Connect with us
[adrotate group="1"]

Keuangan

DPR Minta BI Tiru Gaya Bank Sentral Dunia “Cetak Uang” Hadapi Krisis Covid-19

DPR meminta Bank Indonesia mencari terobosan baru untuk membantu pembiayaan penanganan pandemi Covid-19 di luar skema burden sharing yang sudah ada.

Published

on


Dewan Perwakilan Rakyat meminta Bank Indonesia mencari terobosan baru untuk membantu pembiayaan penanganan pandemi Covid-19. Pembagian beban atau burden sharing antara pemerintah dan BI dalam pembiayaan pandemi Covid-19 dinilai masih memberikan beban besar pada utang pemerintah.

FINROLL.COM – Anggota komisi XI DPR Dolfie OFP meminta Bank Indonesia untuk mempertimbangkan skema lain di luar burden sharing dalam pembiayaan Covid-19. Ia menilai skema burden sharing yang saat ini dijalankan pemerintah dan BI tetap meningkatkan beban utang pemerintah.

“Karena ketidakpastian ini berlanjut apakah 2021 atau 2022. Vaksin memang memberi harapan, tapi kita belum tahu seberapa efektif? Apakah akan terus burden sharing dan bertumpu pada utang,” ujarnya.

Ia khawatir porsi pembayaran bunga utang akan terus meningkat hingga mencapai 25% dari total APBN pada 2020. Hingga Agustus 2020, pembayaran bunga utang naik 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 196,5 triliun atau mencapai 13% dari total belanja.

Salah satu opsi yang sempat disebut Dolfie adalah kemungkinan BI mencetak utang seperti yang dilakukan oleh sejumlah negara lain. DPR pun siap menyesuaikan regulasi sesuai kebutuhan.

Banyak bank sentral yang kini membiayai defisit anggaran pemerintah yang tengah tertekan akibat Pandemi Covid-19. Beberapa bank sentral negara maju bahkan memberikan pinjaman ke pelaku usaha langsung dengan membali surat berharga atau obligasi.

Namun, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan skema pembiayaan penanganan Covid-19 dari bank sentral selain burden sharing yang telah ditetapkan membutuhkan proses diskusi lebih lanjut. “Skema lain harus kami kaji. Bagaimana juga bank sentral tidak bisa langsung memberikan pinjaman kepada sektor riil karena bukan bank komersial,” ujar Perry, Senin (29/9).

Perry menjelaskan, penyaluran pinjaman langsung oleh bank sentral ke sektor riil akan membuat utang yang dimiliki negara menjadi dua, yakni berada di bawah pemerintah dan BI untuk tujuan yang sama.

Dalam kesepakatan bersama antara BI dan pemerintah, bank sentral akan membiayai penuh belanja untuk manfaat publik, yang terdiri dari belanja kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, dan sektoral k/l & pemda Rp 106,11 triliun.

Pembiayaan dilakukan melalui penerbitan SBN khusus atau private placement. Pada skema ini, pemerintah sama sekali tak menanggung beban bunga. Baca Juga Setujui APBN 2021, DPR Beri Catatan soal PMN Jiwasraya Bank sentral juga akan membiayai belanja barang nonpublik seperti bantuan UMKM sebesar Rp 123,46 triliun dan pembiayaan korporasi non-UMKM Rp 53,57 triliun.

Namun, pembiyaan untuk belanja barang non-publik dilakukan melalui penerbitan SBN dengan mekanisme pasar sesuai kesepakatan sebelumnya pada UU Nomor 2 tahun 2020. Ekonom Indef Rizal Taufiqurahman menjelaskan, kebijakan pembiayaan oleh bank sentral di luar opsi burden sharing yang telah ditetapkan pemerintah dan BI dapat berisiko pada pasar keuangan. Apalagi jika skema yang dipilih adalah bank sentral mencetak uang sesuai kebutuhan pemerintah.

“Jika BI tidak siap dan mampu menarik uang yang dicetak sebagai suplai di pasar uang, maka risiko permintaan tidak terkendali, nilai uang terdepresiasi, dan berpotensi menimbulkan hiperinflasi,” kata Rizal.

Kebijakan pembiayaan anggaran pemerintah oleh bank sentral saat ini diterapkan hampir seluruh negara. Beberapa bank sentral negara maju bahkan menggelontorkan pinjaman langsung ke sektor riil dengan membeli obligasi perusahaan. Bank Sentral AS, The Federal Reserve misalnya, telah meluncurkan program pinjaman untuk mendukung usaha kecil dan menengah sejak Mei lalu.

Dikutip dari CNBC, The Fed juga membeli obligasi korporasi yang diperdagangkan di pasar sekunder. Total stimulus yang digelontorkan mencapai triliunan dolar. Berbagai upaya tersebut membuat total aset The Fed membengkak lebih dari 68% sejak Maret menjadi lebih dari US$ 7 triliun atau setara Rp 104.300 triliun.

Bank Jepang dan Bank Sentral Eropa juga melakukan stimulus besar-besaran untuk membantu ekonomi mereka. ECB misalnya, menjalankan program pembelian obligasi krisis senilai lebih dari 1,3 triliun euro atau setara Rp 22.623 triliun.

Adapun BoJ telah berjanji untuk membeli obligasi korporasi dalam jumlah tak terbatas untuk menjaga suku bunga pinjaman tetap rendah. Baca Juga Regulator Tambah Amunisi Penyelamatan Bank di Masa Pandemi Aset BoJ dan ECB telah tumbuh masing-masing menjadi 690 triliun yen atau setara Rp 72.450 triliun dan 6,5 triliun euro atau Rp 48.100 triliun.

Namun, total aset tersebut hanya mereprsentasikan kenaikan sebesar 17,8% untuk Bank Sentral Jepang dan 38,7% untuk Bank Sentral Eropa sejak Maret. Ekonomi AS, Jepang, dan Eropa termasuk yang paling terpukul oleh pandemi Covid-19.

Kontraksi ekonomi yang dialami dua negara dan satu zona ekonomi ini mencapai dua digit pada kuartal II 2020. Sementara OECD memproyeksi ekonomi global akan mengalami resesi meski tak sedalam dugaan sebelumnya.

Tanggapan berbeda dilakukan Tiongkok. Stimulus diberikan People Bank of China dengan memangkas suku bunga pinjaman satu tahun menjadi 3,85% dari 4,15% pada 2019. Aset PBoC tak banyak berubah sejak Maret. Kondisi ekonomi Negara Tembok Raksasa ini jauh lebih baik, bahkan diproyeksi masih akan tumbuh 2% pada tahun ini oleh Bank Dunia.

Oxford Business Group menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang terbilang berani melakukan monetisasi utang di antara negara emerging market lainnya. Langkah serupa juga sebenarnya diterapkan oleh beberapa bank sentral di Kawasan Asia Pasifik, tetapi secara lebih terkendali. Bank Sentral Filipina sebenarnya memutuskan untuk membiayai defisit anggaran pemerintah lebih awal dibandingkan BI.

Dikutip dari Nikkei, Bangko Ng Phlipines pada Maret telah membeli surat utang pemerintah melalui pasar primer sebesar 300 miliar peso atau setara Rp 32,1 triliun dalam bentuk repo dengan jangka waktu tiga bulan dan dapat diperpanjang. Pembelian obligasi pemerintah oleh Bangko Ng Phlipines mencapai 800 miliar peso atau Rp 86,6 triliun, setara 45% pinjaman dalam negeri pemerintah hingga Juli.

Sekitar 500 miliar peso dibeli di pasar sekunder. Namun, Bank Sentral Filipina baru-baru ini mengumumkan siap memberikan pembiyaan lebih kepada pemerintah. Baca Juga Sinyal Meredupnya Peluang Pengawasan Bank Kembali ke BI saat Pandemi Reserve Bank of India juga memiliki kebijakan untuk membeli surat utang pemerintah di pasar perdana hingga mencapai 0,5% dari defisit anggaran.

Pembiayaan bank sentral untuk menutup defisit anggaran sebenarnya dilakukan oleh Myanmar. Dikutip dari media lokal The Irrawaddy, pemerintah Myanmar meminjam 1,3 triliun kyat atau setara Rp 13,7 triliun dari bank sentral untuk menutup sebagian defisit anggaran 2019 dan 2020 yang mencapai 6,6 triliun kyat. Namun pinjaman bank sentral kepada pemerintah untuk menutup defisit bukan hal baru di negara ini. Hampir setiap tahun defisit anggaran Myanmar ditutup oleh pinjaman dari bank sentral.

Lembaga pemeringkat utang global, S&P sempat mengingatkan langkah pembiayaan utang pemerintah oleh bank sentral yang dilakukan Indonesia, India, dan Filipina dapat mempertaruhkan reputasi otoritas moneter. Meski saat ini belum ada indikasi hilangnya kepercayaan investor pada ketiga bank sentral tersebut, S&P menilai risiko akan meningkat jika monetisasi utang tetap dilakukan bank sentral usai pandemi berakhir.

“Jika investor mulai melihat ketergantungan pemerintah pada pendanaan bank sentral sebagai fitur struktural ekonomi jangka panjang, otoritas moneter dapat kehilangan kredibilitas,” kata S&P, seperti dikutip dari Reuters. Peringatan serupa juga diberikan Bank Dunia dalam laporan terbaru untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik edisi Oktober 2020. Menurut Bank Dunia, pembiayaan utang oleh bank sentral yang dilakukan sejumlah negara di Asia Timur, termasuk Indonesia, dapat menganggu independensi dan pengendalian inflasi. (hdyt/katadata)

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Keuangan

Kemenkeu: Utang Indonesia relatif kecil dibanding negara G-20 lainnya

Published

on

FINROLL.COM – Kementerian Keuangan menilai utang Indonesia masih relatif kecil dibanding negara anggota G-20 yang lain karena pemerintah telah mengelolanya dengan hati-hati dan akuntabel.

“Pemerintah mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian (pruden) dan terukur,” demikian kutipan keterangan tertulis dari Kemenkeu yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut menanggapi rilis laporan Bank Dunia berjudul International Debt Statistics (IDS) 2021 pada 12 Oktober 2020 yang berisikan data dan analisis posisi utang negara di dunia.

Dalam salah satu bagian laporan menyebutkan perbandingan beberapa negara berpendapatan kecil dan menengah dengan Utang Luar Negeri (ULN) terbesar termasuk Indonesia.

Di sisi lain, laporan perbandingan itu tidak menyertakan negara maju melainkan negara kategori berpendapatan kecil dan menengah sehingga posisi Indonesia masuk dalam golongan 10 negara dengan ULN terbesar.

Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 88,88 persen dari total ULN.

Pada paparan perbandingan terlihat utang Indonesia di antara negara-negara lain terhitung besar karena ekonomi Indonesia masuk dalam kelompok negara G-20 pada urutan ke-16.

Menurut Kemenkeu, dengan ekonomi yang besar maka utang pemerintah yang tanpa BUMN dan swasta masih relatif rendah yakni 29,8 persen pada Desember 2019.

Kemenkeu menyebutkan jika dilihat dari daftar 10 negara maka posisi Indonesia jauh di bawah negara lain yang sebagian besar utang pemerintahnya di atas 50 persen.

Negara-negara tersebut adalah China 46,8 persen, Brazil 76,5 persen, India 68,3 persen, Rusia 13,5 persen, Mexico 46 persen, Turkey 30,4 persen, Indonesia 29,8 persen, Argentina 86 persen, Afrika Selatan 56,7 persen, dan Thailand 41,2 persen.

Merujuk pada publikasi bersama Kemenkeu dan BI, yaitu Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) maka utang LN Indonesia terdiri dari ULN pemerintah pusat, BUMN dan swasta.

Posisi ULN pemerintah pusat hingga Desember 2019 sebesar 199,88 miliar dolar AS atau hanya 49 persen dari total ULN Indonesia.

Kemenkeu menjelaskan data publikasi IDS Bank Dunia didasarkan pada data SULNI tersebut.

“Pemerintah berulang kali menjelaskan data ULN dalam SULNI dimaksud tidak hanya terdiri dari ULN pemerintah namun termasuk data ULN BI, BUMN, dan swasta,” tulis Kemenkeu.

Kemenkeu memastikan akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan.

“Tentunya dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” tulis siaran pers Kemenkeu. (Antara)

Continue Reading

Keuangan

RI Masuk 10 Negara Utang Luar Negeri Terbesar, Pinjam dari Mana?

Data Bank Dunia menunjukkan, Indonesia menempati posisi ketujuh utang luar negeri terbesar di antara 120 negara berpendapatan menengah bawah.

Published

on

FINROLL.COM – Bank Dunia mencatat total utang luar negeri dari 120 negara berpenghasilan rendah dan menengah naik 5,4% pada 2019 menjadi US$ 8,1 triliun atau sekitar Rp 112.600 triliun. Indonesia masuk dalam 10 besar negara dengan utang terbesar, mencapai US$ 402,08 miliar atau Rp 5.589 triliun mengacu kurs JISDOR akhir tahun lalu Rp 13.901 per dolar AS.

Data Statistik Utang Internasional yang dipublikasikan Bank Dunia pada Senin (12/10), menunjukkan Indonesia berada di posisi ketujuh dengan utang luar negeri terbesar. Posisi pertama ditempati Tiongkok dengan utang luar negeri sebesar US$ 2,11 triliun.

Berdasarkan catatan Bank Dunia, utang luar negeri Indonesia naik lebih dari dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Pada 2019, total utang luar negeri hanya mencapai US$ 179,4 miliar. Posisi utang Indonesia kemudian menanjak menjadi US$ 307,75 miliar pada 2015, US$ 318,94 miliar pada 2016, US$ 353,56 miliar pada 2017, US$ 379,59 miliar pada 2018, dan US$ 402,08 miliar.

Di sisi lain, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap pendapatan nasional bruto relatif terjaga yakni dari 34% pada 2009 menjadi 37% pada 2020. Namun, rasio utang tersebut masih lebih tinggi dari rata-rata 120 negara berpendapatan menengah bawah yang mencapai 26% dari PNB.

Bank Dunia mencatat terjadi kenaikan rasio utang terhadap PNB di banyak negara berpendapatan menengah bawah. Hampir sepertiga kelompok negara tersebut bahkan memiliki rasio utang di atas 60% pada akhir 2019.

Utang luar negeri negara-negara yang memenuhi syarat untuk memperoleh penundaan pembayaran utang dari negara kreditor G20 mencapai US$ 744 miliar. Negara G20 menyumbang 91% dari utang bilateral negara-negara tersebut, dengan Tiongkok sebagai kreditor terbesar yang mengambil porsi 63%.

Berdasarkan data Bank Indonesia, utang luar negeri pada akhir Juli mencapai US$409,7 miliar atau setara Rp 6.003 triliun mengacu kurs JISDOR pada akhir periode yang sama Rp 14.603 per dolar AS. Utang tersebut naik 4,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, melambat dibandingkan bulan sebelumnya.

Utang luar negeri Indonesia paling banyak berasal dari Singapura yang mencapai US$ 67,93 miliar, disusul oleh Jepang sebesar US$29,03 miliar dan Tiongkok 20,03 miliar. Pinjaman asal Singapura turun dibandingkan akhir 2019 yang mencapai US$ 69,67 miliar. Meski demikian, trennya pada 2015 hingga 2019 terus meningkat.

Di sisi lain, utang asal Jepang naik dari posisi akhir tahun lalu US$ 28,95 miliar menjadi US$ 29,03 miliar. Tren pinjaman dari Jepang kembali meningkat setelah terus menurun sejak 2013 hingga 2018. Pinjaman dari Negeri Sakura sempat mencapaii US$ 40 miliar pada 2012.

Kenaikan juga terjadi pada utang dari Tiongkok yang naik dari US$ 19,95 miliar menjadi US$ 20,03 miliar. Pinjaman dari negara tembok raksasa telah meningkat lebih dari delapan kali lipat sejak 2010 yang hanya mencapai US$ 2,48 miliar.

Selain ketiga negara itu, Indonesia juga memiliki pinjaman dari Amerika, Australia, Austria, Hongkong, Korea Selatan, Inggris, Swiss, dan berbagai negara lainnya.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko menjelaskan, posisi ULN terdiri dari ULN sektor publik yakni pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 201,8 miliar dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar US$ 207,9 miliar. Utang pemerintah pada akhir Juli tumbuh 2,3%, naik dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 2,1%.

Kenaikan utang ini didorong oleh penerbitan Samurai Bonds senilai 100 miliar yen untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

“ULN pemerintah saat ini dikelola secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas pemerintah,” kata Onny bulan lalu. Di sisi lain, ULN swasta pada Juli 2020 tumbuh 6,1%, melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 8,3%.

Sementara itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto pada akhir Juli 2020 sebesar 38,2%, meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,4%. Namun, BI menilai rasio utang tersebut masih sehat. (katadata.co.id)

Continue Reading

Keuangan

Pasal Sapu Jagat UU Perbankan Hantui Nasib Bankir

Pasal 49 ayat 2 huruf B UU Perbankan yang banyak menjerat para bankir, berpotensi mengganggu upaya bank memacu penyaluran kredit. Mengkritisi kasus yang terjadi di Bank Permata

Published

on

FINROLL.COM – Setelah menanti tiga minggu, berkas salinan putusan setebal 457 halaman diterima Didit Wijayanto pada Rabu pekan lalu. Didit yang merupakan kuasa hukum dari karyawan Bank Permata menunggu salinan putusan itu untuk membuat memori banding bagi kliennya.

“Telah terjadi peradilan sesat, itu yang menjadi dasar kami mengajukan banding. Banyak hal baru yang bisa disampaikan dalam memori banding yang akan menjelaskan duduk persoalan kepada pengadilan tinggi,” kata Didit kepada Katadata.co.id, akhir pekan lalu.

Pada 3 September lalu, delapan karyawan Bank Permata mendapat vonis penjara masing-masing tiga tahun dan denda Rp 5 miliar atau diganti penjara tiga bulan. Mereka dianggap bersalah dalam kasus kredit macet PT Megah Jaya Prima Lestari (Megah Jaya) sebesar Rp 755,17 miliar.

Menurut majelis hakim yang dipimpin hakim ketua Florensani Kendenan, delapan orang ini dinilai bertanggung jawab atas kredit macet Megah Jaya. Hakim menilai mereka melanggar Pasal 49 ayat 2 huruf B Undang-undang No 8 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal tersebut mengatur anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk memastikan ketaatan bank terhadap UU perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Ancamannya hukuman penjara tiga hingga delapan tahun serta denda Rp 5 – 100 miliar.

Delapan karyawan yang dibui yakni Eko Wilianto, Muhammad Alfian Syah, Dennis Dominanta, Tjong Chandra, Yessy Mariana, Henry Hardijaya, Liliana Zakaria, dan Ardi Sedaka.

Pasal ini kerap dijuluki sapu jagat karena dapat digunakan aparat hukum menjerat dewan direksi hingga pegawai bank sepanjang belum ditentukan secara khusus sebagai tindak pidana.

Didit menilai aparat hukum di tingkat kepolisian dan kejaksaan perlu memahami makna Pasal 49 ayat 2B UU Perbankan. Dalam kasus yang dia tangani kepolisian dan kejaksaan salah menerapkannya.

Didit mengatakan untuk melihat ada atau tidaknya pelanggaran terhadap pasal tersebut harus didahului oleh laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kalaupun ada pelanggaran, maka OJK yang harus membina dan menegur, bukan masuk ranah pidana,” kata dia.

Penggunaan pasal 49 ayat 2B juga menjerat puluhan mantan karyawan Bank Swadesi yang kini telah berganti nama menjadi Bank of India Indonesia. Perjalanan kasus ini berlarut-larut, dimulai pada 2008 di Bali, sempat dinyatakan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) pada 2014, dan kembali dibuka pada Mei 2020.

Sebanyak 21 mantan karyawan Bank Swadesi ke meja hijau, mulai dari karyawan level terendah yakni bagian administrasi, hingga direktur utama. Semuanya mendapat ancaman hukuman yang sama dalam pasal 49 ayat 2B UU Perbankan, yakni sekurang-kurangnya 3 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

Kasus ini bermula dari Bank Swadesi memberikan fasilitas kredit Rp 10,5 miliar kepada Rita Kishore Kumar Pridhnani pada Maret 2008. Rita mendapat kredit dengan agunan berupa tanah seluas 1.520 meter persegi di daerah Seminyak, Bali.

Debitur hanya sekali membayar cicilannya Rp 230 juta. Setelah memberikan peringatan kemudian bank melelang agunan dengan nilia Rp 6,3 miliar. Namun, Rita keberatan karena menilai harga lelang jauh di bawah harga pasar. Kemudian dia menggugat direktur utama Bank Swadesi ketika itu, Ningsih Suciati dengan tudingan melakukan tindak pidana perbankan atas pelelangan agunan miliknya.

Rita kalah di pengadilan dan kasusnya dihentikan kepolisian dengan menerbitkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3). Rita tak berhenti, dia kemudian mengajukan praperadilan untuk menggugat penetapan SP3 tersebut dan dikabulkan. Namun, ketika perkara kembali dibuka, penyidikan di kepolisian malah fokus pada masalah yang sama sekali berbeda.

“Pra-peradilannya itu hanya berada pada proses dan nilai lelang. Tapi ketika disidik kembali, kasusnya menjadi pemberian kredit yang bersifat administratif, tapi dikenakan pasal 49 ayat 2B,” kata kuasa hukum laryawan Bank Swadesi, Francisca.

Kriminalisasi Bankir Ancam Penyaluran Kredit Perbankan

Di persidangan kasus delapan karyawan Bank Permata, OJK memberikan kesaksian yang terang mengenai tak adanya pelanggaran oleh Permata dalam pencairan kredit kepada Megah Jaya. Temuan pelanggaran merupakan syarat penggunaan Pasal 49 ayat 2B.

“Penerapan pasal pelanggaran pada prinsip kehati-hatian haruslah terlebih dahulu ada surat pembinaan, serta audit investigasi, dan yang menentukan adalah OJK, bukan orang umum,” kata Deputi Direktur Pengawasan Perbankan OJK Adief Razali yang memberikan kesaksian pada 30 Juni 2020, dikutip dari salinan putusan.

Oleh karena itu, pihak ketiga atau di luar OJK tidak bisa membuat laporan atas dugaan pelanggaran pasal 49 ayat 2B UU Perbankan. “Berdasarkan apa atau tahu dari mana ada pejabat Bank Permata yang melakukan pelanggaran pasal tersebut?” kata dia.

dief menjelaskan dalam kasus pemberian kredit Megah Jaya, potensi pelanggarannya ditemukan indikasi double financing pembiayaan proyek yang serupa yang diajukan Megah Jaya pada Bank Mandiri dan BCA.

Namun, tidak menjadi permasalahan hukum karena persoalan masuk kategori perkara administratif. Perwakilan Bank Permata, Direktur Wholesale Banking Darwin Wibowo menyatakan kredit macet Megah Jaya telah ditangani secara bertahap. Pada Agustus 2017 kredit Megah Jaya sudah jatuh tempo dan masuk kategori kolektabilitas 2 dan nasabah meminta penundaan pembayaran.

Mendekati akhir tahun, Permata memasukkan kredit Megah Jaya ke kategori kolektabilitas 5 atau macet. Darwin yang ketika itu kepala divisi yang menangani kredit macet, Bank Permata telah memutuskan untuk menghapus buku kredit macet Megah Jaya. “Hapus buku sesuatu yang dapat dilakukan oleh bank,” kata dia. (Katadata.co.id)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending