Connect with us

Business

Di Balik Negara Berkembang Jadi Negara Maju

Published

on


Ekonom menilai naik kelas RI dari negara berkembang ke negara maju demi kepentingan AS mengurangi defisit. Ilustrasi. (TopBusiness).

Jakarta, CNN Indonesia — Amerika Serikat (AS) menghapus Indonesia dari daftar negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Bersama China dan India, Presiden AS Donald Trump dalam dokumen United States Trade Representative (USTR) atau perwakilan dagang AS, Indonesia melenggang ke kelompok negara maju.

Alasan AS, Indonesia memiliki pangsa pasar 0,5 persen atau lebih dari total perdagangan di dunia. Alasan lain, Indonesia masuk dalam anggota G20. USTR menyebut keanggotaan dalam G20 menunjukkan negara-negara anggotanya masuk kelompok negara maju.

Dalam Countervailing Duty Laws atau Undang-undang Bea Masuk Tambahan, USTR diberi kewenangan untuk mendefinisikan, memasukkan, dan mengeluarkan negara dalam kelompok berkembang.

Sementara, dalam perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Imbalan (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures/SCM) disebutkan, negara yang belum mencapai status negara maju berhak atas perlakuan khusus, yakni de minimis ambang batas (threshold) pemberian subsidi impor.

Negara berkembang diberikan toleransi thresholds de minimis subsidi atas barang impornya ke AS sebesar 2 persen. Sedangkan negara maju toleransinya akan lebih rendah yaitu 1 persen.

“Artinya, negara berkembang boleh mensubsidi harga barang yang mereka jual ke AS sebesar 2 persen dan negara maju hanya boleh mensubsidi maksimal 1 persen,” jelas Wakil Ketua Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani, Senin (24/2) kemarin.

Ia berpendapat perubahan status Indonesia hanya berlaku di WTO. Pengaruhnya, hanya pada thresholds de minimis subsidi impor, bukan pada fasilitas sistem tarif preferensial umum (Generalized System of Preference/GSP) dalam bentuk keringanan bea masuk dari AS.

Untuk diketahui, data Kementerian Perdagangan menyebutkan AS memberikan fasilitas GSP kepada 121 negara dengan total 5.062 pos tarif 8 digit. Dari jumlah tersebut, Indonesia mendapatkan fasilitas GSP untuk 3.572 pos tarif.

Lebih lanjut, fasilitas ini diberikan hanya kepada negara berkembang serta dievaluasi secara berkala. Saat ini, AS tengah mengevaluasi pemberian fasilitas GSP tersebut. “Kami baru mendapatkan klarifikasi dari USTR bahwa ini hanya berlaku untuk status Indonesia di WTO. Jadi tidak ada pengaruh ke GSP,” katanya.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga membenarkan. Ia bilang perubahan status Indonesia tidak mempengaruhi fasilitas GSP. Proses evaluasi fasilitas GSP oleh AS hampir final, yakni 90 persen. “Tidak ada hubungannya (dengan GSP). Jadi, suatu hal yang berbeda. USTR sudah komunikasi dengan kami dan tidak ada pencabutan,” ujarnya.

Justru, ia menilai kenaikan kelas ini menjadi hal yang patut disyukuri oleh masyarakat Indonesia. Sebab, ini menunjukkan kemampuan ekonomi Indonesia dinilai secara positif oleh AS. “Saya pikir malah semakin meningkat karena dari negara berkembang ke negara maju. Intinya, kami sambut baik dan tidak ada hubungannya dengan GSP,” imbuhnya.

Indonesia naik kelas bersama belasan negara lainnya, antara lain Brasil, India, Argentina, Afrika Selatan, Hong Kong, Korea Selatan,Bulgaria, Romania, Kolombia, Kosta Rika, Albania, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Republik Kyrgyzstan, Moldova, Montenegro, Makedonia Utara, dan Ukraina. AS juga memberikan predikat negara maju bagi negara tetangga, yakni Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Namun, Ekonom Indef Bhima Yudhistira tak melihatnya dengan ‘kacamata’ serupa. Ia menilai naik kelas versi AS itu, lambat laun akan menghapus fasilitas GSP yang diterima RI. Ia bahkan meragukan penjelasan AS kalau pengaruhnya hanya kepada de minimis threshold pemberian subsidi impor.

“Karena tidak mungkin AS akan memakai standar ganda soal definisi developed (negara maju) dan least developed country (negara berkembang) untuk WTO maupun GSP,” tutur dia.

Ia menduga tujuan kebijakan itu untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan AS. Mengutip CNN, neraca perdagangan AS defisit sebesar US$616,8 miliar pada 2019. Namun, angka defisit itu menyusut pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir.

Pada 2018, defisit dagang AS melonjak dan mencatatkan rekor tertingginya dalam 10 tahun terakhir sebesar US$621 miliar. Berkurangnya angka defisit ditengarai karena kebijakan perang dagang AS dengan China. Itu membuktikan proteksi dagang AS membuahkan hasil.

Indonesia, sambung Bhima, menjadi salah satu negara yang menyumbang defisit pada perdagangan AS. Maklumlah, AS tercatat tekor US$9,58 miliar dalam perdagangan dengan RI di tahun lalu. “Jadi ini satu paket, bahwa tujuan akhirnya mengurangi defisit perdagangan dengan Indonesia, arahnya ke sana,” imbuhnya.

Apabila kekhawatiran Bhima benar terjadi, yaitu pencabutan fasilitas GSP, maka pukulan kepada ekspor tak terelakkan. AS adalah pasar tujuan ekspor terbesar kedua setelah China. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor non migas ke AS mencapai US$17,68 miliar di 2019 atau 11,41 dari total ekspor non migas.

Besarnya ekspor tersebut tak lepas dari kemurahan hati AS. Kementerian Perdagangan memaparkan nilai ekspor barang yang memanfaatkan fasilitas GSP naik 20 persen dari US$2 miliar menjadi US$2,5 miliar pada periode Januari-November 2019. Pada 2018, nilai ekspor Indonesia dari pos tarif yang mendapatkan fasilitas GSP tumbuh 10 persen dari US$1,9 miliar menjadi US$2,2 miliar.

Sementara itu, produk-produk yang menggunakan skema GSP, antara lain karet, ban mobil, perlengkapan perkabelan kendaraan, emas, asam lemak, perhiasan logam, aluminium, sarung tangan, alat musik, pengeras suara, keyboard, dan baterai. Jika GSP dicabut, maka ekspor produk terkait akan ikut terguncang.

Karenanya, menurut Bhima, Indonesia masih membutuhkan fasilitas tersebut. “GSP sudah jelas fasilitas untuk least developed country. Kalau status Indonesia naik jadi negara maju, ya pasti ada konsekuensi ke GSP. Fasilitas perdagangan akan dicabut,” terang dia.

Pernyataan Bhima juga dikonfirmasi oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melalui keterangan tertulis menyebut Indonesia masih memerlukan GSP untuk meningkatkan daya saing produk di pasar AS.

Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal menambahkan penilaian sebagai negara maju yang berdasarkan keikutsertaan Indonesia dalam G20 kurang relevan. Sebab, G20 merupakan kelompok 20 ekonomi utama yang terdiri dari 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa.

Sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia kurang lebih 269 juta jiwa, wajar jika Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB) Indonesia masuk dalam kategori G20. “Kalau kami lihat indikator negara bekembang ke negara maju hampir tidak ada yang Indonesia penuhi, kecuali satu hal kita masuk ke G20. Tetapi G20 hanya perkumpulan didasarkan besarnya GDP,” paparnya.

Jika ditengok dari pendapatan per kapita, Indonesia masih jauh dari syarat tersebut. Bank Dunia menyebutkan indikator negara maju adalah pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita sebesar US$12.375. Sedangkan Indonesia baru mencapai US$4.174,9 per kapita pada 2019.

Karenanya, ia sependapat dengan Bhima jika kebijakan itu bermaksud menekan defisit dagang AS. Disamping itu, ia menilai ada muatan politis dalam kebijakan tersebut. Sebagaimana diketahui, AS akan menggelar Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun ini.

“Jadi kalau dilihat dari muatannya lebih politis ketimbang teknis. AS akan menghadapi pemilu, sehingga ini menjadi salah satu jualannya Trump,” ucapnya.

Selain dari sisi perdagangan, perubahan status menjadi negara maju membuat Indonesia kehilangan fasilitas Official Development Assistance (ODA). Melalui fasilitas ini, Indonesia sebagai negara berkembang bisa mendapatkan suku bunga rendah sebesar 0,25 persen ketika menarik pinjaman.

Namun, sebagai negara maju Indonesia harus mengikuti ketetapan suku bunga yang berlaku di pasar keuangan global. “Dengan perubahan status ini mereka bisa saja semakin ageresif karena treatment-nya bukan lagi negara berkembang tapi negara maju,” imbuh dia.

Oleh sebab itu, Fithra menilai pemerintah harus mencari solusi jangka pendek maupun panjang. Dalam jangka pendek ia menyarankan pemerintah melego USTR terkait kebijakan tersebut.

Dalam jangka panjang, ia menilai Indonesia butuh peta jalan pengembangan pasar non tradisional sehingga mengurangi konsentrasi ekspor kepada AS dan China. Konsentrasi ekspor hanya pada dua negara, kata dia, sangat rentan dengan gejolak.

Senada, Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Pieter Abdullah menyatakan Indonesia tak selamanya dapat bergantung pada kemurahan hati AS dalam bentuk fasilitas GSP. Toh, AS sendiri sudah mensinyalkan pencabutan GSP tiap tahunnya.

“Tapi kita selalu usaha supaya AS tidak cabut fasilitas itu, jadi kita perlu mempersiapkan diri karena tidak mungkin seterusnya dibantu,” tandasnya.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti Sakti mengklaim Indonesia sudah tidak lagi mendapatkan fasilitas ODA sejak 2004. Hal ini karena Indonesia sudah berhasil naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah (middle income country).

Ia menyatakan hilangnya fasilitas itu membuat Indonesia tidak lagi mendapatkan pembiayaan alias kredit dari eksternal untuk pembangunan sosial, dan ekonomi di dalam negeri.

“Keberhasilan pembangunan di Indonesia sudah membuat Indonesia naik kelas sejak 2004 lalu menjadi middle income country, sehingga tidak lagi mendapatkan fasilitas pinjaman ODA,” ungkap Nufransa.

Sumber : CNN Indonesia

Ekonomi Global

Corona, China Akan Terbitkan Surat Utang 3,75 Triliun Yuan

Published

on

Pemerintah China akan menerbitkan surat utang (obligasi) senilai 3,75 triliun yuan atau US$526 miliar demi mendongkrak belanja atau pengeluaran sebagai pemulihan dampak virus corona.

Perdana Menteri China Li Keqiang menuturkan dana segar dari surat utang khusus itu akan digunakan untuk mengongkosi pengeluaran infrastruktur dalam pembangunan ekonomi setelah dilanda pandemi covid-19.

“China akan menerbitkan 3,75 triliun yuan dalam bentuk obligasi pemerintah khusus tahun ini,” ujarnya mengutip AFP, Jumat (22/5).

Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu sebesar 1,6 triliun yuan.

Menurut Li, dana yang dihimpun akan digunakan sebagai modal proyek, dengan prioritas, belanja barang untuk infrastruktur baru.

Sebelumnya diberitakan, fokus Pemerintah China dalam rangka pemulihan ekonomi usai covid-19 adalah pengeluaran fiskal. Selain itu, untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Ditargetkan, 9 juta lapangan kerja tercipta melalui program pemulihan.

China sendiri berencana mengerek defisit fiskalnya menjadi 3,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini. Defisit itu lebih lebar ketimbang tahun lalu yang sebesar 2,8 persen. (CNN/ADAM)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Pertamina Gandeng Korea Bangun Kilang Dumai Senilai Rp22 T

Published

on

PT Pertamina (Persero), PT Nindya Karya (Persero), dan konsorsium perusahaan Korea menandatangani pengembangan proyek RDMP Unit Pengolahan II Dumai. Proyek kilang Dumai tersebut bernilai US$1,5 miliar atau setara Rp22 triliun (kurs Rp14.660 per dolar AS).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan kilang Dumai dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak dan bahan bakar minyak dalam negeri.

“Sehingga, akan mengurangi ketergantungan impor minyak Indonesia yang diharapkan mampu mengatasi defisit transaksi berjalan ke depan,” ujarnya mengutip Antara, Jumat (22/5).

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Ignatius Tallulembang, Direktur Utama Nindya Karya Haedar Karim, dan konsorsium Korea diwakili oleh Chairman DH Global Holdings Co. Ltd. Jung Sam Seung, serta disaksikan secara virtual oleh Bahlil.

Menurut Bahlil, inisiatif kerja sama diprakarsai dari kunjungannya ke Korea Selatan pada akhir tahun lalu. Ia menyebut mengawinkan ketiga pihak dalam proyek kilang Dumai. “Saya harap investasi dapat memiliki makna strategis, di mana harga minyak mentah saat ini lagi turun,” imbuh dia.

Bahlil menilai proyek RDMP Unit Pengolahan II Dumai penting karena merupakan salah satu kilang prioritas Pertamina.

“Semoga dapat berjalan dengan baik serta dapat memberikan multiplier effect (dampak ganda) terhadap pemerataan pembangunan di Indonesia secara keseluruhan,” jelasnya.

Penandatanganan nota kesepahaman sejalan dengan upaya mendukung percepatan pelaksanaan megaproyek tersebut, yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

BKPM mendorong terciptanya kemitraan strategis antara perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk menjalankan proyek tersebut.

“Begitu penandatanganan dilakukan, kami bisa langsung masuk masa percepatan. Kami akan libatkan juga pengusaha nasional yang ada di daerah, sehingga terjadi kolaborasi. Kami juga akan bantu terkait insentif fiskal dan perizinannya. Tidak perlu ada keraguan. BKPM akan bantu proyek ini,” terang Bahlil.

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Ignatius Tallulembang membenarkan kilang Dumai menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.

“Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, Nindya Karya dan konsorsium Korea telah menjadi strategic partner bersama Pertamina dan akan melakukan kajian upgrading kilang Dumai. Pertamina berharap Desember 2020 ada milestone penting yang dapat dicapai,” jelasnya.

Continue Reading

Business

Akibat Corona, Penjualan Industri Makanan dan Minuman Anjlok

Published

on

Finroll – Jakarta, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S Lukman menyebut pandemi covid-19 membuat asosiasi harus memangkas proyeksi pertumbuhan penjualan di tahun ini. Proyeksi pertumbuhan yang biasanya 7 persen diperkirakan mencapai 4-5 persen saja.

Pasalnya, konsumsi rumah tangga yang jadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi menurun drastis hingga 2,84 persen pada kuartal I 2020 dibandingkan kuartal I 2019 (YoY).

“Konsumsi rumah tangga itu selama ini berasal dari kontribusi food and beverage (FnB) serta health care itu sangat signifikan 44 persen,” ujarnya dalam diskusi online MarkPlus Industry Roundtable, Selasa (19/5).

Pemangkasan proyeksi tersebut juga tak lepas dari rendahnya pertumbuhan industri makanan dan minuman (mamin) pada kuartal pertama 2020 yakni sebesar 3,94 persen.

Menurut Adhi jika pandemi covid-19 tak kunjung teratasi, ia memprediksi pertumbuhan industri mamin tahun ini hanya berada pada kisaran 4-5 persen. Padahal, biasanya, pertumbuhan industri mamin bisa mencapai 7 persen setiap tahunnya.

“Perkiraan kami 2020 pertumbuhannya kemungkinan hanya 4-5 persen. Di mana awalnya pada Februari kami masih optimis 8-9 persen. Tapi harus kami tinggalkan, dan akan masuk ke dalam pertumbuhan yang rendah,” imbuhnya.

Memang, kata Adhi, sejumlah kategori makanan mengalami peningkatan penjualan selama pandemi covid-19. Meski demikian, peningkatannya tidak bisa menggantikan penurunan total keseluruhan industri mamin.

“Susu, bumbu dan tepung cukup meningkat,” imbuhnya.

Adi mengaku adanya peningkatan penjualan lewat e-commerce. Namun karena hampir sebagian besar penjualan mamin di pasar tradisional dan retail, peningkatan penjualan via e-commerce tersebut tak mampu mendongkrak keseluruhan penjualan industri makanan dan minuman.

“Meskipun e-commerce meningkat, namun basisnya masih rendah, untuk fast moving consumer goods hanya 1 sampai 2 persen, maka peningkatan yang dilaporkan mencapai 500 sampai 600 persen itu tidak berpengaruh,” pungkasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending