Connect with us

News

Di Singapura Heboh Cacar Monyet, Kenapa Belum Ada Travel Warning

Published

on


Finroll.com – Temuan kasus cacar monyet di Singapura beberapa hari belakangan ini sontak menimbulkan keresahan di masyarakat. Ini dikarenakan dekatnya jarak antara Singapura dan Indonesia, serta banyaknya warga negara Indonesia yang melakukan aktivitas bisnis maupun wisata ke Singapura maupun sebaliknya.

Temuan kasus cacar monyet di Singapura beberapa hari belakangan ini sontak menimbulkan keresahan di masyarakat. Ini dikarenakan dekatnya jarak antara Singapura dan Indonesia, serta banyaknya warga negara Indonesia yang melakukan aktivitas bisnis maupun wisata ke Singapura maupun sebaliknya.

Menurut Pakar Penyakit Tropik dan Infeksi dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (FKUI-RSCM), dr. Adityo Susilo, SpPD-KPTI, saat ini tidak diperlukan travel warning ke Singapura, mengingat sumber penularan cacar monyet yang telah dikarantina.

“Pada saat terjadinya kasus khusus seperti ini, kita perlu selalu waspada, namun dianjurkan untuk tidak khawatir secara berlebihan. Mengingat cacar monyet dapat secara efektif dicegah dengan menghindari kontak dengan hewan dan pasien yang terinfeksi, saat ini belum diperlukan travel warning secara khusus ke Singapura, karena sumber penularan potensial, yaitu pasien dan orang-orang sekitarnya yang berkontak dengan pasien sudah dikarantina,” ujarnya dkutip dari laman FK UI, Selasa, 21 Mei 2019.

Sebagaimana diketahui, kasus cacar monyet belum pernah ditemukan di Indonesia, termasuk di banyak negara lainnya di seluruh dunia. Kasus ini pertama kali ditemukan pada manusia tahun 1970, dan sudah sejak lama menjadi penyakit endemik yang mencakup beberapa negara di Afrika Barat dan Afrika Tengah.

Sebagai penyakit self-limiting atau swasirna yang dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu 2-3 minggu, kecuali pada kondisi tertentu seperti adanya penyakit lain (komorbid) yang berat, daya tahan tubuh yang rendah, dan usia anak-anak, maka terdapat risiko komplikasi.

Oleh karena sifatnya yang swasirna, tidak ada obat spesifik yang perlu dikonsumsi. Yang utama adalah pasien cacar monyet harus mendapat asupan nutrisi dan cairan yang cukup serta dukungan terapi suportif-simtomatik lainnya

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan saat ini tengah gencar melakukan penyebarluasan informasi terkait cacar monyet kepada masyarakat, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaku perjalanan dari Singapura dan negara-negara Afrika Barat dan Afrika Tengah.

Selain itu, pemerintah pun mengimbau agar dinas kesehatan maupun instansi terkait segera melakukan upaya pengendalian awal dan melaporkan kepada Kemenkes apabila ditemukan kasus suspek cacar monyet.

Advertisement

Nasional

Hadapi Industri 4 0, IBLAM School of Law Launching Logo dan Visi Misi Baru

Published

on

Finroll.com — IBLAM School of Law dalam rangka menghadapi perkembangan era industri 4.0, launching logo Visi dan Misi terbarunya #Kampus Berintegritas Untuk SDM Unggul Indonesia, yaitu Menjadi SekoIah Tinggi Ilmu Hukum yang berintegritas, unggul di tingkat nasional dan berdaya saing global”. Bertempat di Kampus A Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jalan Kramat Raya No. 25. Senen Jakarta Pusat Senin (9/12/2019).

Ketua Yayasan Lembaga Pengembangan Ilmu Hukum dan Manajemen IBLAM (YLPIHM IBLAM) Rahmat D. Putranto, dalam sambutannya mengatakan, bertepatan dengan hari anti korupsi sedunia pada 9 Desember 2019, “kami meyakini bahwa Integritas adalah kunci perbaikan SDM di bidang hukum.

Oleh karena itu, kami secara resmi menjadikan #kampusberintegritas menjadi tagar resmi perjuangan kami melalui institusi ini,” ujar Rahmat kepada wartawan.

Dikatakannya, Integritas menjadi visi utama dan pilar utama dari 4 pilar perjuangan, yang terdiri dari Integritas, Religius, Nasionalis dan Berdaya saing Global.

Kami sadar perjuangan tersebut, harus semakin dikokohkan dalam satu rumah yang bersahabat dan terbuka bagi semua elemen masyarakat dan pemangku kepentingan yang ada,” kata Rahmat D. Putranto, Ketua Yayasan YLPIHM IBLAM yang baru saja menjabat sejak September 2018 lalu.

Lebih lanjut Rahmat menjelaskan bahwa, dalam logo baru ini terdapat empat garis dibawahnya yang bermakna, garis pertama adalah Integritas, garis ke dua adalah religius.

“Kita perlu memiliki pedoman hidup yang berdasarkan keyakinan masing – masing yang mampu menjaga kita untuk tetap menjaga keyakinan kita pada Tuhan.

Sedangkan garis keempat dan ketiga adalah garis tentang bagaimana kita beradapasi di kehidupan sosial. “Kita perlu memiliki jiwa nasional, dan nasionalis, dan juga kita harus mampu beradaptasi dalam memiliki daya saing global,” jelasnya.

Nasionalis memiliki empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. “Mangkanya disini ada 4 garis yang melambangkan 4 pilar kebangsaan,” tambahnya.

Dalam logo baru ungkap Rahmat, merupakan kombinasi bentuk 4 bulat yang melambangkan elemen perjuangan mencapai kemajuan yang ada di IBLAM SL yaitu Dosen, Mahasiswa, Masyarakat dan Pemerintah.

Sedangkan bentuk kotak dengan bulatan ditengah sebagai Iambang satu tujuan dalam satu rumah perjuangan untuk menghasilkan ahli hukum yang berintegritas.

Dan 4 garis lurus yang melambangkan 4 nilai-nilai dasar perjuangan IBLAM SL, yang apabila semuanya digabungkan akan terlihat sebagai perisai, yang bermakna bahwa pendidikan hukum harus dijadikan instrument untuk melindungi dan menghadapi serangan kebodohan, kekacauan dan segala ketidakadilan,” ungkapnya.

IBLAM berkomitmen menjadi Sekolah Tinggi llmu Hukum yang berintegritas, unggul di tingkat nasional dan berdaya saing global, demi mewujutkan SDM unggul di Indonesia dirinya yakin bahwa Integritas merupakan masalah utama di Indonesia bagi SDM kita khususnya di bidang hukum,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan acara, Ketua STIH Dr. Adi Sujatno SH. M.H. Ketua YLPIHM IBLAM Rahmat D. Putranto, Wakil Ketua I Dr. Imam Santoso, SH.,MH. Wakil kKetua II Dr. Arum Budi Laksono SH., MH., Wakil Ketua III bidang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dr. Marjan Miharja SH., MH, Ketua Alumni IBLAM, Para Dosen tenaga pendidik, dan Para Mahasiswa sivitas Akademika STIH IBLAM.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Eks Bos Lippo Cikarang di KPK: Mohon Perlindungan Pak Jokowi

Published

on

By

Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto mengoceh soal proses hukumnya yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun begitu ia menganggap penindakan terhadap dirinya tersebut merupakan bentuk sikap penyidik lembaga antirasuah yang sekehendak hati.

“Saya sebagai anak bangsa, saya memohon perlindungan Pak Jokowi terhadap kesewenang-wenangan yang saya alami,” kata Toto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/12).

“Dan saya berharap, ke depan kepada Pimpinan Pak Firli, tak ada lagi rekayasa-rekayasa yang seperti saya alami saat ini,” lanjut dia.

KPK pada hari ini memperpanjang penahanan Bartholomeus Toto hingga 40 hari ke depan untuk kepentingan mengusut dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta. Perpanjangan penahanan dihitung sejak 10 Desember 2019 mendatang.

Selain menyebut nama Presiden Jokowi dan Ketua KPK yang baru yakni Firli Bahuri, Toto juga menyinggung laporannya ke Polrestabes Bandung. Sebelumnya ia melaporkan mantan anak buahnya, Edi Dwi Soesianto atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik.

“Kepada pihak Polrestabes, saya ucapkan terima kasih sudah memproses laporan saya. Saya mengetuk hati nurani jaksa dan hakim agar menangani kasus saya seadil-adilnya dan sebenar-benarnya,” ucap Toto lagi.

Bukan hanya itu, Toto telah pula melayangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) PN Jakarta Selatan, praperadilan didaftarkan pada Rabu (27/11) pekan lalu.

“Ya sudah [mengajukan praperadilan]. Kalau [kapan waktunya] itu, pendamping hukum saya. Kalau nggak salah tanggal 16,” kata dia lagi.

Dalam petitum permohonan, Toto meminta hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap dirinya batal demi hukum dan tidak sah. Selain itu hakim juga diminta untuk memerintahkan KPK menghentikan penyidikan terhadap dirinya.

Dalam gugatan praperadilan itu Toto juga meminta hakim memerintahkan KPK untuk membebaskan dirinya dari tahanan dan membayar ganti rugi materiil sebesar Rp100 juta serta immateriil sebesar Rp50 miliar. Bukan hanya itu, petitum juga memohonkan agar hakim memerintahkan KPK untuk memulihkan harkat dan merehabilitasi nama Toto.

Toto bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat Nonaktif Iwa Karniwa sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Senin, 29 Juli 2019. Ia diduga memberi suap Rp10,5 miliar kepada mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk memperoleh kemudahan izin pembangunan proyek Meikarta.

Toto disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Iwa diduga menerima uang Rp900 juta atas perannya memuluskan pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi untuk keperluan membangun proyek Meikarta. Iwa sendiri sudah ditahan oleh KPK.

Continue Reading

Nasional

Bantu Sejahterakan Umat, DPP P2N Lantik Pengurus P2N DKI Jakarta

Published

on

Finroll.com — DPP Perkumpulan Pengusaha dan profesional Nahdliyin (P2N) Gelar Pelantikan Pengurus wilayah (PW) P2N DKI Jakarta.

Dengan mengusung tema “Membangun SDM unggul, Modern dan padat karya.”Pelantikan ini dihadiri oleh Ketum DPP P2N, Dr Ir Irnanda laksnawan, Msc Eng, Ihsan Yunus, selaku wakil ketua Komisi VIII DPR RI, Ricky Wiraguna, selaku ketua DPW DKI terpilih, Jajaran pengurus DPP P2N serta para pengurus PBNU pusat.

Ketum DPP P2N, Dr Ir Irnanda laksnawan, Msc Eng, dalam sambutannya mengatakan, pelantikan pengurus P2N Wilayah DKI merupakan salah satu upaya PBNU untuk berkontribusi membantu pemerintah menggerakan perekonomian dengan melibatkan para profesional, pengusaha dan pemerintahan.

“Hari ini merupakan pelantikan pengurus pertama wilayah P2N (PW DKI) yang ada di Indonesia, Insya Allah bisa turut membantu mensejahterakan ekonomi umat. Ini sejalan dengan arahan dari pak Jokowi bahwa 5 tahun kedepan kesejahteraan ekonomi umat perlu ditingkatkan terutama ekonomi syariah,” kata Irnanda.

Irnanda menghimbau kepada seluruh pengurus terkait Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pesantren dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 agar bisa megoptimalkan hal tersebut.

“Saya juga memohon baik kepada pengurus pusat maupun wilayah bisa ikut menggali dengan mendalam bagaimana UU pesantren ini bisa kita dukung dan dorong agar memakmurkan pesantren, santrinya maupun umat. Juga Undang-undang Wakaf yang ternyata tidak hanya berupa tanah, tetapi juga surat berharga dan bentuk-bentuk yang lain,” pintanya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua PW P2N DKI Jakarta terpilih, Ricky Wiraguna ST, MM dalam sambutannya menyampaikan, “Kami berafiliasi dengan PBNU merasa wajib berperan serta mensejahterakan umat dan mengajak para pengusaha dan profesional lainnya agar bisa mensinergikan unit bisnis dengan kegiatan keagamaan. Dengan ikhtiar dan doa InsyaAllah tujuan kita tercapai,” sebut Ricky.

Ricky juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan pihak privete banking school dengan mengadakan balai latihan kerja serta pelatihan-pelatihan kewirausahaan di wilayah pesantren.

“Alhamdulilah kita sudah menjalin kesepakatan dengan private banking school yang mana dalam waktu dekat kita akan mengadakan balai latihan kerja serta pelatihan-pelatihan kewirausahaan para santri. Kemudian ada juga dari pomdes yang mana mereka membuka kesempatan kerjasama membangun pom bensin di desa-desa dengan bekerjasama dengan pihak Pertamina dan Bank BJB,” ungkapnya.

Sementara Ihsan Yunus, selaku wakil ketua Komisi VIII DPR RI, memberikan dukungan penuh atas pembentukan DPW DKI serta program kerja yang berjalan. Ia berharap kepengurusan dapat cepat terbentuk di seluruh provinsi.

“Saya sangat mengapresiasi dengan terbentuknya Perkumpulan Pengusaha dan profesional Nahdliyin (P2N) di wilayah Jakarta, saya yakin dan percaya bahwa kepengurusan ini bisa memberikan warna di dunia perdagangan dan perekonomian yang kental dengan nahdliyinnya,” ucapnya.

Menurutnya DPR selaku legislator, mempunyai tiga pungsi utama, yaitu monitoring, legislasi dan budgeting dalam kerangka memperjuangkan daerah pemilihannya, serta telah menelurkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pesantren,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending