Connect with us
[adrotate group="1"]

Business

Di Balik Negara Berkembang Jadi Negara Maju

Published

on


Impor 7 Produk Garmen Mingkat Saat Corona
Ekonom menilai naik kelas RI dari negara berkembang ke negara maju demi kepentingan AS mengurangi defisit. Ilustrasi. (TopBusiness).

Jakarta, CNN Indonesia — Amerika Serikat (AS) menghapus Indonesia dari daftar negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Bersama China dan India, Presiden AS Donald Trump dalam dokumen United States Trade Representative (USTR) atau perwakilan dagang AS, Indonesia melenggang ke kelompok negara maju.

Alasan AS, Indonesia memiliki pangsa pasar 0,5 persen atau lebih dari total perdagangan di dunia. Alasan lain, Indonesia masuk dalam anggota G20. USTR menyebut keanggotaan dalam G20 menunjukkan negara-negara anggotanya masuk kelompok negara maju.

Dalam Countervailing Duty Laws atau Undang-undang Bea Masuk Tambahan, USTR diberi kewenangan untuk mendefinisikan, memasukkan, dan mengeluarkan negara dalam kelompok berkembang.

Sementara, dalam perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Imbalan (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures/SCM) disebutkan, negara yang belum mencapai status negara maju berhak atas perlakuan khusus, yakni de minimis ambang batas (threshold) pemberian subsidi impor.

Negara berkembang diberikan toleransi thresholds de minimis subsidi atas barang impornya ke AS sebesar 2 persen. Sedangkan negara maju toleransinya akan lebih rendah yaitu 1 persen.

“Artinya, negara berkembang boleh mensubsidi harga barang yang mereka jual ke AS sebesar 2 persen dan negara maju hanya boleh mensubsidi maksimal 1 persen,” jelas Wakil Ketua Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani, Senin (24/2) kemarin.

Ia berpendapat perubahan status Indonesia hanya berlaku di WTO. Pengaruhnya, hanya pada thresholds de minimis subsidi impor, bukan pada fasilitas sistem tarif preferensial umum (Generalized System of Preference/GSP) dalam bentuk keringanan bea masuk dari AS.

Untuk diketahui, data Kementerian Perdagangan menyebutkan AS memberikan fasilitas GSP kepada 121 negara dengan total 5.062 pos tarif 8 digit. Dari jumlah tersebut, Indonesia mendapatkan fasilitas GSP untuk 3.572 pos tarif.

Lebih lanjut, fasilitas ini diberikan hanya kepada negara berkembang serta dievaluasi secara berkala. Saat ini, AS tengah mengevaluasi pemberian fasilitas GSP tersebut. “Kami baru mendapatkan klarifikasi dari USTR bahwa ini hanya berlaku untuk status Indonesia di WTO. Jadi tidak ada pengaruh ke GSP,” katanya.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga membenarkan. Ia bilang perubahan status Indonesia tidak mempengaruhi fasilitas GSP. Proses evaluasi fasilitas GSP oleh AS hampir final, yakni 90 persen. “Tidak ada hubungannya (dengan GSP). Jadi, suatu hal yang berbeda. USTR sudah komunikasi dengan kami dan tidak ada pencabutan,” ujarnya.

Justru, ia menilai kenaikan kelas ini menjadi hal yang patut disyukuri oleh masyarakat Indonesia. Sebab, ini menunjukkan kemampuan ekonomi Indonesia dinilai secara positif oleh AS. “Saya pikir malah semakin meningkat karena dari negara berkembang ke negara maju. Intinya, kami sambut baik dan tidak ada hubungannya dengan GSP,” imbuhnya.

Indonesia naik kelas bersama belasan negara lainnya, antara lain Brasil, India, Argentina, Afrika Selatan, Hong Kong, Korea Selatan,Bulgaria, Romania, Kolombia, Kosta Rika, Albania, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Republik Kyrgyzstan, Moldova, Montenegro, Makedonia Utara, dan Ukraina. AS juga memberikan predikat negara maju bagi negara tetangga, yakni Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Namun, Ekonom Indef Bhima Yudhistira tak melihatnya dengan ‘kacamata’ serupa. Ia menilai naik kelas versi AS itu, lambat laun akan menghapus fasilitas GSP yang diterima RI. Ia bahkan meragukan penjelasan AS kalau pengaruhnya hanya kepada de minimis threshold pemberian subsidi impor.

“Karena tidak mungkin AS akan memakai standar ganda soal definisi developed (negara maju) dan least developed country (negara berkembang) untuk WTO maupun GSP,” tutur dia.

Ia menduga tujuan kebijakan itu untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan AS. Mengutip CNN, neraca perdagangan AS defisit sebesar US$616,8 miliar pada 2019. Namun, angka defisit itu menyusut pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir.

Pada 2018, defisit dagang AS melonjak dan mencatatkan rekor tertingginya dalam 10 tahun terakhir sebesar US$621 miliar. Berkurangnya angka defisit ditengarai karena kebijakan perang dagang AS dengan China. Itu membuktikan proteksi dagang AS membuahkan hasil.

Indonesia, sambung Bhima, menjadi salah satu negara yang menyumbang defisit pada perdagangan AS. Maklumlah, AS tercatat tekor US$9,58 miliar dalam perdagangan dengan RI di tahun lalu. “Jadi ini satu paket, bahwa tujuan akhirnya mengurangi defisit perdagangan dengan Indonesia, arahnya ke sana,” imbuhnya.

Apabila kekhawatiran Bhima benar terjadi, yaitu pencabutan fasilitas GSP, maka pukulan kepada ekspor tak terelakkan. AS adalah pasar tujuan ekspor terbesar kedua setelah China. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor non migas ke AS mencapai US$17,68 miliar di 2019 atau 11,41 dari total ekspor non migas.

Besarnya ekspor tersebut tak lepas dari kemurahan hati AS. Kementerian Perdagangan memaparkan nilai ekspor barang yang memanfaatkan fasilitas GSP naik 20 persen dari US$2 miliar menjadi US$2,5 miliar pada periode Januari-November 2019. Pada 2018, nilai ekspor Indonesia dari pos tarif yang mendapatkan fasilitas GSP tumbuh 10 persen dari US$1,9 miliar menjadi US$2,2 miliar.

Sementara itu, produk-produk yang menggunakan skema GSP, antara lain karet, ban mobil, perlengkapan perkabelan kendaraan, emas, asam lemak, perhiasan logam, aluminium, sarung tangan, alat musik, pengeras suara, keyboard, dan baterai. Jika GSP dicabut, maka ekspor produk terkait akan ikut terguncang.

Karenanya, menurut Bhima, Indonesia masih membutuhkan fasilitas tersebut. “GSP sudah jelas fasilitas untuk least developed country. Kalau status Indonesia naik jadi negara maju, ya pasti ada konsekuensi ke GSP. Fasilitas perdagangan akan dicabut,” terang dia.

Pernyataan Bhima juga dikonfirmasi oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melalui keterangan tertulis menyebut Indonesia masih memerlukan GSP untuk meningkatkan daya saing produk di pasar AS.

Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal menambahkan penilaian sebagai negara maju yang berdasarkan keikutsertaan Indonesia dalam G20 kurang relevan. Sebab, G20 merupakan kelompok 20 ekonomi utama yang terdiri dari 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa.

Sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia kurang lebih 269 juta jiwa, wajar jika Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB) Indonesia masuk dalam kategori G20. “Kalau kami lihat indikator negara bekembang ke negara maju hampir tidak ada yang Indonesia penuhi, kecuali satu hal kita masuk ke G20. Tetapi G20 hanya perkumpulan didasarkan besarnya GDP,” paparnya.

Jika ditengok dari pendapatan per kapita, Indonesia masih jauh dari syarat tersebut. Bank Dunia menyebutkan indikator negara maju adalah pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita sebesar US$12.375. Sedangkan Indonesia baru mencapai US$4.174,9 per kapita pada 2019.

Karenanya, ia sependapat dengan Bhima jika kebijakan itu bermaksud menekan defisit dagang AS. Disamping itu, ia menilai ada muatan politis dalam kebijakan tersebut. Sebagaimana diketahui, AS akan menggelar Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun ini.

“Jadi kalau dilihat dari muatannya lebih politis ketimbang teknis. AS akan menghadapi pemilu, sehingga ini menjadi salah satu jualannya Trump,” ucapnya.

Selain dari sisi perdagangan, perubahan status menjadi negara maju membuat Indonesia kehilangan fasilitas Official Development Assistance (ODA). Melalui fasilitas ini, Indonesia sebagai negara berkembang bisa mendapatkan suku bunga rendah sebesar 0,25 persen ketika menarik pinjaman.

Namun, sebagai negara maju Indonesia harus mengikuti ketetapan suku bunga yang berlaku di pasar keuangan global. “Dengan perubahan status ini mereka bisa saja semakin ageresif karena treatment-nya bukan lagi negara berkembang tapi negara maju,” imbuh dia.

Oleh sebab itu, Fithra menilai pemerintah harus mencari solusi jangka pendek maupun panjang. Dalam jangka pendek ia menyarankan pemerintah melego USTR terkait kebijakan tersebut.

Dalam jangka panjang, ia menilai Indonesia butuh peta jalan pengembangan pasar non tradisional sehingga mengurangi konsentrasi ekspor kepada AS dan China. Konsentrasi ekspor hanya pada dua negara, kata dia, sangat rentan dengan gejolak.

Senada, Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Pieter Abdullah menyatakan Indonesia tak selamanya dapat bergantung pada kemurahan hati AS dalam bentuk fasilitas GSP. Toh, AS sendiri sudah mensinyalkan pencabutan GSP tiap tahunnya.

“Tapi kita selalu usaha supaya AS tidak cabut fasilitas itu, jadi kita perlu mempersiapkan diri karena tidak mungkin seterusnya dibantu,” tandasnya.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti Sakti mengklaim Indonesia sudah tidak lagi mendapatkan fasilitas ODA sejak 2004. Hal ini karena Indonesia sudah berhasil naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah (middle income country).

Ia menyatakan hilangnya fasilitas itu membuat Indonesia tidak lagi mendapatkan pembiayaan alias kredit dari eksternal untuk pembangunan sosial, dan ekonomi di dalam negeri.

“Keberhasilan pembangunan di Indonesia sudah membuat Indonesia naik kelas sejak 2004 lalu menjadi middle income country, sehingga tidak lagi mendapatkan fasilitas pinjaman ODA,” ungkap Nufransa.

Sumber : CNN Indonesia

Business

Kuliner Hits Kuch2Hotahu Luncurkan Varian Baru

Published

on

Finroll.com – Camilan tahu kriuk menjadi jajanan yang cukup diminati, Kuliner yang hits ini bisa membuat orang rela mengantri hanya demi mendapatkan suguhan makanan yang sedang viral ini apalagi dengan tampilannya menggiurkan, yaitu garing diluar lembut di dalam.

Kuch2hotahu adalah salah satu brand waralaba tahu krispy yang sudah eksis sejak 2011. Dengan berbagai varian bumbu taburnya kuch kuch hotahu eksis sampai sekarang. Dan sekarang waralaba tahu kriuk ini hadir dengan varian yang sedang kekinian yaitu TAHU KRIUK.

Dengan tambahan menu baru ini, kami berharap kami dapat memanjakan pelanggan kuch2hotahu di lebih 1000 outlet KUCH2HOTAHU di seluruh Indonesia seperti di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cirebon, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Medan, Batam, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Solo, Bali, Balikpapan, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Kendari, dan Manado.

Penyebaran cabang yang begitu cepat menurut Dyah selaku Manager Marketing Kuch Kuch hotahu , hal itu terjadi antara lain karena inovasi dari bumbu, desain kemasan, menu dan modal kemitraaan yang sangat terjangkau tapi fasilitas yang di dapat sangat lengkap.

Dengan harga promo sekarang, hanya dengan 8,5 jutaan rupiah yang mana sudah mendapatkan perlengkapan lengkap booth serta video sebagai guide memulai berjualan produk kuch2hotahu, bahkan tidak hanya itu, waralaba tahu kriuk Kuch2hotahu dengan sistem kerjasama tanpa royalti fee dan tanpa bagi hasil ini membuat @kuch2hotahu disukai para pebisnis di tanah air. Selain itu dengan adanya 2 aplikasi di Android yang dimiliki oleh waralaba tahu krispy ini bisa memanjakan mitra dan sekaligus pelanggan pelanggan KUCH2HOTAHU.

Aplikasi yang dapat diunduh di playstore ini dirancang sebagai salah satu alat untuk memudahkan Mitra Kuch-Kuch Hotahu dalam menjalankan bisnis Kuch-Kuch Hotahu, ada berbagai pilihan kategori dan info menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan jika bergabung dengan www.kuch2hotahu.com.

“ Tidak hanya itu, dengan berbagai penghargaan yang telah diraih oleh waralaba tahu kriuk KUCH2HOTAHU ini menunjukkan bahwa bisnis yang menguntungkan. 4 award yang pernah diraih oleh kuch kuch hotahu adalah Franchise & Bussines opportunity fast test growing 2012, Franchise & Bussines Opportunity Market Leader 2012,Anugrah Wira Usaha Indonesia 2013,dan The Best Busines Opportunity To Invest 2020, jadi sudah tepat jika anda sekarang memutuskan untuk bergabung dengan kuch2hotahu, apalagi kami sudah mempersiapkan menu baru untuk kuch2hotahu yang akan kami launching di bulan november nanti, jadi tunggu apalagi, hubungi kami di 081285385007,” tambah Dyah.

Continue Reading

Makro Ekonomi

Menaker Tak Naikkan UMP 2021 karena Corona

Published

on

FINROLL.COM – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan keputusan upah minimum provinsi (UMP) 2021 tak naik diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi selama masa pandemi virus corona. Selain itu, Ida juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.

Hal itu tertuang dalam surat edaran yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,” kata Ida seperti tertuang dalam SE Nomor M/11/HK.04/2020, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (27/10).

Ida mengungkapkan penerbitan beleid tersebut dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha.

Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

“Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara,” sambungnya.

Adapun tembusan beleid yang diteken pada 26 Oktober 2020 ini adalah Presiden Republik Indonesia; Wakil Presiden Republik Indonesia; Menteri Kabinet Indonesia Maju; Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia; dan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan keputusan Ida. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.

“Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha semata,” kata Said.

Sementara, Kalangan pengusaha menilai keputusan pemerintah tidak menaikkan upah minimum pada 2021 mendatang sudah tepat. Pasalnya, keputusan itu diambil demi menjaga keberlangsungan bisnis ke depan yang tengah tertekan oleh pandemi covid-19.

“Kami mengerti atas keputusan tersebut demi keberlangsungan usaha. Kalau dinaikkan tentu akan memberatkan daya saing usaha,” ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Perdagangan Benny Soetrisno kepada CNNIndonesia.com dalam kesempatan terpisah. (CNN INDONESIA)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Utang RI Naik Rp1.000T dalam Setahun Akibat Covid-19

Total utang pemerintah hingga September 2020 mencapai Rp 5.756,87 triliun, melonjak dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai Rp 4.700,28 triliun.

Published

on

FINROLL.COM — Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp 5.756,87 triliun pada September 2020, melesat lebih dari Rp 1.000 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 4.700,28 triliun. Kenaikan utang terjadi karena pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.
Posisi utang pemerintah pada September 2020 juga meningkat dari Agustus 2020 yang tercatat Rp 5.594,93 triliun. “Dengan demikian rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto sebesar 36,41%,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam buku APBN KiTa edisi Oktober 2020 yang dirilis, Kamis (22/10).
Secara perinci, utang pemerintah pusat masih didominasi oleh surat berharga negara dengan komposisi 85% atau sebesar Rp 4.892,57 triliun. Sisanya, berbentuk pinjaman sebanyak Rp 864,29 triliun.
Lebih perinci, SBN terdiri dari SBN domestik Rp 3.629,04 triliun dan vaals Rp 1.263,54 triliun. SBN domestik berbentuk surat utang negara Rp 2.973,01 triliun dan surat berharga syariah negara Rp 656,03 triliun. Adapun SBN valas terdiri atas SUN Rp 999,49 triliun dan SBSN Rp 264,05 triliun.

Sementara itu, pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 11,32 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 852,97 triliun yang berbentuk bilateral Rp 318,18 triliun, multilateral RP 489,97 triliun, dan bank komersial Rp 44,82 triliun.

Sri Mulyani menekankan pengelolaan utang pemerintah dilakukan dengan penuh kehatihatian dan berdasarkan pada kebijakan umum pembiayaan utang. Salah satunya, dengan mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan sumber luar negeri sebagai pelengkap.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik. Ini terlihat dari penerbitan SBN ritel secara berkala yang mendapatkan sambutan sangat baik dari masyarakat.
Terbaru, hasil penerbitan sukuk ritel seri SR013 pada September berhasil memperoleh sebesar Rp 25,67 triliun dan menjaring 44.803 total investor. Angka tersebut merupakan rekor penjualan terbesar sepanjang penjualan SBN Ritel sejak 2018. Selanjutnya pada Oktober ini, pemerintah kembali menawarkan Obligasi Negara seri ORI018 dengan tingkat kupon sebesar 5,70% p.a. ORI018 ditawarkan sejak tangga 1 sampai dengan 21 Oktober 2020 dan merupakan instrumen dengan suku bunga tetap dan dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.
Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pengembangan instrumen pembiayaan untuk mendukung pendalaman pasar domestik dengan Cash Waqaf Linked Sukuk ritel seri SWR001. Sukuk ritel tersebut ditawarkan pada tanggal 9 Oktober sampai dengan 12 November 2020 berdasarkan akad wakalah dengan imbal hasil sebesar 5,5%.
SWR001 ditawarkan pemerintah tanpa warkat dan tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Tujuannya, untuk menjembatani masyarakat untuk menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance Rizal Taufikurahman mengatakan bahwa pemerintah seharusnya bisa lebih berhati-hati dan berpikir dalam menarik utang, terutama produktivitas atas utang.
“Karena dampaknya tidak jangka pendek saja tetapi jangka panjang juga atas kinerja ekonomi,” kata Rizal kepada Katadata.co.id, Kamis (22/10). Apalagi, sambung dia, jika sudah berutang tetapi tidak terjadi perbaikan produktivitas sektor riil yg mendorong naiknya nilai tambah.
Maka, ini yang perlu dikhawatirkan karena akan menggerogoti dan membebani APBN. Di sisi lain, Panel Ahli Katadata Insight Center Damhuri Nasution mengatakan bahwa keseimbangan primer yang naik tajam merupakan konsekuensi logis dari ekspansi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah.
Dalam keadaan sulit seperti ini, penerimaan pemerintah terutama perpajakan sudah pasti menurun, sedanglan belanja meningkat seiring berbagai stimulus perekonomian. “Ini yang membuat keseimbangan primer maupun defisit APBN nya melebar,” ujar Damhuri kepada Jumat (2/10).
Ia menilai penerimaan negara akan kembali meningkat jika ekonomi sudah mulai pulih. Keseimbangan primer dan defisit APBN pun akan kembali menyempit.  (Katadata.co.id)
Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending