Connect with us
[adrotate group="1"]

Business

Direktorat Siber Polri : Regulasi Tentang Fintech Undang-Undangnya Belum Ada

Published

on


Finroll.com — Sanksi terhadap Fintech Lending ilegal selama ini hanya sebatas pemblokiran aplikasi oleh Kemenkominfo saja. Hal itu kemudian menyebabkan penanganan terhadap Fintech Ilegal menjadi tidak maksimal.

Otoritas terkait mengaku sulit untuk masuk ke ranah yang lebih dalam karena Undang-Undang yang menjadi payung hukum untuk memberikan sanksi terhadap penyedia Fintech lending ilegal belum ada.

“Regulasi tentang Fintech memang undang-undangnya belum ada, sanksi pidana belum ada, jadi kita bekerja pada hilir bukan hulu,” ujar Kombes Pol Thomas Widodo dari Direktorat Siber Polri, dilansir dari Ipotnews, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Senada dengan itu, Anggota Direktorat Siber Polri yang juga masuk dalam satgas waspada investasi, Kompol Silvester Simamora menyebut, pihaknya selama ini hanya bisa menjaring Fintech Ilegal yang sudah memakan korban.

“Di Bareskrim sudah melakukan penindakan beberapa Fintech ilegal termasuk yang melakukan penagihan di luar kewajaran. Modusnya misal apabila korban dicemarkan nama baiknya di grup FB.

Ada juga melakukan pengancaman pada saat penagihan, contohnya dia mengancam akan menyebarkan data-data pribadi yang ada di data peminjam dan lainnya,” jelasnya.

Ia berharap, Otoritas Jasa Keuangan bisa segera membuat undang-undang yang bisa dijadikan acuan bagi Polri untuk melakukan penindakan terhadap Fintech Lending ilegal di ranah pidana.

“Regulasi belum ada, mudah-mudahan segera dibentuk oleh OJK dan asosiasi,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing juga telah menyampaikan permasalahan ini ke otoritas teekait agar segera dibentuk regulasi yang bisa menaungi penindakan terhadap Fintech Ilegal secara tuntas dari hulu ke hilir.

“Satgas investasi juga mendorong agar segera dibentuk UU Fintech agar tidak terjadi masalah di suatu hari. Salah satu pasal adalah, menghimpun dana tanpa izin adalah melanggar hukum,’ pungkasnya.(red)

Advertisement Valbury

Industri

Manuver Baru Freeport Lawan Dominasi Baterai Tiongkok

Freeport bakal menggandeng Tsingshan Steel untuk menggarap smelter tembaga di Weda Bay, Maluku Utara. Lokasi yang menjadi sasaran pemerintah untuk menggenjot produksi baterai kendaraan listrik.

Published

on

Pembangunan pabrik pemurnian atau smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur, semakin tak jelas nasibnya. Pemerintah dan PT Freeport Indonesia kini berencana memindahkan proyek itu ke Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera, Maluku Utara.

Padahal sebelumnya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu telah menemukan solusi agar smelter tetap terbangun. Caranya dengan menaikkan kapasitas produksi pabrik yang sudah ada, PT Smelting di Gresik, dari 1 juta ton menjadi 1,3 juta ton per tahun.

Sebagai gantinya smelter yang baru akan turun produksinya dari 2 juta ton menjadi 1,7 juta ton per tahun.

Kali ini Freeport berniat menggandeng perusahaan asal Tiongkok, Tsingshan Steel, untuk menggarap pabrik pemurnian tembaga di Halmahera. Nilai proyek ini mencapai US$ 1,8 miliar atau sekitar Rp 25,5 triliun.
Rencana ini mendapat dukungan dari pemerintah. Menteri Koordinatir Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dalam wawancaranya dengan Asia Times, mengatakan kesepakatannya akan ditandatangani sebelum Maret 2021.
Tsingshan telah setuju akan menyelesaikan smelter itu dalam waktu 18 bulan. Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan kerja sama ini merupakan inisiatif pemerintah.
Kedua perusahaan masih melakukan pembahasan untuk pembangunannya. Ia tak merinci alasan pemindahan lokasi smelter tersebut. “Itu opsi dari pemerintah,” katanya kepada Katadata.co.id, Selasa (1/12).
Saat dikonfirmasi soal ini, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin tidak merespons pesan singkat dan telepon Katadata.co.id.
Begitu pula dengan Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah menilai Freeport telah lama melakukan pelanggaran hukum sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara alias UU Minerba berlaku.
Kini, UU Minerba baru telah berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pelanggaran serupa masih terjadi. Freeport tak kunjung melaksanakan hilirisasi tambang, yaitu membangun smelter.
Yang lebih parah, menurut dia, pemerintah melakukan pembiaran. Tidak ada sanksi dan evaluasi. Padahal, negara telah menguasai 51% saham Freeport melalui PT Indonesia Asahan Aluminium alias MIND ID sejak dua tahun lalu. Bahkan DPR tak memakai hak istimewanya untuk melakukan koreksi.
“Pemerintah dan DPR hanya berkoar-koar saja,” ujar Merah. Dalam proses pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pada 2018, pemerintah seharusnya dapat menahan kontrak Freeport sampai smelter baru terbangun.
Perusahaan sejauh ini hanya mengobral komitmen. “Sekarang dia minta tunda lagi,” ucapnya. Freeport sebelumnya telah menyurati Kementerian ESDM untuk mengajukan penundaan pilling test dan pile load test proyek smelter baru di Java Integrated Industrial and Port Estate atau JIIPE, Gresik, dari September menjadi November 2020.

Perusahaan lalu melayangkan surat lagi pada 11 November. Isinya, Freeport telah memberikan notice to proceed kepada kontraktor proyek, Chiyoda, untuk mengerjakan pilling test.

Hilirisasi untuk Lawan Dominasi Tiongkok di Industri Baterai

Di balik aksi tarik-ulur pemerintah dan Freeport tak lepas dari ambisi mendorong industri kendaraan listrik domestik. Berkali-kali Luhut menyatakan ingin menjadikan Indonesia menjadi produsen baterai lithium-ion untuk kendaraan listrik atau EV.
Alasannya, negara ini memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Komoditas tambang itu merupakan salah satu komponen utama dalam produksi baterai. Karena itu, sekarang tak ada lagi ekspor nikel. Pemerintah ngotot perusahaan tambang melakukan hilirisasi, melalui pembangunan pabrik pemurnian.
Tak heran apabila sekarang pemerintah mendorong Freeport bekerja sama dengan PT Tsingshan Steel. Perusahaan sebelumnya sudah memiliki pabrik smelter nikel di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah. Lalu, dua tahun lalu, perusahaan melakukan ekspansi ke Kawasan Industri Weda Bay.
Nikel merupakan bahan baku utama baterai. Tsingshan berdiri sebagai perusahaan patungan antara PT Bintang Delapan Mineral dengan Shanghai Decent Invesment.
“Artinya, dia tidak 100% murni perusahaan Tiongkok,” kata Merah. Di Weda Bay, ada tiga perusahaan lain yang membangun smelter, yaitu PT Weda Bay Nickel, PT Yashi Indonesia Investment, dan PT Youshan Nickel Indonesia.
Youshan Nickel Indonesia merupakan patungan antara Huayou Group dan Tsingshan Group. Perusahaan sedang merintis komponen baterai kendaraan listrik di sana.

“Pemain baterai listrik orangnya itu-itu saja,” ujarnya. Keberadaan perusahaan Tiongkok dalam industri ini tak terlepas dari posisinya sebagai produsen baterai terbesar di dunia. Negeri Panda tidak hanya menguasai teknologinya, tapi juga bahan bakunya.

Melansir dari VOA, pada 2019 perusahaan kimia Tiongkok menyumbang 80% dari total produksi bahan mentah dunia untuk baterai canggih. “Dari 136 pabrik baterai lithium-ion, 101 di antaranya berbasis di Tiongkok,” kata data Benchmark Mineral Intelligence.
Negeri Manufaktur itu mengontrol pemrosesan hampir semua mineral penting. Mulai dari logam tanah jarang atau rare earth, lithium, kobalt, dan grafit. Perusahaan asal Tiongkok, Contemporary Amperex Technologi Co Ltd (CATL), saat ini merupakan produsen baterai listrik terbesar di dunia.
Pangsa pasar perusahaan yang berdiri pada 2011 itu mencapai 27,9% secara global. CATL memasok baterai untuk Tesla, Daimler AG, BMW, dan Toyota. Selain nikel, pmbuatan baterai lithium juga bergantung pada bahan utama lainnya, yaitu grafit. Mineral ini biasanya ditemukan pada ujung pensil.
Pada 2019, Tiongkok memproduksi lebih dari 60% grafit dunia. Artinya, Beijing dapat menetapkan harganya. Begara lain sulit mengejar posisi tersebut. Bahkan Amerika Serikat diperkirakan butuh 20 hingga 30 tahun untuk menyusul Tiongkok. Komoditas tambang lainnya yang tak kalah penting adalah kobalt.
Mineral ini banyak dipakai dalam kendaraan listrik dan peralatan elektronik. Tiongkok haya memiliki cadangan kobalt 1% secara global. Yang terbesar, mencapai 60% cadangan dunia, adalah Republik Demokratik Kongo. Sebanyak delapan dari 14 tambang kobalt di negara Benua Afrika itu milik perusahaan Tiongkok.
Pada 2016, Freeport-McMoran Inc menjual tambang kobaltnya di Republik Demokratik Kongo kepada China Molybdenum. Nilai transaksinya mencapai U$ 2,65 miliar.
Yang tak kalah krusial adalah mineral lithium. Lagi-lagi, Tiongkok tak punya pasokan banyak tapi menguasai 51% cadangan di dunia. Tambang lithium besar di Australia dan Chile telah dikuasai perusahaan Negeri Tembok Raksasa.

Ingkar Janji Freeport

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno belum mempelajari rencana pembangunan smelter Freeport dan Tsingshan Steel. Namun, pihaknya menyambut positif jika rencana tersebut terealisasi.
Rencananya, DPR akan mengadakan pertemuan pada pekan depan terkait proyek tersebut. “Kami akan mendalami lebih lanjut rencana inevstasi di Weda Bay tersebut di dalam RDP Komisi VII,” kata dia.
Pakar Hukum Pertambangan Ahmad Redi mengatakan dalam kesepakatan awal atau HoA dengan pemerintah, Freeport diberi perpanjangan IUPK asalkan membangun smelter. Secara hukum, apabila hal itu tidak terealisasi, maka perusahaan terbukti melanggar hukum.
Pemerintah perlu kosisten memastikan rencana tersebut terwujud. Freeport pun harus berkomitmen melaksanakan kewajibannya. Pada 2014, Freeport sempat melaporkan progres pembangunan pabrik permuniannya untuk mendapatkan izin ekspor. “Tiba-tiba mereka tidak jadi membangun di Gresik. Ini bentuk manipulasi, hanya untuk mendapatkan izin ekspor konsentrat saja,” ujar Ahmad.
Continue Reading

Ekonomi Global

Trump Akan Tambah Empat Perusahaan Tiongkok yang Diblokir

Donald Trump dikabarkan akan menambah empat perusahaan Tiongkok dalam daftar blokir, salah satunya raksasa semikonduktor SMIC. Jika ini dilakukan, 35 korporasi Negeri Panda diblokir AS.

Published

on

FINROLL.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan akan menambah empat perusahaan Tiongkok yang masuk daftar hitam (blacklist) terkait keamanan nasional, salah satunya raksasa semikonduktor Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

Jika ini dilakukan, maka total ada 35 korporasi yang diblokir. Berdasarkan dokumen terkait rencana tersebut, produsen minyak dan gas lepas pantai nasional CNOOC juga akan masuk dalam daftar hitam terkait pertahanan.

Selain itu, China Construction Technology Co Ltd dan China International Engineering Consulting Corp. Sumber Reuters mengatakan, Gedung Putih baru-baru ini mengeluarkan perintah eksekutif yang isinya, “mencegah investor AS membeli membeli sekuritas dari perusahaan dalam daftar mulai akhir tahun depan,” demikian dikutip dari Reuters, Senin (30/11). Jika ini diterapkan, maka akan berlaku November 2021.

SMIC mengatakan, terus terlibat secara konstruktif dan terbuka dalam diskusi dengan pemerintah AS. Perusahaan juga menegaskan bahwa produk dan layanan hanya untuk penggunaan sipil dan komersial.

“Perusahaan ak memiliki hubungan dengan militer Tiongkok dan tidak memproduksi untuk pengguna akhir atau penggunaan akhir militer mana pun,” kata perusahaan dalam pernyataan resminya. Sedangkan Departemen Pertahanan (DOD), Kedutaan Besar Tiongkok di Washington, dan CNOOC tidak memberikan tanggapan.

Begitu juga dengan tim kampanye Joe Biden, calon presiden AS yang dilaporkan berbagai media internasional memenangkan pemilihan presiden (pilpres). Kabar bahwa Trump akan memblokir SMIC sudah berhembus sejak September lalu.

Saat itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian menuduh Trump melakukan upaya hegemoni secara terang-terangan atas teknologi global. “Kami telah membuat sikap serius terhadap penindasan AS yang tidak beralasan terhadap perusahaan Tiongkok,” katanya dikutip dari CNBC Internasional, September lalu (7/9).

Sikap AS dinilai bertentangan dengan sistem ekonomi pasar yang selama ini digembor-gemborkan oleh Negeri Paman Sam. “Ini tidak hanya melanggar aturan perdagangan internasional, rantai industri global, rantai pasokan, dan rantai nilai, tetapi juga merusak kepentingan nasional dan citra AS sendiri,” kata Zhao.

Pada Oktober, Beijing pun mengesahkan Undang-undang atau UU kontrol ekspor, termasuk kategori produk teknologi, layanan dan data. Aturan ini dinilai mirip kebijakan daftar hitam terkait perdagangan yang diterapkan AS terhadap Huawei.

“Tiongkok dapat mengambil tindakan balasan terhadap negara atau wilayah mana pun yang melanggar langkah-langkah pengendalian ekspor dan menimbulkan ancaman bagi keamanan dan kepentingan nasional, menurut UU,” demikian tertulis pada laporan kantor berita resmi Xinhua, dikutip dari Nikkei Asian Review, Oktober lalu (18/10).

Langkah itu dinilai sebagai eskalasi ‘tit for tat’ atau respons atas kebijakan yang dipaksakan oleh negara lain, dengan menerbitkan regulasi yang kurang lebih sama. Dalam hal ini, AS sebelumnya memasukkan Huawei ke dalam daftar hitam perdagangan karena dianggap mengancam keamanan nasional.

Jika merujuk pada konsep keamanan nasional pada regulasi di Tiongkok, ada 11 bidang yang dinilai relevan yakni politik, tanah, militer, ekonomi, budaya, masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, ekologi, sumber daya, dan nuklir. Produk di sektor-sektor ini berpotensi masuk dalam regulasi kontrol ekspor.

Sedangkan Tiongkok merupakan penghasil logam tanah jarang (rare earth) dan menguasai 60% pangsa pasar. Ini merupakan bahan magnet dan mesin ponsel pintar (smartphone) hingga pesawat tempur.

Media pemerintah sempat melaporkan bahwa Apple dan Google terancam masuk daftar ‘entitas yang tidak dapat diandalkan’ atau dianggap membahayakan keamanan nasional. Pemerintah Tiongkok juga telah menginvestigasi dan memberlakukan pembatasan pada perusahaan AS seperti Qualcomm, Cisco hingga Apple.

UU kontrol ekspor tersebut juga melarang eksportir Tiongkok berurusan dengan perusahaan yang masuk daftar entitas, tetapi dapat meminta pengecualian dalam kondisi tertentu. Eksportir harus menyerahkan nama pengguna akhir dan bukti aplikasi akhir item tersebut. Dokumentasi harus berasal dari pelanggan atau dari otoritas tempat pengguna akhir berada.

Sumber Berita : Katadata.co.id

Continue Reading

Investasi

Luhut : Lembaga Pengelola Investasi Beroperasi Januari 2021

Published

on

Lembaga Pengelola Investasi ditargetkan dapat beroperasi mulai Januari 2021. Saat ini, pemerintah tengah membidik sembilan lembaga dana pengelolaan internasional untuk menyuntikkan investasi ke Sovereign Wealth Fund tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, seluruh peraturan terkait LPI akan rampung pada bulan ini.

“Desember pertengahan semua regulasi dan aturan hukum untuk Sovereign Wealth Fund selesa sehingga Januari akan mulai efektif berjalan,” katanya saat menyampaikan sambutan dalam Tri Hita Karana Forum Dialogue Cloud Event “Indonesia Omnibus Law For a Better Business Better World” secara virtual di Jakarta, Senin.

Luhut menjelaskan, sudah terdapat sembilan pengelola dana internasional yang dibidik untuk berinvestasi melalui LPI. Adapun saat ini, pemerintah sudah mengantongi komitmen dari lembaga investasi AS, The US International Development Finance Corporation (IDFC) untuk berinvestasi senilai US$ 2 miliar melalui LPI.

Mantan Menko Polhukam itu mengatakan, sejumlah negara sudah menggunakan skema SWF untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, sumber pendanaan SWF Indonesia serupa dengan lembaga pengelolaan dana milik Rusia dan India yang berasal dari APBN dan investasi asing atau co-investment.

“Pemerintah Indonesia akan ikut menyumbang sekitar enam miliar dolar AS bulan depan dan mudah-mudahan juga tahun depan. Kita punya (potensi) sekitar 600 miliar dolar AS dari BUMN. Ini jadi semacam backdoor listing untuk membuat pendanaan ini sangat kredibel,” terangnya.

Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengatakan SWF merupakan instrumen investasi. Melalui lembaga ini, pengembangan koorporasi di Indonesia dapat dibiayai oleh investor dari luar negeri.

Dalam draf RPP tentang Lembaga Pengelola Investasi, SWF yang akan dimiliki Indonesia bernama Nusantara Authority Investment. Modal awal lembaga ini akan berasal dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lain.

Penyertaan modal negara dapat berasal dari dana tunai, barang milik negara, piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas, dan/ atau saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas.

Pemerintah akan menyuntikkan paling sedikit Rp 15 triliun dana tunai sebagai modal awal lembaga tersebut. Pemenuhan modal LPI hingga mencapai Rp 75 triliun selanjutnya akan dilakukan secara bertahap hingga 2021 melalui penyertaan modal negara lainnya dan/atau kapitalisasi laba ditahan.

RPP ini juga mengatur kewenangan lembaga tersebut untuk menempatkan dana dalam instrumen keuangan, mengelola aset, melakukan kerja sama dengan pihak lain, termasuk entitas dana perwalian.

Selain itu, LPI berwenang menentukan calon mitra investasi, memberikan dan menerima pinjaman, serta menatausahakan aset. “Dalam menjalankan kewenangan, LPI dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga termasuk tetapi tidak terbatas pada mitra investasi, manajer investasi, BUMN, badan atau lembaga pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam maupun luar negeri,” demikian tertulis dalam RPP yang dipublikasikan melalui situs UU Cipta Kerja.

Adapun investasi lembaga dana pengelolaana akan berbentuk kepemilikan atau investasi saham, bukan investasi pinjaman yang harus dikembalikan uangnya. “Itu sebabnya kami melihat bahwa mekanisme investasi dari luar negeri di masa sulit seperti ini akan sangat membantu meningkatkan profil investasi Indonesia dan juga lapangan kerja di Indonesia yang memang sangat dibutuhkan oleh rakyat,” katanya.

Kerja sama dengan pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan memberikan atau menerima kuasa kelola, membentuk perusahaan patungan, dan bentuk kerja sama lainnya.

Dalam kerja sama melalui pembentukan perusahaan patungan, LPI harus memiliki porsi kepemilikan mayoritas dan menjadi penentu dalam pengambil keputusan jika usaha bergerak dibidang distribusi air minum yang merupakan satu-satunya di sebuah kota atau pertambangan migas dalam negeri.

Lembaga ini dapat memberikan atau menerima pinjaman berupa fasilitas kredit, surat utang, atau instrumen pinjaman lain. LPI dapat pula memberikan penjaminan kepada perusahaan patungan untuk menerima pinjaman.

Dalam mengelola aset, LPI dapat menunjuk manajer investasi hingga membentuk dana kelolaan investasi. Status hukum dana kelolaan dapat berbentuk perusahaan patungan, reksadana, kontrak investasi kolektif, mapun bentuk lain baik badan hukum Indonesia maupun asing.

Setiap dana kelolaan dikelola dan memiliki independensi keuangan masing-masing terbagi atas saham atau unit penyertaan sesuai dokumen pendiriannya. Selain dapat membentuk dana kelolaan, LPI juga dapat menyuntikkan dana ke BUMN. Namun, pengaturan terkait penyertaan modal tersebut berlaku mutatis mutandis alias seperlunya.

Sumber berita : Katadata.co.id

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending