Connect with us

Keuangan

Direstui DPR, Penyelesaian Masalah Jiwasraya Tawarkan Opsi Haircut

Kementerian BUMN bakal menawarkan opsi haircut alias pengurangan nilai pokok bagi yang ingin mencairkan dana investasinya lebih cepat.

Published

on


FINROLL.COM – Penyelesaian masalah di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mulai terlihat titik terangnya kala ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait restrukturisasi bagi pemegang polis. Manajemen Jiwasraya berharap pemegang polis mau ikut program restrukturisasi itu.

Sekretaris Perusahaan Jiwasraya Kompyang Wibisana mengaku kondisi keuangan Jiwasraya saat ini tidak dalam keadaan yang baik. “Untuk itu Kami harapkan nasabah memahami pilihan opsi penyelamatan polis sebagai solusi terbaik untuk pemegang polis dan pemerintah,” ujarnya. Kamis (1/10) malam.

Kompyang mengatakan, manajemen Jiwasraya berkomitmen untuk melakukan restrukturisasi polis untuk semua nasabah, baik ritel, bancassurance, maupun korporasi. Namun, ia minta diberi waktu sebentar lagi untuk mematangkan skema restrukturisasi yang akan ditawarkan perusahaan.

“Kami percaya para pemegang polis memahami dan mengerti keadaan yang kami alami, begitupun yang dihadapi akibat pandemi Covid-19,” katanya.
Rencananya, nasabah Jiwasraya yang setuju untuk melakukan restrukturisasi akan dipindahkan ke Indonesia Financial Group (IFG) Life, perusahaan asuransi jiwa di bawah holding BUMN finansial.

Sedangkan Jiwasraya, rencananya akan dilikuidasi setelah restrukturisasi pemegang polis selesai dilakukan. Pemindahan ini, bakal memberatkan ekuitas induk holding finansial BUMN yaitu Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) karena liabilitas besar datang dari nasabah Jiwasraya. Untuk itu, pemerintah menganggarkan Rp 20 triliun untuk disuntikan kepada BPUI melalui penyertaan modal negara (PMN). Ekuitas Jiwasraya per Juli 2020 sudah negatif Rp 37,6 triliun.

Kompyang mengatakan dalam rapat DPR Komisi VI dengan Kementerian BUMN dan manajemen Jiwasraya pada Kamis 1 Oktober 2020 sore, disepakati tambahan PMN untuk BPUI menjadi Rp 22 triliun. PMN tersebut rencananya diberikan dalam dua tahap kepada BPUI. “Pertama pada 2021 sebesar Rp 12 triliun dan 2022 di angka Rp 10 triliun,” ujarnya.

Dalam perkembangannya, Kementerian BUMN membuka peluang tidak melikuidasi Jiwasraya untuk mewadahi pemegang polis yang tidak ikut dalam program restrukturisasi ini. Namun, Kementerian BUMN bakal menawarkan opsi haircut alias pengurangan nilai pokok bagi yang ingin mencairkan dana investasinya lebih cepat.

Menanggapi soal skema restrukturisasi tersebut, salah satu nasabah Jiwasraya Machril keberatan jika Jiwasraya harus dibubarkan seperti yang sebelumnya direncanakan oleh Kementerian BUMN. Tapi, ia pun juga tidak mau jika nasabah yang memilih untuk tidak menjalankan restrukturisasi dan tetap ada di Jiwasraya, terkena pemotongan pokok simpanan nasabah.

“Kami nasabah Jiwasraya menentang pembubaran Jiwasraya yang merupakan kebanggaan rakyat Indonesia. Memang saat ini terjadi miss management, tapi bukan harus dibubarkan. Nasabah juga menolak haircut pokok,” kata Machril kepada Katadata.co.id, Kamis (1/10). Ekuitas Jiwasraya negatif hingga Rp 37,6 triliun per Juli 2020.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, praktik manipulasi laporan keuangan atau window dressing 2008-2017 merupakan salah satu faktornya. Kondisi keuangan Jiwasraya yang minus saat ini juga disebabkan adanya produk-produk asuransi dengan bunga pasti yang tinggi.

Salah satunya, produk JS Saving Plan yang memiliki bunga pasti mulai dari 7% hingga 10% net per tahun.

“Sudah menjadi fakta, Jiwasraya sudah megap-megap sejak 2017. Saat itu juga sudah banyak nasabah yang mencium JS Saving Plan masuk dalam kategori ponzi,” katanya lewat siaran pers, Rabu (30/9).

Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Ini bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan usaha.

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Keuangan

Bank BUMN Restrukturisasi Kredit UMKM Rp189 T pada 2020

Published

on

Jakarta – Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau bank BUMN melakukan restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp189 triliun pada tahun lalu. Jumlah tersebut setara dengan 2,9 juta debitur UMKM yang terdampak pandemi covid-19.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo berharap restrukturisasi itu dapat membantu para pelaku UMKM bertahan dan tetap bertumbuh hingga pandemi berakhir.

“Kami juga terus fokus melakukan restrukturisasi kredit pada pelaku UMKM yang terdampak pandemi. Telah ada 2,9 juta UMKM yang kami restrukturisasi dengan outstanding sebesar Rp189 triliun,” ucapnya dalam webinar Kebangkitan UMKM untuk Mendorong Perekonomian Nasional, Senin (18/1).

Selain itu, lanjut Tiko, panggilan akrabnya, pemerintah juga telah memberi bantuan subsidi bunga kepada 6,5 juta rekening, baik nasabah kredit usaha rakyat (KUR) maupun non KUR.

“Dalam masa pandemi covid-19 pun kami terus memberikan dorongan dan keringanan kepada pelaku UMKM sehingga ada kemampuan mereka melanjutkan usahanya, dan keringanan dalam membayar berbagai kewajiban keuangannya juga kami kurangi,” tuturnya.

Tiko melanjutkan Himbara juga mencatat penyaluran kredit sebesar Rp188,11 triliun sepanjang 2020. Angka tersebut melampaui kuota yang disediakan, yakni sebesar Rp186,6 triliun.

“Realisasinya juga lebih tinggi dari target, yakni 5,8 juta debitur. Jadi, jangkauan ini demikian luas dengan size (ukuran) yang juga besar,” ungkapnya.

Untuk tahun ini, sambung Tiko, Himbara mengajukan plafon KUR sebesar Rp253 triliun. Penetrasi KUR terus ditingkatkan agar semakin menjangkau banyak masyarakat dengan nominal yang juga semakin besar.

“Sehingga memungkinkan UMKM bisa memiliki akses yang lebih mudah kepada pinjaman murah dengan struktur subsidi pemerintah,” tandasnya.

Sumber Berita : CNN Indonesia

Continue Reading

Keuangan

Bank Perkuat Pembayaran Digital, Era Baru Persaingan dengan Fintech

BCA dan CIMB Niaga merambah layanan pemesanan tiket pesawat hingga hotel pada platform mobile banking. Ini dinilai memasuki era baru industri bank dan persaingannya dengan fintech.

Published

on

Beberapa bank seperti BCA, CIMB Niaga, dan Bank Mandiri mengembangkan platform pembayaran digital dengan merambah layanan hiburan hingga terintegrasi ke aplikasi pesan. Ekonom menilai, ini menandakan era baru persaingan teknologi finansial (fintech) dengan perbankan.

BCA misalnya, meluncurkan fitur lifestyle pada platform BCA Mobile pada akhir tahun lalu. Ini memungkinkan pengguna membeli tiket pesawat dan kereta api, serta voucer gim online hingga memesan kamar hotel.

Lalu, CIMB Niaga meluncurkan fitur Travel Concierge di Octo Mobile, yang dapat digunakan untuk memesan tiket pesawat. Kemudian, Mandiri Online milik Bank Mandiri menghadirkan fitur interaksi atau Mandiri Intelligent Assistant lewat aplikasi pesan, WhatsApp.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda memperkirakan, bank-bank terus mengembangkan platform mobile banking. “Bukan hanya layanan fintech, tetapi juga pemesanan hotel, tiket pesawat, dan lainnya,” kata dia kepada Katadata.co.id, Selasa (12/1). “Ada sektor yang terdisrupsi. Sudah pasti.”

Ia menilai, ekspansi tersebut merupakan babak baru di industri perbankan. Saat ini, bank-bank mulai merambah bank digital seperti BTPN lewat Jenius, DBS via Digibank, Bank Jago, Bank Digital BCA hingga Neo Commerce.

“Perbankan besar seperti Bank Mandiri dan BCA mau tidak mau harus bisa bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar bank digital, terlebih secara teknologi dan modal, keduanya memadai. Semakin praktis dan lengkap layanan maka akan semakin makin banyak penggunanya,” kata dia.

Meski begitu, menurutnya kerja sama antara perbankan dan fintech lebih menguntungkan kedua pihak. Ini karena bank memiliki modal yang mumpuni. Sedangkan fintech unggul dari sisi praktis. “Bagi perbankan dan fintech yang cerdik, strategi kerja sama patut dipertimbangkan,” kata dia.

Bank Jago misalnya, bergabung dengan Gojek dan memperkuat layanan GoPay. Sebelum GoPay, fintech lending atau pembiayaan Akulaku merambah bank digital dengan mengakuisisi Bank Yudha Bhakti pada 2019 yang kini menjadi Neo Commerce. “

Tren ke depan lebih mengarah pada integrasi vertikal, yakni akuisisi atau merger antara bank dan fintech” kata Ekonom Indef Bhima Yudhistira kepada Katadata.co.id, bulan lalu (21/12/2020). Cara tersebut dinilai mampu mengembangkan ekosistem keuangan secara lebih luas.

Ini karena fintech punya keunggulan dari sisi penilaian kredit atau credit scoring, tetapi lemah dari sisi data calon debitur. Sedangkan bank mempunyai akses terhadap data ini melalui Sistem Layanan Infromasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sumber Berita : Katadata.co.id

Continue Reading

Ekonomi Global

Jokowi Targetkan Hilangkan Kemiskinan Ekstrem di 2024

Published

on

Finroll.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memasang target jumlah warga sangat miskin (extreme poverty) di Indonesia harus menyentuh angka 0% pada 2024.

Menurut data Bappenas, jumlah warga sangat miskin masih berada di kisaran angka 2,5% hingga 3% dari total jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78% atau sekitar 26 juta orang, meningkat 0,56 persentase poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persentase poin terhadap Maret 2019. Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp 454.652/kapita/bulan

Menurut Bank Dunia, garis kemiskinan ekstrem (extreme poverty) ada di pengeluaran US$ 1,9 per kapita per hari, sehingga jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 12,4 juta orang atau 4,6% dari populasi pada tahun 2018.

Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, diperlukan sistem perlindungan sosial. Pemerintah ingin menurunkan tingkat kemiskinan level paling bawah atau extreme poverty ke 0%.

Extreme poverty kita sekitar 2,5% sampai 3%. Tadi diarahkan oleh Bapak Presiden, sampai dengan pada tahun 2024 diharapkan itu bisa menjadi 0%,” kata Suharso Monoarfa saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Bagaimana caranya bisa menurunkan tingkat kemiskinan hingga ke level 0%, Suharso mengatakan, salah satunya dengan fokus pada program bantuan sosial. Sasaran dari program bantuan sosial ini adalah kelompok masyarakat yang rentan dan miskin.

“Sehingga dengan demikian, penurunan kemiskinan akan kita bisa capai,” ujar Suharso Monoarfa.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, pelajaran berharga yang didapatkan dari pandemi Covid-19 adalah bagaimana pemerintah bisa hadir membantu masyarakat melalui program-program bantuan sosial.

Agar program bantuan sosial dapat berjalan tepat sasaran dan tepat guna, maka salah satu yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki data penerima manfaat.

“Kita menyadari bahwa memang ada hal yang perlu diperbaiki dalam hal data, ketepatan dari orang yang berhak dan orang-orang yang tidak berhak,” terang Suharso Monoarfa.

Data merupakan faktor terpenting dalam melaksanakan program perlindungan sosial melalui penyaluran program bantuan sosial.

Sebelumnya, Suharso menegaskan pihaknya ditugaskan Presiden Jokowi untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial. Karena itu, Kementerian PPN/Bappenas akan mengintegrasikan sistem perlindungan sosial yang ada dan telah berjalan agar penyaluran program perlindungan sosial dapat berjalan semakin efektif.

“Jadi, Bappenas ditugaskan oleh bapak presiden untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial ini. Jadi ke depan, ini akan kita susun kembali, kita rancang ulang, kita desain hal-hal yang sudah kita laksanakan hari ini untuk kita integrasikan sedemikian rupa,” ujar Suharso Monoarfa.

Ditegaskannya, reformasi sistem perlindungan sosial akan segera dilaksanakan dalam waktu yang dekat ini. “Timeframenya sudah dibuat oleh Bappenas sampai dengan tahun 2024,” tukas Suharso Monoarfa.

Penyusunan ulang sistem perlindungan sosial yang akan dilakukan, menurut Suharso, langkah pertama adalah mengenai ketepatan data dengan digital based sehingga penyampaian program perlindungan sosial memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

Sumber : beritasatu.com

Continue Reading

Trending