Connect with us

News

Dewan Pertimbangan MUI Keluarkan 5 Imbauan Untuk Capres 2019

Published

on


Dewan Pertimbangan MUI

Finroll.com – Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sejumlah imbauan untuk kedua kubu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Imbauan sebanyak lima poin ini merupakan hasil rapat pleno ke-37 yang digelar pada Kamis, 28 Maret 2019.

“Sesuai Taushiyah Dewan Pertimbangan MUI sebagai hasil rapat pleno ke-37, ada sejumlah hal yang diimbau, pertama, sebaiknya kedua kubu pasangan calon Presiden-Wapres menghindari penggunaan isu keagamaan, seperti penyebutan khilafah, karena itu merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat pejoratif (menjelekkan),”Kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin sebagaimana dinukil laman sindo, Sabtu, (30/3/2019).

Kedua, walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Alquran adalah ajaran Islam yang mulia (manusia mengemban misi menjadi Wakil Tuhan di Bumi/ khalifatullah fil ardh).

Ketiga, mempertentangkan khilafah dengan Pancasila adalah identik dengan mempertentangkan negara Islam dengan negara Pancasila, yang sesungguh sudah lama selesai dengan penegasan negara Pancasila sebagai darul ahdi was syahadah (Negara Kesepakatan dan Kesaksian). Upaya mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan dapat menyinggung perasaan umat Islam.

Keempat, menisbatkan sesuatu yang didianggap anti-Pancasila terhadap suatu kelompok adalah labelisasi dan generalisasi (mengebyah-uyah) yang berbahaya dan dapat menciptakan suasana perpecahan di tubuh bangsa. Terakhir, mengimbau segenap keluarga bangsa agar jangan terpengaruh apalagi terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi penciptaan Pemilu/Pilpres damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban.

International

Salju Turun di Arab Saudi, Ratusan Orang Langsung Berdatangan

Published

on

By

Mendengar kata Arab Saudi, yang terbayang di benak kita bisa jadi adalah udara panas, gurun pasir, atau unta. Tapi ternyata tidak. Di musim dingin, suhu di Saudi bisa bikin menggigil. Bahkan di beberapa tempat turun salju.

Salah satunya di Tabuk, wilayah di baratlaut Saudi dekat perbatasan Yordania. Akhir pekan lalu, wilayah pegunungan di Tabuk diputihkan oleh salju. Ada tiga gunung di Tabuk yang dihujani salju, yakni Jabal al-Lawz, Jabal al-Thahir, dan Jabal Alkan.

Dikutip dari media Yordania Al Bawaba, salju memang turun sekitar dua hingga tiga minggu setahun di wilayah Tabuk. Salju terakhir turun di Tabuk pada April tahun lalu. Fenomena salju di Saudi ini juga ramai dibagikan di media sosial.

Salju mengundang ratusan orang dari seluruh Saudi untuk datang ke Tabuk. Mereka menepikan kendaraan di pinggir jalan, lalu berjalan kaki di tengah hamparan salju.

Selain bermain seluncur, beberapa di antara mereka mendirikan tenda, menyalakan api unggun, lalu menyajikan penganan dan minuman hangat khas Saudi, seperti kopi yang diracik dengan kapulaga.

Tabuk sendiri menyimpan banyak keindahan alam dan kekayaan sejarah. Di kota ini pernah terjadi Perang Tabuk, perang terakhir Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam melawan pasukan Romawi pada bulan Rajab tahun ke-9 hijriah atau September 630 Masehi.

Jabal al-Lawz adalah salah satu tempat terkenal di Tabuk. Sesuai arti namanya, Gunung Almond, di tempat ini banyak pohon almond dan tetumbuhan yang biasa digunakan untuk membuat parfum dan obat-obatan.

Di gunung ini juga banyak pahatan masa lampau atau petroglif di bebatuan. Kita bisa mengetahui kehidupan manusia zaman dulu dari pahatan ini, seperti kehidupan berburu dengan kuda, atau pentingnya unta dan burung unta bagi kehidupan mereka.

Continue Reading

News

Mulai Juli, Orang Kaya Tak Bisa Lagi Nikmati Subsidi Elpiji 3 Kg

Published

on

By

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penyaluran subsidi Elpiji 3 kilogram (kg) lebih tepat sasaran di awal semester II-2020 atau sekitar Juli. Penyaluran subsidi Elpiji 3 kg tidak diberikan pada komoditasnya lagi per tabung melainkan ke penerima, yaitu masyarakat kurang mampu.

Hal ini dilakukan demi menekan subsidi. Pasalnya saat ini Elpiji 3 kg dijual bebas dan bisa dibeli siapa saja termasuk mereka yang mampu secara ekonomi. Elpiji 3 kg juga akan tetap dijual namun disesuaikan dengan harga pasar.

Masyarakat yang berhak menerima subsidi pun membeli dengan harga yang sama. Hanya saja mereka diberikan subsidi saat pembelian menggunakan barcode.

Saat ini, Kementerian ESDM tengah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Koordinasi yang dilakukan termasuk cara penyaluran subsidi yang menyasar penerima manfaat.

“Kita sedang rumuskan bagaimana kebijakannya mekanismenya dan teknologi sehingga bisa lebih tepat sasaran,” tutur Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020).

Djoko menambahkan, kebijakan ini ditargetkan berlaku di pertengahan 2020 dan diharapkan bisa menyasar penerima manfaat lebih banyak lagi.

“Enam bulan ke depan kerjakan itu dan mudah-mudahan awal semester II-2020 distribusi Elpiji tepat sasaran langsung kepada penerima yang berhak Insyaallah saving akan semakin besar,” ujarnya.

Metode penyaluran subsidi Elpiji 3 kg yang menyasar masyarakat kurang mampu dimungkinkan dengan menggunakan sistem barcode. Data pembeli Elpiji 3 kg terekam dalam data yang terhubung dengan bank.

“Mungkin Pertamina pakai QR code barcode ditempel, nanti yang beli itu terekam di bank. Misalnya dia beli 3 tabung subsidi Rp 100.000, bank transfer ke nomor ini, nanti bisa dicek rata-rata kebutuhan orang miskin 3 tabung. Kalau beli lebih dari 3 bisa dilihat mana yang berhak mana yang nggak,” tambahnya.

Elpiji 3 kilogram (kg) bakal dijual sesuai dengan harga pasar. Artinya, harga gas Elpiji 3 kg tidak lagi dijual murah karena pemberian subsidi nantinya menyasar kepada masyarakat miskin, tak lagi ke barang.

“Harga pasar iya,” ujar Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020).

Lebih lanjut Djoko mengatakan harga jual Elpiji 3 kg mengikuti tabung non subsidi seperti 12 kg. Mengutip laman Pertamina, harga Elpiji 12 kg Rp 139.000 atau Rp 11.583 per kg. Jika demikian, maka harga Elpiji 3 kg menjadi Rp 34.749 per tabung atau lebih tinggi dari harga subsidi di bawah Rp 20.000.

“Termasuk salah satu sama lah dengan 12 kg. Nanti kita lihat,” tambah Djoko.

Djoko memastikan Elpiji 3 kg akan tetap tersedia di pasar, namun hanya subsidinya saja yang digeser dari tabung menjadi ke masyarakat langsung.

“Kalau sekarang kan ada 12 kg beli juga yang 3 kg,” ujarnya.

Masyarakat kurang mampu yang membeli Elpiji 3 kg juga dikenakan harga pasar, namun mereka diberikan subsidi yang kuotanya masih dirumuskan.

“Misalnya direkap beli sebulan 10 tabung. Sebulan 3 tabung 7 tabung nggak kita subsidi,” tuturnya.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Soal Harun Masiku, KPK Bicara soal Dugaan OTT Bocor

Published

on

By

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tak ada kebocoran dalam operasi tangkap tangan terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan itu untuk menanggapi dugaan tersangka penyuap, Harun Masiku, yang juga caleg PDIP berada di luar negeri dua hari sebelum OTT.

“Kami tidak melihatnya dari sisi adanya kebocoran atau tidak, informasi bisa kita dapatkan dengan cara yang merupakan strategi penyelidikan,” kata dia di kantornya, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020.

Ali mengatakan KPK akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Ditjen Imigrasi mengenai keberadaan Harun. Selain itu, KPK juga akan memastikan terlebih dahulu keberadaan dari Harun.

“Jika memang benar di luar negeri tentu kami akan kerja sama dengan seperti interpol dan Kemenlu,” kata dia.

Sebelumnya, pihak imigrasi mengatakan Harun Masiku disebut pergi ke Singapura dua hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham menyebut caleg PDIP ini pergi ke luar negeri sejak 6 Januari 2020.

“Tercatat saat berangkat ke Singapura. Setelahnya kami tidak bisa mengetahui,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang saat dihubungi, Senin, 13 Januari 2020.

Arvin mengatakan Imigrasi tak dapat mengetahui keberadaan Harun setelah dari Singapura. Namun, ia memastikan sampai sekarang Harun belum kembali ke tanah air. “Belum ada catatan perjalanan masuk kembali ke indonesia dalam database kami,” kata dia.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending