Connect with us

News

DPR Kaji Regulasi Penggunaan Skuter Listrik

Published

on


Anggota Komisi III DPR RI Luqman Hakim meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan kajian regulasi terkait penggunaan skuter listrik di tempat umum. Di beberapa kota besar di Indonesia, khususnya di Jakarta, penggunaan skuter lisrik makin diminati masyarakat, terlebih lagi di kalangan anak muda.

“Oleh karena itu, mumpung belum berkembang terlalu masif, Polri harus menginisiasi regulasi terkait penggunaan skuter listrik di tempat umum,” papar Luqman saat Rapat Kerja Komisi III dengan Kapolri Idham Aziz di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Akhir-akhir ini penggunaan skuter listrik mulai marak, khususnya di kalangan generasi muda. Sangat mungkin, trennya akan terus meningkat seiring makin padatnya arus lalu lintas jalan raya Ibu Kota. Apalagi, pekan lalu telah terjadi kecelakaan antara pengguna skuter listrik dengan mobil, yang menyebabkan dua pengendara skuter meninggal.

Politisi Fraksi PKB ini menegaskan jangan sampai Pemerintah terlambat merespon perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Selain itu, sosialisasi penggunaan alat keselamatan saat berkendara juga harus diintensifkan. “Jangan sampai terlambat terlalu jauh,” ujar Luqman.

Menurut Luqman, skuter berbasis mesin listrik masuk dalam kategori kendaraan bermotor. Sehingga, penggunaannya harus di jalan raya. Sayangnya, yang terjadi justru digunakan di trotoar, jalur pejalan kaki, bahkan di jembatan penyeberangan orang (JPO). Hal itu tentu mengganggu pejalan kaki. Sedangkan penggunaan di jalan raya juga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

Dia menyarankan, agar skuter listrik teregristasi ke Kepolisian. Oleh karenanya, Luqman meminta kepada Kepolisian untuk melakukan register penggunaannya. Termasuk mendata seluruh skuter yang disewakan oleh jasa penyedia seperti Grab.

Dia pun mencontohkan regulasi pembanding untuk penggunaan skuter listrik di beberapa negara, seperti Singapura dan Inggris. Di kedua negara tersebut, skuter listrik dilarang melaju di jalan raya, trotoar, dan wajib menggunakan alat keselamatan. Di Singapura skuter listrik didaftarkan kepada otoritas terkait. Di Inggris tidak ada kewajiban mendaftarkan. Di Jepang, skuter listrik boleh dipakai di jalan raya, namun juga wajib didaftarkan.

Menanggapi pernyataan tersebut, Kapolri Jenderal Idham Aziz mengatakan bahwa jajarannya telah melakukan tindakan secara profesional. Terkait regulasi, dia mengaku akan membicarakannya dengan stakeholders bidang tersebut. “Terkait kecelakaan skuter listrik, Polda Metro Jaya telah menahan tersangka. Ke depan, Polri akan mendiskusikannya dengan stakeholders yang membidangi,” ujarnya.

Hukum & Kriminal

SP JICT Ajukan Penangguhan Tahanan Rio Wijaya

Published

on

Finroll.com – Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT), M Firmansyah, mengajukan surat penangguhan penahanan Rio Wijaya ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok (KP3).

“Kami mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan dari puluhan serikat buruh nasional dan internasional,” kata Firman, saat aksi menolak kriminalisasi Rio Wijaya di depan pos 1 pelabuhan Tanjung Priok, Kamis, 5 Desember 2019.

Firman bersama ratusan buruh pelabuhan datang ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada Kamis, 5 Desember 2019, sekitar pukul 08.30 WIB, untuk mengajukan surat penangguhan tahanan untuk Rio Wijaya.

“Kami menghormati proses hukum namun kami meminta kebijakan dari penyidik,” kata Firman.

Menurutnya, jaminan ini dibuat agar penyidik mau memberi Rio penangguhan dan bisa kembali ke rumah.

“Keluarga dan teman-teman serikat buruh lainnya meminta agar polisi percaya bahwa mereka bisa menjamin Rio tidak akan kabur,” ucapnya.

Kasus Rio, menurut Firman, kemungkinan besar ada kaitan dengan aktifnya Rio menyuarakan penolakan perpanjangan kontrak JICT kepada Hutchison. Apalagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyatakan kontrak tersebut melanggar berbagai aturan dan terindikasi merugikan negara minimal Rp 4,08 trilyun.

DPR sudah menyerahkan hasil audit investigasi BPK atas kasus kontrak JICT kepada Menteri BUMN Erick Tohir. Sebelumnya laporan tersebut juga sudah diterima KPK dan Kepolisian.

Sebelumnya, Rio dikeroyok oleh tiga sekuriti perusahaan namun atas laporan manajemen, Rio ditahan di polres pelabuhan Tanjung Priok sejak 21 November 2019.

Rio dikenakan pelanggaran terhadap UU ITE dan penganiayaan terhadap salah seorang pelaku pengeroyokan dirinya. Saat ini, Rio dititipkan di tahanan polda dan telah menjalani masa tahanan selama 15 hari.(red)

Continue Reading

Nasional

Erick Thohir Pecat Dirut Garuda

Published

on

Jakarta –– Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara dipecat menyusul kasus penyelundupan motor Harley Davidson bekas dan dua sepeda Brompton dalam pesawat baru Airbus A330-900. Nilai potensi kerugian negara berkisar Rp 532 juta hingga Rp 1,5 miliar.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, nanti ia akan secepatnya mengajukan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) untuk menentukan penggantinya.

“Kami akan memberhentikan dirut Garuda dan tentu karena perusahaan publik pasti ada prosedur lain. Nanti kami ajukan RUPSLB, tapi secepatnya langsung menunjuk plt,” ujar Erick dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12).

Menurut Erick, penyelundupan ini merupakan proses menyeluruh di dalam maskapai pelat merah tersebut, bukan hanya individu. Dalam manifesto terdapat sebanyak 22 penumpang yang di antaranya direksi Garuda Indonesia.

Kementerian BUMN masih akan menunggu hasil penyelidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dengan oknum lainnya yang tersangkut kasus ini. Menurut dia, kasus ini tidak hanya masuk ke ranah perdata, tapi juga pidana, mengingat adanya kerugian

“Sebelumnya, saya mengharapkan individu terlibat mengundurkan diri daripada dipecat. Karena menurut saya hukum dari masyarakat, tetangga, akan lebih berat,” kata Erick.

Continue Reading

Nasional

Alasan Straits Times Pilih Jokowi Jadi Pemimpin Terbaik se-Asia

Published

on

By

Surat kabar asal Singapura Straits Times menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi mampu menjadi pemersatu di tengah kondisi Indonesia, yang oleh media ini sebut, sedang tidak stabil. Atas alasan ini, Straits Times memilih Jokowi sebagai pemimpin terbaik di Asia tahun 2019.

“Kepribadiannya yang membumi dan kemampuan dalam berhubungan dengan banyak orang serta berempati kepada rakyat jelata mampu menarik perhatian masyarakat di dalam negeri,” kata editorial Straits Times seperti dikutip pada Kamis, 5 Desember 2019.

Jokowi, kata editorial itu, dipilih karena mampu dan pintar mengarahkan arus politik dalam negeri yang rumit. Sementara itu, di kancah internasional Jokowi dipuji karena mampu menghadapi tantangan strategis.

Surat kabar ini juga menulis Jokowi akan menghadapi tantangan berat di periode keduanya. Ia harus menghidupkan kembali ekonomi yang lesu, pemberantasan korupsi, dan mengatasi ekstremisme agama.

Editorial Straits Times berharap Jokowi tidak akan kompromi dalam upaya membangun Indonesia yang demokratis, bebas korupsi, terbuka, toleran, dan inklusif.

Selain itu, Straits Times juga menyebut Jokowi mampu membawa Indonesia memiliki posisi strategis di ASEAN beberapa waktu terakhir.

“Adalah Jokowi yang pertama kali memperkenalkan konsep kerja sama berdasarkan prinsip-prinsip utama, termasuk keterbukaan, inklusivitas, dan sentralitas ASEAN pada KTT Asia Timur di Singapura, November tahun lalu,” tulis Straits Times.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending