatikan ketentuan – ketentuan yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Baca Juga : Millennium Industrial Estate Kawasan Industri Terpadu Pertama dan Terbesar di Tanggerang

Sementara itu kunjungan Komisi VI DPR RI, sebagai bentuk pengawasan dan penyerapan informasi dari para pengembang maupun masyarakat tentang kendala yang di hadapi para pengembang dan dampak perekonomian maupun dampak sosial atas kehadiran kawasan industri terhadap masyarakat sekitar.

Ketua rombongan Komisi VI DPR RI yang di pimpin Idris Laena dari Partai Golkar ini menyatakan bahwa, kehadiran Kawasan industry di pastikan akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Karena kehadiran kawasan industry mampu menyerap ribuan tenaga kerja, Namun tetap harus memperhatikan dampak lingkungan.

Selain itu, ditengah melemahnya ekonomi Indonesia dan naiknya UMR Regional Jabotabek yang cukup memberatkan pengusaha, Komisi VI DPR RI juga berharap para pengembang kawasan industri mampu menjaga agar para investor tidak merelokasi pabriknya ke daerah lain, atau bahkan ke luar negeri.

“Kami berharap para pengembang kawasan industri mampu menjaga dan memiliki strategi yang jitu, agar para investor tidak merelokasi pabriknya ke wilayah yang UMR lebih rendah atau bahkan ke luar negeri. Karena ini akan berdampak perekonomian masyarakat sekitar, bahkan perekonomian Indonesia” kata La Tinro La Tunrung anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional Eko Hendro Purnomo, atau yang lebih dikenal Eko Patrio juga mendukung pengembangan kawasan industri, bahkan dia berharap para pengembang lebih inovatif bisa memanfaatkan media digital maupun media sosial untuk mempromosikan kawasan industri.

“Kawasan Industri Millennium ini, bagus dan sangat besar dan di isi ratusan tenant dari dalam dan luar negeri. Namun saya cari di google maupun di sosial media masih sedikit sekali informasi tentang Kawasan Millennium ini”, Kata Eko Patrio.

Sementara itu, Direktur Keuangan PT. Bumi Citra Permai Tbk, Handry Soesanto mengatakan dirinya merasa terhormat dan meng-apresiasi atas kunjungan Kementerian Perindustrian dan Komisi VI DPR RI ke Kawasan Industri Millennium.

“Terima kasih kepada Kementerian Perindustrian dan Komisi VI DPR RI atas kunjungan ke Kawasan Industri Millennium. Sungguh kami merasa terhormat atas kunjungan ini, semoga ini bisa menjadi ajang tukar informasi antara pengembang, pemerintah dan DPR RI dalam mengembangkan kawasan industri di Indonesia”, Kata Direktur Direktur Keuangan PT. Bumi Citra Permai Tbk, Handry Soesanto, di Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten, Kamis (28/11/2019).

 

Baca Juga : Bumi Sumber Swarna Pasarkan Perumahan Subsidi Bumi Ketos Regency Serang

Lebih lanjut Handry Soesanto menjelaskan, PT. Bumi Citra Permai Tbk telah mengembangkan Kawasan Industri Millennium sejak tahun 2000 dan kini yang telah di isi oleh sekitar 400 tenant dari dalam dan luar negeri.

Kawasan Industri Millennium belum terlalu banyak berkontribusi pada perekonomian nasional, namun kami bangga dapat berkontribusi pada perekonomian di kawasan Tangerang. Dan kami berharap kunjungan ini dapat mendorong kami untuk lebih maju dan berkontribusi yang lebih besar pada perekonomian  Indonesia” Handry Soesanto.

Sekelas PT. Bumi Citra Permai Tbk

PT Bumi Citra Permai Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan kawasan industri dan pergudangan, dengan area seluas ±1800 hektar dan terus berkembang hingga saat ini, bernama Millennium Industrial Estate.

Perjalanan PT Bumi Citra Permai Tbk di kancah bisnis pengembangan kawasan industri dan perdagangan dimulai sejak tahun 2000 melalui Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Citra Permai Tbk No. 2 Tanggal 3 Mei 2000.

Sejak berdirinya pada tahun 2003, Millennium Industrial Estate memulai aktivitasnya, dengan kegiatan pembangunan Perseroan dimulai dari proses permohonan, pembebasan tanah, pematangan lahan dan pembangunan infrastruktur di kawasan industri.

Sementara kegiatan pemasaran dan penjualan gudang dan lahan secara resmi dimulai pada tahun 2004. Selain menjual kavling-kavling industri siap bangun, Perseroan juga menjual tanah kavling beserta bangunan berupa pabrik/gudang di atasnya, dengan desain dan spesifikasi yang telah ditentukan.

PT. BUMI CITRA PERMAI TBK
HEAD OFFICE

Kramat Raya No.32-34, Senen, Jakarta Pusat

BRANCH OFFICE
Kawasan Industri Millennium Komplek Ruko Blok A11 No. 10-11, Jl Baru Pemda Tigaraksa – Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten.

TELP : (+62) 811 9880 016
website: www.bumicitrapermai.com

Download Lengkap E-Brosur

 

 

 

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending