Connect with us

Makro Ekonomi

DPR: PLN Siap Beri Diskon 65% Tarif Listrik 24 juta Pelanggan

Published

on


Penentuan stimulus ekonomi dan perlindungan kepada masyarakat di tengah wabah corona atau covid-19 akan diputuskan dalam sidang kabinet bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Senin (30/3/2020). Salah satu keputusannya adalah memberikan tarif listrik khusus kepada masyarakat.

FINROLL.COM — Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto kepada CNBC Indonesia, Senin (30/3/2020). Dito mengatakan, bahwa pihaknya selalu berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk setiap langkah kebijakan yang akan diambil.

“Dalam setiap kali perkembangan, Kemenkeu ketika rapat dengan siapa pun, selalu meng-update kepada Komisi XI. Hal ini [tarif listrik] akan disampaikan pada sidang kabinet nanti dengan Presiden [Jokowi],” jelas Dito.

Lebih lanjut Dito mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan ratusan triliun untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, juga untuk menstimulus dunia usaha.

“Listrik ada 450 nomer [rekening] gak bayar ataau grtasi. Untuk 24 juta pelanggan 450VA – 900VA diskon 65%, jadi masyarakat paling bayarnya sekitar Rp 40.000,” jelas Dito.

Kendati demikian, keputusan ini kata Dito masih terus dikaji oleh pemerintah dan harus menunggu keputusan oleh Presiden Jokowi terlebih dahulu.

Dito juga menekankan kepada masyarakat, untuk tidak panik dalam menghadapi covid-19. Karena pemerintah bersama DPR terus melakukan komunikasi guba menyiapkan setiap langkah kebijakan yang akan ditempuh.

“Pokoknya pemerintah sudah akan memberikan paket penguatan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi dalam menghadapi covid-19. Yang terdiri dari kondisi ekonomi, perlindungan masyarakat, kesehatan. Sudah dialokasikan anggaran cukup besar,” tegas Dito.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyampaikan akan mendukung pemerintah dalam memberikan keringanan tarif listrik di tengah wabah corona.

Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Rahardjo mengatakan, keringanan tarif ini akan berlaku untuk semua sektor. Artinya baik rumah tangga miskin dan industri akan menikmatinya.

“Kebijakan yang diusulkan untuk semua sektor,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Jumat, (27/03/2020).

Terkait mekanisme apa yang akan digunakan untuk industri dirinya menyebut masih dikomunikasikan dengan stakeholder. Dirinya juga belum bisa memastikan kapan karena ini menjadi ranah pemerintah. (CNN/GPH)

Advertisement Valbury

Makro Ekonomi

Batal Dibuka Hari Ini Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang IV

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah memutuskan untuk menunda proses pendaftaran kartu prakerja gelombang IV yang sedianya akan dimulai pada Selasa (26/5) ini. Pengumuman penundaan tersebut merupakan yang ke dua kalinya.

Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan penundaan dilakukan karena Komite Cipta Kerja masih mengevaluasi proses pendaftaran.

“Komite Cipta Kerja masih mengevaluasi proses pendaftaran, seleksi dan penetapan peserta dengan mempertimbangkan masukan dari lembaga pengawas pemerintah,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/5).

Ia belum memastikan kapan evaluasi akan selesai dilakukan dan pendaftaran akan dibuka kembali. “Insya Allah kalau sudah ditetapkan, saya akan umumkan,” katanya.

Penundaan pendaftaran peserta Kartu Prakerja bukan kali ini saja dilakukan. Pada awal Mei lalu, pemerintah memutuskan untuk menunda pendaftaran peserta Kartu Prakerja.

Waktu itu, Panji mengatakan penundaan pendaftaran dilakukan karena kuota gelombang ketiga program Kartu Prakerja belum terpenuhi. Ia mengatakan semula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan ada 300 ribu peserta gelombang ketiga program Kartu Prakerja.

Baru setelah itu, gelombang keempat dibuka. Namun, data PMO mencatat jumlah pendaftar yang memenuhi kualifikasi menjadi peserta baru mencapai 224 ribu orang sampai dengan hari penutupan pukul 15.00 WIB.

Oleh karena itu, mau tidak mau pendaftaran gelombang keempat harus ditunda sampai kuota gelombang ketiga terpenuhi. Alasan lain, kata Panji, juga karena PMO ingin membenahi administrasi yang belum selesai (back log).

Sebab PMO mencatat ada 456.265 peserta di program Kartu Prakerja gelombang pertama dan kedua.

Kendati begitu, baru 360.650 peserta yang melakukan pembelian kelas pelatihan. Sementara sisanya, 95.615 peserta belum. Hal ini membuat jumlah peserta yang menyelesaikan kelas pelatihan pertama baru mencapai 219.489 peserta.

Lalu, baru 132.509 peserta yang memiliki akun e-money atau rekening bank mitra yang telah melakukan upgrade data pribadi (KYC). Sementara bank dan mitra pembayaran pun baru menyelesaikan verifikasi untuk 55.101 peserta.

Secara total, baru 51.255 peserta yang baru mendapatkan transfer insentif bulan pertama sebesar Rp600 ribu per peserta. “Jadi ada back log dalam pelaksanaannya, ada yang belum selesai di masing-masing tahapan,” imbuhnya.

“Kami ingin selesaikan backlog ini dulu. Karena kalau backlog ini belum terselesaikan tapi sudah ditambah lagi nanti akan tambah beban dan buat lambat proses,” jelasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Sektor Perdagangan ‘New Normal’ Ala Pemerintah

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah mulai menyiapkan protokol membuka kembali aktivitas di tengah pandemi virus corona (covid-19) atau disebut sebagai new normal. Salah satu sektor yang disiapkan adalah sektor jasa perdagangan.

Persiapan new normal di sektor ini ditandai dengan keluarnya Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, yakni SE Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Rabu (20/5).

Dalam surat tersebut, pemerintah mengatur tata cara pedagang baik jasa maupun barang dalam situasi new normal. Yakni, mencegah kerumunan pengunjung dengan cara membatasi akses masuk orang ke dalam toko.

“Mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk ke sarana ritel untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan,” tulis Terawan, dikutip Selasa (26/5).

Selain itu, pedagang dapat menerapkan sistem antrean di pintu masuk dengan tetap melakukan jarak fisik minimal satu meter. Untuk itu, pelaku usaha dapat menandai lantai atau area ramai supaya pengunjung tetap membatasi jarak satu sama lain.

Pemerintah juga menganjurkan sistem take away (bawa pulang) atau belanja online demi mencegah kerumunan. Pelaku usaha juga bisa menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah.

“Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, menggunakan flexy glass di meja atau counter, dan mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai,” kata Terawan.

Meski memberlakukan take away, pedagang tetap harus menyiapkan protokol untuk menghindari penumpukan pembeli. Salah satunya, dengan menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

“Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, menggunakan flexy glass di meja atau counter, dan mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai,” tuturnya.

Kemudian, bagi pengurus atau pengelola tempat kerja atau pelaku usaha wajib menetapkan protokol kesehatan, seperti melakukan disinfektan secara berkala, menyediakan fasilitas cuci tangan, mewajibkan penggunaan masker, termasuk melakukan pengecekan suhu badan.

“Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan atau konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker,” jelasnya.

Protokol itu juga mengatur para pekerja. Pemerintah mengimbau pekerja yang memiliki gejala sakit diharapkan segera memeriksakan diri ke rumah sakit. Pekerja juga diingatkan untuk menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja, tidak lupa menggunakan masker saat berangkat dan pulang kerja.

Sedangkan bagi pengunjung, wajib mengenakan masker di area publik dan menjaga kebersihan tangan saat belanja. “Tetap memperhatikan jaga jarak minimal satu meter dengan orang lain,” pungkasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Pertamina Gandeng Korea Bangun Kilang Dumai Senilai Rp22 T

Published

on

PT Pertamina (Persero), PT Nindya Karya (Persero), dan konsorsium perusahaan Korea menandatangani pengembangan proyek RDMP Unit Pengolahan II Dumai. Proyek kilang Dumai tersebut bernilai US$1,5 miliar atau setara Rp22 triliun (kurs Rp14.660 per dolar AS).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan kilang Dumai dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak dan bahan bakar minyak dalam negeri.

“Sehingga, akan mengurangi ketergantungan impor minyak Indonesia yang diharapkan mampu mengatasi defisit transaksi berjalan ke depan,” ujarnya mengutip Antara, Jumat (22/5).

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Ignatius Tallulembang, Direktur Utama Nindya Karya Haedar Karim, dan konsorsium Korea diwakili oleh Chairman DH Global Holdings Co. Ltd. Jung Sam Seung, serta disaksikan secara virtual oleh Bahlil.

Menurut Bahlil, inisiatif kerja sama diprakarsai dari kunjungannya ke Korea Selatan pada akhir tahun lalu. Ia menyebut mengawinkan ketiga pihak dalam proyek kilang Dumai. “Saya harap investasi dapat memiliki makna strategis, di mana harga minyak mentah saat ini lagi turun,” imbuh dia.

Bahlil menilai proyek RDMP Unit Pengolahan II Dumai penting karena merupakan salah satu kilang prioritas Pertamina.

“Semoga dapat berjalan dengan baik serta dapat memberikan multiplier effect (dampak ganda) terhadap pemerataan pembangunan di Indonesia secara keseluruhan,” jelasnya.

Penandatanganan nota kesepahaman sejalan dengan upaya mendukung percepatan pelaksanaan megaproyek tersebut, yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

BKPM mendorong terciptanya kemitraan strategis antara perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk menjalankan proyek tersebut.

“Begitu penandatanganan dilakukan, kami bisa langsung masuk masa percepatan. Kami akan libatkan juga pengusaha nasional yang ada di daerah, sehingga terjadi kolaborasi. Kami juga akan bantu terkait insentif fiskal dan perizinannya. Tidak perlu ada keraguan. BKPM akan bantu proyek ini,” terang Bahlil.

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Ignatius Tallulembang membenarkan kilang Dumai menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.

“Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, Nindya Karya dan konsorsium Korea telah menjadi strategic partner bersama Pertamina dan akan melakukan kajian upgrading kilang Dumai. Pertamina berharap Desember 2020 ada milestone penting yang dapat dicapai,” jelasnya.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending